Jalan Berliku Konsolidasi Demokrasi

Jalan Berliku Konsolidasi Demokrasi Teuku Kemal Fasya  ;   Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh

                                           MEDIA INDONESIA, 03 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PEPESAN kosong bernama konstruksi demokrasi pascareformasi akhirnya disadari banyak pihak mulai memperlihatkan bentuknya. Pengelolaan dan keterampilan dalam membedah problem demokrasi secara proseduralisme (perbaikan terus-menerus sistem kepemiluan, pilkada langsung, penguatan MK, gerakan antikorupsi melalui KPK, pilpres, dll) tidak mengarah kepada penguatan demokrasi substansial. Dalam konteks itulah menjelang tutup tahun lalu, Media Research Centre (MRC) bekerja sama dengan Metro TV dan Media Indonesia mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tema Konsolidasi demokrasi di Indonesia di Jakarta. Dengan menghadirkan para pakar dari pelbagai disiplin ilmu, diskusi itu mencoba menaksir kualitas demokrasi Indonesia yang telah berjalan 18 tahun sejak reformasi 1998. Tema itu sekaligus ujian atas hipotetis para cendekiawan politik, bahwa sejak terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono kedua kali sebagai presiden, Indonesia dianggap sudah mulai memasuki tahapan demokrasi terkonsolidasi (Crouch, 2010; Dhakidae, 2011; Klinken, 2014). Era pemerintahan kedua akhir SBY menjadi ruang pendalaman demokrasi (deepening democracy). Di era Jokowi Indonesia akan memasuki arena pemantapan atau penebalan demokrasi (thickening democracy) dari tahap pendalaman sebelumnya. Pengalaman dua tahun di era Jokowi memperlihatkan borok warisan pemerintahan sebelumnya. Ibarat membuka kotak pandora, apa yang dihipotesiskan akan hadir demokrasi terkonsolidasi (consolidated democracy), malah memperlihatkan wajah buruk demokrasi Indonesia. Penguatan sistem dan hukum tidak serta-merta melahirkan kedewasaan dalam berinteraksi, kepatuhan pada hukum dan perundang-undangan, dan takzim pada nilai-nilai demokrasi. Upaya pemerintahan SBY sejak 2008 membuat acara internasional, Bali Democracy Forum (BDF), lebih menjadi agenda seremonial dan elitis. Ulasan perkembangan demokrasi dan proses saling belajar dari negara-negara Asia-Pasifik yang telah maju demokrasinya, ternyata tidak cukup membekas untuk konteks nasional. Hal itu telah terlihat ketika Pilpres 2014. Aura sentimen agama dan primordialisme dikontestasikan dan dikompetensikan secara terbuka dan memublik (publicly opened). Relasi eksekutif dan legislatif yang sebelumnya meraung, kali ini juga tak kurang ritualnya. Meskipun pragmatis, Jokowi berhasil mengompromikan aneka kepentingan itu sehingga keberantakan hubungan eksekutif-legislatif hanya berlangsung kurang dari setahun. Sementara itu, agenda pembangunan nasional dengan reorientasi kiblat ekonomi ke beberapa negara lain seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran, sehingga tidak melulu hanya berporos kepada Amerika Serikat, sedikit banyak menjadi artikulasi semangat Nawa Cita agar ekonomi nasional lebih berdikari. Sisi lain yang menunjukkan konsolidasi demokrasi masih jauh dari harapan ialah hadirnya masyarakat yang tersegregasi secara sosial-politik berbasis identitas keagamaan. Isu-isu politik agama muncul di ruang publik dan perbincangan di media sosial, seolah-olah konstruksi masyarakat Indonesia serbatunggal secara identitas agama, etnik, budaya, dan sejarah. Padahal konsep keindonesiaan kita hadir dari sebuah pergulatan sejarah yang majemuk. Ideologisasi nasional dan Pancasila saja telah membuat Indonesia bisa tegak--memakai istilah pemikir poskolonial India, Partha Chatterjee--sebagai 'bangsa dengan perbedaan waktu' (nation in heteregeneous time), kini mulai digoda untuk ideologi lain. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural kita memiliki sirkuit kesejarahaan yang berbeda satu suku dan masyarakat dengan lainnya, tapi memiliki imajinasi genap untuk menjadi Indonesia bersama di bawah naungan Pancasila dan UUD 1945. Kelas menengah intoleran Salah satu sisi sungsang demokrasi di Indonesia ialah dialektika perkembangan kelas menengah yang semakin negatif. Dalam kajian Asian Development Bank, kelas menengah Indonesia telah tumbuh hampir separuh total penduduk sejak reformasi dan tingkat konsumsi mereka terus meningkat dalam kurun 1999-2009, dari 25% menjadi 43% (Gerry van Klinken, 2014). Meskipun ada beberapa kamuflase statistik dalam melihat kelas menengah Indonesia, yang paling memprihatinkan karena mereka hanya tumbuh secara ekonomi. Sebagai kelas menengah ekonomi, mereka mapan dan memiliki sosialitanya, tapi secara inteligensi mereka tidak kritis dan kreatif. Pada masalah keyakinan mereka sangat konservatif dan mudah terpancing oleh informasi sektarian dan ide-ide eksklusif. Secara politik mereka bukan komunitas yang bisa menggerakkan agenda-agenda demokrasi ke kelas bawah dan atas. Jadi, jika ingin melihat kelas menengah Indonesia lihatlah perilaku publik mereka di perkotaan. Mereka senang dengan hidup hedonis, makan di mal, berbelanja daring tas-tas bermerek, dan pelesiran ke luar negeri, tapi secara politik illiterate karena memang bukan pembaca (termasuk bukan pembaca koran) yang kritis. Sedekah keberagaman mereka kurang. Impian mereka menjadi bagian dari kelas elite dan borjuasi nasional. Absorsi informasi yang mereka terima saat ini ialah melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Whatsapp yang berisi pengetahuan yang sifatnya anonim, sinkronis, yaitu tidak mempertimbangkan konteks waktu dan latar belakang sosial-kemasyarakatan Indonesia, suka dengan cerita derita umat Islam di dunia, dan berpandangan konservatif terhadap agama. Tanpa kritisisme, mereka tumbuh sebagai kelas menengah malas dan--seperti diistilahkan Jeremy Menchik--komunitas intoleran yang produktif, yang dengan mudah men-share info grafis, meme, dan video intoleran kepada seluruh kolega dan kerabat. Ide-ide kebencian terhadap tetangga beda agama pun mulai dipraktikkan akibat terpapar pola komunikasi kompleks media sosial ini. Kelas menengah Indonesia yang minim pengetahuan demokrasi ini mudah terpesona pada gigantisme aksi massa seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Alih-alih membangun gaya komunikasi sendiri, agenda politik mereka lebih dikendalikan kelompok radikal. Mereka terpesona oleh ide-ide kesalehan individual dan kurang antusias kepada ide-ide demokrasi dan kebangsaan. Vigilantisme pun tidak dianggap membahayakan jika menjadi pilihan protes, sebaliknya dianggap sikap patriotik kaum beragama. Inilah yang diistilahkan Sidney Jones (2015) sebagai sisi gelap demokrasi, yang menyebabkan demokrasi Indonesia gagal terkonsolidasi. Pekerjaan berat memang masing dipikul pemerintahan Jokowi-JK untuk menata kembali demokrasi sejak awal sehingga cita-cita pembangunan dan nasionalisme tidak pecah berantakan. ●