Gerak Cepat

Gerak Cepat Dinna Wisnu  ;   Pengamat Hubungan Internasional; Co-founder Paramadina Graduate School of Diplomacy

                                              KORAN SINDO, 23 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ganti pimpinan, ganti kebijakan. Sinisme itu kerap terlontar dalam konteks Indonesia dan karena itu kita kerap mengeluhkan sulitnya mencapai kemajuan yang berarti dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam minggu ini, kebetulan ada sejumlah perkembangan politik global yang menyiratkan bahwa pergantian pimpinan dan kebijakan bisa membawa berkah juga. Baru saja kita saksikan pergantian presiden di Amerika Serikat (AS) dan sejauh ini makin jelas bahwa pergantian itu ditandai dengan resistensi terhadap arah kebijakan tertentu. Presiden AS Barack Obama dalam rangkaian perjalanan terakhirnya keliling dunia menyampaikan pesan menarik. Obama bersyukur Presiden George W Bush memilih untuk tidak bereaksi atas kebijakan yang dipilihnya, bahkan ketika sangat bertentangan sekalipun. Obama pun mengaku tidak berhak bersuara atas kebijakan Donald Trump bilamana kebijakan yang dipilih presiden baru tersebut melanggar “nilai atau idealisme tertentu”. Pernyataan tersebut mirip dengan pernyataan Kanselir Jerman Angela Merkel kepada Donald Trump saat memberi ucapan selamat. Merkel mengatakan bahwa tawaran kerja sama dari Jerman akan bergantung pada komitmen Trump atas kesetaraan hak, jika Trump menghargai “harkat manusia, terlepas dari mana pun asal usulnya”. Sementara itu, Jepang yang menjadi negara pertama yang dikunjungi Donald Trump dengan gaya yang lebih santun menyayangkan keputusan AS untuk mengabaikan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) segera setelah dilantik. Ia menambahkan bahwa ke-11 anggota TPP yang lain akan terus menjalankan kesepakatan yang telah terbentuk. Menarik bahwa Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tidak hanya memutuskan untuk “moving on“ alias lanjut melangkah meski tanpa didukung AS. Namun, pihak Jepang juga sigap mengambil foto dari segala sudut pertemuannya dengan Trump saat AS justru tidak menyiapkan juru foto untuk pertemuan tersebut. Foto-foto tersebut menjadi bahan perbincangan seputar gaya kepemimpinan Trump yang perlu diantisipasi oleh pimpinan negara-negara lain. Presiden China Xi Jinping yang negaranya kerap menjadi bahan pembicaraan di banyak kawasan, bahkan dikritik keras oleh Trump semasa kampanye, justru digambarkan saling mendukung. Xi Jinping menyampaikan bahwa pilihan satu-satunya yang benar bagi kedua negara adalah bekerja sama. Di sisi lain, Xi Jinping dengan sigap mengambil alih keaktifan AS dalam forum-forum kerja sama ekonomi dengan mengumumkan bahwa Pivot AS di Asia telah berakhir. China, sebuah negara komunis dengan sistem satu partai, justru tampak menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan pasar bebas dan liberalisme bagi negara-negara kapitalis di kawasan Asia-Pasifik. Pilihan kebijakan yang dianggap baik oleh AS telah menjadi berkah bagi negara lain untuk menyuarakan kebijakan lain yang kontras, tetapi justru tampak lebih menjanjikan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebetulan sekali minggu ini saya sempat duduk bersama tiga ekonom kawakan yang kaya pengalaman tentang pergantian kebijakan. Ketiganya membuat saya teringat pada ambisi Indonesia untuk menciptakan kemakmuran, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahkan sebelum kemakmuran itu tercapai, Indonesia selalu menyuarakan keaktifan politik luar negeri dalam mencapai perdamaian abadi dan keadilan sosial di tingkat global. Sejarahnya cukup panjang di mana kita memilih untuk menggalang solidaritas sesama negara-negara berkembang sebagai kekuatan pengimbang dalam menghadapi negara-negara kolonial dan negara- negara besar lainnya. Menjadi kekuatan pengimbang selalu punya tantangan termasuk karena kita harus melawan arus mainstream, harus berani “muncul” dan tampil beda. Dalam pergantian pimpinan 2016 di AS, tampak bahwa potensi panggung untuk tampil justru lebih terbuka lebar, lebih lebar daripada ketika Obama yang punya akar silsilah keluarga yang bersinggungan dengan Indonesia naik sebagai presiden AS. Pada masa Obama, komitmen memberi ruang bagi Indonesia tecermin dalam penegasan kehadiran AS di Asia (Pivot to Asia) dan penguatan jalur kerja sama formal yakni Strategic Comprehensive Partnership Agreement. Dalam masa Trump, tampaknya bentuk dan jalur kerja sama justru bisa lebih eclectic, lebih variatif. Buat Indonesia, ini saat yang sangat tepat untuk aktif di tataran politik luar negeri. Ruangnya terbuka. China, Jepang, dan Jerman yang sudah dengan tanggap menentukan posisi dan menunjukkan intensinya untuk memimpin sejumlah isu tertentu punya keterbatasan yang justru bisa diisi oleh Indonesia. Perekonomian China tidak sekuat yang dibayangkan. Apalagi karena kebijakan mematok mata uang yuan, ternyata menguras cadangan devisa yang meskipun berkurang masih merupakan yang terbesar di dunia. Jepang sebagai pemegang cadangan devisa terbesar nomor dua di dunia belum berhasil keluar dari stagnasi ekonomi yang berkepanjangan. Keduanya punya motif praktis untuk menyegarkan perekonomiannya. Sementara Jerman punya motif menjaga keutuhan Uni Eropa pasca Brexit sambil terus membangun respek dari negara-negara lain. Indonesia sepatutnya setangkas China dan Jepang dalam merespons lemahnya pertumbuhan ekonomi di negaranya. Apalagi, pertumbuhan ekonomi kita di bawah proyeksi dan anggaran belanja negara sulit diandalkan untuk mendorong pembangunan. Sementara daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, berkurang. Investasi yang kita harapkan datang dari luar negeri untuk membawa dana segar untuk membangun infrastruktur ternyata, menurut data BPS Statistik, justru membawa utang pemerintah baru dan kewajiban membayar bunga hingga Rp600 triliun di tahun 2017. Akibatnya anggaran belanja negara tahun depan diproyeksikan defisit pula. Investasi yang masuk ternyata lebih banyak dalam bentuk portofolio alias dana jangka pendek sehingga tidak bisa diandalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dana repatriasi dan uang tebusan, menurut data statistik amnesti pajak, sudah stagnan. Kondisi seperti ini adalah tantangan untuk membuat Indonesia berani mengusulkan kebijakan yang melawan arus, yang membuat mata dunia terarah pada sulitnya berada dalam konteks pertarungan pengaruh global masa kini. Patutlah kita hidupkan lagi wacana industrialisasi yang berpihak pada negara-negara seperti Indonesia, termasuk juga pemenuhan hak atas pekerjaan dengan mereformasi hubungan industrial agar industri yang bergerak di sektor jasa, teknologi dan produk tersier bisa berkembang lebih pesat. Upaya Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi dengan cara menugaskan 12 menteri penghubung patut dievaluasi juga pasca reshuffle kabinet dan setelah mencermati kondisi terkini di Indonesia. Para menteri penghubung itu patut punya turunan koordinasi (dan anggaran kegiatan) yang jelas dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab hampir semua kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dan skema kerja sama luar negeri, termasuk yang sifatnya nonekonomi. ASEAN sebagai mitra politik justru patut mendapat porsi perhatian yang besar karena negara-negara lain seperti Australia, Jepang, China, dan perkumpulan Uni Eropa akan makin aktif mencari peluang menambah pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kalau tidak pandai-pandai kita menjaga, ASEAN akan lebih mudah bubar. Padahal, selama ini ASEAN menjadi alasan mengapa negara-negara lain punya keyakinan untuk lebih diuntungkan dari skema kerja sama. ●