Musibah Mina dan Suksesi Saudi Faisal Assegaf  ;  Pendiri Albalad.co

                                                 KORAN TEMPO, 13 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Musim haji tahun ini rasanya pantas diberi label sebagai musim haji paling tragis sepanjang sejarah, lantaran ada dua tragedi: jatuhnya derek raksasa di Masjidil Haram dan petaka di Mina. Dua tragedi itu telah mengoyak kredibilitas Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz, pemilik gelar Pelayan Dua Kota Suci. Pamornya semakin suram lantaran Raja Salman berbohong. Lewat media, pemerintahnya mengumumkan bahwa tragedi Mina itu menewaskan 769 orang dan 934 lainnya luka. Namun mereka menyebarkan sekitar 1.100 foto korban meninggal kepada para diplomat untuk proses identifikasi. Dengan kesehatan meragukan dan sudah pikun sejak naik takhta pada Januari lalu, kekuasaan Salman tinggal menunggu waktu. Dua skenario—suksesi atau kudeta—sangat mungkin terjadi di sana. Di negeri berlimpah sumber fulus, dari minyak, gas, serta haji dan umrah itu, tidak aneh ada intrik, konflik, dan persaingan ketat dalam keluarga kerajaan. Ratusan pangeran tentu bakal berebut pengaruh dan kuasa buat menguasai hartanya. Namun, kali ini, konflik dalam keluarga kerajaan mencuat ke publik setelah seorang pangeran, salah satu cucu dari mendiang pendiri Arab Saudi, Raja Abdul Aziz, menulis surat terbuka yang menyerukan kudeta terhadap Raja Salman. Dia beralasan, pemimpin berusia 79 tahun itu tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan karena kesehatannya digerogoti sejumlah penyakit. Konflik internal dan persaingan antarpangeran sejatinya bukan hal baru di Saudi, namun kudeta tidak umum terjadi. Kudeta terakhir berlangsung pada 1964, ketika Raja Saud dipaksa turun oleh Pangeran Faisal. Sebelas tahun kemudian, Raja Faisal ditembak mati oleh keponakannya. Tekanan terhadap Raja Salman untuk lengser kian besar lantaran anggaran Saudi tergerus oleh melemahnya harga minyak mentah dunia, sumber pendapatan utamanya. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan tahun ini defisit Saudi mencapai US$ 107 miliar (Rp 1.566 triliun), yang makin membengkak akibat ongkos perang Yaman yang ditanggung Saudi. Sampai-sampai Riyadh menarik Rp 1.029 triliun dananya di luar negeri buat mengurangi defisit. Raja Salman sudah sadar dia tidak bakal lama lagi memerintah. Karena itu, tiga bulan setelah duduk di singgasana, dia membuat keputusan mengejutkan: mencabut gelar putra mahkota dari Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz, putra bungsu Abdul Aziz. Dia kemudian mengangkat Pangeran Muhammad bin Salman, putra sulungnya dari istri ketiga, menjadi wakil putra mahkota. Posisi itu sebelumnya dipegang Pangeran Muhammad bin Nayif, yang kini otomatis naik menjadi putra mahkota. Sebenarnya ini tidak juga mengagetkan, lantaran ibu Muqrin bukanlah bangsawan. Ada dua sinyalemen disampaikan Raja Salman terkait dengan keputusan kontroversialnya itu. Dia ingin memutus rantai generasi kedua penguasa Saudi. Artinya, dialah anak Abdul Aziz terakhir dari klan ibu, Hissa as-Sudairi, yang menjadi raja. Sejak Abdul Aziz meninggal, semua penguasa Saudi—mulai dari Saud, Faisal, Khalid, Fahad, hingga Abdullah, dan kini Salman--beribukan Hissa as-Sudairi. Tentu saja ini bertentangan dengan dekrit Raja Abdullah pada 2006 yang berisi: jika semua anak-anak Abdul Aziz sudah tidak ada, baru kekuasaan dipegang oleh salah satu cucunya yang dipilih dari sekian ratus pangeran oleh sebuah dewan beranggotakan para pangeran senior. Kedua, Raja Salman berambisi menjadikan anaknya itu sebagai penggantinya, walau miskin pengalaman. Usia Muhammad bin Salman terbilang amat muda, yang diyakini baru 30 tahun, meskipun di dokumen resmi tertulis 35 tahun. Dia sebenarnya adalah pelaksana pemerintahan keseharian kerajaan itu, karena memegang dua jabatan mentereng lain, yakni sebagai menteri pertahanan dan ketua komisi kebijakan ekonomi. Boleh jadi keistimewaan itu membikin sepupunya, Muhammad bin Nayif, iri. Inilah yang membuat persaingan keduanya kian panas. Itu sebabnya muncul tudingan bahwa dua tragedi di musim haji tahun ini sengaja untuk mencoreng reputasi Muhammad bin Nayif, yang dikenal dekat dengan Amerika Serikat karena sama-sama terlibat operasi menumpas Al-Qaidah saat menjabat kepala intelijen. Dengan jabatan tambahan sebagai menteri dalam negeri, dia bertanggung jawab pula atas pengamanan pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan Pangeran Muhammad bin Salman butuh reputasi yang baik. Namanya sudah jelek akibat perang di Yaman yang dianggap gagal. Keputusan sembrono sang pangeran untuk melakukan intervensi militer langsung secara keroyokan makin membuat Yaman kian bergolak. Kalau persaingan keduanya dibiarkan berlarut-larut, akan sangat berbahaya bagi masa depan Saudi. ●

Revolusi Sampah Faisal Assegaf  ;   Pemerhati Timur Tengah dan Pendiri Albalad.co

                                                 KORAN TEMPO, 27 Agustus 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Akhir pekan lalu, ribuan orang turun ke jalan di Ibu Kota Beirut, Lebanon. Selama dua hari, mereka berunjuk rasa lantaran tidak puas akan kinerja pemerintah. Demonstrasi ini berakhir ricuh. Demonstran diorganisasi oleh kelompok "Kalian Busuk" yang berhasil menyatukan sebagian besar rakyat Lebanon dari pelbagai latar. Gara-gara bau busuk sampah yang menggunung di Beirut dan sekitarnya sejak bulan lalu, penduduk di negara yang terkotak-kotak berdasarkan haluan politik dan agama tersebut berhasil menggalang satu barisan, mendesak pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Tammam Salam dibubarkan. Apa yang berlaku di Lebanon itu gejala umum di Timur Tengah sejak empat tahun lalu atau dikenal dengan Musim Semi Arab. Revolusi itu telah berhasil menumbangkan rezim Zainal Abidin bin Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir, dan Muammar al-Qaddafi di Libya. Persoalannya mirip, menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan masalah politik atau terkait dengan kepentingan golongan tertentu. Lantaran kenaikan harga gandum berimbas terhadap meroketnya harga roti yang merupakan makanan utama rakyat Tunisia dan Mesir, mereka beramai-ramai berunjuk rasa yang berujung pada tuntutan agar penguasa mundur. Sampah memicu angin revolusi bertiup sepoi-sepoi ke Lebanon, bukan sekadar sampah dalam arti sebenarnya. Pemerintah yang tidak becus mengurus kepentingan rakyat pantas pula dianggap sampah. Mereka mesti disingkirkan karena menimbulkan aroma busuk dan tidak baik bagi kesehatan sebuah bangsa dan negara. Revolusi Sampah ini kian mengentalkan dikotomi sekaligus paradoks di dunia Arab. Untuk negara-negara Arab supertajir di Teluk Persia-Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Oman-barangkali hal ini masih jauh dalam bayangan. Dengan kekuatan fulus tanpa seri, mereka berhasil mengenyangkan perut rakyat, namun di sisi lain menyumpal mulut mereka. Tapi jangan heran, negara-negara kerajaan itu berhasil membeli persahabatan semu dengan Barat. Rezim monarki tidak pernah dicap diktator oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Saudi sekawan dianggap tidak melawan prinsip demokrasi yang selalu diagungkan Negeri Abang Sam tersebut, walau mereka tidak menggelar pemilihan umum sebagai syarat negara demokratis. Sebagai balasan, Barat menutup mata dan telinga mereka atas pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku di negara-negara Arab monarki tersebut. Sebagai contoh, Amerika dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa bungkam saat pasukan keamanan Bahrain dengan bantuan tentara Arab Saudi menembaki demonstran Syiah yang menyuarakan diskriminasi yang mereka terima, meski mereka adalah mayoritas di negara tersebut. Barat pun ogah-ogahan bersuara menanggapi vonis seribu cambukan bagi narablog Raif Badawi atas kasus mengkritik rezim Bani Saud. Mereka pun seolah tidak bermasalah dengan predikat Saudi sebagai satu-satunya negara di dunia yang mengharamkan perempuan menyetir mobil. Atau Qatar semena-mena memperlakukan buruh migran yang tengah mengerjakan proyek infrastruktur buat Piala Dunia 2022. Apa yang berlaku di Lebanon saat ini mestinya menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi banyak negara. Apalagi untuk negara-negara yang pernah mengalami atau terbiasa dengan revolusi rakyat, seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand. ●

Dua Wajah Arab dalam Konflik Yaman Faisal Assegaf ;  Pemerhati Timur Tengah dan Pendiri Albalad.co

KORAN TEMPO, 01 April 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

Setelah menahan kegeraman selama dua bulan, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz akhirnya memerintahkan serangan udara terhadap milisi Syiah Al-Hutiyun di Yaman. Pasukan pemberontak dukungan Iran ini telah mencaplok Ibu Kota Sanaa pada Januari lalu, mendepak Presiden Abdurabbu Mansyur Hadi, hingga meminta perlindungan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Gempuran yang berlangsung sejak Kamis dinihari pekan lalu itu memunculkan fakta menarik. Dugaan dan keyakinan selama ini, yang sifatnya hanya mereka-reka, kian terbongkar. Iran dan Arab Saudi sama-sama berebut pengaruh, bukan saja di Yaman, tapi juga di seluruh Timur Tengah, dan kedua seteru ini menjadikan negara Arab termiskin itu sebagai palagan. Saudi menyebut operasi militer atas kelompok Al-Hutiyun sebagai perang suci, sedangkan Iran mengecam intervensi militer ini, yang mereka anggap melanggar kedaulatan Yaman. Lebih menarik lagi, perang di Yaman kali ini berhasil menyatukan sepuluh negara Arab dalam pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Bahkan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Mesir pada akhir pekan lalu-digelar dua hari setelah Saudi secara sepihak membombardir Al-Hutiyun-menghasilkan kesepakatan untuk membentuk pasukan koalisi Arab. Tujuannya untuk memberangus kelompok ekstremis atau pemberontak. Namun perang yang terjadi di Yaman saat ini dan rencana membentuk pasukan bersama Arab bukan saja kian menegaskan dua wajah Arab, tapi juga berpotensi semakin memperunyam konflik bersenjata di sejumlah negara di Timur Tengah. Intervensi bakal mereka lakukan cuma untuk memenuhi kepentingan penyandang dana operasi militer. Seperti yang berlaku saat ini di Yaman, Saudi paling berkepentingan untuk melancarkan serbuan bersandi Badai Gila itu. Saudi merasa Iran kian memperluas pengaruhnya di Timur Tengah setelah berhasil menggaet Libanon, Suriah, dan Irak. Langkah koalisi Arab di Yaman ini memicu pertanyaan, kenapa mereka tidak melancarkan operasi serupa saat Israel menggempur Jalur Gaza dalam perang 50 hari pada musim panas tahun lalu? Tentu saja jawabannya bisa ditebak: sebagian besar anggota pasukan koalisi Arab saat ini adalah konsumen utama persenjataan Amerika Serikat, sekutu istimewa Israel. Pasukan koalisi Arab tidak mungkin ikut campur dalam perang antara Irak dan ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham). Jika mereka membantu pasukan Irak dengan sokongan utama milisi Syiah, sama saja mereka mendukung kepentingan Iran, sesuatu yang tentu bakal dihindari oleh Arab Saudi. Mereka tentu saja tidak mungkin menyokong ISIS, organisasi teroris paling mengerikan saat ini. Di Libya pun kondisinya serupa. Pasukan koalisi Arab tidak mungkin menyokong satu dari dua pemerintahan yang kini ada di negara itu. Sebab, hasilnya bakal semakin membelah Libya, hal ini hanya menguntungkan ISIS, yang telah bercokol di sana. Walhasil, rencana pembentukan pasukan koalisi Arab sekadar jargon. Kalaupun bisa terbentuk, mereka bakal kebingungan serta menghadapi dilema, yakni di negara Arab mana mereka bisa melakukan intervensi militer. Kalau sekadar memenuhi ambisi Arab Saudi buat menjegal perluasan pengaruh Iran di Timur Tengah, keterlibatan pasukan koalisi Arab cuma bakal meledakkan perang sektarian dalam skala luas. Sebab, konflik Sunni-Syiah di kawasan Timur Tengah sudah mengakar berabad-abad. ●

Salah Kaprah Soal Perang Gaza Faisal Assegaf  ;   Pemerhati Konflik Palestina-Israel

KORAN TEMPO, 11 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

Setelah Israel menerapkan gencatan senjata sepihak selama tiga hari dengan alasan misi menghancurkan terowongan Gaza tembus ke Israel telah selesai, perang kembali bergulir. Barangkali banyak yang masih salah kaprah mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik kebiadaban Israel ini. Ingat, dalam sembilan tahun sejak mereka cabut dari Gaza, Israel telah tiga kali menjadikan wilayah seluas setengah lebih sedikit ketimbang Jakarta ini sebagai ladang pembantaian dan latihan perang, yakni pada 2008-2009, 2012, dan yang sekarang tengah berlangsung. Boleh jadi, mereka tidak tahu kondisi sebenarnya atau termakan kampanye sesat media-media Barat dan Israel pro-Zionis. Salah kaprah itu adalah, Israel menyerbu Gaza lewat darat, laut, dan udara karena para pejuang Palestina, terutama Hamas dan Jihad Islam, menembakkan roket. Jadi, negara Bintang Daud itu beralasan agresi militer ke Gaza--kali ini bersandi Jaga Perbatasan-merupakan upaya membela diri, dan Israel merasa berhak melakukan itu. Tentu saja rakyat Gaza jauh lebih berhak membela diri karena mereka adalah bangsa terjajah. Kalau mau menengok ke belakang, serangan roket pertama dari Gaza baru berlangsung setelah 34 tahun Israel menguasai wilayah itu dan Tepi Barat sehabis menang Perang Enam Hari, Juni 1967. Sebagai bangsa terjajah, rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat berhak dan wajib melawan penjajah Israel dengan cara apa saja. Apalagi sudah terbukti perundingan-perundingan selama ini selalu mandek. Kalaupun ada kesepakatan, itu hanya bersifat sementara dan kerap menguntungkan Israel. Tel Aviv dengan sokongan tatanan global, terutama sekutu istimewa mereka, Washington, DC, memang tidak akan pernah rela negara Palestina merdeka dan berdaulat terbentuk. Israel setuju ada negara Palestina dengan syarat tidak memiliki angkatan perang dan bukan beribu kota di Yerusalem. Banyak yang masih menganggap Hamas, kelompok berkuasa di Gaza, sebagai organisasi teroris. Alasannya, mereka selalu meneror Israel dengan serangan roket. Hamas juga bukan sekadar tidak mengakui keberadaan negara Israel, namun bersumpah ingin melenyapkan negara Zionis itu dari seluruh wilayah Palestina seperti sebelum Israel terbentuk.   Padahal Israel lebih pantas dicap sebagai negara teroris. Saban hari kerjaan pasukan mereka menangkapi, membunuh, menculik, dan mengintimidasi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Apalagi kalau sedang mengamuk seperti sekarang. Israel, dengan kekuatan militer canggih, sebenarnya bisa membedakan mana warga sipil dan bukan. Sebagian pihak yakin, kalau Hamas dan Jihad Islam tidak menyerang lebih dulu, situasi dan kondisi warga Gaza akan baik-baik saja. Kenyataannya bertolak belakang. Israel sudah memperketat perlintasan dengan Gaza sejak Hamas menang pemilihan umum, Januari 2006. Blokade diperketat setelah Hamas berkuasa penuh setahun kemudian.   Kenyataannya, sekitar 1,7 juta penduduk Gaza terjebak. Diam berarti hidup seperti dalam penjara terbuka raksasa karena mereka tidak bebas keluar-masuk Gaza. Mereka hidup tanpa kehormatan dan masa depan di wilayah seluas 360 kilometer persegi itu. Dengan menerapkan blokade, Israel telah membunuh warga Gaza pelan-pelan. Jika melawan dengan menembakkan roket, mereka mati lebih cepat lantaran kebiadaban Israel. ●