Mendorong Perdamaian Israel-Palestina Dinna Wisnu  ;   Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina

KORAN SINDO, 30 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Kesepakatan tersebut dinyatakan kepada masyarakat umum pekan lalu setelah dua hari konferensi yang diselenggarakan bersama di Jalur Gaza. Beberapa hari sebelumnya memang sudah beredar kabar bahwa diplomat Fatah telah mengatakan kepada Hamas bahwa mereka tidak mau datang ke Jalur Gaza apabila Hamas tidak menerima kesepakatan rekonsiliasi. Kesepakatan antara Hamas dan Fatah menimbulkan dampak politik internasional yang besar terutama terkait dengan pembicaraan damai antara Palestina dan Israel. Hamas bagi Israel, Amerika, dan Eropa dikategorikan sebagai sebuah organisasi teroris. Maklum, Hamas pernah menyatakan tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Karena itu pula Israel segera bereaksi dengan menyatakan mundur dari proses perundingan damai karena menuduh Fatah lebih mau berdamai dengan organisasi teroris ketimbang menjalani pembicaraan damai dengan Israel. Sebenarnya kubu Fatah, yakni Mahmud Abbas, mencoba memberikan pernyataan yang menenangkan. Misalnya, pemerintahan bersama Hamas-Fatah tetap akan dikelola Fatah. Mereka tetap akan mengakui Israel sebagai sebuah negara dan menyatakan Holocaust adalah kejahatan kemanusiaan yang terburuk di dunia. Namun, tampaknya Israel dan sekutunya tetap tidak menyambut baik hasil kesepakatan damai antara Fatah dan Hamas. Padahal dengan pernyataan yang dilontarkan Abbas sebetulnya ada sebuah pesan penting, yakni rekonsiliasi yang terjadi akan cenderung berdasarkan platform dan ideologi Fatah yang menolak penggunaan kekerasan, mengakui keberadaan Israel, dan mengutamakan caracara diplomatik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Palestina dan Israel. Di sisi lain, rekonsiliasi ini juga menjadi tanda Hamas semakin tersudut akibat isolasi internasional dan salah perhitungan dalam melibatkan krisis yang terjadi di Timur Tengah khususnya di Suriah dan Mesir. Di sisi lain, Fatah juga perlu mengakui bahwa ”hilangnya” kelompok radikal dalam gerakan Palestina juga mengurangi daya gentar mereka dalam negosiasi dengan Israel. Itu sebabnya Israel dan AS justru kelihatan makin kaku. Seperti telah diketahui bahwa Hamas adalah kekuatan politik di Palestina yang mendapat popularitas tinggi di Jalur Gaza. Popularitas yang tinggi itu antara lain disebabkan slogan kampanye yang radikal terhadap Israel ditambah dengan merosotnya popularitas kelompok Fatah akibat korupsi dan skandal politik lain. Hal itulah yang menyebabkan kemenangan Hamas dalam pemilihan umum di tahun 2006. Hamas bergeming dengan ideologinya dan menolak mengakui Israel sehingga menyebabkan The Quartet (Israel, Amerika, PBB, dan Uni-Eropa) mengurangi dukungan secara politik dan keuangan terhadap Otoritas Palestina. Hal ini memuncak ketika Hamas mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza sehingga menyebabkan Palestina menjadi dua wilayah kekuasaan. Kelompok Hamas di Jalur Gaza dan Kelompok Fatah di Tepi Barat. Walaupun Israel segera menutup erat komunikasi dan transportasi ke wilayah Gaza yang dikuasai Hamas, bantuan dari Mesir lewat terowongan bawah tanah masih diandalkan terutama ketika Muhammad Mursi yang menjabat sebagai presiden Mesir memberi dukungan penuh terhadap Hamas. Masalah mulai muncul ketika konflik di Suriah terjadi di tahun 2009. Hamas melibatkan diri ke dalam konflik untuk menentang rezim Bashar al- Assad. Langkah ini menjadi tamparan politik yang keras bagi Suriah dan Iran yang sejak 2000 menerima dan melindungi para pemimpin Hamas yang menjadi target operasi Israel. Iran dan Suriah sebetulnya telah menjadi rumah perlawanan politik bagi pemimpin Hamas karena jauhnya mereka dari pengaruh dan tekanan politik Barat dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya. Keputusan untuk berpisah secara politik dengan Suriah dan Iran juga tidak lepas dari bantuan Qatar yang menggantikan peran Suriah dan Iran. Namun, sayangnya, situasi politik di Timur Tengah bergerak begitu cepat dan di luar perhitungan politik banyak pihak. Kekuatan militer di Mesir menjatuhkan Mursi dan menyapu bersih kekuatan politik Moslem Brotherhood. Hal ini dilanjutkan dengan penghancuran saluran transportasi dan distribusi dari Mesir ke wilayah Gaza. Di Suriah, Amerika dan kekuatan Barat lain ternyata urung memberikan bantuan militer terhadap kelompok pemberontak sehingga kekuatan Bashar al-Assad tetap kokoh hingga saat ini. Bantuan dari Qatar pun ternyata tidak sebesar yang diharapkan Hamas. Adnan Abu Amer dari Al Ummah University Open Education menyatakan bahwa bantuan Qatar terhadap Hamas kurang dari 10% bantuan yang pernah diberikan Suriah terhadap gerakan Hamas sejak tahun 2000 hingga 2011. Qatar juga tidak memberikan bantuan militer dan uang tunai seperti yang diharapkan kecuali bantuan berupa proyek-proyek pembangunan. Qatar memang bukan aliansi Barat di Timur Tengah yang erat, tetapi mereka juga tidak ingin mengundang tekanan dari Barat. Faktor-faktor yang melemahkan Hamas, buntunya perundingan damai antara Otoritas Palestina pimpinan kelompok Fatah dengan Israel dan perubahan kekuatan politik di Timur Tengah adalah dasar yang mendukung terjadinya rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Ini adalah sebuah modal politik yang besar bagi masa depan Palestina, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintahan teknokratik yang akan segera dibentuk. Pihak AS melalui Menteri Luar Negeri John Kerry mengatakan bahwa AS tetap akan berupaya melanjutkan perundingan damai terlepas dari apa yang terjadi. Karena mereka memandang sudah banyak waktu yang dihabiskan untuk menjalankan perundingan. Ini pekerjaan berat juga bagi AS karena John Kerry pernah sesumbar bahwa tahapan perjanjian damai Israel-Palestina akan mencapai titik terang pada 29 April2014. Kenyataannya justru jalan masih gelap. Bagi Indonesia, kerja sama Fatah dengan Hamas merupakan peluang diplomatik untuk mendesakkan konsistensi dari pihak Barat dan sekutu-sekutunya untuk serius menjalankan janji-janji yang pernah mereka sampaikan berupa pemajuan upaya perdamaian Israel- Palestina. Kebuntuan dialog yang pernah ada mengenai masalah perbatasan, pengungsi, dan tahanan Palestina, bahkan status Yerusalem, seharusnya bisa dibuka lagi dalam suasana baru di Palestina. Harus diyakini bahwa Hamas yang dalam posisi terjepit karena gagal dengan rencana-rencana besarnya di Timur Tengah bisa diharapkan kerja samanya dalam menciptakan Palestina yang utuh dan lebih bisa diajak berdialog. Setidaknya itulah taruhan yang disodorkan Mahmud Abbas. Justru semakin kaku pihak Barat, semakin lemah pula kredibilitas pihak Fatah sebagai Palestinian Authority karena sekarang pun mereka mulai merasa sekadar menjadi ”boneka” yang bisa diterima oleh Barat, tetapi sama sekali tidak bisa berkutik di hadapan peluang pemajuan agenda perdamaian bagi bangsanya. Kondisi seperti itu justru akan makin tidak menguntungkan untuk perdamaian Israel-Palestina. ●

Upaya Mendamaikan Israel-Palestina

Upaya Mendamaikan Israel-Palestina Dinna Wisnu ;   Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina

KORAN SINDO, 05 Juni 2013

Salah satu berita yang ramai dibicarakan dalam politik internasional minggu ini adalah inisiatif Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry untuk menghidupkan lagi upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. 

Di satu sisi, berita ini mengindikasikan meskipun di satu sisi AS mendengungkan “US pivot to Asia” (alias fokus perhatian AS yang membesar pada Asia) ternyata dalam hati perhatian AS tetaplah ke Timur Tengah. Tapi, bukan itu yang akan menjadi fokus bahasan saya minggu ini. Saya akan mengulas situasi terkini di Israel dan Palestina serta dampaknya bagi upaya John Kerry ini. 

Yang membedakan dalam upaya perdamaian Israel-Palestina kali ini adalah usulan untuk berangkat dari titik awal kesepakatan akan berdirinya dua negara yang hidup berdampingan secara damai dengan keamanan yang terjamin. Istilahnya, two-state solution. Ini dianggap sebagai titik win-win, artinya tak ada satu pihak yang akan merasa dirugikan atau kalah; semua bisa menang. Dengan tawaran ini, Palestina secara tidak langsung sudah diakui oleh AS sebagai negara yang siap untuk dianggap berdaulat. 

Sayangnya, situasi di lapangan tidak seindah dan semudah yang tergambar di media massa sehingga tawaran two-state solution tadi ditanggapi dingin oleh Palestina. Kebetulan minggu lalu saya berkesempatan berkunjung ke Israel dan sempat bertemu pula dengan pihak otoritas Palestina. Beruntung, saya berkesempatan berdialog dengan warga biasa dan melihat dengan mata kepala sendiri kehidupan masyarakat Israel dan Palestina. 

Di situ tampak jelas bahwa tawaran damai John Kerry sesungguhnya samasama dipandang sebelah mata oleh Israel maupun Palestina; bukan karena mereka tak ingin berdamai, melainkan karena kedua belah pihak sama-sama terpenjara rasa tidak aman dan ketakutan yang sebagian bersumber dari persaingan bisnis. Pertama-tama terkait permukimanYahudi. Kitatahubahwa sejumlah upaya perdamaian sebelumnya terpaksa kandas karena tak ada kesepakatan atas status permukiman Yahudi. 

Israel bersikukuh untuk mempertahankan permukimanpermukiman mereka. Sementara Palestina bersikeras menyatakan perlakuan Israel membangun permukiman merupakan hambatan terbesar dialog perdamaian di kawasan ini. Kini saya paham mengapa isu permukiman Yahudi sangat kritis direspons Israel dan Palestina. Awalnya saya membayangkan permukiman Yahudi adalah tempat tinggal khusus bagi keturunan Yahudi, warga negara Israel, yang dilingkari pagar beton tinggi dan warganya selalu hidup dalam ketakutan dengan lingkungan yang cenderung kumuh. 

Gambaran tersebut ternyata keliru. Pembangunan permukiman Yahudi tak ubahnya pembangunan real-estate atau kompleks perumahan. Ada kompleks perumahan mewah (bahkan ada yang supermewah) dan ada pula yang biasa dengan rumah tipe RSS atau RSSS. Satu kompleks biasanya cukup besar sehingga bisa dianggap satu kelurahan atau desa. Ada yang murni dihuni orang Yahudi, tetapi ada juga yang dihuni keturunan Arab dan Afrika yang bekerja di Israel dan sebagian sudah menjadi warga negara Israel. 

Tidak ada tembok-tembok beton tinggi; justru lebih banyak pagar-pagar kawat yang tembus pandang. Pagar tersebut berjarak sekitar 2-3 meter saja dari rumah-rumah permukiman. Di perbatasan Israel-Lebanon, pagar tersebut dibuat berlapis. Satu di sisi kiri jalan sehingga kendaraan militer Israel masih bisa berpatroli di jalan. Di sisi kanan jalan adalah pagar sisi terluar yang langsung berbatasan dengan Lebanon. 

Pagar kawat tadi dialiri sensor; sehingga siapa pun yang mendekat ke situ akan terdeteksi oleh penjaga militer Israel yang dalam hitungan detik akan langsung menghampiri tempat yang disentuh. Permukiman yang paling sederhana pun disubsidi pemerintah Israel dengan berbagai fasilitas sehingga tak kalah nyaman dengan permukiman mewah. Jadi yang diributkan ketika menyangkut pembangunan permukiman Yahudi sebenarnya lebih terkait pemberian izin pemerintah Israel pada developer real-estate yang memilih untuk membangun di lokasilokasi strategis yang seringkali sangat indah pemandangannya atau subur tanahnya. 

Sejumlah permukiman didiami oleh orang-orang kaya dari Amerika, Inggris, Australia, yang ingin punya rumah di Tanah Suci; dan mereka belum tentu menetap di situ. Seperti kebiasaan orang kaya di Indonesia, mereka senang membeli rumah-rumah mewah di daerah perbukitan dengan pemandangan cantik, tetapi hanya didiami ketika sedang berwisata. Dengan begitu, soal permukiman menyangkut bisnis. 

Para developer ini tak mau pusing soal apakah lahan itu “halal” (dibangun di atas wilayah Israel) atau sebenarnya menyodok tanah Palestina. Para developer ini cenderung tidak bisa menahan diri melihat potensi sejumlah lahan “tidur” apalagi di daerah perbatasan. Permintaan akan perumahan sedang tinggi di Israel; maklum jumlah penduduk meningkat terus. Bagi pemerintah Israel, bisnis permukiman ini jelas menggiurkan. Secara politik permukiman ini menjawab kebutuhan masyarakat akan perumahan. 

Pembangunan perumahan mewah secara tidak langsung mendukung penggalangan dukungan dana dari para keturunan Yahudi kaya dan para turis. Secara sosial permukiman ini menjawab kebutuhan masyarakat Israel akan permukiman nyaman di wilayah yang bergengsi. Tak heran sejumlah tokoh Israel bersikukuh mempertahankan permukiman ini. Bagi pemerintah Palestina, tak heran bila bisnis permukiman ini memancing emosi. Logika bisnis tentu sulit ditekan oleh desakan politik, bukan? 

Apalagi desakan itu berasal dari politisi negara lain. Jadi ketika Israel bicara tentang tukar guling wilayah permukiman (swap), naluri bisnis pula yang sesungguhnya mengemuka dari pimpinan Palestina. Mereka tak hanya berebut lahan, tetapi juga berebut akses ke tempat-tempat strategis dan atas lahan yang subur. Betlehem misalnya salah satu tempat wisata terkenal tempat kelahiran Nabi Isa atau Yesus yang secara de jure berada di bawah otoritas Palestina, tetapi mereka mengeluh bahwa wilayah yang relatif lebih subur di Betlehem Barat justru dikuasai Israel. 

Secara umum Betlehem adalah kota kecil di pegunungan yang cenderung tandus sehingga persoalan kekeringan menjadi isu penting di sana. Palestina merasa tak puas diberi otoritas atas pengelolaan kota yang notabene selalu penuh turis ini karena peningkatan bisnis di sana juga bergantung ketersediaan air. Bayangkan bila persaingan bisnis antara Israel dan Palestina ini tidak diwarnai pula kecurigaan politik, inisiatif John Kerry akan lebih mudah dilaksanakan. 

Repotnya, baik Israel maupun Palestina sama-sama negara yang dikelola atas prinsip-prinsip militer. Faksifaksi di dalam pemerintahan Israel maupun dalam otoritas Palestina sama-sama terdiri atas kelompok-kelompok yang sebenarnya menghalalkan penggunaan senjata dan kekerasan untuk mempertahankan posisi masing-masing. Kampanye politik antarfaksi di masing-masing negara ini sama-sama mengerikan. 

Di sisi Palestina dan masyarakat Arab, mereka tak segan mengutuk dan mengumandangkan kebencian (bahkan pembunuhan) atas keturunan Yahudi. Di sisi Israel, mereka tak henti mengobarkan semangat untuk menentang mati-matian segala upaya atau gerakan yang dianggap mengancam nyawa keturunan Yahudi. Israel juga menghalalkan pembunuhan atas teroris. 

Anak-anak kecil di Israel maupun Palestina sudah diajarkan ihwal ini sejak usia dini. Akhirnya tak heran, suasana yang berkembang di Israel maupun Palestina adalah saling mengutuk, saling curiga, dan saling benci. Ke mana pun kami bertanya tentang makna perdamaian bagi mereka, tak dapat kami temukan perasaan damai dalam pernyataan mereka. Ihwal yang sesungguhnya sederhana menjadi makin rumit ketika faksi-faksi di sana merujuk pada ajaran agama dan janji-janji kitab suci. 

Singkat kata, dari kondisi riil di lapangan dapat disimpulkan bahwa inisiatif damai dari John Kerry belum menyentuh kebutuhan riil penduduk Israel maupun Palestina. Jika damai tidak datang dari hati masing-masing, apa pun pesan damai yang dikampanyekan pihak-pihak luar tak akan ada artinya, apalagi kepentingan politik berkait pula dengan urusan bisnis. Harus ada terobosan lain yang memutus lingkaran setan dari perasaan serbaketakutan dari Israel maupun Palestina. ●