Makna Safari Politik Presiden Joko Widodo

Makna Safari Politik Presiden Joko Widodo Ikrar Nusa Bhakti ;   Peneliti Senior LIPI

                                         MEDIA INDONESIA, 16 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

DALAM delapan hari terakhir pascademonstrasi besar pada 4 November 2016, Presiden Joko Widodo melakukan safari politik ke institusi-institusi militer, Polri, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadyah, dan menemui tokoh-tokoh Islam yang berasal dari Jakarta dan Banten. Tak cuma itu, Presiden juga menghadiri acara-acara yang dilakukan partai-partai yang berbasis Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pada setiap kunjungan ke Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), Markas Marinir, Mabes Polri, Markas Brimob, Markas Kopassus, Kostrad, dan Paskhas, selain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran TNI dalam menjaga Demonstrasi Damai 4 November lalu, Presiden Jokowi terus menegaskan dalam susunan ketatanegaraan di Indonesia, Presiden ialah panglima tertinggi yang setiap saat dapat mengerahkan pasukan TNI dan Polri melalui Panglima TNI dan Kapolri. Dalam kunjungannya ke ormas-ormas Islam, selain mengungkapkan rasa terima kasih karena sudah menjaga kedamaian, presiden berharap agar demonstrasi yang rencananya akan dilakukan pada 25 November 2016 tidak dilaksanakan lagi. Kalaupun terpaksa dilaksanakan, jumlahnya jangan terlalu besar dan tidak menjurus kepada tindakan anarkistis seperti yang terjadi pada 4 November selepas pukul 18.00, batas waktu dibolehkannya demonstrasi. Saat berkunjung ke acara PAN, presiden bertanya hal yang terkait dengan Ahok dan pilkada Jakarta, juga menyangkut posisi jabatan dia sebagai Presiden RI. Padahal sudah berkali-kali Presiden menyatakan ia tak akan mengintervensi kasus penistaan agama yang dituduhkan kalangan terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut. Presiden menyerahkan proses tersebut kepada Polri seadil-adilnya. Pertanyaannya kemudian mengapa demo besar terjadi? Mengapa pula Presiden harus melakukan safari politik ke berbagai institusi militer, polisi, dan ormas-ormas Islam tersebut? Makna politik Demonstrasi besar-besaran yang disebut Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 tidaklah terjadi pada ruang hampa politik. Berbagai kepentingan bercampur baur pada gerakan tersebut. Ada yang memiliki kepentingan politik agar Ahok dibatalkan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, ada yang ingin mengganti sistem demokrasi dan presidensial dengan sistem kekhalifahan, ada yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi melalui parlemen jalanan, ada pula yang memang sejujurnya ingin agar Ahok diproses polisi dengan tuduhan penistaan agama. Konferensi Pers yang memakan waktu lebih dari 1 jam yang dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 November 2016, misalnya. Walaupun berbagai pihak di Partai Demokrat menyatakan itu dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat untuk menolak tuduhan bahwa dirinya membiayai demo 4 November dan tak ada kaitannya dengan pilkada DKI Jakarta, nuansa politiknya amat kental dengan pilkada DKI. Simak kalimat Yudhoyono yang menyatakan, jika pemerintah menolak tuntutan para pendemo, sampai lebaran kuda pun demo-demo tersebut akan terus terjadi. Kalimat yang menyebutkan agar jangan biarkan Indonesia terbakar akibat kasus penistaan agama ini juga pernyataan politik yang amat keras. Tidaklah mengherankan jika sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Alumni HMI melaporkan Yudhoyono ke Mabes Polri dengan tuduhan provokasi atau menghasut massa. Jika saja putra sulung mantan Presiden Yudhoyono tidak menjadi kandidat penantang Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017, belum tentu Yudhoyono akan membuat pernyataan sekeras itu. Satu hal yang juga mencengangkan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, secara berapi-api berpidato di depan publik bahwa ada dua cara untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, yaitu melalui parlemen resmi di Senayan dan melalui parlemen jalanan. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa politikus itu tidak percaya pada proses demokrasi yang memberikan peluang bagi pergantian kekuasaan melalui jalan damai pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Hal lain yang dilontarkan melalui media sosial ialah isu bahwa Presiden Jokowi akan mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan karena itu massa harus menjatuhkan Presiden Jokowi dan mengangkat Panglima TNI menjadi Presiden RI. Hal itu amat absurd karena tidak sesuai dengan asas demokrasi dan TNI sejak Mei 1998 sudah menyatakan diri menarik diri dari politik praktis. Safari Presiden Jokowi ialah upaya konsolidasi kekuatan bahwa ia masih menjadi panglima tertinggi TNI dan Polri. Presiden juga tidak ingin Indonesia yang bersatu ini tercerai berai akibat adu domba politik terhadap umat Islam Indonesia demi kepentingan segelintir aktor politik sipil dan mantan militer. Sebagai penjaga Pancasila, konstitusi negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), TNI wajib menjalankan tugas sesuai dengan politik negara. Sebagai bayangkara negara, TNI diharapkan tetap menjadi unit tunggal yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Polri juga diharapkan dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, tidak terbatas pada mereka yang melakukan demo damai, tetapi rakyat Indonesia yang tidak ikut demo. Para tokoh Islam moderat juga diharapkan dapat menjadi imam para jemaah agar mencegah gerakan radikal untuk mengubah dasar negara dan menjaga agar demo damai tidak berubah menjadi gerakan anarkistis yang berujung pada tindakan makar. Indonesia yang dibangun para bapak/ibu pendiri bangsa jangan sampai hancur berkeping-keping akibat kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi segelintir orang yang mengadu domba umat Islam. Demokrasi yang dibangun sejak Mei 1998 juga jangan sampai gagal dan kembali ke sistem otoriter. Indonesia ialah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang selama ini menjadi contoh bagi berbagai negara bahwa antara Islam dan demokrasi bisa saling mengisi dan mendukung. Mengapa kita harus membiarkan adanya gagasan agar konflik di negara-negara Arab baik yang terkait dengan ISIS/NIIS maupun Arab Spring masuk ke Indonesia dan memorak-porandakan negeri yang amat kita cintai ini? ●