Badan Siber : Menata dan Mengelola Masyarakat Modern

Badan Siber : Menata dan Mengelola Masyarakat Modern René L Pattiradjawane  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                      KOMPAS, 23 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kemajuan teknologi digital memiliki potensi besar menuju terjadinya transformasi proses tradisional kepemerintahan. Keinginan Indonesia melakukan pengamanan lalu lintas internet setelah meluasnya berbagai berita palsu (hoax) dan merebaknya radikalisme menjadi perdebatan luas di kalangan para pengguna jejaring digital. Niat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mewujudkan Badan Siber Nasional (BSN) sepertinya tidak memperhatikan isu, seperti keamanan, privasi, dan kesehatan, yang memerlukan strategi regulasi pengawasan tingkat nasional, regional, dan internasional. Ada kesan reaktif pembentukan BSN ini, seolah-olah masyarakat pengguna jaringan internet perlu merasa aman dan dijamin kehidupan modern menggunakan internetnya. Menurut laporan International Telecommunication Union (ITU), badan PBB yang menangani masalah telekomunikasi komunikasi informasi, pengguna internet di dunia pada 2013 mencapai 3,1 miliar orang. Informasi berkembang secara eksponensial lintas negara dan lintas perangkat yang tidak hanya mengandalkan komputer mengakses berbagai data. Internet tidak hanya membuka dunia baru bagi informasi ataupun komunikasi sosial, tetapi juga membawa berbagai isu masif, seperti akses ke informasi privasi, ketakutan intrusi yang tidak berwenang, kontroversi kepemilikan dan penguasaan isi internet, serta ancaman terhadap kedaulatan nasional. Semua unsur pemerintahan di mana pun di dunia, termasuk Indonesia, berlomba menata kemajuan teknologi baru yang berkembang lebih cepat dari pemerintahan itu sendiri. Dalam gagasan BSN, seolah-olah hoax, radikalisme, dan sejenisnya hanya berasal dari masyarakat pengguna saja. Mereka melupakan kalau aktivitas digital seperti ini juga bisa berasal dari pemerintah sendiri. Ini dilema yang sangat rumit dalam dunia modern memanfaatkan komunikasi informasi digital. Berbagai mesin propaganda di dunia mengadopsi teknologi modern ini sebagai cara menyediakan gagasan dan pemikiran, tidak lagi mempersoalkan zona waktu, tempat, dan ruang. Seseorang di mana pun berbagi informasi yang dibaca jutaan orang dalam hitungan detik. Propaganda juga menjadi perkakas pemerintah untuk berbagai tujuan, seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pejabatnya sebelum dirinya dilantik sebagai presiden. Dalam konteks ini, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan BSN. Pertama, sosial media adalah perkakas perubahan dengan permainan baru (game changer), memengaruhi cara kelompok tertentu (politik, pemerintah, negara, bahkan teroris) mengubah taktik, sekaligus bagaimana tindakan selanjutnya diterima publik dengan tujuan mencapai pengaruh. Kedua, pembentukan BSN tidak bisa mengandalkan kerja sama pihak asing, seperti kerja sama dengan Huawei mengembangkan mekanisme pengawasan, pemantauan, penyadapan, dan sebagainya. Apa pun yang akan dilakukan dalam penyiapan perangkat keras, banyak pihak ketiga yang memiliki agenda dalam rangka kepentingan nasional masing-masing. Ketiga, pembentukan BSN jangan sampai gagal paham sebagai perangkat melawan hoax, radikalisme, dan sejenisnya. Pembentukannya harus diikuti sistem birokrasi keamanan berjenjang agar eselon yang tidak memiliki wewenang tak memiliki akses informasi tertentu. Dalam penentuan calon duta besar, misalnya, usulan nama-nama dubes oleh menteri luar negeri bersifat rahasia agar tidak berpengaruh terhadap persetujuan negara tempat dubes tersebut berkedudukan. Eksistensi badan siber pada tingkat nasional tidak bisa didasari perkembangan hoax, radikalisme, dan sejenisnya, agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan sepihak di dalam dan luar negeri. Ukuran keberhasilan badan siber sangat tergantung dari norma dan nilai hukum yang menata, mengelola, dan mengembangkan masyarakat modern. ●