Bela Negara atau Memberdayakan Pemuda? Sandiaga S Uno  ;  Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra

                                                KORAN SINDO, 11 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Wacana bela negara menjadi topik yang hangat dalam beberapa minggu belakangan. Publik menangkap bela negara sebagai mobilisasi warga negara untuk diberi pelatihan militer dan kemudian dijadikan komponen cadangan untuk pertahanan nasional. Walaupun kemudian pihak Kementrian Pertahanan menegaskan bahwa garis besar dari konsep bela negara ini adalah upaya menumbuhkan dan memantapkan kesadaran berbangsa terhadap berbagai ancaman multidimensi. Lewat beragam tingkat pelatihan diharapkan akan lahir seratus juta kader pembina, kader bela negara ataupun kader muda bela negara. Sebagaimana gagasan baik lainnya dalam rangka mewujudkan Revolusi Mental, tentu hal ini kita sambut baik. Pertanyaan yang muncul hanyalah, seberapa efektif program ini? Adakah program ini akan menciptakan pemuda yang berdaya atau justru hanya bergaya? Konstitusi kita, Undang- Undang Dasar 1945, telah mengamanatkan bahwa persoalan bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara. Revolusi kemerdekaan kita telah memberi pelajaran penting bagaimana aplikasi sesungguhnya dari konsep bela negara ini. TB Simatupang dalam catatan perjuangannya ”Laporan Dari Banaran” melukiskan hubungan TNI dengan rakyat seperti ikan di dalam air: TNI menjadi ikan, rakyat yang menjadi airnya. Gagasan kebangsaan dan cinta Tanah Air seluruh rakyat Indonesia pada masa itu tumbuh secara organik sebab setiap orang merasa jadi pemilik dari republik ini. Suatu hal yang pantas mereka perjuangkan atas nama apa pun. Semangat kebangsaan dan cinta Tanah Air itu tidak tumbuh dengan instan. Perlu proses perjuangan politik dan kesadaran nasional yang panjang. Dimulai sejak masa Indische Partij pada 1912 diikuti kemudian dengan era Sarekat Islam hingga perjuangan politik mencapai puncaknya di bawah pimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta. Tentu kita pantas mengajukan pertanyaan berikutnya, bisakah program selama sebulan, dua minggu, atau satu minggu mampu menggugah kesadaran yang sama? Para pemuda tentu saja menjadi sasaran utama dari program bela negara ini. Gemuknya populasi Indonesia pada usia produktif ini tidak saja memberikan bonus demografi untuk kita, tetapi juga memunculkan tantangan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Mereka, para pemuda, adalah kelompok paling dinamis dan paling peka terhadap perubahan dibandingkan kelompok usia lainnya. Apalagi di era kecepatan informasi dan nyaris hilangnya batas-batas negara saat ini, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi krisis identitas. Upaya menggalang para pemuda lewat program bela negara ini memang bisa jadi salah satu pilihan solusi untuk menghadapi perkembangan dunia saat ini. Tetapi, menurut hemat saya, apabila seluruh energi diarahkan pada pelatihan yang sifatnya temporer tanpa didukung oleh program-program yang bersifat jangka panjang dan mampu memberdayakan mereka, bisa jadi program ini tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Sebab, bagaimana bisa para pemuda berdaya membela negara apabila mereka tidak berdaya menghadapi nasibnya sendiri? Saya tidak memiliki kapasitas untuk menghitung atau menilai berapa besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk program bela negara ini, tetapi tentu butuh anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Kebijakan ini sudah mulai bergulir, kritik saja tentu tidak cukup. Harapan saya, pemerintah masih terbuka untuk menerima saran dan masukan agar program ini tidak berakhir sebagai doktrin dan kata-kata belaka. Saya menyarankan agar program bela negara ini harus didukung lintas kementrian dan apabila perlu melibatkan pihak swasta. Para pemuda tidak hanya dibekali pemantapan semangat kebangsaan dan kesediaan untuk membela negara, tetapi juga dilengkapi dengan training atau pelatihan yang membuat mereka bisa berguna untuk diri sendiri maupun masyarakat. Kader bela negara ini seharusnya bukan saja para pemuda yang siap membela negara, tetapi memiliki energi lebih untuk bekerja dengan keahlian tertentu dan lebih baik lagi apabila bisa menciptakan kesempatan kerja untuk orang lain. Pemerintah bisa menyiapkan program lanjutan dengan mengirim pemuda-pemuda ini untuk berkarya di seluruh pelosok Tanah Air. Mereka bisa terlibat dalam proyek-proyek pembangunan daerah, membangun basis-basis industri baru di tingkat UKM, dan dalam jangka panjang ikut terlibat dalam pemberdayaan dan pelatihan masyarakat di sekitarnya. Upaya mengonsolidasikan soft power sebagaimana sering disitir oleh Menteri Pertahanan terkait program bela negara ini seharusnya dilakukan dalam bentuk empowerment dan bukan sekadar doktrin belaka. Kita tentu tidak ingin program bela negara ini hanya akan menghasilkan jagoan-jagoan baru tanpa skill yang keberadaan mereka justru meresahkan masyarakat. Seyogianya alumni program bela negara adalah mereka yang memahami katakata dari penyair W S Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Cinta Tanah Air bukanlah sebuah kewajiban, melainkan kesadaran. Saya memiliki keyakinan, potensi ancaman terbesar kita justru berasal dari ketidakberdayaan sosial dan ekonomi. Apabila kerentanan itu tidak bisa kita atasi, musuh dari mana pun akan dengan mudahnya menusuk jantung Republik Indonesia. Saya senantiasa percaya, pemberdayaan, kemandirian ekonomi, dan kemampuan untuk berwirausaha adalah aspek penting pertahanan nasional. Dinamika perjuangan sosial dan ekonomi senantiasa menumbuhkan semangat cinta Tanah Air. Kerja-kerja kecil yang dilakukan secara terus-menerus oleh banyak orang akan memupuk kesadaran pentingnya mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Sebab ”Indonesia” ini bukanlah warisan sempurna, Ibu Pertiwi ini harus terus disempurnakan lewat kerja nyata kita. Bukankah jauh-jauh hari Bung Hatta sudah mengingatkan kita lewat sitiran sajak Rene de Clerq, ”Hanya satu tanah yang disebut tanah airku. Ia tumbuh dari perbuatan. Dan, perbuatan itu adalah perbuatanku”. ●

Krisis dan Kesendirian Kita Sandiaga S Uno  ;  Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk; Ketua Yayasan Indonesia Forum

                                                    DETIKNEWS, 07 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Semua keluarga bahagia terlihat sama. Sementara keluarga yang tidak bahagia menghadapi kesengsaraannya dengan cara masing-masing. Demikian Leo Tolstoy membuka paragraf pertama Novel Anna Karenina. Saya merenungkan kata-kata itu sambil melihat kondisi perekonomian kita saat ini. Pada saat perekonomian kita tumbuh dengan baik, kita satu suara menyambutnya dengan gempita. Pemerintah bicara pertumbuhan, swasta melakukan investasi dan masyarakat menunjukkannya dengan daya beli yang tinggi. Lain soalnya ketika ekonomi mulai memburuk seperti yang tengah kita hadapi sekarang ini. Kita menghadapinya dengan cara masing-masing. Bahkan kita belum satu suara untuk mengatakan bahwa saat ini krisis ekonomi tengah terjadi. Tren ekonomi global, melambatnya pertumbuhan ekonomi China, kebijakan The Fed  dan lain sebagainya selama ini dijadikan dalih oleh pemerintah dalam menjelaskan situasi ekonomi kita saat ini. Saya memandangnya sebagai itikad baik pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi (dan politik). Sayangnya pasar meresponnya dengan cara berbeda. Itikad baik ini lebih terlihat seperti popular policy yang ujung-ujungnya lebih dominan nuansa politiknya. Sementara dalam situasi krisis saat ini, pasar membutuhkan good policy yang pahit dan getirnya bisa jadi obat penawar. Dalih pemerintah di atas tentu mudah terpatahkan sebab kita bukan satu-satunya negara yang terkena dampak dari faktor-faktor global di atas. India sebagai contoh, mereka tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Atau bahkan Filipina yang ternyata juga mampu mengantisipasi krisis dengan baik. Tentu kita perlu bertanya sekali lagi, masih pentingkah berdebat soal apakah krisis ekonomi sudah melanda kita atau belum. Sebagai orang yang cukup lama berkecimpung di dunia usaha, saya memiliki keyakinan sendiri soal krisis ekonomi. Data-data dan indikator ekonomi lainnya mungkin bisa terbaca lewat beragam narasi. Tetapi benak para pelaku pasar akan senantiasa sama dalam merespon gejala-gejala ekonomi yang terjadi. Saat ini, saya yakin di benak lebih dari lima puluh persen pelaku pasar akan mengatakan kita tengah menghadapi krisis ekonomi. Vonis telah jatuh tetapi ini bukan kiamat. Dibandingkan dengan situasi pada tahun 1997, dari segi apapun baik politik, ekonomi, demokratisasi dan lain sebagainya, kita jauh lebih siap untuk menghadapi krisis saat ini. Sayangnya modal besar ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah. Di mata pelaku pasar, pemerintah terlihat masih gaduh dan reaktif dengan kebijakan yang belum terasa di level implementasi. Bad economy invites good policy. Setiap krisis harus senantiasa diikuti dengan kebijakan yang baik. Pemerintah telah menelurkan paket kebijakan ekonomi satu dan dua. Paket kebijakan ekonomi satu menurut saya masih terlalu berorientasi jangka panjang, tidak mampu menjawab persoalan-persoalan jangka pendek yang dihadapi masyarakat saat ini. Sementara paket kebijakan ekonomi dua menawarkan solusi jangka pendek lewat simplifikasi perizinan. Sayangnya paket itu terkait sektor-sektor ekonomi yang sedang tidak bergairah saat ini.  Seperti sudah saya singgung di atas, good policy seringkali bukan popular policy. Pemerintah butuh keberanian lebih dibandingkan sekedar retorika di media massa. Mengingat pertumbuhan ekonomi kita sebagian besar masih digerakkan oleh sektor konsumsi. Saya memberi saran,  agar dalam jangka pendek pemerintah harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Pada pemerintahan sebelumnya kita mengenal Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beras untuk rakyat miskin (raskin). Walaupun terkesan sederhana, tetapi dalam jangka pendek kebijakan ini bisa membantu pemerintah dalam mengantisipasi krisis. Selain itu pemerintah bisa menyediakan cash for work, masyarakat diminta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang langsung dibayar oleh pemerintah. Sementara untuk mereka yang terkena PHK, pemerintah harus menyediakan pelatihan-pelatihan tanpa biaya. Diharapkan dalam situasi krisis ini mereka tetap berdaya secara ekonomi dan kalau bisa mendorong mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru lewat wirausaha.  Untuk jangka menengah, pemerintah harus segera menginventarisir proyek-proyek yang siap jalan. Bila perlu siapkan Perpu untuk mengatasi segala kendala di lapangan dan berikan kompensasi yang layak dan adil kepada masyarakat. Sementara untuk jangka panjang perlu dilakukan reformasi sektor tenaga kerja sehingga kompetitif dan berdaya saing tinggi. Industri kita harus dibangun lagi (export oriented dan import substitusion focused). Kebijakan-kebijakan itu beriringan dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Ekonomi global adalah satu hal, kecakapan pemerintah dalam mengelola ekonomi negara adalah hal lainnya. Stabilisasi ekonomi nasional tentu tidak bisa digantungkan pada tren ekonomi global. Para pelaku pasar dan masyarakat membutuhkan peran pemerintah yang cakap bukan pemerintah yang gaduh dan grasa-grusu. Pada akhirnya Tolstoy mungkin benar bahwa kita menghadapi kesulitan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi paling tidak,  di atas sana ada pemerintah yang dengan segala kecakapan dan ketenangannya tidak akan membiarkan rakyat menghadapi krisis ini sendirian. ●

Energi Kreatif Kebangkitan Bangsa Sandiaga S Uno  ;   Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Ketua Yayasan Indonesia Forum

JAWA POS,  21 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Bagi Bangsa Indonesia, Mei merupakan bulan yang penuh momen berharga. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh, 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, dan 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Hanya saja, kalaupun seabad lebih usia kesadaran berbangsa telah diletakkan, Indonesia baru berada di peringkat ke-121 dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara global. Tentu saja, hal tersebut harus menjadi agenda mendesak bagi presidenwakil presiden terpilih beserta seluruh jajarannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara di level tinggi dalam membangun manusianya. Sayangnya, soal pembangunan manusia belum mendapatkan perhatian utama dari para calon presiden-wakil presiden yang kini sedang bertarung meraih dukungan politik. Hal ini terbukti dengan rendahnya wacana tentang hal tersebut daripada soal isu mencari mitra koalisi. Padahal human capital dan pendidikan adalah tonggak kebangkitan yang harus dijaga dan dipastikan mendapat perhatian utama kebijakan pembangunan. Pendidikan adalah wahana anak muda Indonesia untuk dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan agar siap berwirausaha ataupun memasuki dunia kerja. Pendidikan merupakan energi penggerak utama kebangkitan manusia Indonesia yang bermoral, rasional, percaya diri, kreatif, dan berkualitas. Antitesis dari apa yang disebutkan wartawan senior Mochtar Lubis tentang manusia Indonesia yang hipokrit, tidak bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, dan berkarakter lemah. Tentu saja, walaupun telah lama, apa yang disampaikan Mochtar Lubis itu masih relevan sebagai kritik ke dalam agar bangsa ini menyadari kekurangan dan bergegas bangkit meraih kemajuan. Anak Muda Kreatif Beberapa waktu lalu, saya mendapat kesempatan bertemu dengan Nurana Indah Paramitha bersama mitra bisnisnya dari GIST Amerika Serikat. Nurana salah satu contoh anak muda yang memiliki energi kreatif luar biasa, tak pernah kehabisan ide bisnis. Sangat membanggakan, dalam berbagai kesempatan berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia dan negara lain, bertemu dengan banyak sekali anak muda yang hebat dan penuh inovasi. Merekalah kekuatan utama Indonesia di masa depan dengan segenap energi kreatif yang dimiliki. Di era ekonomi kreatif, human capital menjadi kunci keunggulan suatu bangsa. Sebuah kesempatan maha penting untuk menyebar “virus berinovasi tiada henti” kepada generasi muda. Kepada mereka harapan itu ditanamkan. Sejarah memberikan bukti, perubahan di negeri ini selalu dimulai kaum muda. Dapat diakui, anak muda Indonesia memiliki keunggulan dari sisi inovasi. Dalam GlobalCompetitive Index tahun 2013, Indonesia menempati peringkat ke-38. Menariknya, inovasi menempati posisi tinggi di mana investasi perusahaan untuk inovasi berada di peringkat ke-23. Anak muda kreatif dicirikan dengan komunitasnya yang mengglobal, secara online, jaringannya mendunia dan memiliki pasar yang mendunia. Anak muda yang seperti inilah, yang mengglobal, menjadi kekuatan untuk percepatan transformasi Indonesia. Bayangkan bila kualitas pendidikan sangat baik, akan ada jutaan anak muda Indonesia yang kreatif sebagai aktor utama kemajuan bangsa. Pemimpin Transformatif-Inovatif Kini energi bangsa harus difokuskan pada upaya memilih pemimpin bangsa yang mendorong peningkatan pembangunan manusia Indonesia. Waktu yang tepat, harapan harus tetap dipelihara dan upaya bersama membangun bangsa harus dikomandoi oleh manusia Indonesia terbaik. Dalam upaya mendorong percepatan kemajuan bangsa, perpaduan pemimpin transformatif-inovatif dengan anak muda yang kreatif akan menjadi kekuatan dahsyat. Pemimpin yang tidak hanya di levelnasional, tetapijugalokal. Mereka yang berhasil mencairkan kebekuan dan kerumitan birokrasi. Melayani tiada henti dan sejumlah terobosan yang cerdas untuk menyejahterakan rakyatnya. Indikatornya sangat sederhana: pembangunan pendidikan, sosial-budaya, kesehatan, pelayanan perizinan, dan kepentingan publik lainnya sangat mudah, murah, dan cepat. Selain itu, lapangan kerja tersedia, fasilitas publik dan infrastruktur tercukupi dengan baik. Mereka berhasil mentransformasikan birokrasinya menjadi pelayan dan rakyatnya semakin sejahtera. Energi kreatif kebangkitan bangsa ada pada anak muda dan pemimpinnya. Presiden baru diharapkan untuk fokus pada penguatan pendidikan, kewirausahaan, dan penyebaran nilai kepedulian yang menjadi fondasi dasar, rantai penguat bagi upaya membangun Indonesia yang berdaulat dalam jangka panjang. Memang telah cukup banyak anak muda kreatif, tetapi harus terus ditingkatkan. Kini tinggal menunggu pemimpin nasional dan lokal, simbol bangsa, dan teladan yang memberikan inspirasi. Kita telah memiliki Tri RismaharinidiSurabaya, RidwanKamildi Bandung, Bima Arya di Bogor, Nurdin Abdullah di Bantaeng, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Mohammad Ramdhan Pomanto di Makassar, dan Hendrar Prihadi (Hendi) di Semarang. Mereka telah dan tengah berkarya di daerah masingmasing, juga berkontribusi pada sebagian persoalan bangsa. Kita berharap akan semakin banyak pemimpin daerah yang inspiratif dan transformatif. Optimisme dan kepercayaan diri harus tetap dijaga karena itu modal utama untuk mengakselerasi capaian kesejahteraan. Kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam kegotongroyongan seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk merealisasi cita-cita Indonesia agar setara antara potensi dan realisasinya. ●

Menguatkan Pilar Industri

Menguatkan Pilar Industri Sandiaga S Uno  ;   Indonesia Forum KOMPAS, 06 November 2013

SEBAGAI rencana strategis saat ini dan masa mendatang, dengan segala peluang, tantangan, dan ancaman yang akan dihadapi, selain fondasinya harus kukuh, transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif di bidang industri membutuhkan pilar penyangga yang kuat.

Pilar itu antara lain pemanfa- atan sumber daya alam yang memberi nilai tambah, kesiapan sumber daya manusia, dan pasokan energi dari sumber terba- rukan. Ketiga pilar itu butuh alat pendukung berupa teknologi mutakhir, lembaga pendidikan terbaik, dan kebijakan pemerintah yang implementatif.

Pada tingkat implementasi, nilai dasar yang harus dipegang adalah kebijakan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan secara integral, sinergis, dan terangkai dengan baik dari hulu hingga hilir. Kementerian, pemerintah daerah, kalangan usahawan, perbankan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya harus duduk bersama dan bergandengan tangan.

Pemerintah pusat dan daerah duduk bersama mendukung kebijakan yang berpihak. Dorong sebanyak mungkin pelaku usaha dari level industri kecil untuk naik kelas dengan memberi berbagai pelatihan, modal, kebijakan yang mempermudah pengelolaan bisnis, fasilitas, infrastruktur, dan kepastian hukum.

Kalangan usahawan tentu saja berkepentingan mengembangkan lebih lanjut berbagai produk yang mereka hasilkan. Bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, membiayai dan menciptakan berbagai teknologi yang mendukung upaya pengembangan produk dan penghiliran. Usahawan harus bekerja sama dengan pemerintah dan perguruan tinggi mendorong lahirnya sekolah dan lembaga pelatihan yang mendidik generasi muda Indonesia yang terampil dan berdaya saing global.

Tak hanya itu, kalangan usahawan—bekerja sama dengan pemerintah pusat ataupun daerah—bersedia mengundang para pelajar berkunjung ke perusahaan dengan tujuan menumbuhkan kebanggaan kepada produk dalam negeri sejak dini.

Dari sisi pembiayaan, peran perbankan sangat strategis karena darah dari industri adalah dana—tentu saja—dengan tingkat suku bunga yang kompetitif. Sementara itu, perguruan tinggi berperan melakukan berbagai riset mengembangkan teknologi dan produk unggulan sebagai bagian dari program penghiliran. Perguruan tinggi juga harus mau mendengar kebutuhan kalangan usahawan terkait dengan kualitas lulusannya yang tak hanya terampil, tetapi juga bermoral.

Di era globalisasi industri, semua negara menjadi mata rantai pasar global. Kondisi ini tentu saja harus dilihat sebagai peluang sekaligus ancaman. Peluang, jika pelaku industri mampu menembus pasar global itu. Ancaman, apabila di pasar domestik pelaku industri nasional tidak berdaya.

Untuk itu semua, selain tiga pilar dan alat pendukungnya, produk industri nasional harus memiliki ciri khas Indonesia: harga murah, dapat diproduksi dengan cepat dalam jumlah banyak, kualitasnya terbaik, dan berorientasi konsumen.

Penghiliran

Penghiliran merupakan stra- tegi yang mutlak dilakukan di seluruh sektor industri yang basis produksinya sumber daya alam. Dengan mengembangkan produk jadi, nilai tambah dan pasokan kebutuhan dalam negeri akan dapat dipenuhi sendiri. Apa yang telah dicanangkan Kementerian Perindustrian mendorong penghiliran harus diteruskan, disertai dengan dukungan kementerian terkait. Tak hanya industri manu- faktur, sektor migas, peternakan, pertanian, dan perkebunan juga harus melakukan hal serupa.

Penghiliran akan melahirkan banyak sekali industri baru yang akan menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dimodernisasi akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan mengembangkan banyak kawasan industri di luar Jawa. Inilah strategi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif: selain mendorong pemerataan pengembangan industri di sejumlah daerah, juga akan menyerap banyak tenaga kerja. Implikasinya, gini rasio akan semakin rendah. Data Bank Dunia melansir bahwa hingga 2011, tingkat gini rasio Indonesia adalah 38,1 persen. Jadi, masih ada kesenjangan yang tinggi. Penyebabnya pertumbuhan ekonomi yang keropos, ditopang tingkat konsumsi domestik. Bukan oleh produktivitas.

Di era industri global, human capital merupakan kekuatan utama untuk membangun keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Dengan keunggulan demografi yang dimiliki, Indonesia akan menjadi negara yang sumber daya manusianya kompetitif. Dari mulai hulu hingga hilir, pelaku industri harus benar-benar disiapkan. Bukan hanya pekerja yang terampil, melainkan juga calon pengusahanya. 

Pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan berbagai bentuk pemberian ilmu pengetahuan dan keterampilan harus dilakukan dengan merata dan meluas. Dengan demikian, tak hanya pekerjanya yang hebat, tetapi juga lahir para usahawan di bidang industri yang hebat. Dengan demikian, kita akan bisa keluar dari ”jebakan kelas menengah” yang mungkin terjadi.

Di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan, saat ini terjadi kehilangan generasi pekerja dan pelaku usaha karena anak mudanya lebih memilih bekerja di sektor manufaktur. Sementara itu, modernisasinya relatif terlambat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat produk pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi salah satu kebutuhan dasar di masyarakat. Saat ini pemenuhannya lebih banyak melalui impor. Dengan pasar yang besar dan fakta bahwa akan menyerap begitu besar tenaga kerja, sektor tersebut harus mendapatkan perhatian utama. Itu tak bisa hanya dilaku- kan di bagian hilir. Dari hulu sudah disiapkan sebaik mungkin. Mulai SMK hingga perguruan tingginya harus disiapkan.

Energi terbarukan

Pada 2013 diperkirakan konsumsi minyak nasional mencapai 50 juta kiloliter. Produksi minyak dalam negeri hanya 840-850 barrel per hari. Keadaan ini harus diwaspadai. Jangan sampai Indonesia jadi negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Karena itu, kelanjutan program energi yang terbarukan harus benar-benar direalisasikan dengan baik dengan kapasitas besar. Persoalan intinya terletak pada dukungan pemerintah secara penuh agar perbankan mau menyediakan kredit sehingga pihak swasta mau berinvestasi.

Indonesia berpontensi mengembangkan energi terbarukan yang cukup banyak, sejak yang bersumber dari geotermal, minihidro, dan sebagainya. Anugerah yang patut disyukuri dengan mengoptimalkannya, bukan membiarkannya tak terkelola.

Ketiga pilar ini menyangga bangunan bernama industri nasional. Menjadi tugas bersama menguatkannya sehingga pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan menyejahterakan terlaksana dan terasa anak bangsa. ●

Mengokohkan Fondasi Industri Nasional

Mengokohkan Fondasi Industri Nasional Sandiaga S Uno  ;  Ketua Indonesia Forum KORAN SINDO, 02 Oktober 2013

Salah satu strategi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif adalah dengan mengokohkan fondasi industri nasional.

Kecemasan akan guncangan ekonomi nasional akhir-akhir ini menjadi pelajaran berharga dan mengingatkan kita pentingnya memberikan prioritas pada upaya menguatkan fondasi industri nasional. Harus diakui fondasi industri nasional masih rapuh, sementara tantangan dan ancaman ekonomi global tidak dapat dihindari. 

Hanya hitungan bulan, penerapan AEC 2015 akan dilaksanakan dan selanjutnya, Indonesia akan masuk pasar bebas dunia. Mumpung masih ada waktu, diperlukan strategi untuk menguatkan kembali fondasi dasar ekonomi dan industri yang kukuh dalam jangka panjang. Fondasi ekonomi dan industri yang sudah diletakkan oleh pemimpin bangsa hingga saat ini harus disiapkan estafet lanjutannya. Tentu saja dengan mempertimbangkan rangkaiannya dan siap menghadapi tantangan terberat di masa mendatang. 

Posisi Indonesia 

Harus diakui dengan jujur, kekuatan industri nasional masih belum sepenuhnya siap. Produk industri nasional masih banyak yang kalah oleh produk impor. Memang sudah ada merek nasional yang mengglobal, tapi itu masih kurang. Karena pada saat yang bersamaan, Indonesia menjadi pasar besar bagi berbagai jenis produk impor. Semacam penyakit yang sudah akut, impor dianggap sebagai pilihan terbaik, padahal diamdiam membunuh industri nasional. Sikap mental yang menegaskan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sendiri. 

Tentu saja, impor tidak terlarang, namun tergantung dengan impor sangatlah memalukan. Ironisnya lagi, masih banyak produk mentah yang langsung diekspor sehingga tidak memberikan nilai tambah. Dengan kondisi seperti itu, saat ini ekonomi nasional mengalami tiga defisit yaitu defisit neraca, defisit perdagangan dan defisit nilai tukar. Inilah fakta struktur ekonomi nasional yang harus diperbaiki. Data yang dikeluarkan World Economic Forum yang bertajuk “The Global Competitiveness Report 2013-2014”, menyebutkan bahwa Indonesia memang meningkat peringkatnya karena mulai menerapkan efisiensi serta aplikasi di sektor inovasi dan teknologi, di mana di kategori ini Indonesia ada di peringkat ke-38 dengan indeks 4,53. 

Namun secara keseluruhan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang peringkat 2, Malaysia ke-24, dan Brunei Darussalam ke-26. Sementara Human Development Index 2012 yang dikeluarkan UNDP menyebutkan, Indonesia berada di urutan ke-121 dari 186 negara yang dinilai. Data tersebut memberikan gambaran bahwa ada sejumlah tantangan besar yang harus bersama-sama dituntaskan. 

Dari semua tantangan dan kelemahan, seperti buruknya infrastruktur, biaya logistik yang mahal, belum baiknya pelayanan investasi dan kepastian hukum, kualitas sumberdaya manusiayangrendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas, menjadi entry point bagi upaya dan strategi perubahan yang akan dilakukan. Dengan jumlah penduduknya yang besar, Indonesia juga adalah pasar besar yang sangat potensial. Memang Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibanding negara lain dari sisi demografi. Sekitar 62% penduduk Indonesia kini dalam usia produktif antara 20–65 tahun. 

Dari sekitar 240 juta penduduk, 27% warga berusia di bawah 15 tahun. Artinya, beberapa tahun ke depan, mereka akan menjadi angkatan kerja baru, kelas menengah baru. Namun pertanyaannya, dapatkah potensi tersebut menjadi benar-benar aktual, menjadi kekuatan? Jangan sampai terjadi jebakan kelas menengah. Di mana yang muncul bukan sisi produktivitasnya, melainkan sisi konsumsinya. 

Hal itu terjadi karena aspek pendidikan, pengembangan teknologi dan inovasi tidak mendapatkan prioritas pemerintah dan tidak menyentuh kelas menengah. Perlu diingat bahwa belum ada negara yang mampu keluar dari jebakan kelas menengah tanpa membenahi sektor industrinya terutama manufaktur. 

Langkah Strategik 

Prinsip dasar dari upaya mengokohkan industri nasional adalah harus integral, sinergis, dan terangkai dengan baik. Sudah saatnya ego sektoral ditinggalkan. Kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait harus duduk bersama. Untuk itu, sebagai bahan pemikiran bersama, diperlukan langkah-langkah strategik sebagai bahan acuan bersama seperti apa pembangunan ekonomi Indonesia seharusnya dilakukan di masa yang akan datang. 

Tentu saja langkah strategik ini jangan dimaknai dengan adanya urutan skala prioritas. Langkah strategik ini merupakan ide dasar untuk melakukan langkah secara bersamaan, rangkaian tak terputus dan sinergis satu sama lain. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu: Pertama, fokus pada industri dasar. Pemerintah menetapkan ada sembilan cabang industri unggulan yaitu industri berbasis agro, produk olahan ikan, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya, industri logam dasar, besi dan baja. 

Inilah industri unggulan yang dipandang mampu bersaing. Namun tentu yang harus diperhatikan adalah industri dasar yang akan menjadi penyediaan bahan kebutuhan industri lanjutannya. Kedua, penguatan pelaku industri baik dari sisi kapasitas sumber daya manusianya dan sumber pendanaannya. Tentu saja, bukan hanya untuk saat ini, namun di masa mendatang. Karena itu, mulai hulu hingga hilirnya, pelaku industri harus benar-benar disiapkan. Dengan demikian, tidak hanya pekerjanya yang hebat, namun lahir para entrepreneur di bidang industri yang hebat. 

Saat ini, yang banyak di Indonesia adalah pedagangnya, bukan pelaku industri yang sesungguhnya. Ketiga, nilai tambah produk. Hendaknya kebijakan ekspor barang mentah dikurangi semaksimal mungkin. Kementerian Perindustrian menyebutnya dengan istilah hilirisasi. Keempat, penyiapan pasokan energi. Problem mendasar terkait dengan pengembangan industri dalam negeri dan ini pun dikeluhkanbanyakinvestoradalahpasokan energi. Kelanjutan program energi yang terbarukan harus benar-benar direalisasikan dengan baik dan kapasitasnya yang besar. 

Peran Dewan Energi Nasional (DEN) harus dioptimalisasikan agar negeri ini berdaulat dari sisi energi. Kelima, penyiapan infrastruktur seperti jalan, jalur transportasi laut, lahan, kawasan industri dan yang terkait. Infrastruktur fisik seperti jalan tol baru memiliki 28 ruas, dengan panjang total 778 km dan jalan raya baru memiliki 350.000 km. Sementara transportasi laut dan udara masih kurang memadai. 

Khusus untuk transportasi laut, biaya angkutan laut sesungguhnya hanya sepersepuluhnya jika dibandingkan dengan transportasi darat. Tahun 2012, Asia Business Outlook the Economist Corporate Network mengatakan bahwa Indonesia masih kurang luwes terhadap para investor. Besarnya beban biaya logistik dan pelayanan birokrasi menjadi penyebab utamanya. Sebagai gambaran, pengiriman barang melalui laut ke Hamburg, Jerman, lebih murah jika dibandingkan ke Banjarmasin. 

Waktu proses ekspor di Indonesia rata-rata 17 hari, sementara ratarata ASEAN 14 hari. Keenam, jaminan kepastian hukum, proses perizinan, termasuk persoalan upah buruh. Proses pengurusan barang ekspor dan impor, kepastian hukum di daerah, proses perizinan dan upah buruh masih menjadi salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan. Mengukuhkan fondasi industri nasional merupakan salah satu strategi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif. 

Mengukuhkan fondasi industri nasional adalah upaya menguatkan sekaligus mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia di 2030 bukan lagi sebagai ramalan, namun tahapan untuk mencapai itu telah dipenuhi. Negara sejahtera, adil, dan makmur bukan sekadar tekad dalam konstitusi, namun nyata terasa seluruh anak bangsa. ●

Merespons Tantangan Bisnis Global

Merespons Tantangan Bisnis Global Sandiaga S Uno ;  Penggagas Gerakan Indonesia Setara, Pengusaha Nasional

SINDO, 27 Desember 2012

Bertemu para pemimpin bisnis dalam acara ASEAN 100 Leadership Forum 2012 di Yangon, Myanmar, 5–6 Desember 2012 lalu, memberi banyak pencerahan serta kesempatan untuk bertukar informasi dan menjelaskan Indonesia sebaik mungkin.  Di forum tersebut, di hari pertama, hadir Wakil Presiden Myanmar HE Dr Sai Mauk Kham dalam acara makan malam dan dialog dengan seluruh peserta. Esok harinya, hadir pula Daw Aung San Suu Kyi menyampaikan pidato bertajuk “Resilience in Turbulent Times” serta dilakukan dialog terbuka dengan peraih nobel dan tokoh wanita yang sangat disegani di dunia tersebut. Ada sebuah catatan menarik pada pidato Daw Aung San Suu Kyi.  Menurutnya, kerap terjadi pertentangan antara kecepatan merespons perubahan dengan kualitas suatu kebijakan atau keputusan. Cepat saja tidak cukup,apalagi hanya berbicara kuantitas. Untuk berkualitas kadang harus lambat. Karena itu, menyinergikan keputusan yang cepat sekaligus berkualitas adalah tantangan yang luar biasa. Karena memang turbulensi bisnis global kerap berada di titik sangat ekstrem. Keunggulan hanya mungkin diperoleh ketika keputusan dapat dilakukan cepat dan berkualitas sekaligus. Bukan hanya pengusaha, pemimpin pemerintahan harus melakukan hal tersebut. Pilihannya hanya dua,mengikuti dan mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut atau tertinggal dan tentunya akan merugi. Dibutuhkan berbagai perangkat kebijakan yang tepat untuk melakukan itu semua. Sistem politik yang demokratis, regulasi yang tegas, pelayanan satu atap yang ringkas tanpa banyak meja, hilangnya kolusi dan korupsi,  infrastruktur dan pasokan energi yang cukup, ketersediaan teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, juga dukungan sektor finansial menjadi prasyarat dari respons yang cepat dan berkualitas dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia saat ini. Tentu saja, apa yang disampaikan Daw Aung San Suu Kyi adalah sebuah upaya untuk mengingatkan para pelaku ekonomi regional ASEAN untuk melakukan berbagai upaya untuk tetap eksis menghadapi situasi bisnis global.  Idealnya, forum-forum seperti itu diikuti dengan sepenuh hati oleh banyak pemimpin bisnis, pemerintah, dan pihak terkait agar kepentingan Indonesia dalam berbagai pengembangan isu dan lobi kebijakan regional antarnegara tetap terakomodasi. Karena, faktanya, yang hadir di forum itu adalah pengusaha papan atas yang memiliki akses kepada para pengambil kebijakan di negara masing-masing.  Jangan sampai kebijakan regional akan diputuskan, baru kita meributkannya. Jauh-jauh hari ketika masih dibahas di level isu, kita harus aktif berkontribusi. Berbagai kepentingan nasional di forum regional seperti itu paling tidak akan dapat dimasukkan. Untuk itulah kami secara pribadi selalu mengikuti berbagai forum internasional, bahkan menjadi salah satu pendiri forum ini. Inilah salah satu bentuk nyata kecintaan kepada Indonesia.  Tentang bagaimana menjelaskan posisi Indonesia kepada dunia, harus dilakukan oleh semua anak bangsa tanpa kecuali. Di situ pula kita memiliki kesempatan menjelaskan Indonesia dengan gamblang, jelas,dan sesuai dengan perspektif kita. Sebuah tantangan besar karena kerap terjadi mispersepsi tentang Indonesia. Media massa nasional, regional, dan internasional kerap memberikan informasi tak berimbang.  Tanggung jawab untuk memasarkan potensi bisnis Indonesia harus dilakukan sebaik mungkin. Meyakinkan forum yang bukan hanya berasal dari ASEAN, tapi juga Australia dan Amerika Serikat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat potensial untuk berinvestasi tentu bukan hal mudah. Kami sendiri mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu pembicara. Sebuah kesempatan emas yang tak disia-siakan tentunya.  Topik: “ASEAN Today; Where are we? Where do we go from here?”. Sebuah pertanyaan kritis tentang posisi Indonesia dan bagaimana seharusnya kita menyusun dan melakukan strategi dalam bisnis global. Secara umum, di forum tersebut disampaikan bahwa para pengusaha Indonesia sangat optimistis, tantangan bisnis global akan dapat direspons dengan baik dan menguntungkan bagi Indonesia.  Sektor tambang, agrikultur, finansial, dengan pasar yang besar mengingat jumlah penduduknya yang lebih dari 200 juta jiwa, menjadi potensi bisnis yang luar biasa.Pasar dalam negeri yang sangat besar ini jelas menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Ekspansi bisnis yang dilakukan banyak perusahaan terbukti cukup berhasil dilakukan. Banyak sekali investor asal ASEAN yang bisnisnya berkembang pesat di Indonesia, misalnya di sektor perbankan, asuransi, dan telekomunikasi.  MandalaAirlines juga menjadi salah satu bukti kerja sama bisnis antarpengusaha di ASEAN. Fakta lainnya,sistem politik yang demokratis hingga saat ini memberikan kepastian investasi asing di Indonesia. Meski demikian, memang harus diakui,fakta masih kurangnya infrastruktur dan kepastian hukum serta ketenagakerjaan menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan segera.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi diperkirakan 6,3–6,5% di tahun 2012 ini lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, juga menggambarkan bahwa tengah terjadi derap pembangunan yang menggerakkan berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Tentu saja, sudah cukup lama dan banyak forum seperti ini kami ikuti sebagai upaya untuk terus memasarkan potensi bisnis negeri tercinta di dunia.  Harapannya tentu semakin banyak investor yang hadir, semakin kuatnya jaringan antarpengusaha di level regional ASEAN, Asia, dan dunia akan memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha nasional dan pada muaranya akan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan anak bangsa. Sebuah upaya tiada henti yang dilakukan sepenuh hati. Dengan demikian Indonesia sejahtera bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah karya dari kerja keras yang terealisasi. ●