Mewujudkan Swasembada Kedelai

Mewujudkan Swasembada Kedelai

Rosyid Hidayat ; Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Demokrat

SUARA MERDEKA, 08 Agustus 2012

PERSOALAN harga kedelai kembali menyita perhatian publik. Harga kedelai impor yang selangit membuat produsen tahu dan tempe menjerit, bahkan sebagian dari mereka mogok berproduksi beberapa hari. Perajin tahu dan tempe menghadapi pilihan sulit. Bila menaikkan harga jual, khawatir dagangannya tidak laku, begitu juga jika mengurangi ukuran. Kedelai merupakan komoditas pertanian yang sangat dibutuhkan di negeri ini. Apalagi, masyarakat Indonesia akrab dengan makanan yang berbahan baku kedelai, seperti tahu dan tempe. Diperkirakan 60% rakyat Indonesia tiap hari mengonsumsi tahu dan tempe. Hal itu mencerminkan besarnya ketergantungan masyarakat kita terhadap kedelai. Namun data Forum Tempe Indonesia (FTI) menyebutkan negara kita termasuk salah satu negara pengimpor besar kedelai. Dalam setahun kita sedikitnya mengimpor 1,4-1,6 juta ton dari kebutuhan nasional 2,2 juta ton. Sementara Indonesia baru bisa memproduksi 600-800 ribu ton per tahun. Banyak faktor yang menjadi penyebab, seperti peningkatan jumlah penduduk yang berimbas pada peningkatan permintaan kedelai, alih fungsi lahan pertanian, harga kedelai lokal yang tidak kompetitif, dan sulitnya membuka lahan baru untuk menanam kedelai. Kenaikan harga kedelai impor juga disinyalir akibat permainan segelintir importir. Dengan hanya dikuasai 4-5 importir, tentu mudah ’’memainkan’’ harga, dan realitas itu makin menguatkan adanya kartel. Hal itu tidak menafikan bahwa persoalan kedelai muncul dari sektor hulu hingga hilir. Beberapa tahun lalu harga kedelai juga menjadi perhatian publik. Namun waktu itu persoalannya menyangkut harga yang murah dan membuat petani tidak mau lagi menanam kedelai. Swasembada Kedelai Menyikapi kerap terjadinya krisis kedelai, ke depan semua pihak harus punya komitmen sama untuk mewujudkan swasembada kedelai sebagai solusi kebijakan. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, sebagaimana dijanjikan oleh Menteri Suswono berkomitmen mewujudkan swasembada kedelai tahun 2014. Kementerian Pertanian dan BPN akan memanfaatkan lahan terlantar seluas 7,5 juta hektare untuk bertanam kedelai. Saat ini petani lebih tertarik menanam padi atau jagung karena harga kedelai lokal masih rendah. Idealnya harga kedelai 1,5 kali lipat harga beras. Bagaimana mungkin petani tertarik menanam kedelai kalau harga masih rendah. Bila harga kedelai di bawah Rp 8.000/ kg, berarti per hektare bila menghasilkan 1,5 ton, petani hanya memperoleh Rp 12 juta. Sebagai pembanding, harga gabah Rp 4.000/ kg. Kalau per hektare padi menghasilkan 5 ton gabah petani bisa mendapatkan Rp 20 juta. Produktivitas juga menjadi problem. Selama kita masih menggunakan nonhibrida (transgenik) maka produktivitas masih di bawah 1,5 ton. Sampai saat ini para pakar kita masih pro dan kontra, sementara pada saat bersamaan tiap hari kita mengonsumsi kedelai transgenik impor Masalah lain adalah tidak terintegrasi program sebagai operasi khusus kedelai, selain bantuan benih unggul yang digabung dengan rozobium dan penetralisasi tanah agar kadar pH tanah yang ditanami kedelai di atas 4. Pemerintah juga perlu mengatur tata guna lahan. Seandainya dari 7,3 juta hektare lahan yang ada, bisa dipakai bergantian dengan padi maka kita bisa memproduksi  minimal 1,5 juta ton kedelai. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah irigasi. Saat ini banyak saluran tersier rusak sehingga banyak petani menggunakan pompa air, yang dalam kacamata ekonomi menjadi tidak efisien. Sesungguhnya banyak lahan di Jawa Tengah yang potensial dikembangkan, dari Purworejo, Kebumen, sampai Banyumas. Pemerintah tinggal mendorong dan memberi insentif supaya petani mau menanam kedelai. Kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai justru merugikan petani lokal dan hanya menguntungkan segelintir orang. Semestinya pemerintah tetap mengenakan bea masuk, dan dana itu dikembalikan kepada petani lokal sebagai insentif, lewat beragam bentuk. ●

  

Imperatif Swasembada Kedelai

Imperatif Swasembada Kedelai

Mohammad Jafar Hafsah ; Anggota Komisi IV DPR

SINDO, 04 Agustus 2012

Minggu lalu Jakarta dihebohkan dengan aksi unjuk rasa dan sweping penghasil tahu-tempe yang menyebabkan kelangkaan. Pemicunya adalah kenaikan harga kedelai dari Rp6.000 per kg menjadi Rp8.000 per kg.

Kenaikan ini disebabkan harga di pasar internasional mencapai USD622 per ton atau Rp8.345 per kg untuk harga paritas impornya. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga tertinggi pada 2011 sekitar USD513 per ton. Keadaan ini akibat anomali iklim yang terjadi di Amerika Serikat dan Amerika Selatan selaku negara penghasil kedelai terbesar, yang sekaligus memengaruhi ketersediaan dan harga kedelai di pasar dunia.

Pada 2011 dari 2 juta ton total impor kedelai Indonesia, 1,85 juta ton di antaranya dari Amerika Serikat. Kenaikan harga ini berdampak nyata dan sangat terasa bagi industri tahu tempe yang menggunakan kedelai sebagai bahan baku utama, sekaligus penyerap kedelai terbesar, 87% dari kebutuhan nasional.

Permasalahan Kedelai

Sebenarnya persoalan ini tidak perlu terjadi jika Indonesia mampu keluar dari ketergantungan impor.Apalagi, kedelai termasuk komoditi pangan strategis yang ditargetkan berswasembada pada 2014 nanti.Namun mencermati tren produksi saat ini, cukup berdasar kiranya jika kita ragu jika tidak menempuh terobosan- terobosan untuk peningkatan produksi.

Permintaan kedelai terus meningkat sebesar 10% per tahun, tetapi peningkatan tersebut belum dapat diimbangi peningkatan produksi. Berdasarkan prognosis BPS produksi kedelai 2012, diperkirakan hanya sebesar 870.000 ton, sementara proyeksi kebutuhan sekitar 2,2 juta ton. Ini berarti, jika tidak ada gerakan dan terobosan baru maka 60,5% kebutuhan kedelai nasional masih harus dipenuhi melalui impor.

Potret produksi kedelai Indonesia senantiasa mengalami fluktuasi, pada periode 2000–2004 produksi kedelai mengalami penurunan tajam dengan laju rata-rata -11,25% per tahun. Masing-masing berturut- turut jumlah produksi pada 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004 sebesar 1,02 juta ton, 827.000 ton, 673.000 ton, 671.000 ton, dan 723.000 ton. Sementara periode 2005–2009, produksi mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata 6,72% per tahun, masing-masing berturut-turut pada 2005, 2006, 2007, 2008 sebesar 808.000 ton, 748.000 ton, 593.000 ton, 776.000 ton dan pada 2009 sebesar 974.500 ton.

Namun sejak 2010 kembali mengalami penurunan dengan produksi sebesar 905.000 ton, 2011 menjadi 851.000 ton,dan berdasarkan Aram II pada 2012 akan turun sebesar 8,4% menjadi 779.700 ton. Penurunan produksi periode 2000–2004 disebabkan berkurangnya luas areal panen sebesar rata-rata -4,45% per tahun, sementara kenaikan produksi periode 2005–2009 ditunjang terjadinya peningkatan luas areal panen rata-rata sebesar 5,99% per tahun.

Demikian pula dengan produktivitas rata-rata pada dua periode tersebut, masing-masing 1,25 ton/ha dan 1,30 ton/ha. Untuk periode 2010–2012, penurunan terjadi karena trade off kedelai dengan jagung. Selain itu, faktor nonteknis yang memengaruhi adalah lemahnya partisipasi petani yang disebabkan oleh: Pertama, ketersediaan modal yang minim.

Kedua,belum adanya tata niaga kedelai yang menjadi penjamin harga bagi petani, harga kedelai yang tidak stabil bahkan harga nominal di tingkat petani berfluktuasi dan cenderung jatuh pada saat panen raya. Ketiga, serbuan kedelai impor, kebijakan perdagangan yang liberal untuk produksi yang bisa dihasilkan di dalam negeri akan menurunkan semangat petani.Keempat, harga kedelai impor yang lebih murah membuat petani meninggalkan usaha tani kedelai. Kelima, lemahnya sinergisitas lintas sektoral. Keenam, kurangnya insentif ekonomi yang diperoleh petani, hubungan penerimaan, dan biaya komoditas kedelai lebih rendah dari padi dan jagung.

Menuju Swasembada

Sebagai negara yang memiliki sumber daya agraris, mewujudkan swasembada kedelai menjadi imperatif. Peningkatan produksi merupakan keniscayaan untuk mewujudkan swasembada. Untuk itu,diperlukan langkah dan terobosan baru agar target pemerintah mewujudkan swasembada kedelai pada 2014 dapat tercapai. Saat ini tersedia dana darurat ketahanan pangan dalam APBN 2012 sebesar Rp2 triliun, jika Rp500 miliar digunakan untuk gerakan terobosan peningkatan produksi kedelai maka berpeluang untuk adanya pertambahan produksi sebesar 850.000 ton.

Ini dapat dicapai dengan cara tiga langkah. Pertama, upaya perluasan tanam sebesar 500.000 ha dengan memanfaatkan beberapa jenis lahan sawah,yaitu i) lahan sawah MK II (Juli–Oktober) pertanaman ini dilakukan pada jalur pantura Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Lampung,Sumut, NTB,dan Kalsel; ii) lahan tadah hujan MK I (Maret–Juni) awal musim hujan sebelum ditanami padi sawah; iii) lahan kering (tegal), kedelai ditanam pada MH I (Oktober–Januari) atau MH II (Februari– Maret).

Pertanaman kedelai ini diarahkan ke Lampung, Jambi, Sumbar, NAD, Sulut, Sulsel,NTB,Jatim, Jateng dan Jabar; iv) tumpangsari pada lahan peremajaan Perhutani, PTPN, HTR, perkebunan serta lahan pengembangan yang belum difungsikan; v) ladang dan lahan bukaan baru bekas alang-alang di beberapa daerah; dan vi) lahan pasang-surut yang telah direklamasi seperti di Kalsel dan Sumsel.

Karena umur kedelai singkat, kurang dari 60 hari, gerakan ini dapat dilaksanakan tanpa mengganggu pemanfaatan pokok lahan yang tersedia. Kedua, meningkatkan produktivitas menjadi 1,7–2 ton/ha. Hal ini sangat mungkin, dengan menggunakan varietas seperti anjasmoro, ijen, mahameru, panderman, merubetiri, dan baluran. Ketiga, menekan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen.

Saya optimistis jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui koordinasi yang intensif sebagai gerakan dalam masyarakat, maka mewujudkan swasembada kedelai pada 2014 tidak jauh panggang dari api. Sementara untuk langkah nonteknis perlu dilakukan beberapa langkah,yaitu Pertama, pemberian subsidi dan kemudahan akses modal petani. Kedua, penetapan jaminan harga dasar untuk melindungi petani.

Di negara maju sekalipun petani dan produk pertaniannya diproteksi dan diberi subsidi yang sangat besar. Ketiga, penerapan tarif impor sekurang-kurangnya 10%. Keempat, penerapan kembali sistem tata niaga. Kelima, penataan pola dan tata kerja penyuluhan. Keenam, pembangun sinergisitas lintas sektoral, agar semua sektor dukung-mendukung mewujudkan road mapswasembada pangan yang memuat kebijakan strategis jangka pendek dan jangka panjang. Langkah nonteknis ini diperlukan untuk mengakselerasi, sekaligus memastikan prestasi yang dicapai dapat berkelanjutan. ●

Swa Sembada Kedelai?

Swa Sembada Kedelai?

Pande Radja Silalahi ; Ekonom CSIS

SUARA KARYA, 31 Juli 2012

Kenaikan harga berbagai komoditas yang terjadi belakangan ini tampaknya perlu mendapat perhatian serius terutama dari para pembuat keputusan. Semula pemberitaan perihal kenaikan harga terutama pangan kurang menarik perhatian karena biasa terjadi menjelang dan selama bulan puasa. Tetapi, menyusul pernyataan yang dilontarkan oleh aparat pemerintah dan dihubungkan dengan tindakan yang dilakukannya, siapa pun akan menjadi prihatin.

Pejabat yang satu menyatakan bahwa kenaikan harga merupakan ulah para spekulan. Tetapi, sampai saat ini belum ada pemberitaan mengenai spekulan yang ditangkap atau didakwa melakukan tindakan melawan hukum. Pejabat yang lain menyatakan bahwa untuk menghadapi kenaikan harga, perlu dilakukan operasi pasar. Padahal, dalam waktu yang bersamaan, pejabat yang bersangkutan mengemukakan dalam beberapa waktu belakangan ini bahwa pasokan komoditas yang harganya naik mengalami penurunan.

Lebih memprihatinkan lagi, di tengah terjadinya kenaikan harga muncul gagasan agar bea masuk untuk komoditas tertentu ditiadakan atau dikurangi. Sementara di sisi lain muncul desakan agar Bulog diberi peran yang lebih besar untuk menstabilkan harga.

Di mana pun di dunia ini kenaikan harga suatu komoditas tidak bersifat netral. Untuk Indonesia, misalnya, kenaikan harga padi akan menguntungkan sebagian petani di wilayah tertentu, tetapi menambah beban atau mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Kenaikan harga kedelai akan menguntungkan sebagian petani, tetapi dapat mereduksi pendapatan produsen tempe dan dapat menambah beban bagi konsumen tempe serta dapat berakibat pengalihan penggunaan lahan.

Data statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jelas menunjukkan pada tahun 2011 produksi kedelai di Indonesia mengalami penurunan 55.745 ton dan tahun 2012 ini diperkirakan turun lagi sekitar 71.545 ton, sehingga perkiraan produksi tahun ini akan berkisar 779.741 ton. Penurunan itu berbarengan dengan terjadinya penurunan luas panen, yaitu tahun 2011 sebesar 5,84 persen dan tahun ini diperkirakan lebih besar lagi sekitar 8,93 persen.

Sudah umum diketahui bahwa Indonesia masih mengimpor kacang kedelai dalam jumlah besar dan menurut Menteri Pertanian sekitar 60 persen dari seluruh kebutuhan. Dengan kata lain, produksi dalam negeri hanya dapat memenuhi 40 persen dari kebutuhan. Dengan keadaan seperti ini, pemantauan terhadap negara eksportir kedelai sudah menjadi keharusan bagi Kementerian Pertanian. Karena jumlah produksi sangat dipengaruhi iklim, maka perkembangan iklim di negara eksportir menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan.

Setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh, hampir dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak akan mungkin swasembada kedelai dalam waktu singkat. Tanpa mengelola harga secara tepat, penggerusan lahan untuk produksi kedelai akan terus terjadi. Dengan kecenderungan seperti ini, apakah tepat apabila harga kedelai dipertahankan rendah sehingga petani kedelai akan terus beralih menjadi petani jagung, dan selanjutnya apakah kebijakan peniadaan bea masuk kedelai bukan kebijakan yang bertentangan dengan usaha merangsang petani menanam kedelai? ●

Menggapai Swasembada Kedelai

Menggapai Swasembada Kedelai

Maryadi ; Profesor riset di BPPT, Alumnus Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta dan University of Reading, Inggris

MEDIA INDONESIA, 27 Juli 2012

PEMENUHAN kebutuhan kedelai meru pakan masalah yang akan terus terjadi di Indonesia selama sebagian besar kebutuhan masih dipenuhi dari impor. Saat ini sekitar 70% kebutuhan kedelai di dalam negeri dipenuhi dari impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor kedelai pada 2011 mencapai 2,08 juta ton dengan nilai US$1,24 miliar, sedangkan produksi dalam negeri hanya sekitar 600 ribu ton. Pada tahun sebelumnya, jumlah impor itu baru sekitar 1 juta ton. Itu berarti ada peningkatan kebutuhan yang sangat besar.

Peningkatan kebutuhan kedelai, selain disebabkan meningkatnya permintaan, juga disebabkan penurunan produksi akibat turunnya luas areal panen. Kesadaran masyarakat akan tingginya unsur-unsur esensial yang ada pada biji kedelai merupakan salah satu penyebab meningkatnya kebutuhan.

Seperti diketahui, kedelai mengandung sekitar 40% protein, 20% lemak, 35% karbohidrat, dan 5% mineral sehingga makanan yang berasal dari kedelai dikenal mempunyai kandungan tinggi protein dan rendah kandungan lemak jenuh. Kualitas proteinnya yang hampir menyaingi protein yang berasal dari hewan juga menyebabkan banyak kalangan lebih memilih membeli kedelai dari pada daging sapi yang harganya mahal.

Dalam seminggu terakhir ini, kita disuguhi berita tentang langkanya kedelai di pasaran. Kalaupun ada, harganya meningkat cukup tajam. Beberapa kalangan mengatakan berkurangnya pasokan kedelai di dalam negeri terutama disebabkan turunnya produksi di Amerika Serikat akibat kekeringan. Yang menjadi pertanyaan ialah mengapa kita masih sangat bergantung pada Amerika Serikat?

Memang sampai saat ini Amerika Serikat masih menjadi negara penghasil kedelai utama di dunia. Pada 2010, negara ini memasok 35 % produksi dunia. Namun jumlah produksi tersebut merupakan sebuah penurunan dari dekade sebelumnya. Pada 1980-an, negara ini menguasai lebih dari 50% produksi kedelai dunia. Penurunan itu terutama disebabkan meningkatnya produksi kedelai di Brasil dan Argentina. Pangsa produksi kedua negara itu saat ini mencapai 27% dan 19% produksi dunia. Apabila dijumlah, produksi kedelai di kedua negara ini telah melebihi produksi kedelai Amerika Serikat. Dengan melihat data tersebut, sudah waktunya para importir kedelai di Indonesia mengalihkan pandangan ke kedua negara itu.

Tanaman kedelai merupakan tanaman yang berasal dari daerah subtropis di China bagian utara. Dari daerah itulah kemudian berkembang ke berbagai belahan dunia lain termasuk Indonesia.

Di Amerika Serikat penanaman kedelai dilakukan pada April sampai Juni dan panen dilakukan pada September sampai November. Di Brasil dan Argentina yang terletak di bagian selatan khatulistiwa, penanaman dilakukan pada Oktober sampai Desember dan panen dilakukan pada April sampai Juni tahun berikutnya.

Bila diperhatikan, masa tanam kedelai di negara-negara penghasil utama kedelai jatuh pada bulan-bulan yang memiliki panjang hari 14-16 jam. Bila ditanam pada waktu panjang harinya kurang dari 14 jam, produksi tanaman ini berkurang. Hal itu disebabkan masa pembungaannya lebih pendek. Pertumbuhan batang dan buku-bukunya juga akan lebih pendek sehingga menghasilkan polong dan biji yang lebih sedikit.

Indonesia merupakan negara yang memiliki panjang hari umumnya kurang dari 12 jam sehingga produktivitas tanaman ini rendah. Potensi beberapa varietas unggul yang dihasilkan berbagai lembaga penelitian di Indonesia hanya sekitar 1,5 ton per hektare. Di tingkat petani, produktivitasnya akan lebih rendah, yakni hanya berkisar 0,8-1 ton per hektare. Bandingkan dengan produktivitas di AS dan Argentina yang dapat mencapai 2,7 ton per hektare atau Brasil 2,48 ton per hektare.

Peningkatan kebutuhan kedelai dunia mendorong pengusaha di Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina memperluas areal tanam mereka. Di Amerika Serikat, banyak areal penanaman kapas diubah menjadi areal penanaman kedelai.
 

Di Argentina, penambahan areal panen dilakukan dengan mengonversi areal penanaman bunga matahari men jadi areal penanam kedelai. Selain menambah areal tanam, para peneliti di negara-negara tersebut berusaha meningkatkan produksi per satuan luas. Bahkan diharapkan, sebelum 2030 telah ditemukan benih yang mampu menghasilkan kedelai sebanyak 4 ton per hektare.

Penambahan luas areal tanam di Indonesia untuk meningkatkan produksi ke delai tampaknya sangat sulit dilaksanakan karena areal tanam kedelai tumpang tindih dengan areal tanaman lain. Lahan untuk menanam kedelai umumnya berupa lahan sawah yang baru selesai digunakan untuk menanam padi. Di tempat-tempat yang pasokan airnya terbatas, para petani umumnya memanfaatkan lahan sawah mereka untuk menanam kedelai atau jagung. Karena masa tanam kedua tanaman ini bersamaan, petani harus memilih salah satu dari tanaman itu.

Petani umumnya lebih memilih menanam jagung setelah masa tanam padi selesai. Risiko menanam jagung lebih rendah bila dibandingkan dengan kedelai yang rentan terhadap berbagai serangan hama dan penyakit. Maka, salah satu cara untuk menambah areal tanam kedelai adalah memanfaatkan lahan-lahan kosong yang selama ini tidak ditanami. Jangan sampai pemerintah justru memperluas areal dengan mencetak sawah beririgasi teknis yang memungkinkan petani menanam padi sepanjang tahun. Bila yang dicetak ialah lahan sawah seperti itu, upaya meningkatkan produksi kedelai dapat dipastikan tidak akan berhasil.

Ada unsur psikologis bila petani menanam padi. Dengan menanam padi, mereka akan memiliki cadangan beras yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Hidup mereka menjadi tenang karena memiliki beras yang siap untuk dimasak dan dimakan. Lain halnya bila mereka harus menanam dengan tanaman lain seperti kedelai. Mau tidak mau, mereka harus menjual hasil panen terlebih dulu sebelum bisa mendapatkan bahan makanan pokok yang berupa beras. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa menjual hasil pertanian itu tidak mudah. Belum tentu hasil panen mereka dapat dijual dengan harga yang memadai setelah panen hasil. Sudah bukan rahasia lagi, pada masa panen biasanya banyak spekulan mempermainkan harga. Umumnya petani selalu dirugikan dalam penjualan hasil panen.

Kementerian Pertanian saat ini sedang berusaha menambah luas areal tanam kedelai minimal 500 ribu hektare. Kalaupun areal itu bisa diperoleh, tambahan produksi hanya sekitar 500 ribu ton atau bahkan kurang. Tambahan produksi itu masih jauh dari angka impor yang sudah mencapai lebih dari 2 juta ton.
 

Mengingat terbatasnya lahan penanaman, pemerintah seharusnya lebih mendorong para peneliti untuk dapat menghasilkan varietas kedelai yang memiliki potensi daya hasil yang tinggi. Para peneliti kita pernah menghasilkan varietas seperti yang dimaksud, misalnya varietas jayawijaya dan varietas dieng yang memiliki potensi hasil lebih dari 2,50 ton per hektare.

Para peneliti di Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan varietas-varietas unggul asalkan nasib mereka diperhatikan. Sudah bukan rahasia lagi bila para peneliti di Indonesia sampai saat hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah.

Pemerintah sekarang tampaknya kurang menyadari bahwa kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa banyak ditentukan oleh penemuan dan kemajuan teknologi baru dengan para peneliti yang merupakan salah satu ujung tombaknya.

Pada 1980-an mereka sudah membuktikan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Hasil penelitian mereka mampu meningkatkan produksi beras dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk. Indonesia yang semula dikenal sebagai negara terbesar pengimpor beras di dunia berubah menjadi negara yang berhasil dalam swasembada beras atau pangan.

Pemerintah memang pernah berniat untuk memperbaiki nasib para peneliti, tetapi sampai sekarang niat itu belum terlaksana, bahkan mungkin sudah dilupakan. Kalau sudah demikian, swasembada kedelai barangkali hanya impian. ●

Swa Sembada Kedelai, Mengapa Tidak?

Swa Sembada Kedelai, Mengapa Tidak?

Andi Irawan ; Peminat Telaah Ekonomi Politik Pertanian Indonesia

SUMBER :  KORAN TEMPO, 5 Juni 2012

Para pengusaha tahu dan tempe, baik skala besar maupun menengah-kecil, mengeluhkan tingginya harga kedelai impor sebagai bahan baku utama. Protes keras disampaikan oleh Himpunan Perajin Tahu Tempe Indonesia (Hipertindo). Mereka menilai pemerintah telah lepas tangan membiarkan importir mempermainkan harga (Kompas, 14 Mei). Di sisi lain, kedelai lokal pun ternyata sulit diakses. Kalangan pengusaha tahu-tempe mengaku sulit mencari kedelai lokal. Menurut Sekretaris Jenderal Hipertindo, untuk mencari kedelai lokal 1 ton saja, dalam jangka waktu lima hari belum tentu bisa didapat.

Kedelai memang merupakan komoditas pangan strategis. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, target swasembada kedelai selalu dicanangkan, tapi sampai sekarang belum ada titik cerah target itu akan dicapai. Sepanjang periode 2004-2011, kemampuan suplai kedelai domestik memenuhi kebutuhan dalam negeri hanya dalam kisaran 30-40 persen, selebihnya 60-70 persen sumber kedelai berasal dari impor.

Sebenarnya potensi pengembangan kedelai domestik ini cukup besar. Menurut Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian (2011), ada sejumlah faktor yang bisa dijadikan pemicu kenaikan produksi kedelai ini: 1) harga kedelai lokal terus meningkat rata-rata 12,6 persen per tahun, dan 2) sudah tersedia benih varietas unggul dengan produktivitas 2,50-3,9 ton per hektare. Ada 16 varietas unggul kedelai yang telah ditemukan untuk beragam jenis lahan di Indonesia. Jika penggunaan benih unggul dan budi daya sesuai dengan anjuran bisa diterapkan dalam skala luas, kesenjangan produktivitas akan bisa dihilangkan. Saat ini produktivitas ideal dengan menggunakan benih unggul dan penerapan best practice agriculture sebesar 2,5-3 ton per hektare, bandingkan dengan produktivitas umum petani di lapangan yang hanya rata-rata 1,38 ton per hektare.

Kendala konversi lahan bisa diatasi dengan meningkatkan indeks pertanaman. Peluang perluasan area tanam kedelai melalui peningkatan indeks pertanaman masih luas, bahkan bisa mencapai 7,4 juta ha.

Artinya, jika realisasi luas lahan tanam kedelai yang belum memadai saat ini, yakni 695.603 ha pada 2010 dan 623.194 ha pada 2011, sebenarnya itu bisa ditingkatkan dengan meningkatkan indeks pertanaman kedelai. Seperti diketahui, untuk mencapai swasembada dengan target produksi 2,7 juta ton, dibutuhkan lahan tanam seluas 1,83 juta ha.

Energi resources yang potensial itu bisa digunakan untuk mencapai swasembada kedelai paling lambat 2014, dengan agenda kerja penting: pertama, untuk mencapai swasembada dengan luas lahan 1,83 juta ha, dibutuhkan benih unggul seluas 73.200 ton. Permasalahannya adalah bagaimana benih-benih unggul sebanyak 16 varietas yang ada di badan penelitian dan pengembangan tersebut bisa diskalaekonomikan menjadi skala industri. Memang hal itu bisa saja dilakukan pihak swasta, tapi dampaknya harga jual akan mahal sehingga petani akan sulit mengakses. Ada baiknya pemerintah menggerakkan badan usaha milik negara bidang perbenihan untuk memproduksi belasan varietas benih unggul itu menjadi skala industri, yang selanjutnya sebagian besar bisa dibagikan kepada petani kecil-menengah sebagai bantuan benih bersubsidi.

Kedua, ada tiga provinsi dengan kesesuaian lahan tertinggi untuk kedelai, yakni Jawa Timur 1,17 juta ha, Jawa Barat 881.510 ha, dan Jawa Tengah 887.525 ha. Gabungan tiga provinsi telah melampaui target luas lahan swasembada yang sebesar 1,83 juta ha tersebut. Tapi faktor kebutuhan lahan untuk industri yang tinggi memang sulit berfokus pada tiga provinsi di Jawa tersebut. Alternatif yang lebih realistis adalah diambil 25 persen saja lahan di Jawa (sekitar 730 ribu ha), sedangkan sisanya (1,1 juta ha) bisa dikembangkan di enam provinsi luar Jawa yang juga punya lahan yang sesuai untuk kedelai yang cukup luas, yakni Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah perbaikan sarana dan prasarana pengairan. Saat ini pembangunan infrastruktur penting pertanian, seperti irigasi dan bendungan, dalam keadaan stagnan. Bahkan yang terjadi penurunan kualitas infrastruktur. Irigasi yang rusak mencapai 52 persen, dengan perincian rusak berat 705.571,96 ha (10 persen), rusak sedang 1.873.184,34 ha (26 persen), dan rusak ringan 1.170.128,84 ha (16 persen).

Terakhir, yang paling penting bagaimana pemerintah menghadirkan energi kolektif nasional untuk mencapai swasembada kedelai ini. Yang dimaksud dengan energi kolektif itu adalah kesamaan motivasi dan orientasi serta urgensi dari semua stakeholder perkedelaian yang menimbulkan energi gerak. Energi gerak inilah yang melahirkan sinergisasi dan koordinasi yang bernas dalam kebijakan serta komitmen semua pihak untuk menghadirkan swasembada kedelai.

Membangun energi kolektif membutuhkan leadership. Karena itu, untuk mencapai swasembada kedelai ini, para pengambil kebijakan penting, baik presiden, menteri, gubernur, maupun bupati/wali kota, haruslah sosok yang mampu menghidupkan dan menularkan energi kolektif itu ke semua stakeholder yang berada dalam jangkauan kewenangannya. Itu kalau memang benar kita sepakat bahwa pencapaian swasembada kedelai adalah prestasi penting yang harus dihadirkan. ●