Selasa, 17 Mei 2016

Momen Para Relawan

Momen Para Relawan

B Herry Priyono ;   Dosen pada Program Pascasarjana
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta
                                                         KOMPAS, 16 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kerelawanan (volunteerism) itu daya keterlibatan yang muncul dari inisiatif independen melakukan sesuatu bagi kebaikan bersama tanpa keuntungan dan afiliasi dengan bisnis, tanpa dikte pemerintah atau partai politik. Itulah daya societal ajaib yang sering muncul pada momen darurat masyarakat. Dari arah sebaliknya, menjamurnya gejala kerelawanan dapat menjadi tanda suatu masyarakat sedang berada dalam situasi darurat.

Tentu, istilah "darurat" menunjuk penilaian tentang situasi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, secara mendalam dipengaruhi idiom persoalan yang sedang berlaku. Bentuk kerelawanan mencakup luas, dari urusan pendidikan sampai kerja kemanusiaan, dari relawan politik sampai kesehatan. Organisasi seperti Médecins Sans Frontières (MSF/dokter tanpa batas) dengan tenaga medis dan kemanusiaan di wilayah konflik adalah contohnya.

Ketika kelompok-kelompok relawan muncul pada momen sejarah tertentu suatu masyarakat, biasanya mereka disergap olok-olok tentang motif. Lalu muncul pembedaan motif "altruisme" dan "kepentingan-diri", antara idealisme dan realisme. Pembedaan itu bukan hanya primitif, melainkan juga ngawur. Seperti banyak tindakan lain, kerelawanan digerakkan banyak motif: dari heroisme sampai pencarian angka bagi lembar curriculum vitae lamaran kerja, dari keprihatinan akan penderitaan sampai pemihakan politik. Karena itu, kita perlu hati-hati agar tidak meromantisasi gejala kerelawanan.

Jangka kerelawanan juga beragam: ada yang berciri lebih tetap, seperti organisasi MSF, ada pula yang berciri sesaat sebagai tanggapan situasi darurat. Apa yang memicu kemunculan aneka kerelawanan politik di negeri ini pada beberapa tahun terakhir? Lonjakan paling kentara terjadi dalam kuatnya "Relawan Jokowi" (Joko Widodo) menjelang Pemilihan Presiden 2014. Kini, berkembang pula "Relawan Ahok" (Basuki Tjahaja Purnama) dalam rangka Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Jika menjamurnya kerelawanan bisa menjadi tanda suatu masyarakat sedang berada pada momen darurat, apa yang darurat?

Darurat politik dan politisi

Tanda itu kian benderang: krisis politik dan sepak-terjang para politisi. Warga biasa seperti saya mengenali banyak anggota "kelas politik" negeri ini makin ganjil, dan itu membuat institusi politik dalam arti sempit juga kian membusuk. Tentu, soal ini bukan khas Indonesia. Gelombang sinisme terhadap politisi dan politik konvensional sedang melanda dunia, dari Eropa sampai Amerika Serikat (AS), dari Afrika sampai Asia. Kemunculan sosok seperti Donald Trump di AS atau Rodrigo Duterte di Filipina dapat dilihat sebagai muara sinisme itu.

Tentu, ke mana sinisme itu bermuara sangat bergantung pada konstelasi situasi: di beberapa tempat sinisme itu bermuara pada "ketidakwarasan", di tempat lain bermuara pada pilihan "waras". Terpilihnya Sadiq Khan sebagai wali kota London atau Justin Trudeau sebagai PM Kanada mungkin contoh "kewarasan" itu.

Namun, tampak bahwa kedua muara itu merupakan bentuk pemberontakan terhadap corak kelas politik tradisional dan sepak-terjangnya. Entah muara "waras" atau "tidak-waras", sinisme terhadap politik yang sedang melonjak ini sungguh mencemaskan. Sebabnya juga lugas. Dengan apa kita membentuk, mengelola, dan merawat kehidupan bersama kalau bukan dengan proses politik? Semaju apa pun, sektor bisnis tidak dapat menggantikan proses politik bernegara. Dan se-progresif apa pun lembaga swadaya masyarakat serta organisasi civil society tidak menggantikan proses politik bernegara lewat institusi-institusi formalnya. Setidaknya untuk proses dan jangka yang dapat kita bayangkan.

Privilese dan prerogratif "kelas politik" inilah yang rupanya sedang membusuk. Banyak anggota kelas ini suka berkelit: "Bukankah sinisme terjadi di banyak negara lain, mengapa hanya kami yang dituding?" Maksudnya tentu agar kebusukan mereka terbenarkan, sebab mereka tidak sendirian. Pertama, dalih seperti itu bahkan tidak lulus kaidah logika semester pertama: bahwa dari pola yang terjadi, kita tidak dapat menyimpulkan hal itulah yang sebaiknya terjadi. Kedua, alkisah Niels Bohr, fisikawan Denmark peraih Nobel 1922, pernah mengatakan kira-kira begini pada suatu momen diskusi dengan Einstein: "Kawan, kamu hanya berlagak logis, tetapi sebenarnya kamu tidak berpikir!" Ungkapan itu sangat kena dipakai untuk menanggapi dalih para politisi yang sering kita saksikan di layar televisi.

Darurat politik dan politisi yang sedang terjadi dewasa ini tentulah juga bagian dari sindrom ekspektasi kita yang bergeser lebih tinggi bagi kualitas kepelakuan dan proses politik. Di zaman Orde Baru, kita tidak mempunyai ekspektasi setinggi sekarang mengenai "kewarasan" proses politik. Dalam arti ketat memang dapat dikatakan bahwa otokrasi dan kediktatoran tidak mengenal 'politik'. Yang ada adalah instruksi tanpa representasi.

Penilaian kita tentang darurat dan krisis politik serta kepelakuan politik di negeri ini tentu disergah dengan pertanyaan: mana buktinya? Daripada membuang waktu untuk membaca tulisan yang bisa melantur dengan statistik dan data naratif, silakan mengingat deretan kasus pelemahan KPK, skandal SKK Migas, korupsi kolosal para pemimpin dan fungsionaris partai, kasus "Papa minta saham", skandal jaringan-jaringan gelap para politisi, pejabat, dan baron bisnis.

Juga silakan simak indeks korupsi lembaga-lembaga negara yang dirilis secara rutin. Profesi politik bukan hanya telah jatuh begitu rendah di mata warga biasa, tetapi juga telah menciptakan sinisme makin tinggi. Lalu boleh juga ditambahkan suasana paranoia yang hari-hari ini sedang diciptakan bagi ketakutan akan kebangkitan ideologi komunis. Orang yang sedikit cermat mengenali realpolitik negeri ini paham bahwa yang lebih mungkin bangkit bukan komunisme, tetapi tribalisme agama dan militerisme ala Orde Baru.

Apa urusan semua ini dengan gejala kerelawanan politik?

Selamat datang relawan politik

Seperti telah disebut, motif kerelawanan selalu beragam. Begitu pula keragaman penyebab munculnya kerelawanan politik. Namun, lonjakan ketidakpercayaan terhadap wahana dan pelaku politik konvensional dewasa ini rupanya merupakan faktor sentral dalam keragaman penyebab. Bahkan, kerelawanan politik itu kini pesat bukan hanya di Jakarta, tetapi juga subur di sejumlah daerah. Gejalanya, asosiasi-asosiasi relawan menampilkan calon-calon independen yang ditolak atau tidak didukung partai.

Untuk mengatakan era partai politik telah berakhir pastilah gegabah. Dan mengatakan bahwa inilah saatnya partai politik membenahi serta mengaca diri tentulah klise. Partai politik akan jadi kendaraan politik untuk jangka panjang, sepanjang yang dapat kita bayangkan. Namun, justru karena memegang privilese sebagai kendaraan utama, partai politik seperti hidup di dunianya sendiri dalam urusan representasi demokratis, lalu membentuk oligarki elektoral yang tertutup. Bahkan, dalam banyak hal dapat dikatakan partai-partai politik di Indonesia telah menjadi semacam kesultanan, dengan fungsionaris dan organisasi partai sebagai birokrasi kepanjangan kehendak pribadi "sang sultan", lengkap dengan ciri personalisasi.

Itulah mengapa sosok-sosok kepemimpinan yang dikenal berintegritas tak mudah memakai kereta partai. Sosok-sosok seperti itu justru menjadi musuh partai apabila para "sultan" tidak berkenan kepada mereka. Tambahkan faktor seperti politik uang (money politics), urusan dinasti politik, distribusi proyek-proyek rente, dan lain-lain. Maka, jadilah kerontokan kualitas proses politik seperti hari ini.

Akan tetapi, mengapa ketidakpercayaan dan sinisme terhadap corak politik seperti itu bermuara pada kerelawanan dan independensi? Mengapa bukan bermuara pada apatisme? Atau bergabung dengan partai alternatif? Yang sering dilupakan, dalam satu dasawarsa terakhir telah berlangsung aneka eksperimen kerelawanan politik dan independensi, yang pada momen penting siap berubah menjadi partisan (partisan volunteerism). Kemenangan Joko Widodo banyak dibantu kerja keras relawan partisan. Bahkan, sebelumnya, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 juga dibantu para relawan meskipun kadarnya belum seluas kerelawanan politik bagi Jokowi.

Bukankah kerelawanan politik hanya tambahan bagi kendaraan partai? Mungkin itu benar secara legal, dan orang-orang partai berkepentingan membuat independensi sebagai tabu. Namun, energi politik yang membara dari kerelawanan bahkan sanggup melampaui daya konvensional mesin partai. Bagaimana Jokowi memenangi Pemilihan Presiden 2014 berkisah tentang energi besar kerelawanan politik itu. Inilah yang sering diabaikan dan dikecilkan orang partai, yang hidup dengan "logika gorong-gorong" partai dan sulit mengakui besarnya energi independensi dan kerelawanan di luar partai.

Maka, mungkin kita perlu bersiap-siap dengan lonjakan energi independensi elektoral dan kerelawanan politik. Bahkan, juga andaikan kualitas partai membaik, semoga independensi dan kerelawanan politik tidak menyurut. Bukan karena partai politik tidak lagi penting, melainkan karena independensi dan kerelawanan ikut menjaga "kewarasan" politik. Maksudnya, independensi dan kerelawanan menjadi penjaga tetap hidupnya ruang kemungkinan bagi "yang baik" (the good) dalam kehidupan politik di luar dikte partai. Bisa dibayangkan orang-orang partai tidak suka hal ini, tetapi pokok ini tetaplah perlu dikatakan, entah disukai atau tidak disukai orang partai.

Apakah keutamaan independensi dan kerelawanan politik begitu luhurnya? Ini pertanyaan menggelikan. Ambillah contoh energi besar independensi dan kerelawanan politik para "relawan Ahok". Energi dan gerakan mereka sangat mengesankan, tetapi mungkin juga mudah terpeleset ke rabun-politik. Pertama, kecenderungan menganggap setiap kritik kepada kepemimpinan Ahok sebagai penolakan terhadapnya. Padahal, mendukung tanpa kritik adalah resep menuju tribalisme politik. Kedua, para relawan tak perlu kaget dengan gejala sindrom kekuasaan ini. Orang yang mendapat kuasa, seenggan apa pun awalnya, mudah dirasuki lupa-daratan.

Kekuasaan itu obat-kuat sekaligus racun, membuat orang percaya-diri, tetapi juga self-centred, dengan kecenderungan besar melanggar kepatutan dan aturan lewat manipulasi. Saya tidak mengatakan patologi itulah yang terjadi pada Ahok, tetapi cara-cara menggusur warga miskin Jakarta yang kini sedang ia lakukan tak perlu dibela mati-matian.

Dan seperti dalam beberapa tahun ini, jika nanti para relawan segera bubar dan berebut jatah jabatan, kita tak perlu heran. Itu tidak mengurangi urgensi kerelawanan dalam kebusukan politik dewasa ini. Sebab, kerelawanan tetap cita-cita kemilau di depan sana. Tatkala partai memecah warga ke dalam kubu "kami" lawan "mereka", kemungkinan mengalami "kita" dan "kepentingan bersama" menjadi semakin langka. Etos kerelawanan memang sering perlu menempuh jalan partisan. Namun, mesti dicamkan bahwa kerelawanan mengemban misi menerobos kebuntuan hidup yang makin tersekat-sekat agar bangsa atau kota ini pelan-pelan sanggup mengalami suasana inklusif sebagai 'kita'.