SUMPAH PEMUDA ERA 4.0

Sumpah Pemuda dan Data Pintar

BUDIMAN SUDJATMIKO

 

KOMPAS 28 Oktober 2019

 

Jelang peringatan ke-91 Hari Sumpah Pemuda, saya jadi teringat pada satu perjamuan makan yang ”menggelisahkan” jelang Sumpah Pemuda ke-90 tahun lalu.

Kenapa menggelisahkan? Karena saya makan malam dengan sepasang suami-istri ahli kecerdasan buatan asal Indonesia dan ahli linguistik dari luar negeri yang sedang meneliti bahasa-bahasa Dayak. Karena bahasa anak kandung sejarah budaya, kalimat merupakan anak kandung logika dan kata merupakan anak kandung emosi pengucapnya. Saya tiba-tiba mengendus aroma sepanjang makan malam. Aroma sensasional yang lebih dari sekadar sensasi putra-putri cerdas, anak kandung pasangan Homo sapiens (manusia bijak) dan Homo datum (manusia data) ini.

Desa Silikon dan Pendapatan Universal

Desa Silikon dan Pendapatan Universal Budiman Sudjatmiko  ;   Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi)

                                                        KOMPAS, 09 Maret 2018

                                                           

Sebuah masyarakat merdeka yang tak bisa menolong banyak orang miskin, tak akan bisa menyelamatkan sedikit orang yang kaya raya. John F Kennedy Ada dua jenis kemiskinan dilihat dari faktor biang keroknya: kemiskinan yang diakibatkan  keserakahan segelintir orang dan kemiskinan yang diakibatkan oleh keteledoran banyak orang. Pelakon utama yang pertama sudah pasti segelintir penjahat bisnis. Namun pelakon utama yang ke dua menyeret banyak orang (berniat) baik yang salah baca teori dan gagal mencerna tanda-tanda zaman.  Faktor yang pertama sudah berabad-abad menjadi biang kerok semua persoalan sosial warisan kolonialisme dan industrialisasi. Namun ketimpangan  dan kemiskinan di masa depan yang tak terlalu lama lagi akan sangat dipengaruhi faktor yang kedua. Automasi Peta risiko global 2018 yang dikeluarkan  World Economic Forum menempatkan konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi di inti jejaring keterhubungan risiko global. Ia terkait erat dengan risiko ekonomi pengangguran/setengah pengangguran dan risiko ketidakstabilan sosial. Automasi dan digitalisasi diperkirakan akan menekan jumlah pekerja manusia dan upah kerja, meningkatkan produktivitas, dan konsekuensinya akan kian memperbesar pendapatan dan kekayaan para pemilik modal dan teknologi. Dampak automasidan pengangguran akibat teknologi  harus mulai jadi perbincangan serius di meja-meja rapat pemerintahan hingga bangku-bangku ruang kuliah. Prediksi McKinsey & Co mengungkapkan  bahwa 45 persen pekerjaan yang kita kenal saat ini akan hilang dalam dua dekade ke depan. Saya mau menyoroti tiga hal ini. Pertama, ancaman automasi dan digitalisasi tidak boleh cuma dianggap bahaya di masa depan.  Kenyataannya ia sedang berlangsung di depan mata. Ia seperti dulu munculnya kereta api dan sepeda yang menggantikan kereta kuda.  Peristiwa tutupnya sejumlah gerai retail besar tahun lalu, dan akan terus berlanjut di tahun ini,  hanyalah adegan pembuka dari kisah saga peradaban berisi makhluk-makhluk berakal budi yang hidup berbarengan dengan robot cerdas, kecerdasan buatan dan mesin pembelajar. Perusahaan-perusahaan swasta berkejar-kejaran dengan napas memburu melakukan investasi teknologi. Sejauh ini sasarannya adalah otomasi pekerjaan yang bersifat rutin dengan peringkat keahlian menengah. Namun tinggal menunggu waktu dan harga teknologi yang pas saja untuk bergerak ke peringkat pekerjaan yang lebih kompleks maupun sederhana. Pada peringkat pekerjaan yang kompleks, yang terkena dampak kerasnya adalah orang-orang cerdas tapi dengan cara berpikir usang. Pada peringkat pekerjaan sederhana, yang terdampak adalah berpuluh juta orang yang tidak punya keunggulan ilmu di masa kini, apalagi di masa depan. Akan jadi petaka dahsyat jika keduanya menyatu dan meledak. Kedua, proses transformasi dunia kerja akan berlangsung cepat. Dunia pernah mengalami transformasi masif oleh karena revolusi teknologi. Namun apa yang terjadi saat ini akan sungguh-sungguh berbeda.  Bobot dan kecepatannya yang tinggi akan mendatangkan momentum yang jauh lebih meremukkan jika salah penanganan. Butuh waktu 200 tahun lebih  Amerika Serikat (AS) untuk bergerak dari masyarakat dengan 84 persen petani di tahun 1810 menjadi tinggal 2  persen  saat ini. Namun hari ini keahlian akan cepat  usang dan setiap pekerjaan rentan tergantikan oleh mesin. Tidak ada jeda waktu yang cukup, bagi individu maupun pemerintah, untuk beradaptasi dan memberikan respons yang sesuai. Ketiga, jaring pengaman sosial yang kita miliki masih jauh dari cukup untuk meredam luka dalam tersebut. Bayangkan Anda memacu kecepatan sepeda motor dalam sirkuit balapan dengan banyak tikungan, tanjakan dan turunan menajam, cuma memakai helm plastik. Hal ini karena skema kesejahteraan yang ada saat ini  dibangun berdasarkan  ide, cara kerja  dan jenis pekerjaan produk Revolusi Industri I yang bertumpu pada mesin uap dan era Revolusi Industri II yang bersandar pada tenaga listrik.  Sekarang revolusi industrinya bertumpu pada teknologi digital, super komputasi dan biologi (neuroscience dan biologi sintetik).Pertanyaannya, bagaimana kita mencegah luka dalam di tubuh masyarakat, antara si kaya dan si miskin, antara pemilik teknologi di Silicon Valley dan mereka yang kehilangan pekerjaan akibat teknologi? Jawaban satu-satunya adalah melalui skema Pendapatan Dasar Universal (PDU) atau Universal Basic Income. Pendapatan dasar universal Ide dasarnya adalah negara memberikan pendapatan minimum yang mencukupi kebutuhan dasar tiap-tiap warganya bahkan pada kondisi ia tak dapat bekerja sama sekali,  secara rutin dan tanpa prasyarat apapun. Meski sangat sederhana ide ini memiliki gaung yang kencang. Ia mendapatkan dukungan dari banyak kalangan, di spektrum politik Kiri-Tengah maupun Kanan-Tengah, dari aktivis HAM  seperti Martin Luther King Jr dan  Desmond Tutu,  sampai ekonom pro pasar bebas Milton Friedman. Tak ketinggalan para inovator dan elite  teknologi seperti Mark Zuckerberg dan Elon Musk (yang berpolemik tentang dampak teknologi kecerdasan buatan) berada di garis depan mendukung pelaksanaan skema ini. Ada beberapa eksperimen PDU sedang berjalan, di antaranya di Finlandia, Kenya, India, Belanda, Kanada, dan AS dengan skala dan level pelaksanaan yang beragam. Inisiatifnya tak hanya datang dari negara, tapi juga pihak swasta  maupun lembaga donor. Tujuannya  untuk mengevaluasi mekanisme dan dampak skema PDU sebagaimana disuarakan oleh pendukung atau dituduhkan oleh pengritiknya. Belum  ada gambaran final dari berbagai eksperimen tersebut. Namun hasilnya sejauh ini  mengindikasikan skema PDU mampu mendatangkan manfaat  positif, substansial dan jangka panjang, untuk tiap-tiap orang maupun komunitas penerimanya.  Misalnya, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada keahlian tiap-tiap orang, investasi aset, kesehatan  dan pendidikan anak. Kecurigaan bahwa skema PDU akan berakibat negatif pada individu, misalnya meningkatkan konsumsi alkohol atau membuat orang malas bekerja,  tak punya dukungan empiris sama sekali. Di era saat robot cerdas dan mesin pembelajar akan menjadi bagian keseharian hidup manusia, PDU adalah cara untuk membagi adil ‘kue kemakmuran’ yang terus membesar oleh karena  kemajuan teknologi. Kita perlu memandang PDU sebagai hak individu warga negara. Ia merupakan dividen warga dari investasi negara pada pengembangan  teknologi yang justru menghilangkan akses  warganya pada pekerjaan. Ia adalah royalti atas  monetisasi informasi yang diberikan sukarela oleh tiap-tiap orang di ruang-ruang digital. Ia  kompensasi atas hilangnya akses terhadap berbagai hal yang seharusnya dimiliki bersama.  Dengan beberapa cara pandang ini, ruang inovasi rancang pendanaan untuk membiayai pelaksanaan PDU akan lebih terbuka. Bagaimana masyarakat perdesaan  meresponnya? Kenapa desa? Desa silikon Desa menjadi wilayah yang sangat rentan terdampak negatif oleh kemajuan teknologi. Hal ini karena mayoritas desa belum memiliki SDM mumpuni untuk menyesuaikan diri dan  membangun pertahanan diri atas hal ini. Namun itu akan jadi kisah masa lalu. Dalam tiga tahun terakhir desa-desa di Indonesia mulai berbenah. Sejak dana desa digulirkan, berbagai model kewirahusahaan sosial berbasis BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMADes (Badan Usaha Milik Antar Desa) muncul dan berkembang. Tentu masih banyak persoalan namun mimpi menjadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru  akan semakin nyata dalam sepuluh tahun ke depan. Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, menjadi salah satu kisah sukses BUMDes yang kemudian disuntik dari dana desa. Berawal dari desa miskin dengan pendapatan tahunan hanya Rp 14 juta di  2006 kini menjelma menjadi makmur dengan total pendapatan Rp 15 miliar  di  2017. Saat ini BUMDes Ponggok menaungi 13 unit usaha, mulai dari wisata air sampai warung kelontong. Semua dikelola secara profesional,     modern, dan  memanfaatkan teknologi informasi. Program kesejahteraannya pun beragam, mulai dari beasiswa satu rumah satu sarjana sampai pendapatan dasar universal dalam rupa ‘gaji’ untuk semua penduduk usia lanjut.  Hal serupa juga sedang dirintis di sejumlah desa lain di Indonesia. UU Desa dengan dana desanya dan PDU adalah dua senjata kembar identik untuk menyongsong kemajuan teknologi.  Jika PDU memberikan kekuatan pada individu bertahan terhadap gempuran otomasi dan perubahan cara kerja sebagai postur defensifnya,  Dana Desa akan memberikan kemampuan orang banyak di desa untuk memenangkan kompetisi di era ekonomi digital sebagai postur ofensifnya. Artinya bahkan BUMADes-BUMADes juga bisa berkembang sebagai perusahaan data raksasa (Big Data) dan teknologi informasi dalam desa-desa berteknologi silikon (silicon village). Ini memadukan kecerdasan buatan dan jejaring sosial desa, di mana pelaku-pelakunya bukan cuma individu melainkan komunitas-komunitas. Tak ada yang lebih tepat dari itu sekarang. Sebagaimana UU Desa, PDU juga membutuhkan tindakan politik progresif yang keras hati. Di tahap awal kita perlu mendorong adanya  eksperimen PDU di beberapa  wilayah. Ini perlu untuk memperkaya data dan pengetahuan kita tentang dampak PDU sambil menemukan skema yang pas. Melalui  PDU kita  berharap bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan terutama di kampung-kampung kota maupun desa, gunung dan pantai secara tuntas sembari berselancar di atas gelombang kemajuan sains teknologi yang tak kenal rem ini. ●

Data Raksasa dan Biopolitik

Data Raksasa dan Biopolitik Budiman Sudjatmiko  ;  Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi)

                                                      KOMPAS, 23 Januari 2018

                                                           

Mari kerahkan seluruh ilmu pengetahuan, sebelum kita habis kesabaran. Angel Parra Dalam percakapan dengan dua mahasiswa asal Indonesia di program doktoral biologi struktural dan psikiatri di Universitas Cambridge, setengah tahun lalu, saya mengajukan pertanyaan ini: ”Pernahkah kamu atau tetanggamu atau sahabatmu menyesali keputusan politik saat memilih? Menyesali tindakan lima menit dalam kotak suara yang berakibat lima tahun  ke depan?” Pertanyaan saya selanjutnya kepada mereka adalah, “Adakah teknologi yang nyaman bagi rakyat untuk secara akurat membangun kebahagiaan dengan mengurangi banyak kekecewaan karena ketidaktepatan dalam membuat pilihan politik di alam demokrasi?” Yang saya tanyakan kepada mereka adalah tentang jurang yang menganga antara keinginan sesaat tiap orang dan kebutuhan jangka panjang tiap orang dalam demokrasi. Demokrasi sebagai sistem operasi politik, selama fitur dan mekanismenya masih menggunakan warisan abad ke-19, akan jadi sosok yang tertatih-tatih ketika mau mengatur masyarakat yang sedang berlompatan ke depan karena revolusi teknologi. Jajak pendapat Kompas pada Desember 2017 menemukan 35 persen responden usia muda memandang politik dalam arena demokrasi semata-mata soal perebutan kekuasaan. Sepertiga lagi melihatnya sarat dengan korupsi dan kebohongan. Hal ini menunjukkan anak-anak muda, generasi milenial, semakin berjarak dengan panggung politik formal meski sama sekali tidak apolitis. Dari survei itu, politik jadi cuma seolah perasan paling akhir dari seluruh tetesan peluh yang dihasilkan dari hubungan antarmanusia. Politik seakan cuma peluh kotor. Banyak anak muda tak lagi melihat bahwa dalam proses demokrasi politik itu ada juga tubuh (masyarakat) yang sedang bermetabolisme secara sehat karena berolah raga, berolah rasa, dan berolah rasio sehingga menghasilkan peluh. Jangan salahkan generasi muda. Salahkan kita yang ngotot tak mau berubah. Agar tubuh bangsa sehat, demokrasi butuh terobosan. Ingatlah, teknologi zaman kini akan lebih memenangkan mereka yang berani melakukan terobosan ala abad ke-21 ketimbang mereka yang cuma mengandalkan pengalaman ala abad ke-20. Hal ini dimungkinkan oleh perkembangan sains teknologi yang sangat cepat. Dalam demokrasi politik, ia membutuhkan data raksasa (big data), biopolitik dan kecerdasan buatan sebagai steroid untuk otot-ototnya supaya aspirasi kolektif rakyat tak terus jadi korban penipuan elite. Teknisi Lantas, terobosan macam apa? Yang kita butuhkan adalah ”teknisi”, yang terdiri atas dua hal: teknologi advokasi dan teknologi representasi. Begini argumen saya. Akses dan ketersediaan informasi merupakan hal mendasar dalam demokrasi. Hal ini agar tiap-tiap orang dapat membangun dalil dan dalih atas tiap-tiap keberpihakan politiknya (advokasi). Namun, saat ini akses saja tak cukup. Di era di mana informasi yang tersedia sudah berlimpah ruah, dibutuhkan teknologi  advokasi yang bekerja memilah informasi dari rumor, memilih dan mengubah informasi yang relevan menjadi pengetahuan yang dibutuhkan oleh tiap orang saat memutuskan keberpihakan politik. Ia menjadi semacam asisten digital bagi tiap-tiap warga negara supaya lebih mengenal siapa dirinya (pilihan politik dan bioritme fisik, emosi, dan intelektual dirinya yang relevan), mengenal calon pemimpinnya (rekam jejak digital ucapan, tindakan, pengalaman, psikografi, dan lain-lain), dan mengetahui  konsekuensi diri pribadi dari tiap-tiap pilihan politik yang akan diambil. Teknologi advokasi akan membuat rakyat lebih mengenali siapa dirinya, yaitu mengenali kebutuhan politiknya maupun tubuh biologisnya, dan bagaimana keduanya saling memengaruhi. Temuan di studi biopolitik, misalnya, berhasil menunjukkan adanya hubungan fungsional antara perilaku politik dan struktur otak manusia. Kemajuan sains dan teknologi telah melapangkan jalan hadirnya teknologi advokasi semacam ini. Hanya dengan cara ini rakyat bisa melepaskan diri dari tipuan ”seolah toleran”, ”seolah berwawasan maju”, atau ”seolah saleh” oleh calon-calon pejabat publik dan menekan rasa penyesalan setelah memilih. Proses perbincangan publik merupakan unsur penting dari cara pengambilan keputusan dalam demokrasi. Hari ini proses tersebut berlangsung dan secara organis mengisi ruang-ruang diskusi di media sosial. Hanya saja, meskipun hal itu telah mendorong peningkatan partisipasi warga dalam urusan politik, diskusi di dunia maya lebih sering berujung pada munculnya pembelahan opini yang memecah belah dan penjalaran informasi palsu. Hal ini disebabkan media sosial dianggap jadi saluran aspirasi warga, sementara rancang algoritmanya tidak (baca: belum) memungkinkan terjadinya moderasi dari opini-opini yang bertentangan antara otak liberal, progresif, dan konservatif. Untuk memobilisasi ide dan pikiran politik yang beragam, demokrasi digital butuh platform perbincangan dunia maya, yang memudahkan ruang musyawarah di mana selain ide dan pemikiran terkait topik tertentu diungkapkan secara bebas, juga bisa distrukturkan dan dianalisis secara otomatis (menggunakan kecerdasan buatan)  menjadi sejumlah sudut pandang yang berbeda, dan kemudian (jika perlu) diputuskan secara kolektif. Mekanisme pengambilan keputusan kolektif bisa cepat dan efektif. Di sinilah setelah menggunakan teknologi advokasi kita butuh juga teknologi representasi. Ini bisa berlaku dalam organisasi masyarakat, musyawarah desa, partai politik, juga DPR dan rapat kabinet. Sebagai teknologi representasi digital, platform semacam ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya demokrasi digital yang sehat, dan lebih jauh memfasilitasi terbangunnya kecerdasan kolektif warga melalui kolaborasi ide, keterampilan, dan sumber daya. Kecerdasan kolektif Data raksasa, biopolitik, dan kecerdasan buatan adalah inovasi teknologi yang penting dan jadi tulang punggung kemajuan ekonomi dan sosial-politik era digital. Namun, pelaksanaannya harus tetap berjalan dalam jalur-jalur demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Hal ini untuk mencegah agar masyarakat di masa depan tidak terjebak dalam kerangkeng totaliterisme yang menggunakan teknologi. Kecenderungan totaliterisme teknologi dunia mulai muncul dalam upaya penerapan angka peringkat untuk mengontrol perilaku warga negara. Angka peringkat ini akan memengaruhi akses seseorang pada perbankan, pembuatan visa, sampai dengan pekerjaan. Sementara di lain pihak, perusahaan-perusahaan teknologi  swasta besar lebih banyak memanfaatkan model kontrol perilaku  yang lebih halus. Kedua model tersebut sama-sama memanfaatkan data perseorangan dan jejak digital warga di dunia maya sebagai input dari algoritma yang kemudian memersonalisasi pilihan-pilihan tindakan yang direkomendasikan ke tiap-tiap orang. Persoalannya, mesin yang supercerdas sekalipun tidak akan mampu menghasilkan solusi yang optimal dan sempurna ketika dihadapkan pada problem masyarakat yang semakin kompleks di masa depan. Hal ini disebabkan kompleksitas sistem akan senantiasa melampaui kemampuan mesin memproses data yang volumenya terus berlipat dua setiap tahun. Kecerdasan kolektif adalah saripati demokrasi digital. Ia adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tantangan yang kian kompleks. Totaliterisme negara lewat teknologi bukanlah jawaban untuk masa depan. Terobosan demokrasi yang kita mau adalah untuk menempatkan teknologi sebagai pelayan bagi kecerdasan kolektif warga. Bukan untuk melayani kuasa totaliter negara maupun kuasa uang.  Lantas, siapa yang layak memegang dan memiliki teknologi data raksasa ini supaya tidak dimonopoli negara dan perusahaan swasta besar? Unit-unit kewirausahaan sosial dan organisasi komunitas harus memilikinya. Kecerdasan buatan (artificial intelligence) akan membantu rakyat dalam mengenali tubuh biologisnya sendiri, pikiran politiknya, dan sekumpulan rambu atau data (big data) di rute perjalanan politik mereka. Dengan begitu, rakyat yang berteknologi ini sanggup melawan kecerdasan dangkal yang dibuat-buat (superficial intelligence) oleh politisi-politisi rasis, korup, dan tidak cakap, yang kelakuannya persis bengkel- bengkel sepeda motor yang mencari pelanggan dengan menyebarkan paku-paku di jalanan. ●

Hidup Bersama Robot Cerdas

Hidup Bersama Robot Cerdas Budiman Sudjatmiko ;  Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi)

                                                    KOMPAS, 16 Desember 2017

                                                           

Siapa pun yang berhasil menguasai AI (kecerdasan buatan) akan menguasai dunia.  Vladimir Putin Kita sedang di ambang revolusi. Revolusi berskala dunia. Berbeda dengan revolusi sosial, revolusi ini bersifat sosial teknologi. ”Konspirator-konspirator”-nya bukanlah para aktivis serikat buruh, mahasiswa, atau para filsuf ekonomi. Para penggeraknya adalah orang-orang imajinatif yang bertemu matematika dan algoritma. Subversif-subversif zaman kini yang menggunakan matematika dan algoritma untuk merumuskan imajinasinya. Tak kali pertama ini terjadi ketika orang-orang imajinatif bertemu matematika di masa lampau membuat kita tergopoh-gopoh selama beberapa dekade untuk memecahkan prediksi-prediksinya. Namun, baru di abad ke 21 ini, mereka berskala masif dan agen-agen mereka tak hanya di kampung, kampus, atau di pabrik tertentu yang terlokalisasi. Agen-agen revolusinya ada di supercomputer, robot-robot cerdas (artificial intelligence/AI), smartphone, laptop, bahkan sudah ada di jam-jam tangan! Pelurunya bukan logam tajam bermesiu, melainkan data besar (big data), mulai dari tingkat konsumsi pulsa, jumlah klik, denyut nadi, tekanan darah, jenis makanan, olahraga favorit, musik favorit, sampai golongan darah. Selamat datang di Revolusi Industri ke- 4, di mana data yang ditampilkan bisa diverifikasi faktanya. Bahwa kemudian manusia membangun cerita, citra, dan mitos terhadapnya, ia masih saja harus berbasis fakta dan data. Ini revolusi yang mengaburkan batas-batas ruang fisik, digital, dan biologis. Revolusi yang mengantarkan kita untuk hidup bersama robot cerdas, yang akan melayani atau mengambil alih 58 persen pekerjaan fisik, dan menyisakan hal-hal yang kreatif saja untuk diselesaikan otak dan otot manusia. Berjejaring Jejaring adalah wajah era digital. Ia sebenarnya wajah asli alam dan masyarakat yang lama tersembunyi (baca: disembunyikan), hanya saja sekarang algoritma teknologi informasi berhasil mengangkatnya ke penampakan mata manusia. Ia membuat dunia seolah sebuah ”desa” di mana segala hal tidak lagi  berada jauh terpisah. Teknologi telah membuat hampir semua hal yang ada di dunia saat ini  terhubung oleh jejaring fisik dan digital yang masif, di mana informasi, barang, dan jasa mengalir bebas dalam skala yang sulit kita bayangkan sebelumnya. Segala hierarki sosial yang vertikal mengarah menjadi horizontal. Paling tidak diagonal. Di dalam jejaring itu, ekonomi digital tumbuh dan perlahan mendominasi. Hanya dalam 20 tahun sejak kelahiran internet, potensi globalnya diperkirakan 3 triliun dollar AS. Digital bukan lagi sekadar bagian dari ekonomi, melainkan ia ekonomi itu sendiri. Jejaring merupakan wadah alami untuk memunculkan paradigma ekonomi baru yang berlandaskan pada semangat kolaborasi dan partisipasi (participatory market society) selayaknya gotong royong rakyat desa. Pendekatan kolaboratif perlahan menjadi konsep yang menyeruak dalam praktik ekonomi generasi milenial, menggantikan semangat kompetisi yang dominan di era sebelumnya. Mayoritas bisnis yang disruptif saat ini memfasilitasi munculnya  kolaborasi berbasis platform teknologi. Kolaborasi jadi prasyarat utama agar perusahaan dapat berinovasi dan bersaing di pasar global yang terus berubah. Wilayah yang bekerja sama menjadi prasyarat terbangunnya struktur ekonomi yang kuat  dan tahan krisis. Individu yang bekerja sama menjadi prasyarat utama tercapainya kesuksesan bersama. Di depan warga desa sering saya istilahkan sebagai desa bekerja, desa berjejaring, dan desa berinovasi agar waras bareng, pinter bareng, dan sugih bareng. Di era digital kita merayakan kelahiran manusia sosial sebagai alternatif dari manusia ekonomi. Berbeda dengan manusia ekonomi yang egois, manusia sosial berupaya mengejar keinginannya sembari mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap lingkungan kolaborasi yang dihidupinya. Rute menuju kesuksesan manusia sosial bukanlah menuju puncak piramida keunggulan satu individu terhadap individu lain, melainkan menuju sentral jaringan kolaborasi antarindividu dan sumber daya. Keunggulan individual tak lagi diukur seberapa besar sumber daya yang dikuasai, tetapi sejauh mana akses dimiliki mampu melingkupi keseluruhan jejaring. Titik keseimbangan bukan pada puncak piramida statis, melainkan titik-titik dinamika jejaring sosial yang terus bergerak. Pergeseran paradigma ini akan memunculkan perbedaan yang sangat fundamental secara makro. Paradigma manusia ekonomi yang menjadi fondasi aktivitas ekonomi manusia selama ini telah berujung pada persoalan eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan, polusi, dan kerusakan lingkungan. Kita mengenalnya dalam istilah tragedy of the commons. Tragedi kepanasan, terendam air, atau sesak napas yang akan menimpa siapa saja, apa pun agama, ras, akun Twitter, atau grup Whatsapp-nya. Persoalan itu sangat mungkin  teratasi di era saat ini. Konektivitas di era digital telah menciptakan lingkungan yang sangat baik untuk munculnya partisipasi dan kerjasama dari bawah secara mandiri (bottom up self regulation). Namun, ia tidak selalu dapat muncul dengan sendirinya. Kita perlu secara sengaja menyiapkan kerangka kelembagaan yang sesuai agar semangat kolaborasi dan partisipasi dapat memberikan dampak sosial dan individu yang pantas. Inilah tindakan politik. Skenario Skenario masa depan di era digital tak selalu berakhir baik. Ia juga dapat berupa mimpi buruk yang mengempas kita dalam perpecahan dan ketertinggalan. Persoalan pertama adalah ketidakmerataan akses terhadap teknologi informasi. Penetrasi internet di Indonesia saat ini masih di kisaran 25 persen penduduk, mayoritas berada di Jawa dan Sumatera (digital divide). Akses terhadap teknologi merupakan prasyarat mobilitas sosial di era digital. Namun, saat ini masih dipengaruhi level pendidikan, pendapatan, dan pertemanan seseorang. Pemerataan akses harus disertai peningkatan literasi atas teknologi. Revolusi teknologi mengharuskan kita sesegera mungkin melakukan revolusi pendidikan. Pendidikan harus  memberikan penekanan pada penguasaan ”cara belajar” daripada sekadar banyak tahu karena banyak tahu bukan lagi keistimewaan di era digital. Belajar ”cara belajar” dalam rupa merumuskan pertanyaan dengan tepat akan meningkatkan kemampuan adaptif manusia Indonesia pada perubahan cepat masa depan. Persoalan kedua, proses otomasi produksi oleh mesin dan robot akan mengguncang pasar tenaga kerja. Kemajuan teknologi saat ini telah memungkinkan produksi barang dan jasa berlangsung tanpa melibatkan jumlah pekerja yang besar. Hal ini memberikan sinyal, revolusi industri ke- 4 bisa berujung pada sekadar pengulangan realita ketimpangan antarindividu dan antarwilayah yang tinggi. Kita jelas membutuhkan kerangka konseptual dan institusional baru untuk menanggulanginya. Lagi-lagi ia juga butuh tindakan politik. Alternatif pertama konsep negara berbagi melalui pemenuhan kebutuhan dasar universal (universal basic income/UBI) di mana negara menjamin pendapatan minimum bagi setiap orang untuk melanjutkan kehidupannya meski tanpa bekerja. UBI, selain sebagai jaring pengaman sosial, juga akan memberikan keleluasaan bagi setiap orang menjelajahi daya cipta estetika dan membentuk kemanusiaannya sembari membiarkan persoalan fisik ditangani mesin dan robot. Saat robot cerdas mengangkut batu atau melakukan operasi jantung, insinyur dan dokter membuat puisi dan naskah drama. Negara harus menjamin mereka tetap makan tiga kali sehari untuk membuat puisi lebih baik lagi. Alternatif kedua adalah konsep perusahaan berbagi melalui adanya semacam valuasi dan kompensasi keuangan kepada khalayak banyak atas informasi pribadi yang mereka berikan secara ”sukarela” di ruang-ruang digital. Informasi ”gratisan” tentang kolesterol, film favorit, atau detak jantung adalah mata uang yang menjadi sumber keuntungan utama korporasi teknologi saat ini. Persis inilah yang saya lihat di kantor pusat perusahaan teknologi di Silicon Valley beberapa minggu lalu. Informasi publik di ruang digital masuk dalam kategori aset terbuka (open asset), selain konsep aset publik dan pribadi, yang  perlu mendapat perlindungan dari negara. Keuntungan dari aset itu harus dapat divaluasi untuk kemudian dikembalikan dalam manfaat keuangan sepenuhnya kepada rakyat. Sekali lagi, ini butuh tindakan politik dalam rupa undang-undang. Menurut laporan tahunan AI Vibrancy Index 2017, agregat perkembangan AI di kampus (publikasi ilmiah, konferensi, dan lain-lain) dan industri (nilai investasi, start up, dan lain-lain) mengalami peningkatan yang tajam, hampir 7 kali lebih besar dibandingkan awal 2000. AS, Rusia, dan China adalah tiga negara terdepan dalam balapan teknologi penguasaan AI, baik dalam kontribusi riset, investasi industri maupun adopsi teknologi. Ini saja sudah memberikan gambaran sederhana peta negara yang akan mendominasi dunia di masa depan. Indonesia tentu tidak boleh melongo saja melihat yang seperti ini. Tentu bagi Indonesia kutipan Putin di atas bukan dalam kerangka mendominasi dunia. Penguasaan AI (di antaranya robot-robot cerdas) adalah jalan untuk ”ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sebagaimana amanat konstitusi kita. Namun, tak hanya itu. Kita juga punya pekerjaan rumah besar untuk segera memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa karena model ekonomi berbagi yang sedang tren sejauh ini masih belum menjalar masif ke bawah.  Kita perlu mendorongnya melalui UBI, universal bassic assets, dan pemanfaatan teknologi oleh unit bisnis rakyat dalam rupa BUMDes, dan badan usaha milik rakyat. Cuma dengan itu, semua orang Indonesia di desa dan kota siap menyongsong Revolusi Industri ke-4 dengan wajah berseri-seri. ●

”Kanan” Zaman Kini

”Kanan” Zaman Kini Budiman Sudjatmiko  ;   Fraksi PDI Perjuangan DPR

                                                    KOMPAS, 04 November 2017

                                                           

Kebodohan yang terus diulang, lama-lama akan tampak sebagai sikap bijak Voltaire Dari beragam identitas yang melekat pada manusia, seperti jenis kelaminnya, profesinya, umurnya, rasnya, agamanya, kelas sosialnya, hanya tiga yang saya sebut terakhir yang secara masif bisa dipakai untuk identitas politis. Ketiganya bertanggung jawab atas berbagai peristiwa politik besar di seluruh permukaan Bumi selama ribuan tahun terakhir. Semua identitas tadi dipakai manusia untuk berhubungan dengan manusia lain, baik untuk berkonfrontasi, berkompetisi maupun berkolaborasi dalam rangka mengelola sumber daya politik dan ekonomi. Dari ketiga identitas politik tadi dan tiga pilihan cara penerapannya, kita bisa melihat asal-usul ideologi-ideologi besar dunia. Salah satunya adalah Populisme Kanan Jauh (Far Right) atau politik rasisme. Gelombang populisme kanan jauh yang melanda negara-negara di Eropa dan AS bisa dijelaskan sebagai fenomena penggunaan ras dalam cara manusia berkompetisi memperebutkan sumber daya politik dan ekonomi. Ia menggeser kubu Kanan yang lebih moderat dalam politik yang selama puluhan tahun terakhir menggunakan sentimen kelas sosial pengusaha untuk berkompetisi lewat pendekatan ekonomi pasar bebasnya. Ini bukan fenomena baru. Kaum Kanan Jauh pernah juga menggunakan sentimen ras (dan kadang dibalut dengan agama) untuk berkonfrontasi melawan yang dianggap lain (the others) dalam rupa kolonialisme dan fasisme. Figur dan ide populis Kanan Jauh bermunculan dalam kompetisi demokratis dan sukses meraih dukungan mengesankan. Mulai dari Donald Trump di AS, Jean Marie Le-Pen di Perancis, Partai AfD di Jerman, kampanye Brexit di Inggris dan yang terbaru Sebastian Kurz di Austria. Fenomena ini mencerminkan satu hal: kemarahan publik terhadap situasi ekonomi dan politik global saat ini. Globalisasi neoliberalisme (pendekatan kompetisi berbasis kelas majikan uang dan kapten-kapten industri) dipandang sebagai akar masalahnya. Kelas menengah bawah di Barat dibuat resah secara ekonomi karena ketidakpastian ekonomi pascakrisis 2008 yang berkepanjangan. Sementara arus buruh migran dan pengungsi menimbulkan persoalan kultural yang memicu bangkitnya sentimen identitas ”pribumi” di Eropa Barat dan AS. Mereka punya retorika ”aseng dan asingnya” yang menjadi komoditas politik murah meriah. Karena ia bermula di negara-negara yang menjadi kiblat global neoliberalisme dan demokrasi, ia cuma menjelaskan satu hal yang lebih fundamental: reorientasi ideologi ekonomi global. Kanan di abad XX dan XXI Selama empat dekade terakhir neoliberalisme telah menjadi sebuah konsensus ekonomi bersama partai-partai politik utama di Barat. Kombinasi kebijakan privatisasi, deregulasi, perdagangan bebas menjadi resep standar untuk pencapaian kemakmuran secara global. Pasar bebas memungkinkan mobilisasi modal, barang, dan tenaga kerja berlangsung tanpa hambatan. Negara berkembang mau juga ambil untung oleh masuknya investasi asing, negara maju menikmati harga barang yang kian murah, pemodal diuntungkan oleh buruh murah dan proses produksi yang kian efisien. Namun, neoliberalisme juga menimbulkan persoalan ketimpangan dan pengangguran bahkan di negara kapitalis Barat yang jadi asalnya. Kebijakan alih daya (outsourcing) membuat sektor manufaktur di negara maju tak berkembang. Sementara kapital yang diperoleh dari perdagangan bebas hanya terkonsentrasi di sejumlah kecil elite pemodal. Partai-partai politik utama, kiri- tengah maupun kanan-tengah, yang sama-sama mengadopsi kebijakan neoliberal juga enggan mendistribusikan kapital. Tampilnya China, Rusia, dan India sebagai negara kekuatan ekonomi baru membuat kompetisi dunia kian sengit. Ketiga negara ini mampu melakukan serangan balik yang menohok dengan masuk ke dapur negara-negara kapitalis Barat. Keuntungan yang diperoleh dari pasar bebas tak lagi didominasi negara kapitalis Barat. Namun krisis keuangan 2008 jadi titik balik. Lapisan-lapisan kosmetik luntur. Meski dunia tak selalu adil (fair), tetapi ia pasti selalu mencari titik-titik untuk seimbang (balanced). Kegagalan neoliberalisme negara-negara Barat mendorong pendulum relasi negara dan pasar kembali berubah mencari keseimbangan baru. Krisis kapitalisme global yang memicu munculnya paradigma alternatif sebenarnya bukan hal baru. Krisis Depresi Besar di 1930 memunculkan rumusan baru Negara Kesejahteraan, New Deal dan Keynesianisme. Sementara krisis Great Inflation di 1970 memunculkan kebijakan fundamentalisme pasar dan neoliberalisme. Pertanyaannya, apa alternatif pascakrisis 2008? Jika krisisnya ada di kubu neokonservatif dan neoliberal, secara alami pendulumnya harusnya bergerak ke progresif, yaitu ke sisi negara kesejahteraan sosial. Langkah strategis harusnya diambil untuk mengalihkan dari kompetisi antarkelas sosial menjadi kolaborasi antarkelas sosial. Beberapa fenomena politik seperti kemunculan sosok politik baru yang progresif di Perancis, AS, Kanada dan Spanyol adalah dari pergerakan pendulum ini. Mereka mendorong regulasi perlindungan bisnis kelas menengah bawah untuk melunakkan kompetisi antarpemodal dan mendorong kewirausahaan sosial dengan membentuk koperasi- koperasi (Badan Usaha Milik Rakyat) atau dengan mereduksi kompetisi antartenaga kerja melalui, misalnya, program kesejahteraan (welfarism) yang fundamental dalam rupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar Universal (Universal Basic Income). Masalahnya, kaum progresif bukan satu-satunya yang menawarkan jawaban. Alternatif jawaban juga ditawarkan oleh zombie populisme kanan jauh yang tak butuh kemampuan berpikir yang rumit-rumit. Oleh emosi purbawi, pendulum negara-pasar itu juga dipaksa makin jauh ke kanan melalui kombinasi kebijakan proteksionisme yang berbasis etno-nasionalisme dan bahkan rasis, tetapi anti-welfarism. Bumbu politik identitas dimainkan dan menjadi pengikat koalisi lintas kelas pemodal-menengah bawah yang menjadi tulang punggung kebangkitan populisme kanan jauh saat ini. Padahal, kelas menengah bawah korban neoliberalisme hanya berperan simbolik dalam genderang pemodal yang terancam kompetisi global. Kita dapat melihat fenomena yang sama dalam konflik antara taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi. Namun koalisi itu tak akan bertahan lama. Pada satu titik kelas menengah bawah akan melihat bahwa kebijakan ekonomi dari populis ekstrem kanan tak menjawab persoalan mereka. Politik progresif Populisme kanan jauh di Barat merupakan wake-up call bagi setiap kaum demokrat progresif di Indonesia. Pada era digital para demagog kanan jauh dapat saling menginspirasi dengan semangat menolak modernitas, antikesetaraan, mencurigai pluralisme dan sinis terhadap perlindungan hak-hak minoritas. Retorika konfrontatifnya diarahkan tak hanya ke atas (elite politik), tetapi juga ke samping sesama rakyat (minoritas etnis atau agama, bahkan ke kaumnya sendiri yang moderat, toleran dan progresif). Bahan bakarnya adalah ”identitas” manusia sebelum usia produktifnya, baik saat dia masih dikandung sembilan bulan hasil pembuahan ibu dan bapak ras tertentu maupun keyakinan-keyakinan yang ditanamkan sejak masih kecil dengan membakar-bakar rasa kesukuan dan keagamaan. Menjadi kanan tampaknya merupakan keseksian politik baru sekarang. Ini dimanfaatkan oleh politisi-politisi ambisius dan oportunis yang malas berpikir tetapi lihai di retorika kosong melompong. Di Barat isu imigran, Islamofobia dan xenofobia dieksploitasi politisi kanan jauh untuk mengeruk laba pemilu. Di Indonesia, ketakutan akan ”aseng-asing” dimainkan untuk tujuan politik. Padahal, kondisi obyektifnya jauh berbeda. Sejauh ini ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan rasio Gini (indikator ketimpangan) yang menurun. Isu imigran versus pribumi lebih merupakan isu jadi-jadian yang disebar lewat dunia maya. Ia lebih menyerupai asap dari rokok elektronik daripada api sungguhan di ujung cerutu. Meski begitu sensasinya sama menyalanya dan bisa menjadi kanker ganas yang menyerang paru-paru alasan adanya Indonesia, yaitu kebinekaan. Rasisme atau fasisme (konfrontasi antarras dan agama) bukan jawaban. Ia sudah membunuh puluhan juta orang pada masa lalu, dan pasti petaka untuk masa depan dunia. Era digital sebenarnya telah menjalarkan peluang hadirnya politik ekonomi progresif dengan sama cepatnya, yang semangatnya adalah kolaborasi antar kelas sosial, partisipasi dari bawah, ko-kreasi dan kecerdasan kolektif warga. Ia secara etis layak melengkapi kolaborasi antarras dan umat agama yang sudah menjadi sistem kerjanya jejaring sosial orang-orang di Nusantara untuk Sumpah Pemuda dan kemerdekaan Indonesia. Memang tak mudah tetap waras di tengah-tengah hasutan. Baiknya kita terjaga dan bergegas sebelum kebodohan yang terus diulang bisa menampilkan diri seolah sebuah sikap bijak. Betapa benarnya peringatan Voltaire, si filsuf Prancis itu, pada lebih dari 200 tahun lalu untuk milenial-milenial progresif era kini. ●

Pancasila dan Konstelasi Dunia Budiman Sudjatmiko ;   Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR

                                                         KOMPAS, 01 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Bangunlah dunia yang sesuai dengan impian dan cita-cita umat manusia. Putuskan sekarang hubungan dengan masa lampau, karena fajar sedang menyingsing. Putuskan sekarang hubungan dengan masa-lampau, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan diri terhadap masa depan. (Bung Karno, dalam pidato ”To Build the World Anew” di muka Sidang Umum PBB, 1960) Yang membedakan tokoh besar dengan orang biasa hanyalah mimpi dan usahanya. Bagi Soekarno membebaskan Indonesia dari penjajahan tidaklah cukup. Dia ingin memerdekakan dunia. Dia adalah nasionalis dan internasionalis terbesar yang pernah dimiliki bangsa ini. Di Sidang Umum PBB, 30 September 1960, Soekarno menuntut diakhirinya imperialisme dan kolonialisme. Dunia yang baru hanya mungkin dibangun di atas fondasi kemerdekaan bagi semua bangsa. Sebuah seruan yang sangat berani dari negara yang baru 15 tahun merdeka. Namun, itulah suara zaman. Puluhan negara baru bermunculan dalam peta dunia bak jamur di musim hujan. Antara Januari hingga Desember 1960 saja terdapat 17 negara sub-Sahara Afrika yang berhasil meraih kemerdekaannya. Dunia memasuki zaman kebangkitan bangsa. Era imperium lama kini telah runtuh. Pada saat yang sama dunia memasuki era pertarungan ideologi, yang disertai ancaman bahaya perang nuklir. Bangsa-bangsa yang baru lahir tersebut terancam menjadi korban permainan berbahaya negara-negara adikuasa. Atas nama 92 juta rakyat Indonesia dan ratusan juta penduduk Asia dan Afrika, Soekarno meminta PBB menjadikan Pancasila sebagai sistem etik. Ia menawarkan dunia di mana Liberalisme dan Marxisme serta Nasionalisme dan Internasionalisme dapat duduk berdampingan dalam kerangka sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme. Dunia merupakan sebuah kolektivitas global yang terintegrasi dan saling bergantung satu sama lain. Ia dapat dipahami sebagai organisme biologis. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda. Namun, setiap bagian itu memiliki kontribusi bagi kesehatan organisme secara keseluruhan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah kerangka etis universal yang memungkinkan ”sistem imun” bekerja, mencegah sel-sel yang normal berubah menjadi sel kanker yang berbahaya. Dalam kerangka inilah Bung Karno menawarkan Pancasila kepada dunia. Seruan Soekarno memiliki pijakan yang sangat kuat, walau mungkin bergerak jauh melampaui zamannya. Namun, ia tetap relevan dan strategis untuk diserukan kembali. Kebangkitan kebangsaan baru Era perang ideologi sudah selesai. Keruntuhan Uni Soviet pada akhir 1991 telah mengakhiri eksperimen raksasa ideologi komunis. Demikian pula dengan Partai Komunis Tiongkok yang sejak program modernisasi oleh Deng Xiaoping pada akhir dekade 1970-an tidak lagi mendasarkan legitimasinya semata-mata pada kekuatan ideologi. Kredibilitas pemerintahan di kedua negara tersebut sekarang praktis bergantung kepada kinerja ekonomi dan kebijakan politik yang semakin berorientasi kebangsaan. Tren yang sama juga terbaca melalui data empiris N-gram ideologi, yang bersumber dari 5,2 juta buku yang ada dalam koleksi Google (Bandung Fe Institute, 2016).Tren penggunaan kata ”Marxism”, dalam buku-buku berbahasa Inggris yang terbit dalam 200 tahun terakhir, mencapai puncaknya pada 1982. Namun, pada dekade pertama abad ke-21, diskursus ideologi ini menurun. Ia hanya tersisa 50 persen dari popularitas puncaknya. Demikian pula tren kata ”communism” yang sudah kehilangan popularitas sejak 1963. Arah peradaban tidak pernah bergerak linear. Globalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi sebelumnya diprediksi mengarahkan dunia ke arah homogenisasi global. Kapitalisme kehilangan lawan tanding pasca berakhirnya perang dingin. Lalu apakah kapitalisme akan menjadi satu-satunya pusaran peradaban dunia? Homogenisasi kebudayaan ternyata tidak pernah terjadi. Konektivitas global justru membuat diversitas budaya yang terserak di berbagai penjuru bumi mendapat kesempatan untuk tampil secara global. Setiap orang berlomba-lomba menunjukkan keunikan identitasnya. Hal ini mungkin di luar perkiraan Eric Hobsbawm dan Ernest Gellner, intelektual pemuka studi nasionalisme. Semangat kebangsaan ternyata tetap menjadi ”mesin penggerak sejarah”. Dari data N-gram ideologi Google, tren penggunaan kata ”nationalism” terus menanjak naik sejak 1985. Ia menjadi terminologi ideologi yang paling populer saat ini, bersaing dengan kata ”capitalism”. Progresif vs konservatif Namun, wajah kebangsaan baru ini tidaklah homogen. Di Eropa ia muncul dalam dua wajah, progresif dan konservatif. Gelora wajah kebangsaan yang cenderung konservatif atau bahkan rasis terwakili oleh Partai Independen di Inggris, yang secara mengejutkan menjadi salah satu arus utama dalam pemilu 2015 di Inggris, dan Fron Nasional di Perancis. Pada sisi progresif, Partai Syrizadi di Yunani dan Partai Podemos (Kita Bisa!) di Spanyol menjadi rujukan fenomena kebangkitan gerakan patriotis kewargaan (civic patriotism) yang progresif, tetapi juga punya semangat internasionalisme. Kegiatan jelang pemilu 2016 di Amerika Serikat juga menyumbangkan tonggak sejarah tersendiri. Liberalisme hak-hak sipil diserang oleh Donald Trump dari sisi kanan dan liberalisme ekonomi digugat oleh Bernie Sanders dari sisi kiri. Kebangsaan kembali bangkit di tengah lanskap politik global yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menjadi dua pusaran gejolak sekaligus penjaga stabilitas dunia. Semua negara saat ini sama-sama memegang tanggung jawab masing-masing, dalam sebuah jejaring saling ketergantungan sosial ekonomi. Krisis di tingkat lokal dapat memicu kemunculan krisis di level global. Meski demikian, ada satu hal yang tidak berubah sebagai akar persoalan yang dihadapi, yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Paus Fransiskus dalam ”World Meeting of Popular Movements 2015” (Pertemuan Gerakan-gerakan Rakyat Seluruh Dunia 2015) mengingatkan tiga masalah utama yang dihadapi dunia saat ini, yaitu ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, bangkitnya kolonialisme baru, dan perubahan iklim. Pada konteks inilah seruan Bung Karno 56 tahun lalu itu menjadi relevan dan strategis. Kita tak mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terimplementasi secara baik dan mulus sepanjang perjalanan republik ini. Namun, sejauh ini kita telah membuktikan bangsa yang sedemikian besar dan beragam ini masih tetap utuh dalam payung persatuan nasional. Pada dua periode pertama republik (Orde Lama dan Orde Baru) kita telah memperkuat sendi ketuhanan dan persatuan dari bangunan kebangsaan kita. Di periode reformasi ini mari kita fokus pada penguatan kemanusiaan, aspek sosial dalam sendi demokrasi, dan aspek demokrasi dalam sendi keadilan di negara kita. Gelombang sejarah baru terpapar di depan kita. Janganlah diam dan menoleh ke belakang hanya karena ketakutan masa lalu. Ayo keluar sekarang dari prasangka-prasangka masa lampau, karena masa depan tidak akan bisa ditunda! ●