Tiga Inisiatif Tiongkok dan Kita

Tiga Inisiatif Tiongkok dan Kita Anwar Nasution ;   Guru Besar FE UI

                                                    KOMPAS, 03 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dewasa ini, Republik Rakyat Tiongkok mengintroduksi tiga kebijakan strategis di bidang ekonomi yang akan memengaruhi sistem ekonomi dan politik regional dan internasional. Kebijakan tersebut mencerminkan kesiapan negara itu untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam kepemimpinan sistem politik, militer, dan ekonomi dunia. Ketiga kebijakan itu, pertama, membangun kembali Jalur Sutra lama, baik melalui laut maupun darat. Jalur laut dulu diprakarsai Laksamana Cheng Ho dengan armada kapal kayunya mengarungi Laut Tiongkok Selatan (LTS), Selat Malaka, dan Lautan Hindia pantai timur Afrika. Jalur darat telah dimulai penguasa Mongolia sejak Jenghis Khan dan Kubilai Khan melalui Asia Selatan, Pegunungan Kaukasus, Rusia, hingga Ukraina. Mata dagangan bernilai tinggi waktu itu adalah sutra dan porselen, kertas, dan petasan dari RRT ataupun rempah-rempah dari Indonesia serta India. Inisiatif kedua adalah meningkatkan partisipasi untuk memelihara kesehatan ekonomi dunia melalui penyediaan likuiditas internasional, melalui pemberian bantuan dan pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pinjaman jangka pendek digunakan negara penerima untuk menutup defisit anggaran serta neraca pembayaran luar negeri. Pinjaman jangka panjang untuk membiayai pembangunan proyek berjangka panjang. Bantuan dan pinjaman keuangan itu disalurkan melalui lembaga multilateral ataupun secara langsung secara bilateral. Inisiatif ketiga, menjadikan mata uangnya, renminbi, mata uang internasional. Jalur Sutra Untuk mewujudkan Jalur Sutra melalui laut, RRT membangun sejumlah pelabuhan dan pangkalan militer di LTS, Kamboja, Kelantan, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, Yaman, serta beberapa tempat lain di Lautan Hindia dan membeli pelabuhan laut di Yunani. Penguasaan RRT atas sembilan titik karang di kawasan Paracel, Spratly, dan Scarborough di LTS serta pembangunan pulau buatan dan pangkalan militer di daerah itu menimbulkan friksi dengan lima negara anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina. Filipina mengadukan RRT ke mahkamah arbitrase PBB di Belanda dan memenangkan perkaranya 12 Juli 2016. Namun, putusan itu tak dapat dilaksanakan karena tak ada otoritas pemerintah ataupun polisi dunia yang memaksakan berlakunya. Penegak hukum pun masih memperdebatkan kebenaran tuntutan. Sementara, jalan darat dan kereta supercepat yang akan dibangun RRT akan menghubungkan negara itu dengan Rusia dan Eropa Barat melalui Asia Selatan serta Pegunungan Kaukasus. Jalur laut dan darat akan mempersingkat pengiriman barang ekspor dari RRT serta barang impor dan bahan baku yang diperlukannya. Di sepanjang jalur darat akan dibangun lahan pertanian, pertambangan, ataupun kawasan industri yang mengolah bahan baku dari daerah setempat. Secara perlahan RRT akan membangun kekuatan militernya di sepanjang kedua Jalur Sutra itu. Dewasa ini, RRT negara pengekspor kedua terbesar setelah Jerman. Investasi luar negeri negara itu pun kian meningkat, merambah pasar bagi ekspornya, menguasai bahan baku dan meraih teknologi. Jumlah turis dari RRT terus meningkat, termasuk yang beribadah ke Tanah Suci, Vatikan, ataupun India. Pada awalnya, ekspor RRT dimulai dengan ekspor komoditas industri manufaktur padat karya, seperti tekstil, pakaian jadi, ataupun alas kaki. Secara perlahan, ekspor semakin bergeser ke teknologi canggih, seperti mesin dan mineral yang telah diolah ataupun komponen barang-barang elektronik dan komputer serta mobil rakitan. Komputer dan telepon seluler mereka telah masuk pasar dunia. Dewasa ini, dunia mengeluh karena adanya banjir besi baja, aluminium, dan timah di pasar dunia karena besarnya ekspor oleh RRT yang dihasilkan oleh industri peleburannya dengan kapasitas yang sangat besar. RRT pun sudah mengekspor hasil pertanian, seperti kembang dan buah-buahan. Demikian pula ekspor industri jasa, termasuk jasa konstruksi infrastruktur jalan raya, pelabuhan laut dan lapangan udara, irigasi pembangkit tenaga listrik, ataupun kereta supercepat. Semua negara yang ada di kedua Jalur Sutra adalah tujuan ekspor dan investasi RRT serta sumber impor. Lautan Hindia dan Selat Malaka merupakan jalur minyak dan bumi dari Timur Tengah ataupun perdagangan dan investasi RRT ke Asia Selatan, Afrika, dan Eropa. Laut Arafura di Indonesia timur merupakan jalur utama transportasi untuk mengangkut bahan makanan dan bahan mentah dari Australia dan Selandia Baru ke Asia Timur dan RRT. Di sepanjang Selat Makassar kaya sumber energi dan bahan mentah yang diperlukan RRT dan merupakan jalur penting menuju Jawa yang merupakan pasar ekspornya. Sumber likuiditas dunia Dewasa ini, RRT negara pemberi bantuan dan pinjaman luar negeri yang semakin penting. Bantuan serta pinjaman disalurkan melalui lembaga multinasional dan langsung diberikan kepada negara penerima secara bilateral. Kini, RRT kontributor penting di IMF, Bank Dunia, dan ADB serta dominan di lingkungan Inisiatif Chiang Mai (CMI) serta inisiator pendiri Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Karena kecewa dengan IMF dalam penanganan krisis ekonomi 1997-1998, negara- negara ASEAN+3 mendirikan CMI pada tahun 2000. Jepang sebagai penggagas awal CMI ingin membuatnya menjadi IMF untuk Asia. Namun, usul ini ditentang Amerika Serikat, Uni Eropa, dan RRT. ASEAN+3 terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan tiga negara Asia Timur yang kaya, yakni Jepang, RRT, dan Korea Selatan. CMI ekspansi dari ASEAN Swap Arrangement yang didirikan tahun 1977 oleh lima anggota ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina). Karena negara-negara anggota telah semakin menyerahkan keputusan pemberian kredit kepada CMI yang kian menjadi lembaga multilateral, hal itu akan mengurangi pengaruh langsung individu penyedia dana pada keputusan pemberian kredit tersebut. Dikepalai pejabat RRT, perkembangan ekonomi ASEAN+3 disupervisi oleh AMRO (Asian+3 Monetary Research Office) yang berkedudukan di Singapura. Dengan modal awal 40 miliar dollar AS, AIIB didirikan 57 negara tahun 2015 berkedudukan di Shanghai dan dipimpin pejabat RRT. Pendirian AIIB diharapkan dapat menambah keterbatasan keuangan bank-bank pembangunan yang telah ada, terutama untuk membangun infrastruktur di sepanjang Jalur Sutra. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur menambah stimulus bagi pengembangan ekonomi dunia yang tengah menghadapi stagnasi. Semakin baiknya perhubungan antarnegara akan memperlancar hubungan perdagangan, investasi, dan turisme di sepanjang Jalur Sutra tersebut. Internasionalisasi tahap awal RMB Internasionalisasi renminbi (RMB) akan mendatangkan manfaat bagi Tiongkok sekaligus menimbulkan tantangan baru bagi perekonomiannya. Melalui internasionalisasi RMB, RRT dapat menutup defisit anggaran dan neraca pembayaran luar negerinya dalam mata uang RMB dan dapat menjual surat utang negaranya di pasar dunia dengan tingkat suku bunga internasional yang lebih murah daripada di dalam negeri. Tidak ada risiko perubahan kurs pada perdagangan dan surat utang yang dinyatakan dalam mata uang nasionalnya sendiri. Secara politik, RRT dapat berdiri lebih tegak dalam pergaulan internasional karena mata uangnya diterima dunia sebagai mata uang dunia. Tak ada perjanjian internasional ataupun resolusi PBB yang membuat RMB jadi mata uang dunia. Sama dengan rupiah atau mata uang lain, RMB sekadar fiat money yang berlaku karena dinyatakan sebagai alat pembayaran sah oleh pemerintah negaranya. Tak ada jaminan pada pengedaran RMB apakah berupa emas ataupun devisa. Orang percaya RMB karena terpeliharanya stabilitas politik, sosial, dan ekonomi RRT. Ekonominya tumbuh cepat, stabil dengan cadangan luar negeri yang besar. Bank sentral dan kementerian perekonomiannya dipimpin teknokrat yang kapabel, punya integritas, dan tidak korup. Sejalan dengan internasionalisasi RMB, dunia menuntut tanggung jawab lebih besar negara itu untuk ikut menstabilkan sistem moneter internasional. Sementara itu, kemampuannya kian terbatas untuk melakukan manipulasi kurs devisa dan mendevaluasikan RMB sebagai upaya mendorong ekspor dan investasinya. Ekonomi dalam negerinya juga akan kian dipengaruhi perkembangan ekonomi internasional dan kebijakan moneter di dalam negerinya akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan eksternal. Internasionalisasi RMB baru bersifat tahap awal. Dewasa ini, sudah semakin besar transaksi perdagangan, pinjaman meminjam ataupun investasi yang dinyatakan dalam RMB, utamanya dengan RRT. Ini berarti RMB kian diterima masyarakat internasional untuk menjalankan tiga dari empat fungsi mata uang, yakni sebagai alat pengukur nilai, alat tukar, dan alat penyelesaian utang piutang. IMF telah menggunakan RMB sebagai salah satu komponen untuk mengukur satuan mata uangnya, yaitu SDR (Special Drawing Rights). Namun, RMB belum bisa menjalankan fungsi uang yang keempat sebagai alat penyimpanan kekayaan. Diperlukan berbagai kebijakan untuk membuat RMB jadi alat penyimpanan kekayaan yang terpercaya di dunia internasional, seperti dollar AS, euro, poundsterling, ataupun yen. Pertama, mengakhiri kontrol devisa. Dalam sistem yang berlaku dewasa ini, diperlukan izin pemerintah bagi pelaku ekonomi di RRT untuk menahan, membeli, dan menjual mata uang asing. Kedua, menambah surat-surat berharga yang diperjualbelikan di bursa efek RRT yang bisa diperjualbelikan oleh modal asing yang masuk ke negara itu. Dewasa ini, bursa efek RRT sangat dangkal dan sempit. Seperti di Indonesia, surat berharga yang diperjualbelikan di RRT hanya terbatas pada surat utang negara dan sekelompok surat berharga yang kurang likuid karena selain sulit dijual, biaya transaksinya pun relatif mahal. Seperti di Indonesia, sangat dominan peranan BUMN dan BUMD di negara itu yang kebutuhan modalnya datang dari kas negara atau kredit bank-bank negara dan bukan dari saham maupun obligasi. Seperti halnya di Indonesia, perusahaan negara di RRT belum diberikan kemandirian seperti di Eropa ataupun Singapura. Ketiga, seperti di Indonesia, masih sangat rendah peranan investor kelembagaan sebagai penyedia dana investasi, apakah berupa industri asuransi, dana pensiun, ataupun Bank Tabungan Pos (BTP). Hal keempat yang perlu dilakukan di RRT adalah untuk mengurangi campur tangan bank sentral dalam penetapan kurs devisa dan tingkat suku bunga. Bank sentral negara itu tak independen dan pengambilan kebijakan moneternya sangat bergantung pada arahan Partai Komunis dan pemerintah. Seperti halnya Indonesia, lembaga keuangan RRT (termasuk perbankan, asuransi, dana pensiun, dan BTP) masih didominasi perusahaan negara yang dikontrol sangat ketat oleh pemerintah. Namun, RRT, yang negara komunis, sudah menghasilkan Jack Ma, pengusaha yang mampu menjual saham perusahaannya, Alibaba, di bursa efek New York. Selama ini, bank sentral RRT menggunakan kebijakan merkantilis dengan melemahkan nilai tukar RMB untuk mendorong ekspornya. Tingkat suku bunga murah digunakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri, termasuk industri berat skala raksasa ataupun ekspansi industri konstruksi baik perumahan maupun infrastruktur. Daya saing di pasar dunia seyogianya bersumber dari produktivitas, kreativitas, dan inovasi. Hal kelima adalah menegakkan sistem hukum karena ekonomi pasar memerlukan perlindungan pada hak milik individu dan pemaksaan berlakunya kontrak perjanjian. Hanya dengan adanya kepastian hukum, efisiensi pasar dapat ditingkatkan dan biaya transaksi pasar dapat diminimalkan. Kepastian hukum itu sekaligus meniadakan kegagalan pasar dan kegagalan campur tangan pemerintah. ●