Imagologi Politik Raja Salman

Imagologi Politik Raja Salman Asep Salahudin  ;    Wakil Rektor I IAILM Pesantren Suryalaya Tasikmalaya; Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat

                                           MEDIA INDONESIA, 28 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TENTU saja setiap tamu harus dihormati. Ini bukan hanya ajaran Islam, melainkan juga ajaran setiap agama bahkan juga kearifan lokal menyampaikan pesan yang sama. Apalagi tamu negara. Kedatangannya bukan hanya mewakili negara itu, melainkan juga melekat interaksi simbolis dengan makna yang luas. Di belakangnya terhampar kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Menjadi menarik ketika yang datang itu ialah Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dalam seminggu terakhir, isu kedatangannya menjadi berita utama banyak koran, dipercakapkan media sosial secara gempita. Tidak sedikit ulasan bermunculan dikaitkan baik dengan urusan investasi ataupun sentimen keagamaan yang memang dalam dua bulan terakhir ini mengalami ‘kebangkitan’. Ada bebarapa catatan penafsiran tentang kedatangan Raja Salman mengapa mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Pertama, kunjungannya ke Indonesia melibatkan rombongan yang banyak, yaitu membawa 1.500 orang, 10 menteri, dan 25 pangeran. Dari pihak Indonesia, pasukan TNI dan Polri telah menyiapkan 1.000 pasukan gabungan untuk mengamankan sang raja. Pengamanan itu terdiri dari 2/3 kekuatan Polresta Bogor dan Polda Jawa Barat serta anggota TNI. Kunjungan dengan jumlah rombongan besar dan pengamanan ketat ini saja sudah mengundang perhatian. Raja Salman dalam hal ini seolah mengingatkan kita betapa konsep diri seorang ‘raja’ kehadir­annya tidak bisa melepaskan diri dari ‘pengawal’. Kekuatan raja itu justru terletak dari kesetiaan para pengawal dan lingkaran dalamnya yang taklid kepada sosoknya. Apalagi Arab Saudi dikenal sebagai negara yang nyaris tidak tersentuh tsunami ‘musim semi Arab’. Negara yang kaya dari hasil minyak dengan mengoperasikan sistem monarki yang tertutup, otoriter, dan sama sekali tidak memberikan peluang bagi munculnya kekuatan oposisi. Semua berada dalam kontrol negara (raja). Ingatan sejarah Kedua, kedatangan Raja Salman merupakan kunjungan pertama Raja Arab Saudi semenjak 47 tahun terakhir setelah Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud. Seperti disampikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, “Tentu kan itu pertamanya membalas kunjungan presiden Indonesia yang sudah berkali-kali, barangkali presiden Indonesia sudah 25 kali ke Arab Saudi.” Raja Faisal dalam ingatan banyak negara Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim, tercatat sebagai raja yang menerapkan sistem islami, tidak suka hura-hura, dan memiliki perhatian besar terhadap perkembangan dunia Islam, ilmu pengetahuan, dan pentingnya kerja sama di antara negara-negara Islam. Faisal lahir pada 1906 dan anak ketiga Raja ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdurrahman as-Saud, pendiri negara monarki Arab Saudi. Beliau keturunan Bani Tamim dan memiliki talian kekeluargaan dengan suku terkuat, Bani Quraish. Raja Faisal banyak berjasa terhadap negara Arab. Dia dipandang sebagai penyelamat keuangan negara, melakukan modernisasi pendidikan, menggelorakan pan-Islamisme, antikomunis, dan sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Dampaknya pascakedatangan Raja Faisal, Presiden Soeharto seolah mendapatkan energi untuk juga melakukan kecaman keras kepada Israel. Secara terbuka bangsa Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap negara-negara Arab melawan agresi Israel. Tidak mengherankan kalau Raja Faisal juga mendapat sambutan meriah dari rakyat Indonesia yang sedang meniti babak baru kehidupan negara setelah terlepas dari rezim Orde Lama. Presiden Soeharto menerima rombongan Raja Faisal bin Abdulaziz langsung pada 10 Juni 1970 di Bandara Internasional Kemayoran. Seperti disampaikan Salim Segaf al-Jufrie bahwa kunjungan Raja Faisal membuka babak baru hubungan kedua negara. Hubungan kedua negara dimulai pada 1950 setelah pembukaan Kedubes RI di Jeddah. Kebangkitan kaum puritan Ketiga, apakah kedatangan Raja Salman berkaitan dengan konstelasi politik Tanah Air yang akhir-akhir ini, minimal dicitrakan dengan aksi 212 dan seterusnya, melambangkan tentang kebangkitan kaum puritan yang sering kali secara sederhana dihubungkan dengan wahabisme yang berpusat di Arab Saudi? Tentu pertanyaan ini menarik ditelaah. Mungkin bagi kelompok puritan, kedatangan Raja Salman seolah menjadi oksigen baru yang memompakan spirit perjuangannya. Kedatang­annya dari tanah kelahiran nabi seakan memberikan dukungan moral kepada kaum fundamentalis, apalagi dalam pikiran yang mengendap dalam isi kepala mereka konstruksi Arab Saudi (Islam) selalu diperhadapkan dengan Tiongkok yang dipandang komunis. Bagi saya, kalau membaca dari kacamata pemerintahan kedua negara, kedatangan Raja Salman tidak ada hubungannya dengan urusan pilgub DKI Jakarta atau politik Islam yang diartikulasikan dalam bentuk arak-arakan. Kedatangannya murni adalah urusan ekonomi. Seperti disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, “Ada proyek lain yang akan ditandatangani kurang lebih sebesar US$1 miliar. Presiden berharap investasi Arab Saudi tembus mencapai US$25 miliar.” Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat sepanjang 2016 Arab Saudi hanya merealisasikan investasi sebesar US$900 juta. Sementara itu, Singapura saja mencatatkan angka investasi US$9,17 miliar sebagai negara penanam modal terbesar. Tapi baiklah. Bangsa kita memang termasuk masyarakat dengan tingkat syahwat politik tinggi. Sayang politik yang dikembangkan sering kali ngawur, di luar konteks dan cenderung pada titik tertentu melambangkan sikap rendah diri ketika menghadapi bangsa lain. Inilah yang saya sebut sebagai politik imagologi. Politik dangkal yang lebih mengedepankan fantasi ketimbang esensi, lebih mendahulukan khayalan daripada fakta di lapangan. Politik partisan yang berhenti sebatas karnaval dan propaganda ideologis. Jurgen Habermas menyebut imagologi sebagai pemiskinan politik (impoverishment of politics) yang hanya berujung pada penciptaan ruang publik palsu (pseudo-public sphere). Dalam ruang publik seperti ini, yang ada bukan kekuatan hujah melainkan sengaknya hujatan, serbamanipulatif, dan penuh kebencian. ●