Tantangan dan Peluang Kerja Sama Asia-Afrika Faustinus Andrea  ;   Staf Editor Jurnal Analisis CSIS, Jakarta

KORAN SINDO, 22 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung pada 19-14 April 2015 di Jakarta dan Bandung dengan sejumlah agenda penting untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di Asia dan Afrika telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah membangun tatanan dunia baru yang lebih seimbang dan adil. Tentu saja tujuan ini selain terlalu abstrak, juga sulit terealisasi dengan baik. Betapa tidak, dunia kini tengah dihadapkan pada kesenjangan antara negara kaya/negara industri maju di satu pihak dan negara miskin/ negara berkembang di lain pihak. Munculnya Uni Eropa, Kelompok G-8 dan G-20 mengindikasikan bahwa negara kaya dan negara-negara maju saling mengikatkan diri dan semakin proteksionistis. Di sisi lain kelompok Selatan berusaha menggalang persatuan dan mengatur posisi mereka untuk mengantisipasi perilaku negara-negara Utara dengan mencoba mengandalkan kekuatan sendiri seperti tercermin pada Kelompok 77, KAA, dan Kelompok 15 dalam Konferensi Nonblok. Tetapi, pergerakan organisasi kelompok tersebut sulit berkembang. Pertama, kurang dikelola secara serius. Kedua, dokumen kemitraan strategis baru Asia-Afrika (NAASP) yang dihasilkan pada KTT Asia-Afrika 2005 di Bandung tidak dikelola secara konkret menghadapi perubahan drastis Benua Asia dan Afrika. Ketiga , konsep Dasa Sila Bandung sulit diterjemahkan dalam masa kekinian. Dari berbagai problematika itu, artikel ini mengulas peluang dan tantangan kerja sama Asia-Afrika masa depan. Pendekatan kerja sama kemitraan komprehensif Indonesia dalam mengelola bentuk kerja sama barangkali dapat menjadi salah satu acuan guna menjembatani hubungan strategis antardua benua, Asia dan Afrika, menghadapi tantangan keseimbangan global. Kemitraan Komprehensif Indonesia dalam melakukan kerja sama luar negeri sulit menghindari kemitraan global sebagai bagian dari diplomasi, termasuk KAA. Pada saat yang sama kemitraan komprehensif juga menjadi bagian penting dari diplomasi luar negeri Indonesia. Dalam dunia yang semakin mengglobal, pemerintah baru Presiden Jokowi-JK, yang memperoleh legitimasi dari rakyat, patut memprakarsai kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan well thought out jika ia ingin dilihat sebagai negara yang secara strategis dan politis mampu menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan. Meski politik luar negeri adalah prioritas kedua dari program Pemerintah Indonesia, setelah masalah-masalah domestik, namun menjadi keharusan bagi pemerintah baru Indonesia melakukan terobosan baru politik luar negeri bebas aktif guna memajukan stabilitas domestik dan memperkuat posisi tawar Indonesia. Kebijakan luar negeri pemerintah baru Indonesia dalam KAA haruslah dibuat dengan sebuah kebijakan luar negeri yang adaptif terhadap lingkungan internasional yang berubah. Kemitraan komprehensif sebagai bentuk peningkatan hubungan kerja sama negaranegara dalam 15 tahun terakhir ini menjadi sangat populer. Indonesia juga mengadopsi istilah ini sebagai bentuk dari kerja sama yang tidak saja bertumpu pada satu isu, melainkan lebih luas untuk melakukan berbagai kerja sama. Saat ini Indonesia memiliki kemitraan komprehensif dengan beberapa negara seperti Jepang, China, India, Australia, Brasil, Afrika Selatan, dan lain-lain. Meski secara resmi dengan Amerika Serikat, kemitraan komprehensif belum sepenuhnya tercipta, namun AS dan Indonesia terus berupaya merumuskan elemen-elemen penting, termasuk visi di antara dua negara. Dalam konteks itu, eksistensi peran Indonesia sebagai kelompok Selatan di ASEAN, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit, APEC, G-8,G-20, dan OKI, pun diterima di dunia internasional dalam memperluas berbagai bentuk kerja sama multilateral. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang relatif cukup tinggi, yaitu sekitar 5,4% sangat diperhitungkan oleh dunia menjadi suatu langkah konkret kemitraan itu. Beberapa langkah penyesuaian sebagai bentuk dari kemitraan komprehensif Indonesia adalah: Pertama, memanfaatkan proses demokrasi di Indonesia sebagai modalitas bentuk bagi politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Kedua, politik luar negeri Indonesia harus diarahkan untuk melindungi proses demokrasi di Indonesia. Ketiga, sasaran politik luar negeri Indonesia harus dibuat sedemikian rupa sehingga ia merupakan hasil dari sebuah keseimbangan antara keharusan menjaga kredibilitas internasional Indonesia dan komitmen untuk menegakkan demokrasi di dalam negeri. Barangkali perwujudan pendekatan ini dapat menambah konsep Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP) yang kini tengah dihidupkan kembali menjadi sebuah deklarasi KAA di Bandung, menjadi langkah konkret, sehingga dapat membawa manfaat untuk memperkuat organisasi di tengah perubahan global sekarang ini. Tantangan KAA Kendati demikian, bentuk kemitraan global yang diwujudkan dalam begitu banyak pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dunia untuk mengatasi berbagai masalah umat manusia seringkali menghadapi banyak tantangan. Hasil konkret belum menunjukkan tingkat yang sebanding dengan visi dan janjijanji kemitraan global. Misalnya, 23 tahun pasca-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Jeneiro dan hampir 18 tahun Protokol Kyoto diluncurkan, belum ada keputusan penting yang telah dibuat oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk secara bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan (Menlu RI Hassan Wirajuda, 2007). Demikian halnya dengan substansi dari Golden Jubilee KAA di Bandung pada 2005, yang disiapkan oleh Asia-Africa Sub-Regional Organization Conference (AASROC), yang menekankan kerja sama ekonomi dan pembangunan yang lebih konkret, hingga kini tidak ada wujudnya. Padahal, AASROC harapannya dapat memperkuat kerja sama dan memperoleh keuntungan multilateral secara ekonomis. Dalam hal ini, kemitraan global dapat diartikan terlalu abstrak, di tengah kebiasaan kita yang lebih berpikir mengenai bangsa dan negara. Dengan perubahan dunia sekarang yang begitu cepat, kerja sama negaranegara Asia-Afrika sulit untuk memperoleh kebersamaan apabila tidak ada semangat pembaharuan yang mendasari kerja sama itu. Globalisasi menempatkan Asia dan Afrika sebagai kelompok marginal. Karena itu, dua benua itu sepakat untuk melakukan tindakan bersama guna mendapatkan keuntungan yang sepadan dari era globalisasi. Sementara itu, sejumlah persoalan seperti liberalisasi perdagangan, termasuk perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), belum dapat diarahkan secara langsung pada upaya pembangunan negara berkembang. Tindakan negara-negara Asia-Afrika untuk segera membangun lingkungan internasional, dengan menciptakan kerja sama yang selama ini terabaikan, juga menghadapi sejumlah tantangan. Padahal, komunike akhir KAA 1955 dalam beberapa pasalnya menyebutkan, masalah kerja sama ekonomi, teknik, sumber pendanaan bagi negara peserta KAA, kebutuhan untuk menstabilkan perdagangan komoditas, dan lainlain, agar ditindaklanjuti. Di bidang kebudayaan komunike tersebut memuat hasrat untuk memperbarui ikatan kultural lama dengan mengembangkannya dalam konteks dunia modern sekarang. Seruan untuk meningkatkan kerja sama secara intensif di bidang pendidikan, iptek, juga disebutkan. Tetapi, semangat Bandung tidak dilaksanakan dan pengembangan mekanisme kerja sama inter-regional yang efektif dan memadai, tampaknya tidak mampu dilakukan oleh negara-negara Asia-Afrika. Pesan Bandung sebagai hasil dari peringatan 60 Tahun KAA berupa pesan politik dan moral kepada dunia, juga tidak cukup untuk menjawab tantangan yang dihadapi Asia-Afrika saat ini. Barangkali perwujudan strategi baru dalam kemitraan Asia-Afrika yang dapat dilakukan dan membawa manfaat di tengah perubahan global sekarang ini adalah: Pertama , kemitraan harus didasarkan pada berbagai inisiatif yang muncul, bukan bersandar pada agenda yang sudah ada, atau kerangka kerja sama dan agenda yang berlaku di kedua benua. Kedua, skala prioritas di bidang kerja sama yang lebih bisa mendekatkan kedua kawasan dengan tukar menukar pengalaman dan memperkenalkan strategi kemitraan baru kepada seluruh organisasi di dua benua. Ketiga, upaya mempromosikan kemitraan dan dialog Asia-Afrika, kepada berbagai institusi, termasuk jadwal-jadwal kegiatan sebelum dan sesudah KAA 2015. Keempat, melaksanakan strategi kemitraan baru dengan dasar prinsip Dasa Sila Bandung, dengan tetap menghormati kebinekaan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya dalam tingkat pembangunan dan kemakmuran. ●

Hubungan Strategis ASEAN-Jepang di Masa Depan

Hubungan Strategis ASEAN-Jepang di Masa Depan Faustinus Andrea  ;   Pemerhati Masalah ASEAN, Staf Editor Jurnal Analisis CSIS, Jakarta

KORAN SINDO,  26 Desember 2013

  

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Jepang, guna memperingati 40 tahun hubungan ASEAN-Jepang, yang berakhir dua pekan lalu menghasilkan kesepakatan kerjasama berupa Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation atau Tokyo Vision.  Tokyo Vision mempunyai arti strategis bagi kedua kawasan pada masa depan berupa peningkatan: (1) kerja sama keamanan dan stabilitas (partner for peace and stability), kesejahteraan (partner for prosperity) mutu kehidupan (partner for quality of life), dan kerja sama dari hati ke hati (heart to heart partner). Hubungan baik antara ASEAN-Jepang yang terbentuk sejak 1973 sebagai mitra wicara pertama ASEAN telah mengalami peningkatan pesat.  Pada 1977 pertemuan puncak pertama ASEAN-Jepang; pada 2003 KTT untuk memperingati hubungan ASEAN-Jepang ke- 30. Kemudian 2006 telah dibentuk ASEAN-Jepang Integration Fund (JAIF), yang saat ini menyisakan mekanisme pendanaan sebesar USD80 juta untuk realisasi kerja sama hingga 2015. ASEAN yang populasi penduduknya mencapai 600 juta jiwa dan pertumbuhan ekonominya yang meningkat selama 10 tahun terakhir mencapai sekitar tiga kali peningkatan PDB serta terletak di jalur laut yang vital bagi Jepang menjadi faktor penting untuk tetap menjaga hubungan baik dengan ASEAN.  Kunjungan PM Jepang Shinzo Abe ke sepuluh negara anggota ASEAN pada pertengahan November 2013 memperlihatkan perhatian Jepang yang sangat besar terhadap kawasan Asia Tenggara. Berbeda dengan situasi di Asia Timur yang diwarnai sengketa teritorial, PM Abe belum mau duduk bersama dengan China dan Korea Selatan untuk mendiskusikannya. Perdamaian dan kemakmuran ASEAN secara langsung terkait perdamaian dan kemakmuran seluruh kawasan Asia Timur, termasuk Jepang. Bagi Jepang ASEAN wilayah kunci bagi strategi pertumbuhan.  ASEAN adalah mitra dagang terpenting keduabagi Jepang dan tujuan investasi ke dua terbesar di Asia Timur (Kiniihiro Ishikane, Dubes Jepang untuk ASEAN, 2013). Dengan jaringan produksinya yang menjadi basis dari 6800 perusahaan Jepang dan sekitar 120.000 ekspatriat Jepang yang menetap di dalamnya, ASEAN menjadi pilihan utama liberalisasi perdagangan dan investasi bagi Jepang pada masa mendatang.  Sementaraitu, hubunganASEAN+3 (Jepang, China, dan Korea Selatan) dengan nilai perdagangan sebesar USD678 miliar (2012) sangat membantu sejumlah negara di kawasan ASEAN dalam menghadapi gejolak pasar keuangan dunia dalam kerangka kerja sama Chiang May Multilateral Initiative, yang merupakan inisiatif kawasan dalam kerja sama currency swap, untuk mengurangi atau menghindari kawasan jika terjadi krisis ekonomi seperti 1997.  Dalam hal ini cadangan devisa harus diperkuat dan Chiang May Initiative menyediakan cadangan yang cukup memadai apabila terjadi krisis (Firmanzah, Sindonews.com, Oktober 2013). Kontribusi Jepang telah memberikan banyak kemajuan bagi peningkatan hubungan dan perkembangan di ASEAN secara ekonomis.  Upaya untuk meningkatkan hubungan di bidang investasi dan perdagangan, misalnya, dilakukan dengan cara mendorong permintaan dalam negerinya dan memberikan akses pasar yang lebih besar bagi produk-produk ASEAN dan mendorong para investor Jepang untuk mengambil manfaat dari AFTA, AICO, dan AIA guna meningkatkan hubungan industri ASEAN-Jepang. Sampai sejauh mana hubungan strategis ASEAN-Jepang dapat berpengaruh bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan?  Arus Modal Masuk  Pertemuan puncak ASEANJepang mempunyai makna bagi kepentingan domestik dan regional Jepang, khususnya ASEAN. Kepentingan domestik Jepang adalah melanjutkan program-program pembaruan struktural di bidang ekonomi pada tingkat regional. Jepang juga mendukung ASEAN dalam menyukseskan Komunitas ASEAN 2015 dan upaya ASEAN meningkatkan hubungan antar negara-negara ASEAN melalui pemeliharaan infrastruktur dan standardisasi sistem yang akan memperkuat integrasi ekonomi ASEAN.  Dalam jangka pendek pertumbuhan di kawasan ASEAN masih akan positif. China berada dalam posisi yang stabil dan India mulai melemah. Prospek negara berkembang Asia yang terdiri atas Asia Tenggara, China, dan India tersebut, yang didukung oleh kenaikan permintaan domestik, pertumbuhan ekonominya bakal berkisar 6,9% selama periode 2014-2018. Tetapi, untuk mempertahankan pencapaian tersebut, negara berkembang Asia harus melakukan berbagai reformasi struktural agar mampu memanfaatkan arus modal masuk secara efektif dan mengantisipasi terjadinya pembalikan modal (Kensuke Tanaka, Head of The Asia Desk, OECD Development Centre).  Tantangan Keamanan  Seiring dengan makin meningkatnya postur ASEAN di tingkat global, kerja sama ASEAN-Jepang terus perlu ditingkatkan, diperkuat, dan diperdalam guna lebih dapat memainkan peran strategis menghadapi berbagai tantangan regional dan global. Hubungan damai dan peningkatan, baik melalui usaha-usaha kolektif negara anggota ASEAN maupun dalam hubungannya dengan Jepang selama empat dasawarsa mampu mengembangkan suatu identitas regional dalam hubungannya dengan negara-negara di Asia Timur.  Dalam konteks hubungannya tersebut, ASEAN selalu mempromosikan gagasannya untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas, damai, dan netral (ZOPFAN). Dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi, politik, dan keamanan internasional global, ASEAN juga mampu mengoordinasikan posisi secara bersama- sama seperti konflik di Timur Tengah, isu nuklir Iran dan Korea Utara, isu terorisme, serta isu-isu lainnya.  Pengembangan keamanan dalam arti luas juga diimplementasikan dalam zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) dan perjanjian persahabatan dan kerja sama (TAC), forum regional ASEAN (ARF), konferensi tingkat tinggi Asia Timur (EAS), dan komunitas keamanan ASEAN (ASC). Di bidang keamanan penandatanganan TAC oleh Jepang pada Japan-ASEAN Commemorative Summit, Desember 2003 di Tokyo mempunyai nilai strategis bagi kawasan.  Seperti China dan India yang telah lebih dahulu menandatangani TAC pada KTT Ke-9 ASEAN di Bali Oktober 2003, penandatanganan TAC oleh Jepang berarti Jepang harus mematuhi prinsip- prinsip yang tertuang dalam TAC. Keputusan Jepang menandatangani TAC mempunyai nilai historis bagi keberhasilan diplomasi Indonesia dan ASEAN dalam mencapai cita-cita kawasan Asia yang lebih stabil. Penandatanganan TAC oleh Jepang dapat dinilai sebagai pengakuan politik dan kepercayaan hubungan kedua belah pihak serta dukungan Jepang terhadap ASEAN atas peran utama di Forum Regional ASEAN (ARF).  Penandatanganan ini juga dukungan Jepang terhadap Bali Concord II sebagai kebijakan untuk mencapai komunitas ASEAN berdasarkan kerja sama politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Dengan hubungan ASEAN-Jepang yang semakin intensif, ASEAN diharapkan dapat melakukan peran regionalnya di kawasan. Lebih-lebih intensitas perseteruan antara Jepang-China akhir-akhir ini di Laut China Timur makin meningkat.  Keberadaan Tokyo Vision sebagai kesepakatan baru ASEAN-Jepang dapat dijadikan peredam eskalasi konflik di kawasan. Kesepakatan ASEAN-Jepang mendukung pentingnya “kebebasan penerbangan lintas wilayah udara dan keamanan penerbangan sipil” dan harapannya bisa menjadi semacam “teguran” terhadap China, yang beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan baru yang kontroversial yaitu tentang Kawasan Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut China Timur yang ditentang banyak negara.  ●

ASEAN dan Tantangan Ekonomi Global

ASEAN dan Tantangan Ekonomi Global Faustinus Andrea ;  Staf Peneliti CSIS, Jakarta

SINDO, 23 November 2012

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-21 yang berlangsung di Istana Perdamaian, Phnom Penh, Kamboja, 18-20 November 2012, memberi harapan ASEAN dalam memasuki fase baru untuk meningkatkan hubungan dengan komunitas global.  Penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sesi pleno KTT ASEAN ke-21 itu kemudian dimanfaatkan sebagai peningkatandaya tahan ASEAN dari krisis keuangan global memasuki ASEAN 2015. Persoalannya, meski ASEAN tengah mengantisipasi dampak krisis Eropa dan perlambatan ekonomi Amerika Serikat bagi kawasan dengan penguatan konektivitas ASEAN serta meningkatkan daya saing dan daya tahan,ada dua tantangan yang menghadang ASEAN.  Pertama, dalam menghadapi China, apakah ASEAN mampu mengakomodasi secara baik isu Laut China Selatan. Kedua, sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dunia saat ini,Asia dan ASEAN belum begitu solid dalam menata struktur ekonomi yang ada.  Tantangan ASEAN  Globalisasi yang lahir dari belahan Barat seolah menjadi sebuah imperium yang tidak satu negara pun mampu menghindari. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, beroperasinya institusi-institusi internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank,serta mekanisme pasar bebas dengan organisasi perdagangan dunianya, telah mendorong globalisasi secara masif dan ekstensif ke berbagai penjuru dunia.  Dalam konteks itu, hegemoni negara-negara adikuasa semakin terasa mengimpit negara berkembang dan menempatkannya pada posisi tidak menguntungkan, demikian halnya ASEAN. Joseph Stiglitz (2002) menyebutkan, globalisasi secara tipikal diartikan dengan penerimaan kapitalisme unggul gaya Amerika Serikat. Di lain pihak,negara-negara berkembang harus menerima bagian globalisasi jika ingin tetap tumbuh secara ekonomi dan mampu memerangi kemiskinan secara efektif.Ancaman globalisasi jika tidak diartikan secara aktif oleh ASEAN bisa meruntuhkan sendi-sendi kemitraan dan solidaritas yang telah lama terbangun. Pada perkembangannya, meski ASEANtelahmembentuk mekanisme ASEAN Plus Three dengan China, Jepang dan Korea Selatan; East Asia Summit (EAS) dengan negaranegara mitra wicara,seperti AS, Uni Eropa,Australia, Jepang, China, Korea Selatan, dan Rusia.Juga dengan ASEAN Regional Forum (ARF) yang beranggotakan negara- negara besar, tidak mampu menangkal hegemoni dari negara besar itu. China, misalnya, dalam KTT ASEAN ke- 21 di Kamboja,tidak mau kompromi bahwa agenda tentang Laut China Selatan dijadikan sebuah deklarasi bersama ASEAN.  China tetap pada prinsipnya menolak multilateralisasiklaim tumpang tindih kedaulatan di Laut China Selatan. Krisis ASEAN-China ini berpotensi mengganggu volume perdagangan dan investasi dunia dan kegagalan ASEAN ini berpotensi memecah ASEAN yang selama ini dikenal kohesif dalam berdiplomasi. Lebih-lebih ASEAN selalu mengadvokasi sentralitas ASEAN. Penopang Pertumbuhan Dunia  Dengan integrasi dan interdependensi yang makin solid dengan kekuatan-kekuatan ekonomi besar di Asia, seperti China,India,Jepang,dan Korea Selatan, ASEAN 2015 berpeluang menjadi bagian penting dari emerging economies yang akan menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi dunia pada saat ekonomi AS dan Uni Eropa masih terus dibayangi krisis.  Berdasarkan perkiraan International Monetary Fund (IMF), ekonomi global akan melemah pertumbuhannya hingga menjadi 3,3% tahun 2012. Bandingkan dengan laju pertumbuhan yang mencapai 5,1% pada 2010 dan 3,8% pada 2011.Ekonomi Asia yang biasanya perkasa diperkirakan tumbuh lebih rendah tahun 2012 atau 2013 menjadi 5,4% dan 5,9% atau turun 0,6% dan 0,7% dari proyeksi April 2012. Emerging economy seperti China dan India yang bertahan pada krisis keuangan global pada 2008 diperkirakan pertumbuhan ekonominya turun. Laju pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2012 diperkirakan tinggal menjadi 7,8% dan India 4,9%.  Bandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi China 2011 sebesar 9,2% dan India 6,8% (Sri Adiningsih,2012). Dalam laporan IMF,saat ini negara-negara yang ekonomi dan industrinya tumbuh cepat (emerging markets), termasuk Indonesia, lebih tahan dibandingkan pada dekade sebelumnya.Bahkan dinyatakan ketahanan perekonomian negara-negara itu luar biasa karena mampu tumbuh tinggi dan lebih ekspansif daripada negara maju.Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi di Asia, yang oleh IMF diperkirakan tetap menjanjikan, seharusnya disikapi hati-hati dan lebih jeli lagi. Betapa tidak,dalam laporan Prospek Ekonomi Dunia di sela-sela pertemuan tahunan dengan Bank Dunia di Tokyo, Jepang,9 November 2012,IMF memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3%.Pada Juli 2012, IMF masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada level 3,5%.Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Asia tahun 2012 tetap menjanjikan, yaitu 6,7% dan 7,2% tahun 2013. IMF juga memperingatkan bahwa perekonomian akan menjadi lebih buruk jika krisis zona euro tidak segera diselesaikan dan Washington gagal memperbaiki fiskalnya.  Pertumbuhan di negara berkembang yang biasanya melaju dengan cepat, seperti China, India, dan Brasil, juga akan melemah (Oliver Blanchard, 2012). Selain IMF, lembaga multilateral lain seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), terlebih dulu memangkas perkiraan pertumbuhan global. Gejolak di pasar global dan pemangkasan anggaran di beberapa negara maju juga telah membuat risiko menjadi lebih tersebar di segala penjuru dunia, memperlambat perdagangan dan investasi.  Kegagalan dalam bertindak terhadap beberapa isu akan membuat prospek pertumbuhan akan menjadi lebih buruk lagi (Oliver Blanchard, 2012). Apalagi kendala yang dihadapi struktur ekonomi negaranegara ASEAN masih ada,yang umumnya tidak saling melengkapi, malahan saling bersaing. Misalnya pemasaran komoditikomoditi tertentu, seperti minyak kelapa sawit antara Malaysia dan Indonesia, karet antaraThailand,Indonesia dan Malaysia.  Persaingan juga terjadi antara Vietnam dan Indonesia dalam hal kopi robusta, dan antara Indonesia, Myanmar dan Laos dalam hal pemasaran kayu (log) dan kayu jati. Meski dalam sepuluh tahun terakhir negara-negara Asia Tenggara berada di bawah bayang-bayang China dan India, akan tetapi produk domestik bruto (PDB) gabungan 10 negara anggota ASEAN sudah melampaui PDB India, dan bisa menyalip PDB Jepang dalam 16 tahun ke depan. Kekuatan PDB ASEAN telah tumbuh dari sekitar USD600 miliar pada 2000 menjadi USD2,3 triliun tahun ini. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah aktivitas perdagangan dengan China. PDB ASEAN diperkirakan akan menyentuh USD4,7 triliun pada 2020 dan nyaris mencapai USD10 triliun pada 2030. Situasi ekonomi yang menguat di negaranegara besar kawasan ini—termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina—juga diramalkan akan menarik lebih banyak investasi,lapangan kerja, dan merek-merek global ke Asia Tenggara (Rajiv Biswas, 2012). Sampai kapan kiprah Asia dan ASEAN sebagai salah satu penopang ekonomi dunia,pastinya waktulah yang menentukan. ●

Tantangan 45 Tahun ASEAN

Tantangan 45 Tahun ASEAN

Faustinus Andrea ; Pemerhati masalah ASEAN,

Editor Jurnal Analisis CSIS, Jakarta

TEMPO.CO,  10 Agustus 2012

Baru saja ASEAN berulang tahun ke-45 pada 8 Agustus 2012. Pengalaman pahit ASEAN selama eksis sebagai organisasi regional adalah tekanan politik Cina bertubi-tubi terhadap dua negara anggota ASEAN, Vietnam dan Filipina, soal klaim tumpang-tindih di Laut Cina Selatan. Betapa tidak, ASEAN, yang selama 45 tahun dikenal berhasil, untuk pertama kalinya gagal menghasilkan dokumen komunike bersama. Kegagalan terutama terjadi ketika Kamboja menolak memasukkan insiden Beting Scarborough di Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina yang terjadi dalam agenda Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Kamboja, 12 Juli 2012.

Setidaknya tekanan Cina akhir-akhir ini membuat ASEAN kalang-kabut. Dengan menekan Kamboja sebagai tuan rumah AMM ke-45 untuk tidak mengangkat isu Laut Cina Selatan masuk agenda utama dalam AMM, Cina mampu meredam keinginan negara pengklaim, Filipina dan Vietnam, yang selama ini dibuat jengkel oleh perilaku Cina.

Tetapi langkah Cina itu belum tentu melapangkan jalan ambisi Cina yang selalu menghendaki masalah klaim tumpang-tindih di Laut Cina Selatan diselesaikan secara bilateral. Selain Filipina dan Vietnam, masih ada negara pengklaim lainnya, yakni Taiwan, Malaysia, dan Brunei, yang tidak menghendaki klaim Laut Cina Selatan diselesaikan secara bilateral. Filipina pernah mengajukan protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atas insiden penangkapan awak kapal pengebor minyak milik Filipina oleh militer Cina di perairan Laut Cina Selatan. Sedangkan Malaysia menghendaki agar sengketa di Laut Cina Selatan diselesaikan melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).

Sebagai negara besar, Cina seharusnya ikut bertanggung jawab menangani masalah Laut Cina Selatan secara damai, yang dimotori Indonesia dan ASEAN, bukan malah membuat konflik baru. Proses damai di Laut Cina Selatan yang diprakarsai ASEAN tidak hanya dimulai dari pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) dari tahun ke tahun, tetapi juga dari prakarsa Indonesia sejak 1990-an melalui lokakarya Laut Cina Selatan sejak 1980-an.  

Dalam menyikapi masalah Cina dan masalah kebijakan pelibatan konstruktif (constructive engagement) ASEAN terhadap isu Laut Cina Selatan, ARF seharusnya memainkan peran keamanan yang lebih substantif dalam mengkonsolidasikan aneka kepentingan anggota ARF lainnya. Dibentuknya ARF di mana Cina juga menjadi anggota merupakan bagian dari usaha ASEAN untuk melibatkan Cina membicarakan masalah keamanan di kawasan Asia-Pasifik dan Asia Tenggara. Tetapi pertemuan ARF ke-19 yang berlangsung di Phnom Penh pada Juli 2012 tidak mengagendakan politik dan keamanan kawasan dijadikan upaya dukungan peran ASEAN sebagai penggerak ARF. Kegagalan ASEAN menghasilkan dokumen komunike bersama dan terancamnya pembahasan kode tata berperilaku (COC) di Laut Cina Selatan tentu menjadi beban bagi ASEAN. Lantas, bagaimana eskalasi konflik di Laut Cina Selatan dapat diminimalkan agar tidak semakin memperlemah daya kepemimpinan ASEAN?

Pelibatan Konstruktif?

Dalam pertemuan AMM di Phnom Penh pada Juni 2003, ASEAN secara bulat mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi. Meski desakan AMM itu dianggap telah keluar dari tradisi ASEAN yang selama ini berprinsip tidak mencampuri (non-interference), tindakan ASEAN tersebut memberi apresiasi sebagai terobosan penting kebijakan pelibatan konstruktif di masa mendatang.

Kebijakan pelibatan konstruktif ASEAN tetap konsisten dengan Cara ASEAN (The ASEAN Way) karena cara ini dianggap berhasil dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan negara-negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Masalahnya, apakah cara seperti ini tetap relevan dalam menghadapi perilaku Cina yang agresif di Laut Cina Selatan, dan Kamboja, yang rupanya kini ada dalam cengkeraman Cina?

Juga, apakah komitmen Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976, yang dianggap cukup efektif dalam melakukan hubungan antarnegara anggotanya, masih bisa diandalkan? Betul bahwa kebijakan pelibatan konstruktif ASEAN pada batas tertentu banyak memberikan manfaat daripada cara-cara konfrontasi langsung dalam menangani konflik kawasan, dan cara ini pernah dilakukan ASEAN saat mendesak Vietnam menarik mundur pasukannya dari Kamboja. Tetapi, dalam kasus Laut Cina Selatan, apakah ASEAN akan melakukan hal yang sama menghadapi perilaku Cina yang agresif dan selalu membuat konflik baru di Laut Cina Selatan, mengingat timbulnya konflik di Laut Cina Selatan makin sulit diselesaikan karena sumber-sumber konflik meliputi banyak aspek, seperti yurisdiksi, geografis, sejarah, dan ideologis di kawasan Laut Cina Selatan serta melibatkan banyak negara, AS misalnya. Dalam hal itu, kebijakan pelibatan konstruktif menghadapi banyak tantangan atas klaim Laut Cina Selatan di masa mendatang.

ASEAN Way
    

Di satu pihak, kebijakan pelibatan konstruktif ASEAN di Laut Cina Selatan merupakan cara ASEAN menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di lain pihak, kebijakan itu dipertanyakan banyak pihak: untuk siapa kebijakan itu bersifat konstruktif, apakah untuk kekuatan penyelesaian konflik di kawasan secara menyeluruh? Inilah tantangannya. Sebab, gugatan atas kebijakan itu akan terus timbul. 

Tugas utama Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2012 sebetulnya mencari modalitas baru dan menempatkan agendanya tentang kebijakan itu dengan meningkatkan mutu keamanan di kawasan, bukan malah mengikuti kehendak politik Cina. Ini dimaksudkan sebagai langkah untuk mengatasi perbedaan pendapat yang terjadi di antara anggota ASEAN dan kecaman kalangan internasional terhadap perilaku Cina yang makin agresif di Laut Cina Selatan.

Sejauh ini ASEAN telah berhasil mempertahankan kerja sama dalam menghadapi berbagai ketegangan maupun konflik. ASEAN telah membuktikan, kerja sama di antara mereka dapat dilakukan tanpa harus menyelesaikan sumber-sumber konflik yang ada lebih dulu. Tetapi, apakah ASEAN harus puas dengan cara itu, mengingat TAC sendiri tampaknya hanya mampu mencegah timbulnya konflik di antara mereka dan belum mampu menyelesaikan konflik-konflik secara tuntas? 

Dalam kerangka itu, upaya ASEAN untuk terus melakukan pendekatan terhadap pemerintah Cina dan Kamboja merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar, dan desakan ASEAN untuk menghormati Declaration on the Conduct of Parties in South Cina Sea (DoC) 2002 dan garis acuan DoC 2011, serta proses pembahasan kode tata berperilaku (COC) di Laut Cina Selatan antarnegara anggota ASEAN dan Cina harus membawa implikasi lebih positif di masa depan. Penyusunan norma dan prinsip-prinsip baru tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan dan memenuhi kebutuhan strategis ASEAN di kawasan Laut Cina Selatan, agar ketegangan tidak makin memuncak.  ●

ASEAN di Tengah Percaturan Dunia

ASEAN di Tengah Percaturan Dunia

Faustinus Andrea, PEMERHATI MASALAH KEAMANAN ASIA PASIFIK, STAF CSIS JAKARTA

Sumber : KORAN TEMPO, 9 Desember 2011

Pernyataan Kimihiro Ishikane, Deputi Direktur Jenderal Kawasan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, tentang ASEAN akan menjadi pusat percaturan

terbesar kedua di dunia setelah kawasan Timur Tengah, menarik dicermati. Pada persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 dan KTT terkait lainnya di Bali, pertengahan November 2011, Ishikane juga mengatakan kini banyak negara dan kelompok kepentingan ingin bermain di ASEAN, setelah kawasan ini mengalami

perubahan dramatis sejak 2003.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Tenggara telah membuat negara-

negara yang tergabung dalam ASEAN menjadi salah satu pusat kekuatan dunia. Perkembangan kerja sama secara multilateral di kawasan Asia-Pasifik, seperti APEC, G-20, KTT ASEAN, KTT ASEAN+1, KTT ASEAN+3, dan KTT Asia Timur, dalam dekade sekarang ini telah mengembalikan pamor Asia, khususnya ASEAN. Arsitektur ASEAN dan arsitektur lainnya, seperti ASEAN Regional Forum, Shangri-La Dialogue, dan Jakarta International Defence Dialogue, makin memperkuat ASEAN sebagai organisasi regional di mata dunia.

Meski demikian, di tengah harapan besar tersebut, dan saat ASEAN sedang menghadapi tantangan untuk mempertahankan sentralitasnya agar tidak terjebak

di tengah-tengah pertarungan politik negara-negara besar, seperti Amerika Serikat

dan Cina, ASEAN tampak “limbung” sebagai kekuatan penyeimbang dan pemersatu

di kawasan. ASEAN tampak kewalahan dengan berbagai manuver politik Amerika dan Cina dalam unjuk kekuatan militer di Asia-Pasifik. Akankah ASEAN masuk percaturan

sengit kedua negara itu? Bagaimana ASEAN adaptif menghadapi pertarungan itu dan makin memperkuat integritas internalnya sebagai kekuatan dunia?

Rivalitas Amerika-Cina

Dalam kondisi dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini, manuver Amerika dan Cina membuat tingkat eskalasi konflik di kawasan Asia-Pasifik meningkat. Penempatan

2.500 anggota pasukan marinir Amerika di Darwin,Australia utara, dan latihan perang Angkatan Laut Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) Cina di Samudra Pasifik Barat dapat memicu perang baru di kawasan.

Kebijakan Presiden Barack Obama tentang penempatan pasukan, yang diumumkan secara resmi beberapa hari menjelang kedatangannya di Bali untuk menghadiri KTT Asia Timur, 19 November 2011, itu mengundang reaksi banyak kalangan. Tapi, bagi Obama, kehadiran militer Amerika di Asia-Pasifik untuk kekuatan Pasifik. Sebelumnya,

Obama malah menyalahkan Cina sebagai biang keladi sengketa di Laut Cina Selatan (LCS). Cina sering bersitegang dengan Vietnam dan Filipina terkait dengan soal perbatasan di LCS, serta dengan Jepang di Laut Cina Timur. Bahkan, kata Obama, konflik LCS dapat menjadi “titik api” perang baru di Asia.

Sementara itu, melalui Perdana Menteri Wen Jiabao, Cina mengecam kebijakan Obama yang mengungkit soal sengketa di LCS dan pendekatan kekuatan terkait dengan sengketa itu bisa menjadi bumerang yang membahayakan kawasan. Kantor berita Xinhua memberitakan, masalah LCS harus diselesaikan secara langsung oleh

negara-negara berdaulat melalui “konsultasi dan negosiasi bersahabat”tanpa turut

campur Amerika.

Amerika tidak bergeming atas sikap Cina itu. Bahkan, jauh sebelumnya, melalui Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, di Thailand telah ditandatangani Pakta Kerja Sama dan Persahabatan (TAC) pada Juli 2009. Penandatanganan TAC ini dapat diartikan sebagai politik pembendungan pengaruh Cina di Asia Tenggara, yang akhir-akhir ini semakin kuat. Sementara itu, penempatan pasukan prajurit marinir Amerika di Darwin dinilai sebagai antisipasi agresi Cina di Asia-Pasifik. Dengan kata lain, kehadiran Amerika paling tidak dapat mengurangi kekhawatiran banyak negara akan meningkatnya pengaruh Cina di kawasan.

The Big Three

Dalam artikel Kompas yang ditulis I.Wibowo, yang menyitir Parag Khanna (majalah

NYT, 27 Januari 2008), disebutkan, dunia yang memasuki abad ke-21 akan dikuasai

The Big Three, yaitu Amerika, Uni  Eropa, dan Cina. Adapun negara-negara lain yang sering disebut sebagai the emerging markets disebutnya sebagai second world, yang akan menjadi tempat persaingan dan pertarungan The Big Three tersebut. Lebih jauh disebutkan bahwa tiaptiap kekuatan itu akan beroperasi di wilayah mereka sendiri, meski tidak tertutup kemungkinan mereka juga saling menyusupi wilayah tersebut. Uni Eropa bergerak di Afrika dan Timur Tengah, Amerika di Amerika Utara dan Amerika Selatan, sedangkan Cina bergerak di Asia Timur.

Selain Amerika, Uni Eropa, dan Cina, menurut Robert Kagan, kekuatan lain sebagai

negara yang dianggap punya pengaruh adalah Rusia, Jepang, India, dan Iran. Dalam buku The Return of History and the End of Dreams (2008), Kagan menghitung bahwa dunia akan dikuasai oleh negara-negara itu. Negara-negara kecil tidak masuk dalam hitungan. Baik Khanna maupun Kagan sepakat pengaruh Amerika kini tidak lagi sebesar pada masa lalu. Amerika kini bukan lagi sebagai hegemon dunia, meski masih dianggap sebagai adikuasa (superpower). Adapun kekuatan lain, yang disebut sebagai great powers, yang dilihat menjadi pemegang kekuatan nyata, baik secara ekonomi maupun militer, adalah Cina (I.Wibowo, 2009).

Perisai Ekonomi

Bagaimana ASEAN makin asertif di tengah struktur dunia yang multipolar menjadi tantangan tidak ringan. Baik Amerika maupun Cina saat ini berusaha menjadi negara paling berpengaruh di kancah perekonomian global. Karena itu, rivalitas ekonomi dan politik antara Amerika-Cina harus dimanfaatkan dan diarahkan untuk keuntungan ASEAN, bukan untuk diserahkan, apalagi dikuasai oleh mereka.

ASEAN, dengan jumlah penduduk 558 juta, pertumbuhan ekonomi 7,5 persen pada 2010, jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 4,8 persen, secara paralel dapat tumbuh bareng dengan negara Asia lainnya, mengingat 60 persen dari 7 miliar penduduk dunia tinggal di Asia. Jika komunitas ASEAN 2015 diimplementasikan secara konsisten, ASEAN akan menjadi pasar tunggal raksasa dengan tenaga kerja dan kekayaan alamnya yang menjadi basis produksi yang menjanjikan. Integrasi ekonomi ASEAN akan berarti dihapuskannya semua hambatan investasi dan perdagangan, baik tarif maupun nontarif, serta diharmonisasi dan disederhanakannya berbagai regulasi. Konektivitas ASEAN dengan memperbaiki infrastruktur transportasi juga menjadi bagian penting yang harus dikembangkan.

Dengan integrasi dan interdependensi yang makin solid dengan kekuatan-kekuatan

ekonomi besar di Asia, seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan, ASEAN berpeluang menjadi bagian penting dari emerging economies yang akan menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi dunia pada saat ekonomi Amerika dan Uni Eropa masih terus dibayangi krisis (Syamsul Hadi, 2011). Dengan demikian, di tengah percaturan dunia saat ini, kekuatan ekonomi ASEAN yang sedang tumbuh dapat menjadi perisai dan bagian penting dari Asia sebagai pusat globalisme baru. ●

Menggugat Smart Power Obama

Menggugat Smart Power Obama

Faustinus Andrea, PEMERHATI MASALAH KEAMANAN ASIA PASIFIK, STAF CSIS JAKARTA

Sumber : SINDO, 8 Desember 2011

Dalam acara penggalangan dana politik di Manhattan, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengatakan “tak ada sekutu yang lebih penting daripada negara Israel” (Reuters,1/12).

Pernyataan ini seolah membantah kenyataan bahwa pemerintahnya selama ini dianggap oleh para pendukungnya terlalu keras terhadap sekutu dekatnya,Israel. Sementara itu, rencana kebijakan penempatan 2.500 prajurit korps marinir AS di Darwin, Australia, mengundang kontroversi banyak kalangan.Meski penempatan pasukan itu dibantah Obama sebagai bagian dari salah satu strategi AS untuk mengantisipasi ketegangan di Laut China Selatan (LCS), publik tidak percaya begitu saja.

Bahkan di sela-sela KTT Asia Timur (EAS) di Bali 3 minggu lalu,pertemuan Obama dengan PM China Wen Jiabao sempat menuai ketegangan. Selain China tidak suka dengan AS atas campur tangan persoalan konflik di LCS, penempatan pasukan itu jelas menambah kecurigaan akan maksud di balik itu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton ngotot atas perlunya isu LCS masuk dalam topik EAS, tetapi ASEAN menolak.

Publik selalu diingatkan akan cara-cara/strategi politik luar negeri AS dengan ciri khas dan unik,berupa standar ganda. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa dasar politik luar negeri AS ialah kepentingan nasional. Singkatnya, apa saja yang menguntungkan dirinya akan diambil, sebaliknya bila merugikan akan dibuang.Timbul kesan,penempatan pasukan marinir AS itu,selain ada kaitan instabilitas di LCS,juga dengan kondisi politik di Myanmar dan soal konflik PT Freeport di Papua.

Dengan jarak 820 km dari Indonesia, dalam hitungan menit pasukan AS di Darwin dapat menjangkau Asia Tenggara dan Samudera Hindia.Ini berarti instabilitas kawasan akan dengan mudah mengundang campur tangan AS. Meski kebijakan AS ini merupakan kebijakan baru terhadap fokus kegiatan militer AS yang mengalihkan dari Irak dan Afghanistan ke Asia dan lebih khusus ke Asia Tenggara,meluasnya keberadaan militer asing di kawasan hanya akan mengandung banyak risiko.

Menurut Menlu Marty Natalegawa, perkembangan ini dapat memprovokasi reaksi dan kontrareaksi, yang dapat menciptakan siklus ketegangan dan ketidakpercayaan atau kesalahpahaman banyak kalangan (SINDO,18/11).Lantas, bagaimana dengan aneka kebijakan smart power AS yang menjadi andalan pemerintah Obama?

Diplomasi Smart Power

Diplomasi smart power pertama kali diperkenalkan Menlu AS Clinton ketika berkunjung ke Indonesia, Februari 2009. Konsep smart power digunakan untuk menyebut strategi kebijakan luar negeri AS ke depan di era pemerintahan Obama. Dalam pandangan Clinton, peran global AS lebih bersifat diplomatis.Konsep ini bermaksud memadukan soft power dan hard power.

Sementara era kepemimpinan Bush lebih mengedepankan kekuatan militer atau hard power dan mengabaikan kepemimpinan berdasarkan pendekatan budaya. Untuk mencapai smart power itu,AS harus menjalankan peran sebagai pemimpin yang melindungi. AS harus memberi perhatian terhadap kebutuhan publik global, menyediakan kebutuhan orang-orang dan pemerintahan di seluruh dunia yang tidak bisa mereka penuhi, mendukung lembaga-lembaga internasional,dst.

Smart power bukanlah ide murni Obama atau Hillary, tetapi merupakan rekomendasi CSIS AS yang kemudian dibukukan dalam bentuk report dengan judul “CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America”(November,2007).

Standar Ganda AS

Tidak hanya instabilitas kawasan Asia Pasifik, isu tentang kebijakan nuklir dunia selalu mengundang pro-kontra berkepanjangan. Kebijakan Pemerintah AS tentang nuklir,yang dikeluarkan April 2010,sebagai bagian dari strategi Nuclear Posture Review (NPR), mengundang protes Iran dan Korea Utara.Dalam petisi ke Perserikatan Bangsa- Bangsa, kedua negara menuduh AS sebagai penghasut perang dan ancaman perdamaian dunia.

Sementara bagi AS,perubahan kebijakan dan strategi NPR di samping membatasi penggunaan senjata nuklir AS sendiri,juga AS akan memainkan peran sebagai “stabilisator”bagi para sekutunya. Yang dimaksud membatasi penggunaan senjata nuklir pemerintahan Obama,AS tidak akan menggunakan senjata nuklirnya pada negara-negara yang tidak mengembangkan program nuklir dan negara-negara yang mematuhi kesepakatan nonproliferasi nuklir (NPT).

Akan tetapi, kebijakan nuklir Obama itu, bagi banyak kalangan, menunjukkan karakter AS dalam menerapkan standar ganda. Apa yang tercantum dalam kebijakan baru NPR itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan.AS mewajibkan negara-negara yang memiliki program nuklir untuk patuh pada kesepakatan NPT, sedangkan AS bersama negara India, Pakistan, dan Israel menolak untuk ikut menandatangani NPT.

AS melarang Iran mengembangkan program nuklir karena takut Iran membuat senjata nuklir, tetapi AS melindungi Israel yang memanfaatkan fasilitas nuklirnya untuk membuat senjata nuklir. Saat ini Israel diyakini memiliki 200 senjata berhulu ledak nuklir. Apa yang digagas pemerintah Obama tentang konsep smart power tidak berlaku bagi diplomasi AS untuk Israel.

Smart Power Obama Tidak Terbukti

Sementara upaya Obama untuk mewujudkan negara Palestina merdeka dinilai masih dalam tataran retorika. Proses perdamaian Israel-Palestina masih jalan di tempat,jauh dari harapan karena dihadang arogansi Israel. Semula Obama menganggap keterlibatannya dalam penciptaan perdamaian Palestina-Israel sebagai sangat penting untuk memperbaiki citra AS di dunia muslim dan menarik negara-negara Arab moderat ke dalam front persatuan dalam menghadapi apa yang disebut musuh-musuh AS seperti Iran.

Janji Obama untuk lebih mengedepankan smart power dengan kehidupan dunia yang lebih adil tidak terbukti.Dalam kebijakan politik luar negeri terhadap dunia Islam, AS acap kali menggunakan kerangka perang terhadap terorisme.

Kini, banyak kalangan menggugat Obama yang menyatakan bahwa diplomasi smart power menjadi garda depan politik luar negeri AS, yang menggunakan semua perangkat untuk bisa memengaruhi— diplomasi,ekonomi, militer, hukum,politik,dan budaya— dalam mendapatkan apa yang diinginkan. Akankah ke depan nurani AS tergugah dengan smart power yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan?

Bukankah keputusan UNESCO barubaru ini untuk menerima Palestina sebagai anggota menjadi sebuah pertanda dan kemenangan Palestina dalam pengakuan dan dukungan internasional yang solid? Saatnya smart power Obama diubah smart humanitarian jika tidak ingin masyarakat dunia menggugat. ●