Potongan Rambut dan Dilema Peran Pejabat

Potongan Rambut dan Dilema Peran Pejabat Suyatno ;  Analis Politik Pemerintahan pada FHISIP Universitas Terbuka; Alumnus UGM

                                                  DETIKNEWS, 02 Februari 2018

                                                           

Potongan rambut skin fade atau man bun yang ditampilkan oleh Wakil Walikota Palu Purnomo Syamsudin Said alias Pasha 'Ungu' menjadi viral dan menuai banyak kritik. Gaya rambut yang mencukur habis sisi kiri dan kanan namun bagian atas dibiarkan panjang dan dikuncir ke belakang. Foto itu muncul dari salah satu acara televisi yang mengundang Pasha sebagai bintang tamunya. Penyebab munculnya kritik potongan rambut itu banyak dipersoalkan karena setidaknya dua hal. Pertama, Pasha saat ini merupakan pejabat publik. Kehadirannya mau tidak mau akan dilekati predikat ini. Kedua, mengenakan baju seragam dinas. Sebenarnya, potongan rambut itu mungkin tidak akan dipersoalkan jika tidak tampil dengan seragam dinas sebagaimana terlihat pada foto itu. Dalam beberapa konteks pejabat berseragam dianggap mewakili aparatus negara. Di lingkungan Kemendagri penampilan itu bersinggungan dengan UU No. 5 Pasal 4 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus menjunjung tinggi standar etika yang terukur, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur dan santun. Dalam kaitan ini, santun ialah rambut tidak menutupi telinga, belakang tidak menyentuh kerah baju, dan atas tidak menutup mata. Memang adanya pelanggaran etika bisa mengundang perdebatan. Pola peran ganda artis yang terjun ke politik melatari fenomena ini muncul. Memang ada kesesuaian faktor ketenaran antara artis dan pejabat. Banyak artis yang sukses memanfaatkan popularitasnya untuk meraih kemenangan di bidang politik. Selain Pasha, di dalam negeri tercatat nama Anang Hermansyah, Tantowi Yahya, Nurul Arifin, Zumi Zola, Desi Ratnasari, Dedi Mizwar dan banyak lagi. Di luar negeri ada Ronald Reagen, Ferdinand Marcos dan Arnold Schwarzenegger yang sukses meraih karier politiknya. Namun, popularitas itu peruntukan dan ukurannya agak berbeda dalam dunia politik dan artis. Bidang garap politisi relatif lebih luas ketimbang artis. Demikian juga segmen antara artis dan politisi juga tak serupa. Sejatinya manusia memang harus siap menjalani peran yang berbeda-beda. Pemain yang membawakan dua macam peran dalam suatu cerita drama. Indriyani (2009) memberi gambaran bahwa seseorang berperan ganda memiliki jabatan atau posisi atau keadaan yang lebih dari satu sehingga membuat orang tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih banyak. Merujuk pada makna dilema sosial Brewer dan Kramer (1986), dilema sosial membuat kepentingan diri jangka pendek individu bertentangan dengan kepentingan jangka panjang kelompok (yang mencakup individu). Pasha adalah artis yang menjadi pejabat publik berada dalam posisi dilema untuk menjalankan dua peran itu sekaligus. Pada umumnya artis yang terjun ke politik memang dihadapkan pada pilihan peran. Ada artis yang menonjol di mata publik, sebaliknya juga tak jarang artis yang dianggap kurang berkontribusi dalam jabatannya. Kesuksesan artis politisi dilihat dari perilakunya yang relatif aktif, dan memiliki visi politik dan kemampuan mengorganisasikan pemikiran politiknya dengan baik. Dilema Peran Problem besar artis ke politik adalah metamorfosis peran menghadapi tuntutan publik (penggemar politiknya). Sebagai pejabat publik artis politik menjadi milik dan harus melayani semua golongan, bukan lagi kalangan tertentu seperti anak muda saja. Sang artis harus menguasai semua bidang kerja yang menjadi tanggung jawab jabatannya. Kondisi ini yang dihadapi hampir semua politisi artis. Setelah menjejakkan kakinya di dunia politik maka melekat tuntutan untuk berperilaku sesuai dengan keinginan konstituen (pemilih) yang diwakilinya. Konstituen ini berasal dari kelompok dan kepentingan yang jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Tarik-menarik terjadi antara tuntutan dunia artis yang glamor dan kualitas sebagai pejabat publik. Tidak mudah untuk menjalankan keduanya secara bersama-sama dengan seimbang. Ada tuntutan profesional yang tak jarang saling bertentangan di antara keduanya. Penampilan yang cenderung bebas dan mengikuti tuntutan kelompok yang menjadi penggemarnya terkadang tidak bisa seiring dengan peran sebagai pejabat publik. Berbagai kelompok tuntutan norma dan etika protokoler harus dipatuhi oleh seorang pejabat publik termasuk yang berasal dari latar belakang artis. Adaptasi Sebenarnya ketenaran sebagai artis bisa menjadi modal yang menguntungkan bagi artis politisi. Popularitas adalah satu langkah menuju legitimasi yang efektif. Kepatuhan publik akan relatif besar untuk diraih politisi artis ketimbang oleh politisi yang kurang dikenal. Perbedaan ini bahkan bisa sangat terasa di beberapa daerah. Kegagalan beradaptasi akan melahirkan citra negatif bagi pejabat artis. Secara kognitif maupun psikomotor para artis dituntut untuk mampu membawa diri mereka pada dunianya yang baru. Tidak sedikit dari mereka yang awalnya gagap bahkan tidak siap untuk meninggalkan dunia yang sebelumnya telah membesarkan mereka. Persepsi publik adalah hal yang penting bagi seorang pejabat publik. Figurnya yang menjadi panutan akan berhasil bila mampu menempatkan dirinya pada peran dan penampilan yang tepat. ●