Pancasila Adalah Ideologi Pendidikan Kita

Pancasila Adalah Ideologi Pendidikan Kita Ahmad Baedowi  ;   Direktur Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta

                                         MEDIA INDONESIA, 21 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

MENEGASKAN Pancasila sebagai ideologi pendidikan kita jauh lebih penting daripada sekadar menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila hanya dikenal dan dikenang hanya sebagai simbol kesejarahan yang tidak jarang terkadang bias dengan ideologi susupan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Namun, jika Pancasila kita tempatkan sebagai ideologi pendidikan anak bangsa, dari TK hingga perguruan tinggi, penguatan ideologi kebangsaan dengan sendirinya akan lebur dalam praktik kehidupan sehari-hari. Semua itu tanpa ada lagi sekat dan pemisah yang akan menghancurkan keragaman tradisi dan budaya Indonesia sejak azalinya memang sudah beragam. Mengapa penting dan bagaimana cara menempatkan Pancasila sebagai ideologi pendidikan di Indonesia? Pertama, hasil riset Lembaga Kajian Agama dan Perdamaian (Lakip) 2011 tentang potensi radikalisme di kalangan siswa-siswa sekolah menengah di wilayah Jabodetabek membuktikan ada 25% siswa yang meragukan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, bukan hanya di Indonesia, gejala kekerasan dalam bentuk radikalisme dan fasisme di dunia ini juga sedang melanda dunia, bahkan untuk negara sekaliber AS. Sebuah artikel menarik dari Otto Scharmer dalam The Huffington Post (11/11) dengan judul On the Making of Trump: The Blind Spot That Created Him mengkonfirmasi gejala kekerasan. Dalam pandangan Otto Scharmer, terpilihnya Donald Trump, Rodrigo Duterte, Vladimir Putin, dan Erdogan ialah gejala fasisme yang bisa memunculkan kekerasan atas nama ideologi apa saja. Tiga penyebab Terpecahnya sistem perekonomian dunia dari sosialisme, kapitalisme, hingga neoliberalisme ialah penyebab pertama kenapa setiap negara sekarang ini rentan terhadap kekerasan dan radikalisme. Di Indonesia terjemahan ekonomi kerakyatan tidak serta merta membuat rakyat setuju dan sejahtera karena pemerintah dipaksa dan terpaksa harus mengikuti arus dan gelombang sistem perekonomian dunia yang saat ini mulai tak menentu. Kedua, keterpecahan sistem politik, antara demokrasi dan otoriterianisme ataupun sosialisme juga ikut memengaruhi muncul dan merebaknya gejala kekerasan dan radikalisme di dunia. Indonesia sendiri, secara geneologis memiliki kandungan ideologis yang mengombinasi garis Islam (kanan), sosialis (kiri), dan nasionalis (tengah) sejak lama, dalam implementasi politik praktisnya masih sulit mengakomodasi ideologi politik ini secara kepartaian dalam sistem politik kita. Keterpecahan politik jelas rentan memicu kekerasan dan radikalisme karena negara tak menyediakan keran dan saluran sehingga gejala radikalisme dan terorisme seperti ladang subur yang terus tumbuh di Indonesia. Sementara itu, keterpecahan ketiga disebut Otto Scharmer sebagai keterpecahan spiritual. Spiritualitas dan kemanusiaan seolah dan sering dikalahkan ideologi keagamaan tertentu yang dominan sehingga agama dan budaya tidak menjadi lanskap yang saling menguatkan, tetapi saling menghancurkan. Fenomena ini dapat kita lihat, misalnya, dalam sistem pendidikan kita, yang seharusnya sistem pendidikan nasional kita hanya mengenal istilah dan nama sekolah (untuk sekolah umum), dan madrasah serta pesantren (untuk sekolah keagamaan), sekarang bermunculan istilah TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT yang menambah kata Islam Terpadu di belakang kata sekolah. Gejala kekerasan ini kemudian diikuti juga oleh sekolah-sekolah Kristen dengan menambah kata TKK, SDK, SMPK, dan SMAK. Mungkin bagi sebagian orang ini hal biasa, tapi buat saya ini gejala munculnya friksi yang tidak sehat dalam sistem pendidikan kita, yang akan berimplikasi pada sistem kehidupan sosial dan ketatanegaraan kita. Individual dan akademik Setiap orang belajar melalui sebuah interaksi yang intens dengan sesama. Selain itu, karena kelebihannya sebagai makhluk yang berpikir, manusia juga belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Hasil dari proses belajar melalui interaksi ini tentu saja sangatlah beragam karena mencakup hampir semua domain pendidikan yang melingkupi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui serangkaian interaksi, proses belajar pada akhirnya dapat membawa seseorang bagaimana harus bertindak dan bersikap berdasarkan pemahaman, keterampilan, dan perasaannya. (lihat Kirsi Tirri and Elina Kuusisto: Interaction in Educational Domains, 2013). Pertanyaan menarik sesungguhnya datang dari efek proses belajar-mengajar yang dapat berujung pada perilaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi dengan intensitas tinggi dalam setahun terakhir ini patut diuji melalui serangkaian analisis, baik secara sosiologis maupun pedagogis. Secara sosial, jangan-jangan bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat kita itu merupakan akumulasi dari gagalnya lembaga pendidikan kita dalam melakukan transfer pendidikan secara damai dan berkeadilan. Sementara itu, secara pedagogis, jangan-jangan sekolah-sekolah kita memang tak memiliki kendali operasional resolusi konflik yang dapat melatih seluruh komunitas sekolah untuk terbiasa mengatur pola konflik di sekolah melalui skema pembelajaran yang efektif. Irfan Khawaja menulis sebuah artikel provokatif yang berjudul Why They Hate Us: A Pedagogical Proposal dalam Philosophy of education in the era of globalization (Yvonne Raley and Gerhard Preyer 2010). Dalam analisisnya, kebanyakan orang di Amerika dan Eropa membenci dan mengecilkan etnik Arab setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, ada pandangan-pandangan yang secara individual memang dipengaruhi pola pikir dan pemahaman tentang ajaran kebencian yang muncul dari proses pendidikan yang salah. Kesalahan itu terletak pada pola ajar yang menafsirkan doktrin kebenaran tunggal yang hanya dimiliki segelintir komunitas. Pembiasaan secara individual tentang benar-salah sedari kecil jelas berpengaruh para pola pikir dan perilaku tentang kekerasan. Selain persoalan individual, kekerasan muncul karena secara akademis hampir pada semua kajian bidang sosiologis, psikologis, politik, hukum dan budaya kerap kali lebih banyak menemukan fakta miring tentang ajaran perilaku menyimpang kelompok radikal. Baik secara individual maupun akademis, kelompok Islam selalu dalam posisi salah meskipun tak sedikit kesimpulan yang menyebutkan perilaku kekerasan hanya dilakukan orang-orang tertentu yang tidak mewakili keseluruhan wajah Islam. Karena itu, menurut Irfan Khawaja, masalah kekerasan akan terus ada selama dua proses yang melibatkan aspek individual seseorang maupun kelompok terus terjadi. Inilah saat yang sangat pas untuk melakukan pengenalan Pancasila sebagai dasar ideologi pendidikan kita dan mulai memperkenalkan kepada para siswa melalui medium afeksi. Caranya ialah dengan menyisipkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ke dalam seluruh mata ajar di sekolah. Model semacam ini akan sangat mungkin lebih efektif karena Pancasila pernah gagal ketika disajikan sebagai mata ajar di era Orde Baru. Yang diperlukan saat ini melatih pemahaman guru-guru secara benar tentang Pancasila, dengan cara meningkatkan keterampilan pedagogis mereka dalam mengajar. Kesalahan dalam mengenalkan Pancasila sebagai ideologi bernegara yang tertutup telah dilakukan Orde Baru. Karena takut dibilang tak reformis dan cenderung menghindari kata Pancasila secara terbuka dalam muatan kurikulum, otoritas pendidikan kita menggantinya dengan PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Karena itu kita terus khawatir, sebagai ideologi yang seharusnya terbuka dan anak kandung semua bangsa, Pancasila akhirnya seperti musuh dalam selimut yang tak harus diajarkan secara terbuka. Pancasila hanya sekumpulan teks yang harus dihafal para siswa ketika upacara, tanpa tafsir yang jitu ke dalam tubuh semua mata ajar yang ada. ●