Merajut
Kepercayaan Ekonomi
A
Tony Prasetiantono ; Kepala Pusat
Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
|
KOMPAS,
12 Mei 2014
|
KINERJA
perekonomian Indonesia pada triwulan I- 2014 ternyata tidak sesuai
ekspektasi. Pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,21 persen, atau di bawah
ekspektasi 5,7 persen. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2013 adalah 5,78 persen. Melemahnya pertumbuhan ekonomi ini akan
menyebabkan berkurangnya daya serap tenaga kerja untuk menurunkan angka
pengangguran dan kemiskinan.
Sebenarnya
ada data yang cukup menggembirakan, yakni surplus perdagangan Maret 2014
mencapai 673 juta dollar AS sehingga selama triwulan I-2014 mengalami surplus
1 miliar dollar AS. Sementara itu, cadangan devisa meningkat menjadi 105,6
miliar dollar AS. Namun, itu semua ternyata belum cukup memberi keyakinan
kepada para pelaku ekonomi. Salah satu ekspresinya adalah rupiah belum
kunjung kembali menguat.
Salah
satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pelambatan
pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang hanya mencatat 7,4 persen pada periode
Januari-Maret 2014. Level ini merupakan yang terendah dalam 18 bulan
terakhir. Sebenarnya angkanya tidak terlalu buruk, masih melebih proyeksi
pesimistis 7,3 persen yang dilakukan Reuters, tetapi lebih rendah daripada
kinerja triwulan terakhir 2013, yakni 7,7 persen.
Pertumbuhan
ekonomi Tiongkok sebenarnya diharapkan bisa menghela perekonomian dunia. Indonesia
termasuk berkepentingan: jika perekonomian Tiongkok tumbuh tinggi, maka akan
meningkatkan permintaan terhadap komoditas primer yang menjadi andalan
Indonesia, seperti batubara, kelapa sawit, dan timah. Inilah kunci betapa
Indonesia sangat berkepentingan terhadap kinerja perekonomian Tiongkok.
Namun,
masalahnya, Pemerintah Tiongkok juga sedang tidak ingin perekonomiannya
tumbuh tinggi. Kenapa? Jika pertumbuhan ekonomi terus digenjot tinggi,
Pemerintah Tiongkok khawatir akan menimbulkan gelembung perekonomian, yakni
upah tenaga kerja naik, harga properti naik (property bubbles), harga tanah
naik, yang akan bermuara pada kenaikan inflasi. Jika demikian halnya, maka
suku bunga pun akan naik pula. Akibatnya, daya saing Tiongkok akan menghadapi
masalah besar di kemudian hari. Karena itu, Pemerintah Tiongkok memilih
pelambatan ekonomi (soft landing)
daripada celaka (hard landing).
Itulah sebabnya, Pemerintah Tiongkok sudah puas dengan level pertumbuhan saat
ini 7,4 persen (Reuters, 16/4/2014).
Produk
domestik bruto (PDB) Tiongkok saat ini secara nominal 8,3 triliun dollar AS,
di bawah Amerika Serikat dengan 16,3 triliun dollar AS. Namun, jika
menggunakan metode purchasing power parity (meniadakan bias harga pada
masing-masing negara), maka PDB Tiongkok mencapai 14,8 triliun dollar AS,
atau hanya sedikit kalah dibandingkan AS. Statistik ini menunjukkan betapa
peran Tiongkok sangat menentukan nasib perekonomian global, termasuk
Indonesia. Selain faktor eksternal tersebut, faktor apa yang akan menentukan
masa depan perekonomian kita?
Momentum pemilu
Perekonomian
Indonesia sebenarnya memiliki momentum untuk memperbaiki keadaan, yakni dari
peristiwa pemilu dan pembentukan pemerintah baru. Menjelang pemilu
legislatif, rupiah sempat menguat ke level Rp 12.200-an per dollar AS ketika
Joko Widodo (Jokowi) diajukan menjadi calon presiden (14 Maret 2014). Sayang,
sentimen positif ini diempas oleh rencana pengurangan stimulus moneter dan
kenaikan suku bunga oleh Gubernur Bank Sentral AS yang baru, Janet Yellen (19
Maret 2014), serta kemudian semakin sengsara dengan hasil pemilu legislatif
kita yang tak sesuai ekspektasi.
Semula
pasar berharap akan ada partai yang memenangi pemilu secara meyakinkan,
misalnya di atas 30 persen. Faktanya, partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan,
hanya sanggup mengumpulkan 19 persen suara parlemen. Kemenangan yang tidak
meyakinkan ini menimbulkan ekspektasi bahwa pemerintahan mendatang akan
mengikuti pola sebelumnya, yakni kabinet akan diisi oleh hasil kompromi
partai-partai. Impian untuk memiliki kabinet kerja yang profesional—yang
mengabaikan hasrat para ketua partai untuk menjadi menteri—sepertinya bakal
berantakan. Ada kemungkinan kita bakal mengulang kesalahan pemerintah
sekarang: kabinet lemah secara profesional.
Karena
ekspektasi tak terpenuhi, pasar pun menghukum hasil pemilu dengan pelemahan
rupiah. Pada hari-hari ini, rupiah masih mondar-mandir di pendulum Rp 11.550
hingga Rp 11.650 per dollar AS. Level ini sama sekali tidak mencerminkan
adanya gairah dan kepercayaan yang besar dari pasar menyambut hasil pemilu.
Likuiditas ketat
Saat ini
sektor finansial mengalami likuiditas yang ketat. Meski resminya suku bunga
acuan BI Rate 7,5 persen, faktanya para penabung utama mendapatkan suku bunga
deposito yang jauh lebih tinggi, yakni 10,5 persen. Bahkan, di bank-bank
kecil dan bank perkreditan rakyat (BPR), suku bunga deposito bisa lebih
tinggi lagi. Dalam situasi seperti ini, BI Rate tidak mungkin diturunkan,
yang bisa diakukan BI adalah tetap mempertahankannya 7,5 persen.
Apa
jadinya jika BI Rate diturunkan? Bank-bank umum dan BPR dipastikan tetap
mempertahankan suku bunga depositonya yang lebih tinggi. Jika dipaksakan
turun, maka akan terjadi penarikan dana masyarakat di bank, untuk ”dilarikan”
ke pembelian valuta asing. Selanjutnya, kurs rupiah akan mengalami tekanan
berat.
Secara
realistis harus diakui bahwa tampaknya perekonomian Indonesia memang hanya
akan tumbuh 5,2 persen hingga 5,5 persen. Di satu pihak, pencapaian ini
memang akan lemah dari sisi kemampuan absorpsi angkatan kerja baru. Namun, di
sisi lain, hal ini akan bisa mengurangi defisit transaksi berjalan.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan berkurangnya permintaan barang
dan jasa dari luar negeri. Ini akan bagus bagi keberlanjutan perekonomian
kita.
Sebagai
ilustrasi, India kini juga mengalami masalah yang mirip. Lemahnya kondisi
infrastruktur dan ketiadaan kepemimpinan yang kuat (lack of strong
leadership) telah mendera negara ini untuk tumbuh melambat secara drastis,
dari level 8 persen ke 4 persen. Namun, pertumbuhan ekonominya akan membaik
ke 4,9 persen (2014), lalu 5,9 persen (2015). Ini disebabkan berakhirnya
periode ketidakpastian sesudah pemilu pada Mei 2014 ini (The Economic Times,
6/5/2014).
Presiden dan kabinet kuat
Skenario
terbaik kita adalah pemilu presiden 9 Juli nanti berjalan sukses. Presiden
baru seyogianya membentuk kabinet yang profesional sehingga menimbulkan
semacam ”efek Jokowi” kedua, sesudah yang pertama pada 14 Maret 2014. Jika
ini terjadi, akan timbul keyakinan kuat para pelaku ekonomi untuk bergairah
kembali menjalankan roda perekonomian. Jika confidence index naik, rupiah pun
akan menguat. Saya perkirakan rupiah masih mempunyai ruang gerak hingga Rp
11.000 per dollar AS tanpa kita kehilangan daya saing produk-produk ekspor.
Jika rupiah menguat, maka ketatnya likuiditas di sektor finansial dapat
pelan-pelan dilonggarkan. Ditambah dengan membaiknya inflasi yang kian
melandai (kini inflasi year on year 7,25 persen), maka BI Rate pun
berangsur-angsur bisa diturunkan, mungkin bisa di bawah 7 persen.
Itulah
skenario terbaik yang bisa kita harapkan pada semester kedua 2014. Sukseskan
agenda pemilihan presiden, bentuk kabinet baru yang tidak mengulang kesalahan
sebelumnya, dan rebut simpati sebesar-besarnya—tidak saja dari rakyat, tetapi
juga para investor (domestik dan asing). Hanya dengan cara ini, persepsi dan
kepercayaan bisa direstorasi, untuk mengakhiri periode ketidakpastian pada
akhir periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Perekonomian Indonesia
benar-benar tengah menanti sentimen positif dari agenda politik. Karena itu,
presiden baru kelak tidak boleh menyia-nyiakan momentum ini. Perekonomian
Indonesia 2014, apa boleh buat, memang bakal sedikit melambat dan tersendat,
tetapi akan kembali melaju di atas 6 persen pada 2015. Kepada presiden dan
kabinet baru harapan tersebut bakal disandarkan. Tiada asa lain. ●
|
