Sabtu, 22 Mei 2021

 

Reorientasi Strategis India dan Dunia Multipolar

Pascal S Bin Saju ;  Wartawan Kompas

KOMPAS, 22 Mei 2021

 

 

                                                           

Di tengah derasnya gelombang kedua pandemi Covid-19 melanda India, Perdana Menteri India Narendra Modi belum lama ini menggelar pertemuan virtual dengan mitranya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Seusai berbicara dengan Johnson, Modi pun mengadakan konferensi tingkat tinggi serupa dengan para pemimpin Uni Eropa.

 

Dua peristiwa tersebut menandai titik balik yang berbeda dalam pendekatan India ke Eropa. Inggris dan beberapa negara Eropa pernah menjajah India dan negara-negara Asia pada era kolonialisme yang kelam. New Delhi tampaknya ingin meninggalkan obsesi anti-kolonialismenya dan bersiap merangkul Eropa.

 

Upaya merangkul Eropa (Inggris dan Uni Eropa/UE) dipandang sebagai bagian dari pergeseran orientasi strategis yang lebih luas di tengah upaya New Delhi menghadapi tantangan yang semakin besar dari China. India menekankan penguatan kerja sama ekonomi dan keamanan dengan Inggris dan UE.

 

Kerja sama itu terjadi dalam kerangka keamanan Indo-Pasifik yang diimbangi dengan komitmen baru untuk mengupayakan liberalisasi perdagangan dengan Eropa juga. Minat baru memperdalam dan meningkatkan hubungan komersial muncul di tengah upaya India untuk memisahkan ekonominya dari China.

 

C Raja Mohan, Direktur Institut Studi Asia Tenggara Universitas Nasional Singapura (NUS) dan mantan anggota Dewan Penasihat Keamanan Nasional India, mengatakan bahwa India baru saja mengadakan “pemanasan” ke Eropa. India berusaha menstabilkan keseimbangan kekuatan Asia dan membatasi ketergantungannya pada tatanan ekonomi Asia yang didominasi China.

 

Langkah itu dinilai Mohan mengejutkan. Sebab, kebijakan luar negeri India sejak lama berakar pada prinsip-prinsip seperti nonalignment dan solidaritas dengan sesama negara berkembang. Juga karena New Delhi sebelumnya giat mempromosikan dunia multipolar dalam kemitraan dengan kekuatan bukan Barat, seperti China dan Rusia.

 

"Anggapan bahwa New Delhi selamanya akan anti-kolonialisme dan Barat dalam orientasinya, sebenarnya mitos belaka. Mitos itu dibangun oleh kelas politik dan intelektual India, serta oleh studi akademis Barat tentang hubungan luar negeri India," kata Mohan dalam artikelnya di Foreign Policy, 18 Mei 2021.

 

Meskipun orientasi itu berlangsung selama beberapa dekade pascakemerdekaan India, kata Mohan, tidak ada alasan untuk mengharapkannya menjadi permanen dan tidak berubah. Kebijakan, bahkan yang paling berakar kuat, pasti akan berubah sebagai respons atas perubahan yang terjadi secara radikal.

 

Sikap India terhadap Barat memang telah berevolusi sejak akhir Perang Dingin. Negara itu perlahan-lahan membuka ekonominya ke Amerika Serikat (AS),  menjajaki perdagangan dengan Eropa, dan menerima teknologi Eropa. India berupaya merevitalisasi keterlibatan politik dengan negara-negara demokrasi utama dunia dan berusaha mendiversifikasi kemitraan keamanannya.

 

Kita mengetahui bahwa kerja sama strategis India dengan AS mulai berkembang pada abad ke-21, yang berpuncak pada pembentukan kelompok empat kekuatan baru di Indo-Pasifik. Kelompok ini dinamai Quadrilateral Security Dialogue (QSD) atau lebih dikenal dengan sebutan Quad.

 

Forum Quad yang beranggotakan Australia, India, Jepang, dan AS ini bertujuan membendung China. Quad dimulai pada tahun 2007 atas inisiatiff Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, dan didukung Wapres AS Dick Cheney, PM Australia John Howard dan PM India Manmohan Singh.

 

Namun, hubungan New Delhi dengan kekuatan Eropa tersisihkan. Situasi mulai berubah di bawah Modi. Penasihat kebijakan luar negeri Modi bertekad meningkatkan kemitraan India dengan Eropa. Peningkatan mulai terlihat sejak jauh-jauh hari sebelumnya, pada Oktober 2019, Parlemen Eropa mengunjungi Kashmir, India utara, sebagai bentuk dukungan terhadap India.

 

Awali dengan Perancis

 

Langkah pertama dalam oritentasi strategis itu, India memanfaatkan peluang atau kemungkinan barunya dengan Perancis. Seperti Washington, Paris siap untuk mengejar kebijakan yang memprioritaskan New Delhi di Asia Selatan. Paris juga mendukung India dalam sengketa regional dengan Pakistan.

 

Perancis, seperti AS,  juga dengan cepat manfaat kerangka kerja Indo-Pasifik. Pada gilirannya, hal itu mendorong Paris untuk memperluas kerja sama politik dan keamanan dengan New Delhi.

 

Washington dan Paris juga berbagi pemahaman New Delhi tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Beijing secara umum. London dan Brussel awalnya enggan melihat tantangan ini, tetapi sekarang lebih dekat dengan persepsi AS. Jerman dan Belanda juga telah mengartikulasikan strategi Indo-Pasifik mereka sendiri dan ingin melihat India dalam perspektif yang lebih baru.

 

New Delhi, di bawah Modi, lebih terbuka untuk membuang keraguannya tentang London dan Brussel. India menginvestasikan sumber daya politik dan birokrasi dalam memulihkan kembali hubungan dengan Inggris dan Uni Eropa. Eropa pun sudah menggadang-dagang kerja sama dengan India sejak 2019, seperti yang dilaporkan New Europe dan dari sisi India niat itu sudah tersampaikan sejak 2016, seperti diberitakan India Times.

 

AS dan sekutunya di Asia tetap sangat penting bagi India dalam menyeimbangkan China. Namun, New Delhi sekarang melihat betapa pentingnya Eropa dalam memberikan kalkulus kekuatan besar India. Meminjam kata-kata Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, yang dimuat Hindustan Times, India sedang berupaya "melibatkan AS, mengelola China dan Eropa, meyakinkan Rusia, dan mengajak Jepang ke dalam permainan."

 

Menurut Mohan, itu pertama kalinya kepemimpinan politik India memasukkan Eropa—termasuk Inggris—sebagai bagian dari kalkulus geopolitiknya. Namun, di satu sisi Modi dan penasihatnya mengakui keutamaan hubungan strategis dengan Inggris dan UE. Di sisi lain, dia harus meyakinkan lembaga politik dan birokrasi India untuk bergerak maju.

 

Merangkul Inggris

 

Di New Delhi, kebencian yang berkepanjangan terhadap Inggris, bekas penjajahnya, tidak pernah benar-benar hilang. Sangat mudah untuk meremehkan Inggris sebagai "kekuatan kelas tiga". Kebijakan London yang adil terhadap India dan Pakistan, posisinya dalam sengketa Kashmir, dan kecenderungannya untuk ikut campur dalam perkembangan internal India pasti memicu bentrokan politik anti-Inggris.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, Jaishankar telah berbicara tentang kepentingan strategis Inggris untuk khalayak domestik. Dia juga menggarisbawahi keberlangsungan arti-penting globalnya sebagai aktor ekonomi, teknologi, politik, dan keamanan.

 

New Delhi juga melihat bahwa Partai Konservatif Inggris yang berkuasa tidak begitu tertarik dibandingkan dengan pimpinan Partai Buruh yang lama dalam mengotak-atik politik dalam negeri India. Partai Buruh juga lebih terbuka untuk membuat kesepakatan praktis dengan India, termasuk pada pertanyaan kontroversial tentang migrasi India ke Inggris.

 

Negosiasi yang intens dalam beberapa tahun terakhir kini telah menghasilkan peta jalan untuk mengubah hubungan bilateral pada tahun 2030 yang diumumkan pada pertemuan virtual Modi-Johnson. Peta jalan tersebut mencakup komitmen untuk kerja sama yang lebih intensif di bidang pertahanan dan keamanan, perdagangan dan investasi, dan perubahan iklim, serta sains, teknologi, pendidikan, dan inovasi.

 

Modi-Johnson juga menandatangani perjanjian tentang migrasi dan mobilitas. Inggris akan mengizinkan lebih banyak imigrasi resmi oleh para profesional India. Sedangkan India akan menjemput kembali migran India yang tinggal secara ilegal di Inggris.

 

Menurut Mohan, New Delhi tidak lagi terobsesi dengan kemarahan terhadap masa lalu kolonialisme Inggris atau mengeluh tentang dukungan Inggris yang dirasakan untuk Pakistan dan posisi yang terakhir di Kashmir. Sebaliknya, pemerintah Modi bertekad untuk meningkatkan bobot keterlibatan strategisnya sendiri dengan London.

 

Modi juga memanfaatkan kekuatan Inggris yang lebih bertahan lama untuk pembangunan nasional India dan memanfaatkan ambisi pasca-Brexit Inggris untuk peran global India. Modi-Johnson menemukan cara praktis untuk mengelola hubungan India-Inggris.

 

Menoleh ke Brussels

 

Jika New Delhi dan London terlihat lebih intim, jarak dan pengabaian telah menjadi masalah di Brussels. Sudah terlalu lama, New Delhi memandang Eropa dari sudut pandang London atau Moskwa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, New Delhi telah mengakhiri pengabaian politik Eropa dan mendesak keterlibatan yang lebih strategis dengan UE. Dalam beberapa tahun ini, Brussels semakin aktif di India dengan meluncurkan strategi India pada 2019.

 

Di akhir pertemuan virtual yang jarang terjadi, dengan partisipasi semua pemimpin UE dalam dialog dengan Modi, kedua belah pihak mengungkapkan kerangka kerja yang ambisius untuk kerja sama yang luas. Hal ini akan mencakup perdagangan, konektivitas, rantai pasokan global yang tangguh, perubahan iklim, dan transformasi digital.

 

Meskipun mengubah persepsi Inggris dan UE tentang China, Indo-Pasifik, dan kontribusi potensial India terhadap tatanan regional dan global memberikan dasar baru bagi kemitraan India dengan Eropa, New Delhi juga menyadari bahwa perdagangan adalah mata rantai yang lemah. Di London dan Brussel, bagaimanapun, kemitraan perdagangan menjadi pertimbangan pertama.

 

New Delhi sangat ingin memperdalam hubungan perdagangan dengan Barat. Itu sebabnya India keluar dari perjanjian perdagangan bebas di seluruh Asia yang didominasi China, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), pada November 2019.

 

Sekarang telah setuju untuk mengintensifkan negosiasi dengan Inggris tentang perjanjian perdagangan bebas dan membujuk UE untuk melanjutkan negosiasi liberalisasi perdagangan yang telah lama macet. Ini tentu melibatkan Modi yang membuat birokrasi perdagangan bandel India berpikir secara strategis tentang perdagangan dengan Inggris dan UE.

 

Jika gagasan bahwa New Delhi melihat ke Eropa untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Timur mengejutkan, hal itu membantu untuk mengenali betapa persatuan Asia yang selalu sulit dipahami. Meskipun ada banyak solidaritas anti-kekaisaran antara gerakan nasional India dan China pada periode menjelang Perang Dunia II, kerja sama di antara mereka selama perang menjadi tidak mungkin. Kaum nasionalis India berfokus untuk mengakhiri kekuasaan Inggris, dan rekan-rekan China mereka berfokus pada pembalikan pendudukan Jepang.

 

Selama Perang Dingin, konflik atas Tibet dan perbatasan yang disengketakan antara India dan China merusak rasa solidaritas. Saat Beijing melakukan lawatan ke Washington pada 1970-an, New Delhi memasuki aliansi semu dengan Moskwa. Sekarang, saat China menekan India di berbagai bidang dan memperdalam hubungan dengan Rusia, New Delhi semakin dekat ke Barat.

 

Reorientasi strategis India ke Barat bukan hanya dengan AS, tetapi sekarang juga menjadi lebih kuat karena melibatkan Inggris dan UE. Di masa lalu, pencarian New Delhi untuk dunia multipolar adalah tentang kerja sama dengan Moskwa dan Beijing untuk membatasi bahaya momen unipolar.

 

Saat menghadapi China yang sedang bangkit, India membutuhkan AS dan Eropa untuk membangun Asia yang multipolar. Dengan India-AS, kemitraan dengan pijakan yang semakin kuat, New Delhi sekarang melengkapi pergeseran strategisnya dengan semakin dekat dengan Inggris dan UE juga.

 

Namun, kini di tengah pandemi, dunia termasuk Inggris dan UE mulai melihat kemampuan Modi dalam menangani penyakit Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditumbulkan. Setidaknya pesan itu disampaikan oleh The Economis dalam laporan edisi Mei 2021, bertajuk As a Second waves devastates India, Narendra Modi vanishes. Kepercayaan terhadap kemampuan Modi secara luas menurun dan dikecam di dalam negeri karena lamban mengantisipasi persoalan domestik. ●

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar