Kudeta Menuju Demokrasi Kompromi René L Pattiradjawane ;  Ketua Centre for Chinese Studies-Indonesia dan Associate Fellow di Habibie Center

KOMPAS, 19 Mei 2021

 

 

                                                           

Apakah Myanmar akan seperti Suriah dengan korban jiwa masif dan migrasi penduduk sipil ke berbagai penjuru perbatasan?   Ini pertanyaan hipotetis yang mengerikan, tak terbayangkan, dan bisa jadi kenyataan tak terelakkan. Pasca pertemuan para pemimpin ASEAN (ALM) beberapa pekan lalu, ada kesan lima konsensus yang disepakati jadi prematur dan tak bisa bergerak untuk diejawantahkan.   Organisasi internasional termasuk PBB sudah membahas kondisi terakhir Myanmar yang mengarah seperti Suriah. Krisis Suriah dimulai ketika unjuk rasa pro-demokrasi Maret 2011 berubah jadi penangkapan dan penyiksaan anak-anak muda yang mencoret tembok dengan slogan revolusi di sekolah mereka. Ini memicu protes di seluruh negeri menuntut mundurnya Presiden Bashar al-Assad.   Tanda ke arah memburuknya situasi Myanmar pasca-kudeta Tatmadaw (militer Myanmar) awal Februari, kian nyata ketika para pengunjuk rasa mulai menggunakan cara demonstrasi dadakan (flashmob). Dan ini bagian dari strategi pemerintah bayangan bentukan para anggota parlemen Myanmar hasil pemilu November 2020. Mereka membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), mengklaim sebagai pemerintahan sah dan berdaulat di Myanmar.   Dalam kondisi ini, perubahan cepat menuju perang saudara tak terelakkan, khususnya ketika NUG mulai membangun jaringan dengan kelompok-kelompok organisasi etnis bersenjata (EAO) dan membentuk kekuatan angkatan bersenjata sendiri sebagai Tentara Persatuan Federal. Ada persoalan dengan niatan NUG ini untuk menjadi penggiat anti junta membangun perlawanan bersenjata.   Pertama, ada niatan jelas rakyat akan dikorbankan ketika perlawanan bersenjata ditegakkan. Para politisi dan elite Bamar sebagai etnik mayoritas, sengaja mengarahkan perlawanan pada Tatmadaw yang terlatih dan berpengalaman dalam berbagai medan pertempuran (terutama pemberontakan bersenjata melawan etnik separatis di perbatasan), mendorong rakyat langsung jadi korban.   Kedua, dari awal pembentukan NUG, ada niatan tak tulus untuk membentuk federasi Myanmar yang melibatkan kelompok etnis minoritas yang mencapai 135 etnik. Kabinet bayangan NUG tak melibatkan etnik Rohingya, sehingga sulit bagi ASEAN melihat keseriusan elite politik Bamar sebagai mayoritas dalam mempromosikan dan mendorong demokrasi sejati bagi kelompok-kelompok etnis yang telah lama terpinggirkan mencari otonomi dan hak mereka di federasi Myanmar.   Pertikaian proksi   Dalam situasi dan kondisi seperti ini, ASEAN menjadi bimbang dan sulit menentukan posisi cara membantu Myanmar yang di ambang perang saudara, bukan hanya antara elite politik Bamar dan Tatmadaw tapi juga berhadapan dengan perlawanan EAO di wilayah-wilayah perbatasan Thailand, China, dan India. Bisa dipastikan, pegerakan anti-kudeta melawan junta Tatmadaw akan berubah menjadi pertikaian berkepanjangan melibatkan secara langsung maupun proksi kekuatan-kekuatan negara besar luar kawasan.   Pernyataan Jenderal Senior Min Aung Hlaing seusai ALM juga tak mendukung upaya ASEAN membantu penyelesaian pertikaian politik domestik Myanmar yang mengancam keamanan regional Asia Tenggara. Hlaing yang juga menjabat ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar, seusai menghadiri ALM di Jakarta menyatakan, semua persyaratan dalam lima konsensus yang dirumuskan hanya bisa dijalankan bila “keadaan negara stabil.”   Pernyataan Hlaing jelas mengulur waktu yang tak masuk akal. Tercapainya penegakan hukum, ketertiban dan pemulihan perdamaian dan ketenteraman di Myanmar tak butuh ASEAN untuk mencarikan solusi damai menghindari jatuhnya korban maupun dialog konstruktif mempertahankan demokrasi di negara itu.   Di ASEAN sendiri masih jadi perdebatan seberapa jauh organisasi ini bisa terlibat menerapkan kelima konsensus. Sultan Brunei sebagai ketua bergilir tahunan ASEAN, belum menetapkan siapa yang akan jadi utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk menjadi interlocutor mempertemukan para elite politik Bamar, Tatmadaw, dan kelompok etnis yang menentang junta Myanmar.   Di harian ini, usulan yang ideal adalah menetapkan utusan khusus PM Thailand Prayut Chan-o-cha dengan mandat ASEAN. Secara psikologis, Hlaing merasa nyaman berhubungan dengan militerisme Thailand, sehingga langkah kudeta diri Tatmadaw adalah mengirim surat ke PM Prayut. Hlaing juga mudah diterima di Thailand karena dia anak angkat mantan Panglima Angkatan Bersenjata dan PM Thailand Jendral Prem Tinsulanonda.   Poros Indonesia   Untuk menghindari jalan buntu atas lima konsensus ASEAN, kekejaman dan bentrokan senjata harus segera dihentikan. Indonesia sebagai negara poros dalam percaturan politik ASEAN perlu memikirkan solusi lain melihat perangkat diplomasi yang bisa dipakai. Beberapa langkah bisa dipertimbangkan Presiden Jokowi.   Pertama, mengutus Menhan Prabowo Subianto bertemu Menhan Brunei Sultan Bolkiah untuk memulai memikirkan pendekatan diplomasi baru dari sisi keamanan regional. ASEAN bukan sekadar organisasi politik regional, tapi juga organisasi keamanan yang tak terikat pakta militer yang sangat berkepentingan dalam situasi damai dan stabil di Asia Tenggara.   Hubungan kedua Menhan ini secara personal cukup lama, dari sisa-sisa Orde Baru. Kalau terjadi kesepakatan, bisa dipertimbangkan mengadakan pertemuan 10+10, di mana 10 Menhan dan Menlu ASEAN duduk bersama membahas apa yang akan terjadi kalau lima konsensus ALM tak segera dijalankan.   Persoalan Myanmar harus dipahami bukan lagi sekadar persoalan politik domestik dan regional, tapi masalah keamanan kawasan yang tak bisa hanya diselesaikan secara politik diplomasi. Myanmar bukan Kamboja, karena berbeda waktu, momentum, persoalan, dan keterlibatan non-ASEAN.   Kedua, sebagai negara demokrasi dengan prinsip politik bebas aktif, Indonesia memiliki legitimasi berada di depan mencari resolusi damai melalui confidence building measures secara bertahap. Pada tahapan ini, Indonesia bisa berbagi pengalaman demokrasi yang tak mengenal mayoritas dan minoritas hasil pemilu. Indonesia menganut demokrasi kompromi.   Belum ada dalam sejarah demokrasi dunia, pihak yang memenangkan pemilihan mengajak lawan politiknya duduk dalam pemerintahan yang dijalankannya. Ini keunikan yang dimiliki masing-masing anggota ASEAN dengan beragam sistem politik yang dianut. Berbagi pengalaman ini kepada Tatmadaw dan NUG, bisa jadi resolusi damai yang memang menjadi preseden di Asia Tenggara. ●