Perang Proxy di Lebanon (2)

Perang Proxy di Lebanon (2) Dinna Wisnu ;  Pengamat Hubungan Internasional

                                               KORAN SINDO, 06 Desember 2017

                                                           

DALAM analisa sebelumnya saya menulis tentang Lebanon menyusul peristiwa pengunduran diri Perdana Menteri Hariri yang diumumkan dari Arab Saudi. Tak lama setelah kejadian itu, Hariri pulang ke negaranya dan mengumumkan penangguhan pengunduran dirinya. Hubungan Iran dan Lebanon lebih panjang sejarahnya dibandingkan Lebanon dengan Arab Saudi. Penjelasan sejarah Lebanon penting agar kita tidak menilai perselisihan politik yang terjadi saat ini secara dangkal. Konflik di Lebanon sebenarnya adalah cerminan dari dasar bernegara di Lebanon yang sangat rentan. Lebanon sebagai negara terus berproses menemukan jati dirinya, namun proses tersebut tidak lancar karena dinamika politik yang terjadi di luar Lebanon. Negara yang relatif kecil dengan penduduk 6.2 juta orang terjepit ini berbatasan langsung dengan Suriah, Israel dan Laut Mediterania. Dari segi komposisi agama, jumlah penduduk Muslim dan Kristen hampir sama jumlahnya dan di dalam tiap agama terdapat aliran-aliran yang beragam dan punya kekuatan politik juga di kawasan (seperti aliran Sunni, Shiah, Orthodox Yunani, Maronite-Nasrani dan lain-lain). Dalam situasi seperti ini, Lebanon terbawa dalam kepentingan negara lain sehingga tidak punya waktu untuk membangun diri mereka sendiri. Sejak perang saudara 1975, Lebanon terus menjadi medan pertarungan kepentingan negara-negara lain secara silih berganti; terus terbawa situasi peperangan kepentingan antara kekuatan-kekuatan di Timur Tengah. Keterlibatan Iran dalam politik Lebanon baru dimulai ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Pemerintahan Kerajaan Reza Palevi melalui Revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ulama Syiah Ruhollah Khomeini (yang kemudian dikenal sebagai Ayatollah Khomeini). Iran membantu memfasilitasi berdirinya Hisbullah dari sejumlah tokoh seperti Musa al-Sadr dari Kelompok Garis Keras Harakat al-Mahrumin (dikenal sebagai Gerakan Orang Terpinggir atau dikenal dengan singkatan Aman di Lebanon). Dalam politik regional, kelompok ini menjadi penguat perjuangan Iran melawan Israel; menjaga perbatasan Lebanon selatan. Di dalam negeri, ideologi Aman ini sendiri bersifat nasionalis karena menuntut persamaan hak dan kewajiban seluruh warga Lebanon walaupun digagas oleh komunitas muslim Syiah. Garis perjuangan Hisbullah sedikit berbeda dengan Aman dalam menghadapi Israel dan PLO meskipun mereka sama-sama menjadi wadah organisasi perjuangan komunitas Muslim Syiah di Lebanon. Aman secara politik tidak ingin melakukan konfrontasi secara langsung dengan Israel karena serangan balik Israel telah membuat Komunitas Muslim Syiah yang menjadi mayoritas penduduk di Lebanon Selatan menjadi korban. Sementara Hisbullah sendiri secara politik, terutama dari AD/ART nya memiliki tujuan untuk mendirikan Negara Republik Islam. Tujuan itu sendiri sejalan dengan kepentingan Iran yang ingin memastikan wilayah regional di Timur Tengah bebas dari pengaruh Israel dan Amerika Serikat. Perbedaan itu tidak lepas dari konflik Israel-Palestina yang merembet ke Lebanon. PLO mendirikan basis perlawanan mereka di Lebanon Selatan yang berbatasan langsung dengan Israel terutama ketika PLO diusir dari Yordania karena terlibat dalam percobaan kudeta yang dikenal dengan nama “Black September”. Kehadiran mereka bagi masyarakat Lebanon dianggap melanggar kedaulatan negara sehingga memicu pertempuran berbagai milisi sehingga disebut dengan Perang Saudara. PLO bertempur menghadapi Milisi Maronite-Nasrani yang dibantu Israel tetapi juga bertempur dengan Milisi Aman (Syiah) dalam merebut pengaruh atas beberapa kota. Milisi Aman sendiri juga bertempur dengan Milisi Hisbullah dalam merebut kepemimpinan di dalam komunitas Syiah. Israel sendiri kemudian menduduki Lebanon Selatan pada 1982 untuk mencegah wilayah itu digunakan sebagai basis perlawanan PLO dan PLO kemudian memindahkannya ke Lebanon Utara yang juga artinya memindahkan titik-titik pertempuran menjadi lebih luas. Suriah kemudian terlibat dalam perang tersebut; dari yang awalnya berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara PLO dan para pejuang yang mayoritas berasal dari Muslim Sunni dengan Muslim Syiah hingga akhirnya merasa harus hadir di Lebanon untuk mencegah Israel masuk lebih dalam ke Lebanon. Kehadiran Suriah juga awalnya didukung oleh Liga Arab yang tergabung di Arab Deterence Forces (ADF). Meskipun ADF didirikan oleh Liga Arab secara nyata 90% pasukannya adalah pasukan Suriah. Kepentingan Suriah adalah mencegah penetrasi yang lebih dalam dari Israel melalui Lebanon. Apabila Lebanon jatuh ke tangan Israel maka akan menjadi ancaman yang besar bagi Suriah. Oleh sebab itu, Suriah siap bekerja sama dan membantu semua kelompok yang berhadapan dengan Israel mulai dari PLO, Milisi Hisbullah, Milisi Aman , Milisi Hammas dan Iran. Kehadiran Suriah juga ditentang oleh sebagian komunitas Lebanon terutama yang berafiliasi kepada Israel. Hal ini menyebabkan pemerintahan di Lebanon yang telah terbelah menjadi lebih terbelah lagi: antara mereka yang setuju dan yang menolak kehadiran Suriah. Suriah baru benar-benar pergi setelah 30 tahun di Lebanon pada tahun 2005. Selama periode Perang Bersaudara, Iran dan Suriah memiliki hubungan yang erat melalui Hisbullah untuk tujuan sama yaitu mencegah luasnya pengaruh Israel. Hubungan ini semakin erat ketika PLO dan Israel mencapai kesepakatan (1993) untuk menerima eksistensi keduabelah pihak sehingga mengubah perjuangan dari bersenjata ke perundingan diplomasi. Hal ini juga berimplikasi kepada negara-negara Liga Arab yang dulu menolak atau kritis  bekerjasama dengan Israel dan Barat (khususnya AS) mulai mengambil pendekatan pragmatis dan lebih mengutamakan kemajuan ekonomi dalam negeri masing-masing negara. Meskipun sebagian besar negara masih  tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel namun mereka tidak lagi memusuhi Israel seperti tahun 1970an. Bantuan yang dulu diberikan kepada PLO dalam bentuk senjata, kini diganti dengan program-program pembangunan. Dinamika politik regional itu juga menyisakan Iran dan Suriah yang masih terus melawan pengaruh Israel lebih luas di Lebanon. Iran dan Suriah juga menjadi pendonor bagi organisasi yang menggunakan perjuangan bersenjata untuk membebaskan Palestina seperti Hamas. Hamas sendiri adalah organisasi Muslim Sunni yang menjadi kompetitor Fatah/PLO dan menguasai Gaza. Suriah menjadi tempat latihan dan suaka bagi para pejabat Hamas yang melarikan diri dari Palestina. Lambat laun konflik yang awalnya adalah antara negara-negara Arab berhadapan dengan Israel kini justru terjadi di antara negara Arab itu sendiri atau khususnya antara Iran melawan Arab Saudi. Sikap anti Israel membuat Iran menjadi populis (terutama dalam komunitas Syiah) dan memiliki pengaruh di beberapa negara di Timur Tengah.  Iran juga terus menggagas dan memperluas ideologi pembentukan Negara Republik Islam untuk menggantikan kekuasaan Kerajaan yang masih mendominasi sistim pemerintahan di Timur Tengah. Hal ini yang menjadi salah satu kekhawatiran ketika Arab Springs berkembang. Negara GCC mengkhawatirkan pengaruh Iran akan menjadi kuat masuk ke dalam gerakan gelombang protes yang melanda seluruh negeri di Timur Tengah. Di situlah gerakan yang dipimpin Perdana Menteri Hariri berteriak. Bagian ini telah saya jelaskan minggu lalu. Hubungan Iran, Suriah dan Hisbullah tampaknya akan semakin erat pasca gagalnya pendirian ISIS. Hamas dari kelompok Sunni yang dulu menjauh dari Iran dan Suriah karena tidak mau membantu Suriah kini kembali menguatkan hubungan dengan Iran. Menyusul penangguhan pengunduran diri Hariri, masih perlu dipantau apakah konsekuensinya bagi perang pengaruh di Timur Tengah ini. Apakah Lebanon akan menjadi sasaran ISIS ke-2 sebagai kelanjutan perang proksi dan perang pengaruh antara Iran dan Arab Saudi? ●

Perang Proxy di Lebanon (1)

Perang Proxy di Lebanon (1) Dinna Wisnu ;  Pengamat Hubungan Internasional

                                              KORAN SINDO, 22 November 2017

                                                           

SEBERAPA besar keinginan rakyat Lebanon untuk damai tampaknya tidak cukup kuat untuk menahan pengaruh intervensi kepentingan negara lain. Gejala ini jelas terasa bersamaan dengan transisi yang terjadi di Arab Saudi, Suriah, serta hubungan dunia Arab dengan Amerika Serikat (AS). Tentu perlu kajian ilmiah lebih dalam untuk menyelidiki hubungan tersebut satu sama lain sehingga dalam kesempatan ini saya hanya mencoba menggambarkan fenomenanya. Dalam bagian pertama minggu ini, saya mencoba meringkaskan hubungan antara Arab Saudi dan Lebanon serta bagian kedua akan meringkaskan hubungan antara Iran dan Lebanon. Kita mungkin heran mengetahui seorang perdana menteri dari sebuah negara berdaulat mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya saat berkunjung ke negara lain. Ini bukan peristiwa langka, melainkan terjadi di Arab Saudi seminggu lalu. Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengumumkan undur dari jabatannya sebagai perdana menteri di Arab Saudi dengan alasan menjadi sasaran percobaan pembunuhan dari Iran. Dia juga menyatakan alasan pengunduran dirinya karena intervensi Iran di negara-negara Arab seperti Irak, Suriah, Bahrain, dan Yaman. Intinya bahwa pengunduran diri itu memecah kembali koalisi yang terjadi Lebanon sejak terbentuknya pemerintahan yang dianggap relatif stabil sejak 2016. Peristiwa pengunduran diri Hariri ini menarik karena terjadi bersamaan dengan proses konsolidasi di Arab Saudi dan mulai berkurangnya pengaruh ISIS di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Pengaruh ISIS yang berkurang juga memberikan makna potensi menguatnya pengaruh Iran di beberapa kawasan. Apabila kita melihat sepak terjang Arab Saudi yang cukup keras (seperti kepada Qatar) beberapa tahun terakhir, kita mungkin akan melihat kawasan Timur Tengah yang memanas. Harapan bahwa dengan berkurangnya kekuatan ISIS juga akan berkurang konflik di Timur Tengah bisa jadi hanya tinggal harapan. Lebanon sendiri adalah sebuah negara yang baru setahun belakangan ini menikmati kedamaian. Konflik tampaknya tak pernah benar-benar hilang dari negara ini. Hal ini mungkin disebabkan Lebanon secara geografis berbatasan langsung di bagian utara dan timur dengan Suriah, sementara wilayah selatan dengan Israel. Pengaruh Syiah sangat dominan di Lebanon terutama yang berasal dari Organisasi Hizbullah. Pengaruh Hizbullah di Lebanon dapat dikatakan seperti negara dalam negara. Mereka tidak menjelma menjadi negara karena alasan praktis, karena bila itu terjadi dikhawatirkan dukungan dunia terhadap Lebanon yang disimbolkan sebagai negara dengan multiagama dan multietnis akan berkurang. Simbol multietnis dan agama itu penting bagi Lebanon karena sejak mereka merdeka dari jajahan Prancis, perseteruan antara kekuatan dari agama tertentu dan yang lain tidak pernah berhenti. Perseteruan itu sendiri akhirnya mengundang intervensi dari negara-negara sekitar yang juga masih berkonflik, terutama antara pengaruh dari Israel, Arab Saudi (Sunni), dan Iran (Syiah). Meski demikian, masyarakat Lebanon pada satu titik juga menginginkan perdamaian sehingga mereka menyepakati pembagian kekuasaan yang dianggap cukup representatif. Beberapa jabatan penting dan tinggi diperuntukkan bagi anggota kelompok agama tertentu. Presiden, misalnya, harus dari kalangan Kristen Maronite, perdana menteri dari kalangan Muslim Sunni, ketua parlemen dari kalangan Muslim Syiah, wakil perdana menteri dan wakil ketua parlemen dari kalangan Ortodoks Timur. Sistem ini dimaksudkan untuk mencegah konflik sektarian dan upaya untuk mewakili distribusi demografis yang adil dari 18 kelompok agama yang diakui di pemerintahan. Peran Arab Saudi Faktor keluarga Kerajaan Arab Saudi tentu sangat terkait dalam peristiwa ini karena pengunduran diri PM Saad Hariri dilakukan di sana. Kerajaan Arab Saudi yang sebetulnya saat ini de facto dipimpin Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) memiliki sikap politik yang lebih agresif dibandingkan ayahnya. Hal ini terlihat dalam aksi di Yaman, pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar, dukungan terhadap oposisi di Suriah, dan yang menarik adalah kedekatan rahasia dengan Israel meski tidak memiliki hubungan diplomatik. Hampir keseluruhan intervensi yang dilakukan Arab Saudi adalah untuk mencegah meluasnya pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Rasa khawatir ini semakin kuat seiring dengan dicapainya kesepakatan perjanjian damai nuklir 5P+1 yang memulai terbukanya ekonomi Iran bagi pasar dan investor internasional. Oleh sebab itu, Raja Salman cukup bergembira ketika Presiden AS Donald Trump tidak mengesahkan sertifikasi yang diwajibkan oleh kesepakatan tersebut, meskipun masih belum 100% yakin karena pada masa kampanye, Trump mendukung Iran dalam melawan ISIS.  Hubungan Kerajaan Arab Saudi dengan PM Saad Hariri amat dekat karena selama ini Lebanon mendapat bantuan keuangan dari Arab Saudi untuk menstabilkan ekonominya. Kerajaan Arab Saudi mendepositokan dana USD860 juta di Banque du Liban, bank sentral Lebanon yang diketahui untuk membantu menstabilkan lira Lebanon ketika Rafiq Hariri, almarhum ayah Saad yang mati terbunuh tahun 2005, pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada 1992. Bantuan itu diberikan pascaperang sipil yang terjadi di Lebanon sejak 1975–1990. Bantuan itu juga memiliki kepentingan politik agar Lebanon tidak 100% dapat dikuasai Hizbullah yang pro kepada Iran. Populasi Sunni lebih banyak daripada Syiah di Lebanon, tetapi tidak cukup banyak untuk dapat mendikte arah politik di dalam negeri. Kondisi sama kuat ini yang membuat ketegangan terus terjadi dan rasa saling percaya tidak tumbuh di antara dua kelompok, Sunni dan Syiah, di Lebanon. Tetapi di sisi lain, bantuan itu juga mau tidak mau harus diberikan Arab Saudi kepada Lebanon karena bila tidak ada pihak Sunni––terutama dari negara di Timur Tengah, yang memberikan bantuan, maka kekosongan itu dapat dimanfaatkan oleh Iran lewat Hizbullah. Artinya, pilihan di Lebanon sangat dilematis dan kontradiktif. Hal ini misalnya pernah diuji ketika Arab Saudi mengumumkan akan membatalkan bantuan USD3 juta untuk militer Lebanon pada 2016 sebagai bentuk protes keterlibatan Hizbullah dalam perang, baik di Suriah maupun Yaman. Bantuan itu awalnya diberikan dengan harapan agar militer Lebanon dapat lebih kuat dan independen dari milisi Hizbullah. Namun setelah setahun negosiasi, bantuan itu akhirnya dapat dicairkan kembali karena diyakini bahwa semakin lemahnya militer Lebanon tidak akan menguntungkan siapa pun, terutama pihak Sunni. Namun dengan mundurnya PM Saad Hariri sebagai perdana menteri di tengah konsolidasi MBS menjadi raja, Arab Saudi tampaknya akan mengambil langkah yang lebih keras lagi terhadap Lebanon. Sikap keras ini terutama juga dipicu oleh serangan roket yang diluncurkan dari Yaman, tetapi berhasil digagalkan oleh militer Arab Saudi sehari sebelum berita pengumuman diri tersebut. Sikap paling keras yang dapat dilakukan oleh Arab Saudi minimal adalah memutus hubungan diplomatik seperti yang dilakukan terhadap Qatar. Apabila hal itu terjadi, ekonomi di Lebanon dapat terguncang karena hampir sebagian besar pendapatan berasal dari remitan pekerja Lebanon yang bekerja di negara-negara Teluk (Arab Saudi, UAE, Bahrain, Kuwait, dll). Jumlahnya mencapai 16% dari GDP nasional Lebanon. Sebelum krisis ini sendiri terjadi, Arab Saudi sudah mengurangi sejumlah pekerja asing sebagai bagian dari visi 2030. Guncangan itu semakin bertambah kuat apabila Arab Saudi benar-benar mengambil deposito yang ada di Bank Sentral Lebanon. Nilai mata uang lira Lebanon minimal terguncang apabila tidak jatuh dalam. Investasi di Lebanon juga akan terkena pengaruh karena hampir lebih dari 80% berasal dari negara-negara Teluk. Investasi itu sendiri sebetulnya juga tidak bertambah sejak 2012 ketika peran Suriah mulai berkecamuk, namun ekonomi Lebanon akan semakin runyam apabila terisolasi seperti yang dialami oleh Qatar. Dari sepintas gambaran tersebut, kita bisa melihat dan memperhatikan kebijakan apa yang akan diambil oleh Lebanon seusai pengunduran diri PM Saad Hariri. Apakah Lebanon akan berusaha menjaga jarak hubungan dengan Irak dan Hizbullah, atau justru semakin mendekatkan diri dengan mereka? ●