Menunggang Macan

Menunggang Macan Indra Tranggono ;   Pemerhati dan Praktisi Kebudayaan; Tinggal di Yogyakarta

                                                    KOMPAS, 05 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Mengelola kekuasaan ibarat menunggang macan. Orang bisa jaya apabila mampu menguasai sang macan, tetapibisa juga celaka apabila gagal mengatasinya. Dalam beberapa kultur, macan dijadikan lambang keperkasaan dan kewibawaan, layaknya nilai- nilai yang melekat dalam kekuasaan. Macan juga sering dihubungkan dengan nilai-nilai kesakralan. Masyarakat Jawa tradisional, misalnya, menyebut raja hutan itu dengan kyaine (sosok yang dituakan, dihormati, dan disegani). Maka, ketika kebetulan berpapasan dengan macan, orang Jawa memilih berhenti, ”mempersilakan” macan lewat terlebih dulu sambil menyapanya dalam hati dengan menyebut kyaine dengan gemetaran. Begitu otoritatifnya sang macan. Keselamatan orang lain ada dalam genggamannya. Ini persis dengan watak kekuasaan yang serba determinatif dan otoritatif. Karena itu, manusia dengan seluruh akal budinya berupaya mengatasi kekuasaan. Dalam budaya tradisional, biasanya penguasa yang berhasil menunggang macan adalah mereka yang punya kemampuan berlapis-lapis (kognitif, afektif, dan psikomotorik). Namun, hal yang tak bisa ditinggalkan adalah kualitas rohani, seperti yang terproyeksi dalam integritas, komitmen, dedikasi seorang penguasa. Logikanya sederhana. Kekuasaan merupakan realitas politik yang dibangun dari keadaban dan nilai-nilai kepercayaan publik. Otomatis, kekuasaan wajib memberikan nilai dan makna bagi publik serta membangun peradaban. ”Nilai” itu tecermin pada gagasan dan perilaku ideal pelaku kekuasaan dalam menyejahterakan publik. Adapun ”makna” tecermin pada wujud nyata kesejahteraan yang tentu dapat dirasakan dan dinikmati publik. Agar sehat dan kuat, kekuasaan butuh ”makanan” atau asupan gizi berupa integritas, komitmen, kapabilitas, dan dedikasi pelaku kekuasaan. Pelaku kekuasaan pun mendapat nilai kemuliaan dari kekuasaan. Namun, ketika kekuasaan tak mendapatkan ”makanan” atau ”asupan gizi”, ia pun kelaparan dan berubah menjadi macan buas yang menerkam, bahkan memangsa, penunggangnya. Banyak penyelenggara negara dan pemerintah kini bernasib tragis. Mereka diterkam sang macan. Ada mantan menteri dan senator yang selama menjabat bercitra baik, jujur, tegas, dan berani, tetapiakhirnya ditahan KPK. Tuduhannya: menyalahgunakan kekuasaan yang secara material merugikan negara. Kenyataan buram tersebut apabila kita tulis bisa memenuhi halaman sejarah bangsa kita. Lulus jadi manusia Mereka yang akhirnya terpelanting secara tidak hormat dari punggung sang macan (kekuasaan) sering disebut ora kuat kanggonan drajat lan pangkat (tidak kuat mendapatkan derajat dan pangkat) karena durung bisa dadi menungsa (belum lulus jadi manusia). Derajat merupakan tingkatan pencapaian eksistensial manusia yang melahirkan martabat. Adapun pangkat adalah pencapaian kultural manusia yang menjadi basis dan ukuran peran sosialnya. Semua itu bermuara pada proses ”menjadi manusia”. Orang layak disebut lulus menjadi manusia jika mampu mewujudkan sifat-sifat Tuhan (pengasih, penyayang, pengayom, adil/obyektif, mengutamakan kebenaran, kebaikan, dan keindahan) dalam perilakunya. Untuk mendapatkan derajat dan pangkat, orang tak hanya cukup jadi pintar (cerdas secara kognitif) dan terampil, tetapi juga harus lantip dan waskita. Lantipadalah kecerdasan yang terkait orientasi sosial dan kultural. Waskitamerupakan kecerdasan yangberorientasi nilai spiritual. Kepintaran atau kecerdasan akal hanya menitikberatkan pada perhitungan rasional, yakni seputar untung-rugi. Orangyang hanya memiliki kepintaran tak lebih dari pemburu kesempatan, peluang (oportunis) demi kepemilikan kebendaan. Maka, orang punharus lantip dan waskita sehingga mampu mengorientasikan diri pada kebenaran, kebaikan kolektif (masyarakat), dan mampu memiliki horizon nilai lebih luas terkait spiritualitas. Kenyataannya, lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan di negeri ini cenderung melahirkan lulusan setingkat ”pintar”, belum mencapai level lantip, apalagi waskita. Maka, ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk mengelola kekuasaan di ranah publik, kalkulasi soal kepentingan dan keuntungan jauh lebih mengemuka dibandingkan nilai dan makna yang semestinya diberikan masyarakat. Begitu pula institusi politik kita seperti partai politik yang gagal melahirkan pribadi-pribadi berkelas negarawan, melainkan hanya politikus sarat kepentingan pribadi. Mereka muncul menjadi penunggang macan yang gagal memberi makan sang macan dengan integritas, komitmen, kapabilitas, dan dedikasi. Wajar jika macan itu mengaum dan mengamuk serta menerkam penunggangnya. Muncullah anekdot: masa depan aktivis kekuasaan adalah penjara. Dalam beberapa level, kekuasaan cenderung melahirkan godaan bagi pelakunya untuk menyimpang dari nilai, etika, norma, dan hukum. Karena itu, jika ada pemimpin yang lulus dan lolos dari jebakan kekuasaan, ia bisa disebut pribadi berkarakter atau sosok berkapasitas ksatria yang mampu menggenggam nilai-nilai kemuliaan akal budi layaknya brahmana. Orang macam itu pasti memiliki ideologi dan idealisme. Salah satunya modal budaya yang tecermin dalam sikap ”adil sejak dalam pikiran” (istilah sastrawan Pramoedya Ananta Toer). Bukan ”berniat nyolongsejak dalam pikiran”. Akhirnya, keadilanlah yang jadi kunci pembuka ruang dalam pengelolaan kekuasaan. Keadilan atau obyektivitas berorientasi pada kebenaran, kepantasan, kewajaran, dan kemuliaan. Memang sulit diwujudkan karena kekuasaan justru sering digunakan sebagai alat untuk menenggelamkan keadilan demi memenuhi ambisi ”selalu merasa tidak cukup”. Integritas, komitmen, kapabilitas, dan dedikasi lenyap. Penguasa pun secara tidak terhormat terpelanting dari punggung macan, bahkan malah diterkamnya. ●