Perekonomian Kita, Baik Saja Tak Cukup

Perekonomian Kita, Baik Saja Tak Cukup A Prasetyantoko  ;   Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

                                                    KOMPAS, 07 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Evaluasi dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, khususnya bidang ekonomi, secara umum baik. Indikasinya, pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5 persen, sementara angka kemiskinan menurun dan ukuran kesenjangan sosial (rasio gini) juga membaik meski sedikit. Masalahnya, sekadar berkinerja baik saja tak lagi cukup. Good is not enough. Prinsip ini dimiliki para pekerja yang siap menjadi pemenang. Untungnya, pemerintah kita memiliki semangat itu. Ini penting karena potensi bangsa kita besar, tetapi skala persoalannya juga tak kalah besar. Ada dua alasan pokok mengapa bertumpu pada kinerja ekonomi makro saja tak memadai meski sudah dianggap baik. Pertama, perbaikan indikator makro terkadang tak memotret realitas di lapangan. Kedua, kinerja makro sering berlawanan dengan kondisi mikro. Indikator paling baik yang dijadikan acuan mengukur kinerja perekonomian adalah penyerapan tenaga kerja karena berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan riil masyarakat. Tambahan lapangan kerja tak bisa dicapai secara instan dan terkait dengan ketersediaan modal, logistik, dan produktivitas tenaga kerja. Harus diakui, penyerapan tenaga kerja masih menjadi isu sentral dalam perekonomian domestik kita. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada triwulan III-2016, penyerapan tenaga kerja turun 22 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Kompas, 1/11). Arah industri juga lebih condong padat modal ketimbang padat karya. Selama sembilan bulan ini, perekonomian hanya mampu menyerap tenaga kerja kurang dari 1 juta jiwa. Sementara, jumlah pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) masih secara konsisten berada di kisaran 7 persen selama empat tahun terakhir. Pada 2011, jumlahnya 7,7 juta jiwa dan pada 2016 angkanya masih di atas 7,02 juta jiwa. Jumlah penganggur stagnan karena menurunnya kualitas pertumbuhan. Seperti catatan Kompas, pada 2004 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 450.000 tenaga kerja. Namun, pada periode 2012-2015 turun drastis di bawah 200.000 orang. Rembuk Nasional 2016 bidang ekonomi, industri, dan perbankan mengidentifikasi perlunya mengembalikan peran sektor industri dalam perekonomian. Tema reindustrialisasi dipilih para ekonom dan pelaku usaha bisa memberi opsi jalan keluar. Tema ini selaras dengan harapan Presiden Joko Widodo yang tampak tak sabar dengan pencapaian kinerja perekonomian. Di tengah revisi pertumbuhan global yang berimplikasi pada target pertumbuhan domestik, Presiden tetap memasang target pertumbuhan 2018 di atas 6 persen. Di mata teknokrat, target ini mungkin terlihat intuitif dan tanpa argumen empiris yang memadai. Namun, tugas pemimpin memang harus bersikap intuitif selain visioner. Intuisi turun dari penyederhanaan persoalan yang begitu kompleks. Sementara visioner muncul dari kemampuan melihat dimensi masalah yang belum muncul sekarang. Keduanya harus diramu menjadi arah kebijakan. Tanpa intuisi dan sikap visioner, pemimpin hanya terjebak dalam retorika, tanpa melakukan sesuatu yang riil. Dialektika Dalam dinamika pencapaian sasaran pertumbuhan tersebut, ada dialektika antara pemimpin, teknokrat, dan birokrat. Kelompok terakhir ini penting karena merekalah yang akan menjalankan seluruh administrasi pemerintahan. Jika mereka tak melaksanakan fungsinya dengan baik, tak akan ada kinerja apa pun. Bagaimana rekomendasi reindustrialisasi dari kacamata para pengusaha dan ekonom? Pertama, pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas mengenai strategi industri. Ini mencakup prioritas industri, lingkungan pendukung, dan pelaku utamanya. Kedua, membangun lingkungan industri yang mendukung, mulai dari perizinan hingga ketersediaan akses keuangan yang memadai. Ketiga, menempatkan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pelaku garda terdepan. BUMN punya tugas melaksanakan pekerjaan yang tak disenangi pelaku swasta pada umumnya, tetapi tetap dengan kalkulasi dan pendekatan profesional. Pemerintah menjadi investornya. Rancangan strategi industri jauh lebih pelik karena melibatkan tiga level persoalan sekaligus, yakni ekonomi makro, industri, dan perusahaan. Hasil akhir dari pemetaan ini adalah identifikasi para pelaku usaha dengan kelompok perusahaannya. Ini persis seperti merancang birokrasi hingga memilih siapa yang harus duduk pada posisi sesuai rancangan tersebut. Pada level ini, persoalannya tak lagi seluruhnya teknokratis, tetapi juga politis. Bahkan, sering ditengarai, proses ”pemilihan para pemenang” inilah yang berujung pada perilaku perburuan rente ekonomi. Karena itu, landasan paling penting dari seluruh strategi dan tata cara ini adalah birokrasi yang berintegritas tinggi, selain kompeten. Memang tidak ada jalan yang mudah, apalagi pintas. Namun, hanya dengan kemampuan menggambarkan peta masalah, merumuskan arah kebijakan, dan mengawal pelaksanaan, niscaya perubahan akan bisa dirasakan. ●