Pegang Kendali Penuh James Luhulima ;   Wartawan Senior Kompas

                                                         KOMPAS, 18 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Rabu (15/6) siang, Ketua DPR Ade Komarudin mengungkapkan, dirinya menerima surat dari Mensesneg Pratikno yang isinya mengenai Presiden Joko Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian (51), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagai calon Kepala Kepolisian Negara RI. Tito akan menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang pensiun pada 24 Juli 2016. Munculnya nama Komjen Tito sebagai calon Kapolri sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Ia memang dipersiapkan secara khusus. Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dipegangnya tidak sampai satu tahun (12 Juni 2015-16 Maret 2016), dan langsung diangkat menjadi Kepala BNPT, 16 Maret 2016, yang diikuti dengan kenaikan pangkatnya, dari inspektur jenderal menjadi komisaris jenderal. Dengan kenaikan pangkat itu, Tito masuk ke jajaran perwira tinggi berbintang tiga yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri. Namun, yang ingin dipermasalahkan dalam tulisan ini bukanlah perjalanan karier Tito, melainkan kebebasan Presiden Jokowi dalam memutuskan Tito sebagai satu-satunya calon Kapolri. Padahal, kita tahu benar bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sangat menginginkan Wakil Kapolri Komjen Budi Gunawan menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin sebagai Kapolri. Belum lagi, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri serta Komisi Kepolisian Nasional pun hanya mengajukan tiga nama calon Kapolri, dan nama Tito tidak termasuk di dalamnya. Tiga nama calon Kapolri yang diajukan Wanjakti dan Kompolnas adalah Budi Gunawan, Ketua Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso, dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno. Bahwa Presiden Jokowi memilih nama calon Kapolri di luar nama-nama yang diusulkan, itu yang menarik, mengingat penunjukan Tito baru dilakukan Jokowi pada saat-saat terakhir, mengingat hingga beberapa hari sebelumnya masih ada pemikiran untuk memperpanjang masa jabatan Jenderal (Pol) Badrodin. Keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan itu (mengajukan Tito sebagai calon tunggal Kapolri) sangat dihargai karena itu menunjukkan ia memegang kendali penuh dalam penunjukan tersebut. Kendati, keputusan itu tentunya diambil setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Belakangan, Badrodin, sebagai Ketua Wanjakti Polri, menjelaskan, ketiadaan nama Tito dalam daftar itu disebabkan Tito menolak untuk dicalonkan karena dirinya merasa yang paling yunior di jajaran perwira tinggi berbintang tiga Polri. Infrastruktur Kendali penuh juga dipegang Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur. Presiden menguasai secara detail tentang pembangunan infrastruktur dan persoalan yang dihadapi di lapangan. Ia juga tahu ke mana harus mencari masukan, dan dari waktu ke waktu, ia mengecek kemajuan dari tiap-tiap proyek. Presiden Jokowi tidak hanya mendengarkan laporan dari menteri terkait, tetapi juga mencari masukan dari sumber lain. Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir, yang akrab dipanggil Boy Thohir, menceritakan tentang bagaimana Presiden Jokowi mengikuti dengan saksama kesulitan yang dihadapinya pada saat membebaskan lahan untuk pembangkit listrik tenaga uap di Batang, Jawa Tengah. Presiden bahkan meminta menteri dan kepala daerah terkait untuk membantu. Ketika Boy Thohir bertemu lagi, Presiden bertanya kepadanya, bagaimana sudah beres? Ia menjawab, ”Belum Pak.” Presiden langsung berpaling ke arah menteri terkait dan berkata, ”Lho bagaimana ini, katanya beres. Kok, belum! Tolong dibantulah.” Menurut Boy Thohir, Presiden dari waktu ke waktu mengecek kemajuannya. Dan, ketika urusan pembebasan tanah itu selesai, untuk beberapa waktu ia tidak berani bertemu dengan Presiden, karena urusan komitmen investasi dengan Jepang ternyata perlu waktu. Setelah urusan dengan Jepang selesai, barulah ia berani bertemu dengan Presiden. Dan, ketika bertemu, Presiden bertanya kepadanya, ke mana saja kok lama tidak kelihatan. Terpaksa Boy Thohir menceritakan segala sesuatunya. Sayangnya, keadaan yang sama tidak berlaku ketika Presiden Jokowi dihadapkan pada naiknya harga bahan pangan di pasar. Tampak jelas bahwa Presiden tidak mempunyai sumber-sumber yang cukup untuk mengetahui keadaan di pasar yang sesungguhnya, termasuk mengenai stok bahan pangan di pasar. Hanya mengandalkan data dari Menteri Pertanian, ternyata tidak cukup. Data statistik yang ada sama sekali tidak menggambarkan keadaan di pasar. Tidak heran jika kita sering melihat harga-harga bahan pangan melonjak di pasar karena ketiadaan stok yang memadai. Pemerintah meyakinkan jika stok mencukupi, tetapi tiba-tiba kita melihat pemerintah harus mengimpor karena harga tidak terkendali. Yang terbaru adalah soal harga daging sapi yang bertahan di kisaran Rp 120.000-Rp 130.000 per kilogram. Entah mendapatkan masukan dari mana, pertengahan Mei lalu, tiba-tiba Presiden Jokowi memerintahkan para menteri untuk menurunkan harga daging sapi hingga di bawah Rp 80.000 per kilogram sebelum Lebaran. Berbagai upaya dilakukan, termasuk mengimpor daging beku, tetapi tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Harga daging sapi tetap bertahan. Semua itu memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi memerlukan lebih banyak sumber, termasuk pelaku pasar, untuk mengetahui keadaan di pasar yang sebenarnya. ●