Menjadikan ASEAN Inklusif dan Multilateral

Diskusi Panel Kompas ‘Masa Depan ASEAN di Tengah Berbagai Kepentingan dan Kekuatan Multipolar Global’ Menjadikan ASEAN Inklusif dan Multilateral

KOMPAS, 04 Oktober 2012

Dalam derajat tertentu, posisi ASEAN menghadapi kepentingan dan kekuatan multipolar dalam era globalisasi, memerlukan rumusan baru untuk mencapai posisi yang lebih berpengaruh. Pengaruh globalisasi disertai dinamika kawasan Asia Tenggara tanpa dirancang telah menghadirkan berbagai kekuatan multipolar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang dalam peran serta menjaga kepentingannya.

Rumusan yang terpikirkan adalah mengangkat usulan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa tentang keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium) sebagai pendekatan holistik dinamika kerja sama berbagai bidang di kawasan Asia. Keseimbangan dinamis ini menjadi sangat relevan ketika kekuatan besar saling berbenturan kepentingan di kawasan ini.

Kebijakan rumusan politik dan keamanan ASEAN dengan prinsip ini akan menjadi kekuatan pengimbang—bukan sekadar kekuatan menengah—mengakomodasi kepentingan berbagai negara di kawasan ASEAN, termasuk empat kekuatan besar China, AS, Rusia, dan Jepang. Rumusan keseimbangan dinamis yang sesuai dengan politik bebas aktif sebelumnya tidak selalu disejajarkan dan diperjuangkan memenuhi kepentingan nasional.

Tekanan berbagai kepentingan membuat berbagai rumusan proyeksi kebijakan politik luar negeri Indonesia selama ini terlihat tidak selalu sejalan. Ini antara lain yang menjelaskan sulitnya merumuskan Kode Tata Berperilaku (Code of Conduct) di Laut China Selatan.

Prinsip keseimbangan dinamis harus dipahami sebagai preservasi Indonesia dan ASEAN pada umumnya sebagai pengimbang kondisi kepentingan masing-masing atas masalah keamanan dan kebebasan bermanuver di kawasan. ”Ini menuntut kita senantiasa menjadi pihak yang menempatkan pressure ke satu pihak sehingga selalu terjadi keseimbangan,” kata Natalegawa dalam suatu kesempatan.

Menempatkan prinsip di antara keempat negara besar China, AS, Rusia, dan Jepang akan sangat tergantung pada eksistensi konflik di antara mereka, sekaligus juga di antara negara-negara anggota ASEAN. Silang klaim tumpang tindih kedaulatan di Laut China Timur dan Laut China Selatan akan menjadi konflik terbuka mengancam dinamika keseimbangan politik, ekonomi, dan keamanan kawasan.

Pengertian yang dicapai antara AS dan China dengan sendirinya akan berdampak atas eksistensi dinamika Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara Indochina. Pendekatan yang terjadi antara China dan Rusia akan menggeser India sebagai penyangga berhadapan dengan China, sekaligus menjadi ancaman potensial bagi Jepang.

Tanpa ASEAN dan upaya yang dilakukan organisasi regional ini selama 45 tahun, kawasan Asia akan menjadi tidak inklusif, sangat kompetitif, dan pasti tidak memiliki nuansa dan jiwa multilateral. Tanpa prinsip keseimbangan dinamis itu, ASEAN akan terpaku pada pola perimbangan kekuatan ala Perang Dingin, mudah terseret dalam konflik kepentingan, dan kehilangan dinamika diplomasinya. (Rene L Pattirajawane)  ● 

Apa Pelajaran dari AMM Ke-45?

Diskusi Panel Kompas ‘Masa Depan ASEAN di Tengah Berbagai Kepentingan dan Kekuatan Multipolar Global’ Apa Pelajaran dari AMM Ke-45?

KOMPAS, 02 Oktober 2012

Pertemuan Tahunan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) Ke-45 di Phnom Penh, Kamboja, Juli lalu, akan masuk dalam catatan sejarah ASEAN. Untuk pertama kalinya, pertemuan rutin itu gagal merumuskan komunike bersama.

Kejadian tersebut mencemaskan banyak pihak, terutama anggota ASEAN. Kebuntuan itu bukan tidak mungkin menjadi indikasi ada perpecahan dalam tubuh ASEAN. Selain mengancam kesatuan ASEAN, insiden itu dikhawatirkan mengancam posisi ASEAN sebagai pusat tata pergaulan antarkawasan.

Apalagi, sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat dan Rusia, baru saja bergabung dalam platform kerja sama Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS). Sentralitas ASEAN juga menjadi prasyarat penting dalam platform Forum Kawasan ASEAN (ARF).

Dokumen komunike bersama seharusnya menjadi panduan kerja ASEAN hingga pergantian kepemimpinan. Bisa jadi, kegagalan itu juga berpotensi ”melumpuhkan” kerja ASEAN.

Sejumlah isu tengah digarap intensif oleh ASEAN di bawah kepemimpinan Kamboja tahun ini. Sebut saja upaya menyelesaikan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN serta penyusunan draf kode tata berperilaku (COC) di Laut China Selatan.

Usulan COC tersebut juga akan dibahas bersama China. COC diharapkan menjadi 

semacam ”aturan berlalu lintas”, untuk menghindari terjadinya kesalahan kalkulasi di lapangan.

Komunike bersama AMM Ke-45 di Phnom Penh gagal disepakati karena tuan rumah menolak keinginan Filipina dan Vietnam agar memasukkan perkembangan terakhir sengketa Laut China Selatan dalam rumusannya. Filipina dan Vietnam berpendapat, insiden itu sudah seharusnya disebut dalam rumusan komunike bersama untuk mendorong penuntasan COC Laut China Selatan.

Semua pihak sepakat kode berperilaku sangat diperlukan di Laut China Selatan untuk menghindari pecahnya konflik. Perpecahan yang terjadi dan kesan ”keberpihakan” tuan rumah terhadap China dinilai banyak kalangan memang kental terasa.

Berharga

Kecemasan terhadap kegagalan pertemuan AMM itu juga terlontar dalam diskusi panel terbatas ”Masa Depan ASEAN di Tengah Berbagai Kepentingan dan Kekuatan Multipolar Global” di Jakarta, 3 September.

Direktur Mitra Wicara dan Antarkawasan Kementerian Luar Negeri RI Rahmat Pramono mengakui, sudah seharusnya anggota ASEAN mengambil pelajaran berharga dari kejadian di Phnom Penh.

”Tidak tercapainya konsensus di antara ke-10 negara anggota secara tidak langsung menegaskan kembali pentingnya upaya mengembangkan solidaritas serta kesamaan pandangan demi mempertahankan kohesivitas antarnegara anggota ASEAN,” ujar Pramono.

Terkait dengan sengketa di Laut China Selatan, tambah Pramono, sebenarnya saat memimpin ASEAN tahun 2011 lalu, Indonesia berupaya mendorong disahkannya pedoman implementasi deklarasi tata berperilaku antarpihak di perairan itu.

Ketika itu kesepuluh negara anggota ASEAN plus China juga telah menyepakati pentingnya penuntasan pembahasan dan penyusunan kode tata berperilaku. Selain sengketa Laut China Selatan, prioritas lain dalam pilar politik dan keamanan ASEAN adalah konflik perbatasan antarnegara anggota.

Setelah insiden Juli lalu, Indonesia juga mengambil inisiatif diplomasi untuk menyatukan lagi komitmen bersama di luar mekanisme AMM. Utamanya, komitmen bersama untuk menyatukan sikap, isu Laut China Selatan harus dilakukan secara damai melalui jalur diplomasi.

Juga disepakati pentingnya penyelesaian sengketa itu tetap mengacu pada prinsip dan ketentuan hukum laut internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCLOS).

Menurut Pramono, upaya mewujudkan cita-cita bersama ASEAN, Komunitas ASEAN tahun 2015, mensyaratkan tiga karakteristik, yaitu kesamaan norma, aturan, dan nilai-nilai yang diterapkan bersama. Selain itu, ditandai dengan kehadiran kawasan yang kohesif, aman, stabil, dinamis, dan mengacu pada pandangan keluar, yang memandang ASEAN sebagai bagian dari sebuah masyarakat global yang saling terintegrasi dan terkait.

Perwakilan Tetap Indonesia untuk ASEAN I Gede Ngurah Swajaya mengingatkan pentingnya kelanjutan pembahasan COC, terutama antara ASEAN dan China. Sikap serupa juga ditunjukkan Amerika Serikat dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton ke Indonesia, China, dan Brunei.

Apalagi, Brunei menjadi ketua ASEAN pada 2013. Swajaya meyakini bahwa Hillary berusaha agar pembahasan COC tidak terhenti.

”Saya kira jika kita lihat dari agenda kunjungannya, dari Indonesia ke China lalu balik lagi ke Brunei, kelihatan seperti untuk mengantisipasi apa yang terjadi kemarin (di Kamboja). Terutama Brunei akan menjadi ketua ASEAN tahun 2013. Harapannya, sepertinya, apa yang telah terjadi tidak terulang,” ujar Swajaya. ●