Membangun Industri Pertanian dan Peternakan di Desa

Membangun Industri Pertanian dan Peternakan di Desa Haryono Suyono  ;   Menko Kesra pada Era Kabinet Reformasi Pembangunan

                                                        KOMPAS, 08 Maret 2018

                                                           

Hari ini, 8 Maret 2018, di depan Presiden RI, akan ditandatangani 224 nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang mewakili pemerintah pusat, dengan 102 bupati dari seluruh Indonesia dan 66 swasta, untuk membangun Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Prukades adalah salah satu dari empat prioritas utama Kementerian Desa PDTT sebagai usaha membangun kemitraan antara petani dan peternak di desa dengan pihak swasta. Pihak swasta di sini bertindak sebagai off taker, pembeli produk dalam skala besar, sekaligus pembina agar penduduk desa dalam kegiatannya menghasilkan produk yang konsisten bermutu. Dalam kerja sama segi tiga itu pemerintah pusat dan para bupati akan memfasilitasi penyediaan lahan dan kemudahan lain untuk petani dan peternak di desa guna menanam produk unggulan ataumengembangkan ternak di tingkat pedesaan dalam garapan skala besar. Pihak swasta akan menyediakan bibit unggul, mengajarkan pengolahan lahan yang optimal, cara tanam dan panen yang baik sehingga memberi hasil maksimal. Bisa juga mitra swasta menyediakan tenaga ahli untuk mendampingi petani sampai benar-benar mampu menerapkan sistem tanam atau memelihara ternak secara modern. Sesuai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan di lapangan, Kantor Menteri Desa PDTT menyediakan tenaga dan berkoordinasi dengan mitra swasta terkait maupun pemerintah, di luar Kementerian Desa PDTT, agar kerja sama berjalan lancar dan produknya sukses. Karena skala produk yang akan dikelola dalam kerja sama tersebut besar, dianjurkan agar kerja sama pada tingkat kabupaten dilakukan antar Bumdes, sehingga dalam setiap kabupaten bisa ada beberapa Bumdes yang membentuk Bumdes bersama atau Prukades, kemudian mengelola produk yang sama dan bekerja sama dengan kalangan swasta sebagai mitranya. Kerja sama dengan mitra kerja tersebut tidak menghambat setiap desa membangun kerja sama lain dalam mengolah produk ikutan yang tidak diambil oleh mitra utamanya. Persiapan Persiapan yang diresmikan Menteri Desa PDTT ternyata menarik perhatian banyak kabupaten lain. Persiapan minggu lalu yang dipimpin oleh Sekjen Anwar Sanusi, menunjukkan bahwa setiap hari ada saja kebupaten baru yang bergabung, tidak terhitung kabupaten yang bupatinya sedang cuti karena mengikuti pilkada. Oleh karena itu jumlah yang disampaikan diatas ada kemungkinan akan bertambah saat MOU. Produk unggulan yang akan dikembangkan dalam kerja sama itu sangat bervariasi. Jenis komoditas yang diolah bersama dalam bentuk Prukades semula adalah jagung, yang sangat populer sebagai salah satu komoditas unggulan. Nmaun, kini muncul produk-produk pertanian baru seperti kopi, jambu dan lainnya yang juga menarik minat para pengusaha. Provinsi Lombok Tengah siap memproduksi jagung dan kopi. Sebagai mitra kerjanya terdapat PT Hasper yang bermitra dengan PT HQ Corpora Putra yang akan menjadi mitra pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Buton berhasil menggaet PT Bulog untuk membeli produk pertanian padi dengan sistem organik dalam jumlah besar dan mulai tahun ini siap dengan pembelian pertama pada saat panen nanti. Kabupaten Kendal di Jawa Tengah mengetengahkan produksi jambu yang melimpah dan PT Fruit-ING adalah perusahaan peminat yang akan mengolah produk itu menjadi produk unggulan dalam berbagai bentuk. Bupati Kendal telah sepakat bahwa produk jambu akan menjadi bagian produk unggulan Prukades yang sudah di tanam rakyat di Kabupaten Kendal. Kabupaten Sumba mendahului tanda tangan MOU dengan perusahaan bersama Korea Indonesia untuk produksi jagung. Kabupaten Kulon Progo muncul dengan gula semut. Kabupaten Musi Rawas berkemas menawarkan produk unggulan guna mendapatkan mitra kerja perusahaan yang menampung produk unggulan antar desa dan antar kabupaten di daerah tersebut. Suatu proses mengawinkan produsen dan konsumen dalam skala besar agar makin menguntungkan rakyat banyak, mengubah pertanian yang bersifat tradisional atau tanaman antara menjadi tanaman pokok yang menguntungkan petani dan wilayahnya cocok Di samping untuk tanaman perkebunan seperti jagung, jambu dan lainnya, Tim juga telah mengadakan pembicaraan dengan mencatat kemungkinan kerja sama dalam produk ternak seperti sapi dan kambing. Produk peternakan Untuk daerah-daerah sumber sapi, dokumen MOU sedang difinalkan bersama bupati dan mitra di daerah. Salah satu kemungkinannya menyatukan peternakan yang diolah secara tradisional menjadi peternakan skala besar dalam wadah Prukades. Hal ini memberi harapan besar karena pengelolaan dalam sistem yang lebih baik bisa memenuhi kualitas prima dan konsisten dalam jumlah yang besar. Selain jambu, produk buah-buahan lain juga menjadi bagian pengembangan Prukades antar-desa antar-kabupaten karena ternyata Indonesia menghasilkan berbagai jenis buah-buahan hampir sepanjang tahun dalam wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kalau produk buah-buahan itu dikembangkan dalam Prukades, Indonesia tidak lagi menjadi negara pengimpor tetapi negara pengekpor buah-buahan. Dalam proses produksi ternak dalam jumlah besar, menyangkut pemilihan bibit, cara memberi makan yang baik dan pemeliharaan kandang serta penanganan sehari-hari yang memerlukan metoda modern dalam arahan peternakan modern. Seluruh proses itu menjadi bagian dari kerja sama antara petani atau peternak tingkat desa dengan perusahaaan yang akan menjadi off taker. ●

Fokus Pengurangan Kemiskinan Haryono Suyono  ;  Mantan Menko Kesra dan Pemberantasan Kemiskinan

                                                     KOMPAS, 21 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dalam suatu paparan menarik beberapa waktu lalu, Bappenas melihat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum efektif dan optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Hal itu antara lain disebabkan tak tepatnya sasaran, tak adanya keterpaduan lokasi, waktu, dan lemahnya koordinasi antarprogram dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi dianggap belum seluruhnya selaras. Juga diakui masih ada marjinalisasi pada penerima program penanggulangan kemiskinan Bappenas pun mengakui masih ada ketimpangan pemahaman terhadap kebijakan makro dalam melihat upaya pengentasan kemiskinan antara pusat dan daerah. Di samping itu, pada tiap daerah terdapat kesenjangan di antara berbagai pemegang tanggung jawab terhadap hal yang sama. Biar pun tidak seluruhnya tepat, dilihat juga oleh Bappenas, kesadaran sebagian masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan serta kesehatan ibu dan anak masih rendah. Dari segi kebijakan, ada jurang penyerapan tenaga kerja yang belum optimal serta sistem logistik yang kurang efisien. Sementara dari sudut akses, bagi keluarga miskin diakui kurangnya jangkauan pelayanan dasar, rendahnya akses kredit usaha bagi keluarga miskin, serta rendahnya pemilikan aset bagi keluarga miskin. Akibatnya, perkembangan ekonomi di Indonesia lebih mengarah ke sektor industri dan jasa, sementara keluarga miskin bekerja di sektor pertanian. Sebab musabab itu yang kiranya menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama 15 tahun terakhir boleh dikatakan gagal. Seperti ditargetkan dalam Pembangunan Abad Millennium, kita gagal melaksanakan amanat menurunkan tingkat kemiskinan separuh dari keadaan sebelum tahun 2000. Kalau upaya yang akan dilakukan dalam 15 tahun mendatang tidak diperbaiki, hampir pasti target dalam era Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs), yang diputuskan PBB akhir bulan lalu, akan gagal. Lebih parah lagi, kesenjangan hampir pasti akan lebih menganga di mana keluarga kaya melejit dan keluarga miskin akan jauh lebih sengsara. Langkah pemerintah Dari berbagai pernyataan Presiden dan para menterinya, tercatat bahwa upaya pembangunan dan pengentasan kemiskinan akan dimulai dari daerah pinggiran. Awalnya, ada sekitar 500 desa di daerah perbatasan diberikan dukungan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta aparat pemerintah di daerah. Pada tahun kedua ditingkatkan menjadi 1.000-1.500 desa dan selanjutnya akan meningkat lebih tinggi lagi. Kementerian Sosial akan menangani sekitar 5.000 keluarga harapan dan memberikan santunan keluarga miskin dengan berbagai skim dan bantuan beras bagi warga miskin alias raskin. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat akan menggarap sekitar 6.000 kelurahan yang dianggap memiliki masalah kemiskinan yang parah. Angka-angka itu boleh dikata sangat impresif kalau kita lihat betapa sibuknya mengurus ribuan desa dengan sasaran keluarga miskin. Belum yang digarap oleh pemerintah daerah melalui skim yang sama impresifnya. Namun, kita juga menyimak bahwa dewasa ini masih terdapat tidak kurang 6 juta keluarga miskin dan masih banyak lagi yang dengan goncangan sedikit saja akan jatuh miskin. Dilaporkan pula bahwa terdapat sekitar 550.000 permukiman kumuh di seluruh Indonesia, sekitar 440.000 ada di Jawa dan Sumatera, bukan hanya di daerah perbatasan dan bukan pula hanya di desa terpencil. Dari data tersebut terlihat, angka-angka impresif yang akan dikerjakan oleh pemerintah pada tahun pertama dan tahun kedua nanti masih sangat kecil dan perlu ditingkatkan jauh lebih besar lagi. Ini artinya komitmen politik yang telah disepakati pemerintah di PBB harus diterjemahkan menjadi komitmen operasional, disertai penguatan anggaran dan personel yang secara khusus diarahkan untuk mengawal program yang tak menunggu keluarga miskin mengakses, tetapi program dan kegiatan yang diantarkan kepada mereka oleh semua kekuatan pembangunan, bukan hanya oleh pemerintah. Kalau keluarga miskin ditunggu mengakses pelayanan yang disediakan, kesadaran untuk mengakses kesempatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan modal untuk usaha tentu akan lama sekali. Umumnya keluarga miskin ”takut” mengakses kesempatan itu karena kemiskinan yang dideritanya menghambat tingkah laku dan membuat rasa kaku dan tidak berani mengakses sesuatu yang dianggapnya ”mustahil”. Pelayanan kesehatan sebagai penyangga utama tak boleh hanya ”disediakan”, tetapi harus diantarkan kepada keluarga miskin dengan penuh kasih sayang. Ukuran pelayanan bukan hanya kualitasnya yang luar biasa, tetapi diantar dengan kasih sayang dan memberi dampak yang hampir langsung. Membangun kerja sama Dokumen yang disepakati sebagai SDGs dengan 17 sasaran itu memuat pula anjuran untuk membangun kerja sama antarnegara. Kiranya anjuran kerja sama antarnegara itu juga dibaca secara nasional dan lokal, yaitu anjuran bekerja sama antarkekuatan pembangunan yang ada pada setiap tingkat: nasional, regional dan—utamanya—pada tingkat akar rumput. Kemampuan pemerintah yang luar biasa untuk merumuskan program dan cara-cara yang baik melaksanakannya tidak dapat disaingi oleh siapa pun karena semua kekuatan sumber daya tersedia dan kemampuan untuk mengundang siapa saja yang mampu ada pada pemerintah. Alangkah baiknya kalau semua keputusan cara pelaksanaan operasional yang diciptakan pemerintah itu dibagikan secara luas kepada semua kekuatan pembangunan yang ada di akar rumput sebagai pedoman atau referensi. Aparat pemerintah perlu lebih terbuka dan di daerah yang tidak ada program atau kegiatan pemerintah, aparat tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa perlu diarahkan untuk ikut membantu atau minimal memberikan perhatian kepada lembaga swadaya masyarakat atau kekuatan perorangan yang mengabdi memberi perhatian dan berbagi kepada masyarakat luas. Bukan sebaliknya, karena bukan proyek pemerintah, lalu tidak diberi perhatian atau malah dianggap tidak menguntungkan rakyat banyak. Jangan dilupakan bahwa penduduk dan keluarga Indonesia umumnya tak ingin hidup dalam isolasi. Maka, diperlukan suatu forum guna membangun kebersamaan dan solidaritas. Itulah sebabnya kita menganjurkan pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di setiap desa. Posdaya dijadikan forum silaturahim antarkeluarga guna saling berbagi dan menolong sesama. Melalui forum ini setiap keluarga bisa saling memberi dan menerima sehingga mereka bisa merasa tidak terkucil dalam masyarakatnya. Proses pemberdayaan yang dilakukan Posdaya, yang semula difokuskan pada bidang kesehatan dan pendidikan, sudah mulai mengarah pada upaya pemberdayaan ekonomi. Kegiatan pemberdayaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mandiri dan diantarkan kepada keluarga miskin tidak mudah. Keputusan politik dan dukungan komitmen dari pimpinan di setiap wilayah diperlukan agar pelayanan pendidikan itu sekaligus memberi kesempatan kepada keluarga miskin untuk ikut aktif dan mendapatkan keuntungan dengan bebasnya keluarga dari kemiskinan dan kemungkinan kelaparan. Begitupun upaya kegiatan pemberdayaan ekonomi perlu lebih didukung dengan fasilitasi berbagaiaparat pemerintah. Keputusan politik PBB bukan suatu keputusan yang mudah untuk dilaksanakan karena keluarga menengah dan atas akan iri kalau ”kue”-nya dikurangi. Keluarga menengah dan kaya tetap ingin mendapat kemudahan yang sama karena kemudahan dalam bidang kesehatan dan pendidikan itu mengurangi pengeluaran yang juga mahal bagi keluarga kaya. Bukan urut kacang Setelah pelaksanaan delapan target MDGs, PBB memperluas target SDGs menjadi 17 sasaran. Dalam target ini disajikan adanya opsi baru, misalnya dalam bidang ekonomi kelautan dan hasil laut, dalam lingkungan darat dengan segala upaya yang bisa menyajikan kesempatan baru, dan kewaspadaan mengantisipasi perubahan musim serta kemampuan untuk mengatur pola konsumsi yang sehat dan tidak meninggalkan sisa. Dimasukkan juga syarat-syarat yang harus dianut oleh aparat pemerintah yang makin peduli terhadap keluarga miskin atau keluarga prasejahtera, serta persyaratan perdamaian dan perhatian terhadap hak-hak asasi manusia dengan keadilan yang lebih baik. Ke-17 sasaran itu, menurut pengalaman sewaktu melaksanakan MDGs, bukan harus diikuti seperti urutan antre karcis atau urut kacang: mulai nomor satu sampai 17. Namun, harus dibaca dengan cermat bahwa nomor satu dan dua adalah target utama, sementara target nomor tiga sampai 17 harus bersifat mendukung dua target utama tersebut. Artinya, upaya pengentasanmasyarakat dari kemiskinan dan bebas dari kelaparan adalahsatu-satunya target yang diakhir tahun 2030 posisinya pada setiap negara adalah nol persen: tidak ada penduduk miskin dan tidak ada penduduk yang kelaparan. Kedua target utama itu harus didukung oleh bidang kesehatan dan pendidikan yang diantar kepada penduduk miskin agar setiap penduduk makin sehat dan cerdas serta mampu mengakses kesempatan yang tersedia, baik di darat maupun di laut, untuk maju bekerja di bidang apa saja. Pada masa pembangunan berkelanjutan selama 15 tahun mendatang, pemerintah dan rakyat diingatkan adanya kemungkinan perubahan musim sehingga waspada dan siap selalu. Secara khusus diingatkan agar dikembangkan pola konsumsi yang wajar sehingga timbul keseimbangan antara manusia dan lingkungan yang menjamin keberlanjutan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Itulah sebabnya dalam 17 target ini dimasukkan target khusus tentang pemerintahan yang menyangkut tata kelola dan demokratis yang mengatur keperpihakan yang mapan dan tidak bersifat eksklusif, tetapi memastikan pelayanan yang selalu inklusif dengan keadilan yang merata ditujukan guna memenuhi hak-hak asasi manusia. Promis itu sangat menarik dan disepakati dunia secara aklamasi. Promis ini bisa dijalankan apabila kepala negara memahami dan mengetok palu komitmen yang mengajak seluruh menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, dan pimpinan politik di setiap level di negara masing-masing. Mereka ini dituntut melaksanakan komitmen dan menerjemahkannya secara operasional, disertai tanggung jawab dan kasih sayang yang memihak dan mau mengantarkan proses pemberdayaan bagi keluarga miskin. ●

Mengatasi Masalah Sosial

Mengatasi Masalah Sosial Haryono Suyono  ;   Ketua Umum DNIKS

SUARA KARYA,  23 Desember 2013

  

Dalam peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2013, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memulai tradisi baru yang diharapkan segera meluas menjadi awal dari gerakan nasional untuk mengembangkan kedaulatan sosial secara nasional. Tradisi baru itu dimulai dengan suatu bazar di halaman Gedung Universitas Trilogi di Jakarta dengan menggelar hasil karya dari keluarga kurang mampu, keluarga miskin, pengusaha mikro dan disabilitas yang dibina melalui pos pemberdayaan keluarga (posdaya) dan lembaga sosial lainnya di Jakarta dan sekitarnya di halaman kampus yang luas itu. Disamping itu, digelar juga pengenalan terhadap upaya pelatihan keterampilan, pengembangan bisnis mikro dan kemudahan untuk mendapatkan kredit dengan fasilitas tanpa agunan melalui kredit dan tabungan keluarga sejahtera atau Tabur Puja yang disalurkan melalui bank atau koperasi di tingkat desa. Gebyar itu merupakan puncak dari perkenalan pendekatan baru yang dilakukan oleh DNIKS yang dimulai dengan pelatihan khusus seluruh organisasi sosial (orsos) tingkat pusat yang tergabung dalam DNIKS untuk memahami suatu pendekatan yang lebih baik menangani masalah sosial sebelum suatu fenomena sosial menjadi masalah. Penanganan secara dini itu diharapkan menjadi bagian dari upaya besar untuk mengembangkan kedaulatan sosial nasional yang menjadikan seluruh anggota masyarakat tidak saja sadar akan suatu fenomena sosial, tetapi berani mengambil prakarsa dan cerdik melakukan langkah-langkah preventif. Upaya itu, yakni mencegah fenomena sosial menjadi masalah dengan mengambil langkah-langkah konkrit agar fenomena itu tidak berlanjut menjadi masalah yang penanganannya lebih sulit, lebih lama dan memakan tenaga atau biaya yang lebih tinggi. Penanganan itu bisa menyebabkan sebuah keluarga akan berubah menjadi kasus penderita sosial yang lebih berat lagi. Dalam pelatihan untuk organisasi sosial itu diberikan pembekalan bersifat komprehensif tentang kemungkinan suatu phenomena sosial bisa menjadi masalah sosial. Salah satunya adalah kebiasaan baru anak-anak bermain dengan handphone atau ipad yang kita tahu mengandung peralatan canggih untuk bisa berselancar di dunia maya. Kemungkinan bahwa anak-anak itu mengakses situs pornografi hampir tidak bisa dicegah karena pemerintah tidak serius dalam memblokir situs itu dari provider yang tidak saja di tanah air tetapi bisa mengirim pesan dari luar negeri dengan mudah dan murah. Tidak mustahil bahwa pencantuman situs pornografi yang bisa merusak otak itu merupakan rekayasa untuk menghancurkan generasi muda calon pemimpin bangsa dikemudian hari. Pemimpin Indonesia tahun 2045, seratus tahun setelah Indonesia merdeka akan cacat otaknya dan tidak bisa berpikir jernih lagi sehingga dengan mudah bisa menjual tanah air dan bangsa besar ini ke tangan penjajah baru. Pada pelatihan itu diberikan juga bekal untuk mengajak lembaga sosial mengembangkan pendekatan kemasyarakatan sehingga mereka bisa mengirim tenaga ahlinya bukan hanya menangani mereka yang sudah menderita, tetapi ikut mencegah bersama keluarga di masyarakat luas. Misalnya saja ikut menyiapkan setiap keluarga untuk menangani lansia di rumahnya sendiri sehingga kalau suatu keluarga mempunyai seorang lansia tidak buru-buru mengirimnya ke panti jompo karena tidak mampu merawat atau memberi pelayanan di rumah masing-masing. Keluarga diberi kemampuan untuk mempunyai lansia di rumahnya sendiri dan kalau perlu diberi pendampingan tenaga professional yang setiap kali bisa datang dan memberikan bantuan konsultasi ke rumah masing-masing. Tenaga bantuan ini bisa diciptakan untuk mengembangkan kesempatan kerja yang lebih banyak di tanah air sehingga kegiatan sosial bisa menjadi lapangan kerja yang baru dan menarik serta memberi kesempatan kerja yang baru. Seorang warga yang dalam keluarganya menderita disabilitas karena penyakit gula harus sangat hati-hati dengan kebiasaan makannya agar bakat gula tidak menjalar dalam usia muda. Kebiasaan menghindari makanan tertentu akan menyelamatkan usia muda yang produktif dari seseorang yang dalam lingkungan keluarganya menderita diabetes yang ada kalanya menurun kepada anaknya tersebut. Tenaga-tenaga sosial bisa juga bekerja sama dengan tenaga pendidikan untuk mendampingi tenaga pengajar pada pendidikan anak usia dini (PAUD) yaitu dengan memberikan konsultasi kepada guru PAUD dan para orang tua untuk memperhatikan anak balitanya. Anak-anak balita itu perlu diperhatian sikap dan tingkah lakunya. Apabila bersikap dan bertingkah laku tidak koperatif dengan teman-temannya, suka tidak mendengar temannya mengajak bercanda atau tidak mau mendengar panggilan gurunya, bukan berarti anak itu bandel. Ada kemungkinan seorang anak seperti itu pendengarannya kurang baik, atau low hearing dan harus segera dibawa ke klinik untuk dilihat pendengarannya.  Pemeriksaan secara dini akan mencegah seorang anak untuk tidak tuli dan menjadikan mereka di hari tua seorang disabilitas tuna rungu. Hal serupa bisa diperlakukan untuk menggugah perhatian dalam bidang penglihatan. Seorang anak yang kalau disuruh membaca di papan tulis selalu mendekat, ada kemungkinan menderita low fision, atau lemah penglihatannya. Perawatan lebih dini bisa mencegah seseorang menjadi buta yang memerlukan penanganan seumur hidup dengan penderitaan juah lebih berat. Bekal pelatihan untuk membangun ketahanan sosial itu dipraktekkan di beberapa daerah sebagai upaya menyadarkan lembaga sosial dan masyarakat luas bahwa penanganan masalah sosial bisa melalui pendekatan preventif yang memberikan harapan lebih baik untuk masyarakat luas.  ●

Momen Mencegah HIV-AIDS

Momen Mencegah HIV-AIDS Haryono Suyono  ;   Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial

SUARA KARYA,  02 Desember 2013

Hari Minggu (1 Desember 2013) kemarin, bangsa-bangsa di dunia dengan sedih memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia. Sudah beberapa tahun terakhir ini, Hari HIV/AIDS sedunia diperingati, bukan untuk bergembira dan menyambut dengan hangat datangnya Virus HIV yang sangat menakutkan, tetapi momentum peringatan tersebut dimanfaatkan untuk mencegah agar kaum muda dan keluarga baik-baik bisa memperkuat kehidupan keluarga mereka secara harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, mereka bisa bebas menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa harus melakukan hal-hal yang akibatnya bisa sangat fatal. HIV selalu ditularkan dari seseorang kepada orang lain dengan cara yang sangat menyenangkan. Ada yang ditularkan karena berganti-ganti pasangan. Ada pula yang terkena HIV karena mempergunakan obat terlarang dengan menyuntik secara bergantian jarum yang sama dan jarum itu sebelumnya terkena virus dari penderita HIV. Oleh karena itu, pada hari peringatan HIV ini, di beberapa negara diperingati dengan menggelar kampanye untuk melakukan deteksi dini yang sangat menarik. Keluarga secara sukarela dianjurkan melakukan tes kemungkinan terserang HIV. Tes ini memungkinkan setiap keluarga yang mengikuti tes mengetahui apakah terkena HIV. Dengan mengetahui adanya serangan HIV maka seseorang dapat melakukan treatmen pengobatan secara dini sehingga dapat hidup lebih lama dan lebih sehat. Kemungkinan akan kesembuhan masih dapat diupayakan. Tes ini juga mencegah penularan penyakit ini kepada siapa saja yang tidak berdosa karena seseorang pembawa Virus HIV untuk masa yang sangat lama tidak merasa sakit dan dengan mudah menularkannya kepada orang lain tanpa dirinya sendiri merasa sakit. Di Amerika Serikat (AS), dari seluruh perempuan penyandang HIV, sekitar 66 persen adalah wanita kulit hitam. Sekitar 1 dari 32 wanita kulit hitam di sana diketahui penderita HIV. Sekitar 87 persen dari perempuan yang menderita HIV memperolehnya dari hubungan seksual tanpa perlindungan. Oleh karena itu, gerakan pemeriksaan secara dini dewasa ini mendapat perhatian yang sangat tinggi. Kekebalan Tubuh Menurun Apakah virus HIV itu ? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Sesungguhnya HIV juga seperti virus biasa yang menyebabkan seseorang merasa demam mirip terkena flu, hanya bedanya seseorang yang terkena HIV, virus itu selamanya akan tetap dalam tubuhnya, sedangkan virus biasa dapat dihilangkan. Di dalam tubuh kita, HIV menyerang sel-sel darah yang disebut sel CD4 atau sel T. Sel-sel darah itu mempunyai fungsi mempertahankan tubuh dari serangan infeksi atau penyakit. Sehingga, seseorang yang terserang virus HIV daya tahan selnya akan dirusak sehingga daya tahan tubuhnya akan sangat menurun dan dengan mudah terserang penyakit. Apabila seseorang terkena virus HIV, maka secara pelahan akan terkena AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), di mana daya tahannya sudah sangat rusak atau hilang. HIV akan berubah menjadi AIDS secara perlahan. Apabila dilakukan pemeriksaan dan seseorang diketahui mengandung HIV secara dini maka proses itu dapat meningkatkan daya tahan seseorang dan pengembangan dari perubahan HIV ke AIDS dapat diperlambat dan seseorang dapat hidup lebih nyaman dan sejahtera. HIV dapat ditularkan dari satu orang ke banyak orang lainnya melalui beberapa cara yang umumnya sangat menyenangkan. Cara yang pertama adalah melalui hubungan seksual, baik yang bersifat oral, anal, atau vaginal antara seseorang dengan orang lain yang telah mengidap HIV. Seseorang yang mengidap HIV belum tentu sadar kalau dirinya sudah hidup dengan HIV karena selama masa inkubasi sering yang bersangkutan tidak merasakannya. Cara penularan yang juga umum terjadi adalah melalui penggunaan jarum suntik berganti antara seorang pengidap HIV dengan orang lain yang sehat. Penularan melalui jarum ini banyak terjadi pada kelompok orang yang menggunakan narkoba secara beramai-ramai melalui suntikan dan karena merasa solider, mereka menggunakan jarum yang sama secara bergantian. Jarum yang terkena darah salah seorang pengidap akan terbawa dan menularkan virus HIV dari seseorang ke orang lainnya yang belum terkena virus HIV. Cara yang ketiga adalah melalui ibu hamil, melahirkan atau ibu yang menyusui bayinya. Seorang ibu yang membawa virus HIV dalam tubuhnya bisa menularkan virus itu kepada bayinya yang tidak berdosa dalam kandungan, sewaktu melahirkan atau pada waktu memberikan air susu kepada anaknya. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari HIV sedunia, kali ini dianjurkan kepada siapa saja untuk memeriksakan dirinya akan kemungkinan adanya HIV atau AIDS dalam tubuhnya. Apabila diketahui seseorang mengandung HIV diharapkan segera melakukan treatmen secara teratur dan menjauhi penyebarannya kepada orang lain melalui ketiga kemungkinan penularan tersebut di atas. Karena, orang lain tidak mengetahui bahwa seseorang mengidap HIV, kepada penderita diminta kesadarannya untuk melakukan pencegahan itu. Seorang yang sehat tidak perlu harus mengucilkan seorang penderita HIV. Mereka bisa hidup dengan damai dan sejahtera dengan keluarga atau penduduk biasa asal dicegah tidak melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Hidup rukun secara normal juga tetap dianjurkan agar seseorang dengan HIV tidak dikucilkan oleh masyarakatnya tetapi tetap menjalani hidup berkeluarga dan bermasyarakat dengan sejahtera. ●

Pemda dan Ekonomi Biru

Pemda dan Ekonomi Biru Haryono Suyono  ;  Ketua Yayasan Damandiri SUARA KARYA, 14 Oktober 2013

Pada akhir bulan lalu, sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan bersama antara beberapa perguruan tinggi di Indonesia, digelar selama tiga hari di Surabaya dengan sukses. Selain Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, konferensi juga diprakarsai Universitas Khon Kaen Thailand dan Yayasan Damandiri serta pemerintah daerah Surabaya. Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan serta beberapa negara di Afrika, Asia, Australia dan Selandia Baru. Para tokoh peserta asing membawakan makalah yang sangat berharga dan menantang.

Persoalan praktis di lapangan telah disajikan secara ilmiah dilandasi dengan ilmu pengetahuan pemerintahan yang mutakhir dan diuji dengan cermat melalui metodologi penelitian yang rumit oleh para guru besar yang membebaskan diri dari bias partai atau bias politik apa pun. Para ahli pemerintahan, dosen dan guru besar dari Indonesia pun tidak mau ketinggalan ikut memanfaatkan forum yang sangat menguntungkan tersebut.

Sangat disayangkan, para bupati dan walikota dari Indonesia yang setiap lima tahun ikut ambil bagian, khususnya untuk membahas sistem demokrasi yang sedang marak, banyak yang tidak hadir. Begitu juga para anggota DPR atau DPRD yang banyak bermain politik praktis hampir tidak diwakili dalam konferensi internasional ini.

Pihak panitia sendiri, konon, sudah menyebarluaskan informasi penyelenggaraan konferensi internasional ini melalui internet secara luas. Tetapi, anehnya, sementara peserta luar negeri melimpah, peserta dari tanah air sendiri justru tergolong minim. Tampaknya sistem informasi internet belum menjamin kesertaan yang tinggi dari kalangan eksekutif dan legislatif yang sibuk dengan sidang yang tidak ada putusnya.

Prof Dr drg Hj Ida Ayu Brahmasari, Dipl, DHE, MPA, Rektor Untag Surabaya, biarpun sangat charming sebagai host pertemuan itu tidak habis pikir kenapa para praktikus yang suaranya lantang tidak punya minat pada konferensi internasional tentang The Role of Local Government on Blue Economy, yang temanya sedang hangat di dunia. Diduga pembicaraan tentang blue economy belum sampai ke meja DPR atau DPRD, padahal di beberapa negara maju lainnya telah merambah kepada upaya penyempurnaan pendekatan ekonomi hijau (green economy). Mereka menahan kemajuan negara berkembang ke arah blue economy yang lebih akrab dengan lingkungan sekitar, sumber daya dan kearifan lokal yang dinamis atau dikembangkan secara bertahap tanpa meninggalkan sisa.

Persoalan dunia dengan sistem yang berbeda-beda membuat pemerintahan lokal seperti di Australia mempunyai pula daerah terpencil yang tidak maju dan harus dikembangkan secara cepat untuk mencegah disintegrasi bangsanya atau minimal untuk mencegah gejolak yang membuat bangsa yang maju itu mendapat cercaan dunia sebagai bangsa yang tidak adil. Metode yang diterapkannya mirip dan dapat menjadi perbandingan dari upaya untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan secara besar-besaran.

Upaya pemeliharaan daerah tertinggal, daerah terpencil dengan menjadikannya 'proyek tahunan' dengan anggaran melimpah sudah tidak cocok lagi dan akan menjadi bahan kritik dan dugaan korupsi yang merugikan negara tanpa ada hasilnya untuk masyarakat di daerah tertinggal. Kaum intelektual dari daerah itu, biarpun sedikit jumlahnya, mulai sadar bahwa manipulasi terhadap milik rakyat dirasakan sudah tidak cocok lagi dengan hati nurani keterbukaan yang merugikan anak bangsanya.

Para ahli merasa kagum bahwa observasi terhadap peran local government di Indonesia yang meningkat dari sekitar pelaksana kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah pusat menjadi pemrakarsa inovasi dan kreativitas lokal sungguh suatu tantangan yang tidak kecil. Budaya menunggu perintah dan petunjuk teknis menjadi budaya kreatif inovatif yang sanggup menggali segala sesuatu yang masih terpendam di suatu daerah sungguh memerlukan budaya gerakan secara dinamis. Gerakan ini yang kadang menjadi lamban karena aturan keterbukaan, akuntabilitas yang kaku dan tidak merangsang gerakan dinamis menjadikan kemajuan budaya dinamis itu relatif lamban dan hanya dilakukan secara berani oleh pejabat yang memang bisa mengembangkan diri secara terbuka dengan inovasi cemerlang yang menguntungkan rakyat banyak dan menambah pendapatan daerah dengan baik.

Kemampuan pemerintah daerah mengembangkan inovasi dalam pembangunan bidang sosial ekonomi, seperti pengembangan posdaya sebagai forum tingkat desa menarik banyak minat peserta luar negeri. Posdaya ini dinilai pantas disebarluaskan sebagai alternatif keterbukaan dalam pengembangan inovasi dengan penggunaan teknologi dan sumber daya alam maupun sumber daya lokal yang sangat cocok dengan pengembangan ekonomi biru di daerah pedesaan oleh orang desa dan dengan bahan baku yang melimpah di desanya.

Pikiran-pikiran untuk kembali ke laut dan mengembangkan kearifan lokal dan penggunaan sumber daya di daerah pantai memberi harapan tinggi bagi pengembangan ekonomi biru masa depan. Untuk itu, diperlukan dukungan yang memadai untuk kearifan dan kemampuan menggunakan teknologi sederhana di daerah pedesaan. Dalam hal ini, rasa persatuan dan semangat kebersamaan yang tulus untuk melestarikan terumbu karang dan lingkungan pantai yang ramah di pantai, amat penting. Bahwasanya pantai perlu dikelola secara harmonis dengan senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kekayaan laut, manusia, dan lingkungannya agar saling menguntungkan. ●

Ketahanan Anak Bangsa

Ketahanan Anak Bangsa Haryono Suyono ;  Ketua Yayasan Damandiri SUARA KARYA, 05 Oktober 2013

Minggu yang lalu lebih dari 400 mahasiswa baru diantar dan dipersiapkan untuk menjadi pejuang pembangunan yang tangguh di tanah air tercinta ini. Mahasiswa itu menjadi pelopor perguruan tinggi baru, Universitas Trilogi, yang awal tahun ini diresmikan berdiri untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dalam pengembangan ekonomi biru.

Itu merupakan gagasan untuk menggali dengan kasih sayang sumber kearifan dan sumber daya lokal serta memanfaatkan sisa menjadi suatu produk yang dapat disandingkan dengan produk lain yang berharga dan memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen dan para pelakunya.

Kalau 5 Oktober selalu kita peringati sebagai penghargaan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam zaman damai dan penuh upaya kebersamaan ini Universitas Trilogi ikut tampil ke depan dengan promis sederhana tetapi mantap. Promis itu adalah ikut membangun ketahanan anak bangsa melalui upaya penyegaran kebersamaan (kolaborasi), pemberdayaan technopreneur, menuju ke kemandirian dengan penuh kebanggaan, suatu promis trilogi yang dipraktikkan dengan tanggung jawab.

Sejak memasuki bangku perguruan tinggi, para mahasiswa dilatih untuk membentuk kelompok-kelompok kecil oleh para instruktur dari TNI agar saling asah, asih, dan asuh dengan kepemimpinan yang berganti-ganti. Maka, dalam kelompok kecil itu setiap mahasiswa pernah merasa menjadi pemimpin, dipimpin, dan mempunyai kewajiban untuk saling berbagi agar kelompok itu makin kompak dan dapat berperan dengan prinsip keadilan. Tidak lain karena semuanya bisa berpartisipasi secara bersama tanpa harus mengecewakan kawan seperjuangan.

Prinsip berbagi dalam kelompok akan menjadi jiwa kebersamaan sehingga kelompok-kelompok kecil itu menjadi suatu "supertim" yang kompak dan berinovasi atau mempunyai budaya kreatif yang menyumbang pada penemuan yang bernilai sangat tinggi. Kelompok-kelompok kecil itulah yang akan menjadi kelompok besar yang kuat, kukuh, dan bersatu padu menjadi "angkatan perang" yang akan berjuang dalam Negara Kesatuan RI menghadapi globalisasi yang memerlukan pasukan yang kuat dan tangguh, penuh kreativitas inovatif dan unggul.

Universitas Trilogi akan diisi dengan materi kuliah yang tidak saja bersifat akademis dan telah dibukukan oleh para ahli sebelumnya. Tetapi, para mahasiswa akan diajak langsung mengadakan dialog dengan masyarakat luas, pengusaha besar, menengah, kecil dan masyarakat biasa yang ada kemungkinan masih menyimpan inovasi yang belum digali, emas yang belum diasah, atau menyimpan penemuan rahasia yang sangat berharga, tetapi belum sempat dicanangkan.

Dengan demikian, para mahasiswa dan dosen akan diajak mengadakan dialog intelektual dengan masyarakat luas, menyusun tesis, mencari referensi yang hidup dalam masyarakat dan mungkin belum tertulis, mengolahnya secara ilmiah dan menjadikannya tuntunan hidup sebagai referensi berharga dan ilmiah murni. Sebab, belum ada penerbitannya dan akhirnya menyajikannya sebagai penemuan baru yang sangat orisinal sebagai khazanah technopreneur karena mengakomodasi kenyataan lapangan dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan ilmiah yang tahan uji dan mempunyai bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. ●

Akhirnya Mengaku Lanjutkan Pemberdayaan Keluarga

Akhirnya Mengaku Lanjutkan Pemberdayaan Keluarga Haryono Suyono  ;  Ketua Yayasan Damandiri; Mantan Menko Kesra dan Taskin MEDIA INDONESIA, 02 Oktober 2013

AKHIR bulan lalu BKKBN bekerja sama dengan beberapa lembaga donor internasional menggelar pertemuan besar-besaran untuk beberapa keperluan sekaligus. Salah satu yang terpenting adalah mengumumkan secara resmi hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang diselenggarakan BPS dan pengolahannya telah selesai. Kemudian disambung dengan pertemuan dengan komponen penting lainnya, termasuk dengan para bidan dari seluruh Indonesia yang merupakan ujung tombak bagi suksesnya program KB di Indonesia.

Pada acara pembukaannya, pertemuan penting itu menghadirkan tokoh-tokoh pemerintahan yang sangat penting dan bisa menjadi ukuran atas perhatian pemerintah yang tampak mulai naik.

Di samping itu, hadir ahliahli dari negara-negara maju serta lembaga-lembaga yang biasanya sangat kritis terhadap kemajuan program KB di Indonesia. Juga hadir tokohtokoh dari lembaga penelitian berbagai perguruan tinggi dan lembaga nonperguruan tinggi lain dari Tanah Air sendiri.

Umumnya mereka merasa prihatin dan setengah tidak percaya karena BKKBN selalu bersembunyi seakan-akan kemajuan program KB di Indonesia berada pada jalur yang benar dan tidak perlu pesimistis karena sedang menuju ke puncaknya yang menarik untuk menghasilkan bonus demografi yang menjanjikan.

Namun, barangkali para pemimpin bangsa seperti Wakil Presiden dan Menko Kesra telah mendapat informasi yang benar tentang keadaan yang diungkap melalui keluhan masyarakat, bahwa para pelaksana atau program KB seakan terabaikan. Atau setidaknya tidak diurus seperti di masa lalu dan akhirnya hampir pasti Kepala BPS atau Kepala BKKBN tidak melakukan intervensi agar hasil SDKI direvisi terlebih dulu sebelum disampaikan kepada Menko atau Wakil Presiden karena alasan apa pun.

Hasil-hasil survei itu secara mencolok membuka mata kita semua. Angka-angka SDKI membuka tabir kenapa angka pertumbuhan penduduk pada hasil sensus 2010 yang lalu menunjukkan kenaikan yang tinggi dan bisa dengan aman diperkirakan pertumbuhan d penduduk naik tajam.

Angka kelahiran tidak perlu `diperhalus' lagi sebagai `stagnan', padahal dalam keadaan sesungguhnya naik secara sistematis. Angka kematian ibu hamil dan anak-anak yang meningkat drastis memang mengurangi pertumbuhan `resmi' karena kelahiran yang meningkat `habis' lagi karena meninggal dunia masih sangat dini atau bahkan diikuti kematian ibu sekaligus. Akan tetapi, keadaan seperti ini tidak sehat karena kematian ibu dan anak akan segera dibenahi dan keber hasilannya jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan menurunkan tingkat kelahiran. Akibatnya, terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk yang justru lebih tinggi.

Jumlah penduduk pada 2010 tidak 237 juta, tetapi seperti hasil survei koreksinya, yakni bisa mencapai sekitar 246 juta, dan ada sekitar 9 juta orang tidak terdeteksi karena alasan apa pun sehingga pertumbuhan penduduk tahunan jangan lagi disembunyikan pada angka 1,59%, tetapi lebih dari 1,6% atau bahkan mungkin saja sudah mencapai atau sedang bergerak mencapai sekitar 1,7%.

Oleh karena itu, perlu ditakutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan tingkat kelahir an itu masih berada dalam tren yang masih meningkat karena usaha untuk revitalisasi program KB dan kesehatan masih dalam tingkat wacana, atau masih dalam proses pertemuan persiapan dan belum mendarat pada tingkat kabupaten, kota, kecamatan apalagi pada tingkat desa dan kampung.

Kegembiraan yang muncul adalah akhirnya pemerintah, yang diwakili oleh Kepala BKKBN, Kepala BPS, Menko Kesra dan akhirnya Wakil Presiden, mengakui bahwa keadaan bertambah gawat dan program KB dan kesehatan perlu direvitalisasi. Namun, perlu diingatkan bahwa revitalisasi kali ini bukan seperti terjadi pada 2000 atau pada 2006, yaitu mengembalikannya pada penanganan seperti pada 1970-an saat kesertaan KB masih nol.

Akan tetapi, harus dilakukan sebagai program pembangunan keluarga sejahtera seperti pada 1990-an dengan keterpaduan bersama program berbagai kementerian lainnya dan memaksa berbagai kementerian untuk memastikan programnya untuk mendukung norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Kalau ini tidak terjadi, pemerintah secara sistematis memang mau menaikkan pertumbuhan penduduk Indonesia dan mengantar kemiskinan dan kebodohan di Tanah Air tercinta ini dan bukan masa depan yang sejahtera seperti dicita-citakan. ●

Bonus Demografi

Bonus Demografi Haryono Suyono ;   Mantan Menko Kesra RI SUARA KARYA, 02 September 2013

Minggu lalu, dalam rangka ulang tahun ke-46 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bekerja sama dengan BKKBN, Asosiasi Profesor Indonesia, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Koalisi Kependudukan dan beberapa lembaga lainnya, LIPI menyelenggarakan seminar internasional untuk menyikapi Bonus Demografi yang konon menurut perhitungan awal, terjadi pada tahun 2020-2030. Yang pasti, perhitungan ini akan meleset menjadi tahun 2025-2035 atau kalau keadaan dibiarkan tidak terkontrol, kemunduran datangnya bonus itu bisa lebih lama.

Bonus Demografi dengan Windows of Opportunity adalah suatu keadaan di mana penduduk potensial mempunyai tanggungan paling kecil. Artinya, dengan asumsi sederhana, dalam seri yang panjang, jumlah penduduk usia antara 15-60 tahun mempunyai tanggungan proporsi jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun dan penduduk di atas usia 60 tahun paling kecil. Asumsinya, penduduk usia 15-60 tahun produktif dan tanggungannya penduduk di bawah usia 15 atau di atas usia 60 tahun dianggap tidak produktif.

Asumsi itu tidak selalu benar untuk negara berkembang seperti Indonesia. Definisi itu adalah untuk keperluan perhitungan demografi, yang apabila tidak dicermati bisa menyesatkan. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab pembangunan, pemerintah tidak perlu menunggu sampai 2020 atau 2030 untuk menjadikan penduduk sebagai sumber daya pembangunan. UU Nomor 52 Tahun 2009, sebagai penyegar UU No 10/1992, memberi pesan yang sangat jelas bahwa sejak program KB berhasil tahun 1990, tingkat kelahiran menurun separo dari keadaan di tahun 1970, pertumbuhan penduduk nyata-nyata dapat dikendalikan, pemerintah telah melihat kesempatan emas menjadikan penduduk sebagai kekuatan pembangunan. Sayang, sikap tersebut tidak dilanjutkan.

Pada saat itu, dengan gigih diperankan keluarga mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi dalam membangun penduduk sebagai anggotanya. Setiap keluarga diwajibkan menyekolahkan anaknya agar kekuatan penduduk makin cerdas disertai pendidikan watak dan budaya melalui pemahaman yang utuh dari Pancasila. Keluarga dibangun menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera dengan ketrampilan yang memadai.

Bonus Demografi dalam pengertian yang populer, bukan hanya didasarkan pada perhitungan jauh ke depan saja, tetapi pada hasil nyata menurut Sensus Penduduk 2000 perlu lebih dicermati. Lebih-lebih, pada apa yang tampak makin jelas lagi pada waktu Sensus Penduduk 2010. Penduduk usia 15-60 tahun telah berjumlah lebih dari 170 juta, melebihi jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun ditambah penduduk di atas usia 60 tahun. Disitulah dengan kearifan yang tinggi sebenarnya sudah terlihat kesempatan untuk dengan gigih membangun sumber daya manusia yang melimpah dan menempatkan pembangunan berbasis kependudukan.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tanggap dan menempatkan penduduk dewasa yang melimpah sekarang ini sebagai kekuatan yang potensial dan mengadakan program pendidikan dan pelatihan ketrampilan secara besar-besaran. Kalau penduduknya masih di bawah usia 6 tahun, 18 tahun atau 22 tahun, maka pendidikan adalah kunci utamanya. Tetapi, sudah banyak yang berusia di atas 12 tahun tetapi tidak sekolah di SMP, sudah lebih 15 tahun tidak sekolah di SMA, atau sudah lebih 18 tahun tidak kuliah di perguruan tinggi.

Kepada mereka, sebagai bonus demografi, haruslah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk diberikan pelatihan ketrampilan agar bonus itu bisa bekerja dan memberi sumbangan kepada pembangunan yang berlangsung di tanah air. Mereka harus dijadikan tenaga terampil dan segera diberikan pekerjaan yang memadai. Setiap penduduk harus bekerja agar menghasilkan apa saja yang bisa menambah kemampuan bangsa ini untuk maju.

Dengan membiarkan penduduk, yang sudah telanjur tidak sekolah, yang jumlahnya sangat besar itu, berarti pemerintah mengabaikan bonus demografi, yaitu penduduk yang selama tahun 1980-2000-an tidak meninggal dunia karena tingkat kesehatan yang makin baik dan orangtua mereka tidak terlalu banyak mempunyai anak sehingga mereka tidak jadi meninggal dunia. Ada sekitar 100 juta penduduk yang tumbuh menjadi penduduk berusia 15-60 tahun pada 2010. Jumlah itu menambah jumlah penduduk usia tersebut yang tahun 1970-an baru sekitar 60 jutaan, berkembang menjadi sekitar 170 juta pada tahun 2010. Artinya, pada tahun 2010 kita sudah memperoleh bonus lebih dari 100 juta pemuda dan penduduk produktif, tidak perlu lagi menunggu sampai tahun 2020 atau 2030.

Pada tahun 2020 atau tahun 2030, bonus yang ada bukan karena tanggungannya makin kecil tetapi akan tetap besar. Yang makin kecil hanya persentasenya saja. Kita jangan terkecoh dengan angka-angka persentase. Kalau persentase tanggungan sama dengan 40-44 persen itu semua adalah dari jumlah penduduk di atas 300 juta. Sedangkan jumlah penduduk usia 15-60 tahun saja bisa berjumlah 300 juta jiwa dan penduduk Indonesia bisa lebih dari 400 juta jiwa. Lebih dari itu, tingkat kesehatan juga bertambah baik, sehingga penduduk yang dianggap penduduk lanjut usia karena sudah berusia di atas 60 tahun, pada 2020 menjadi bertambah muda karena usia harapan hidup bertambah tinggi.

Pada usia 60-70 tahun hampir pasti masih kuat dan mampu bekerja secara penuh sehingga menambah potensi penduduk yang potensial. Ini berarti bahwa bonus demografi yang harus ditangani dan dipersiapkan dengan pelatihan dan kesempatan kerja akan bejumlah lebih dari 300 juta jiwa, suatu bonus yang apabila tidak dipersiapkan secara matang akan menjadi sumber malapetaka. Kalau political will tetap seperti sekarang, jangan harap bonus demografi akan membawa manfaat. Yang pasti, akan membawa kemiskinan dan tidak mustahil akan menjadi kekuatan revolusi sosial yang maha dahsyat. ●  

Membangun Semangat

Membangun Semangat Haryono Suyono ;   Ketua Umum DNIKS SUARA KARYA, 19 Agustus 2013

Segera setelah kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-68, seluruh pengurus, anggota organisasi sosial dan perorangan yang peduli terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan di Indonesia berkumpul di Kota Pahlawan Surabaya untuk menyegarkan tekad dan perjuangan memberdayakan keluarga Indonesia. Kegiatan ini guna mengisi kemerdekaan melalui saling peduli dan mengajak semua kalangan bekerja keras untuk maju, mengurangi kesejangan dengan hati nurani dan kasih sayang yang mantap sebagai satu bangsa yang kokoh dan maju.

Secara bulat semua kalangan berpihak kepada upaya pemberdayaan yang mengacu pada keberpihakan pada rakyat kecil dengan mengajak semua kalangan bekerja keras dan cerdas untuk memperjuangkan kebersamaan, kepedulian, berbagi kesejahteraan yang adil dan merata. Hakekatnya menjadi barang berharga karena dunia makin manja dan diselimuti keserakahan yang memberikan bobot sangat tinggi pada upaya pemenuhan kebutuhan pribadi yang tidak pernah ada habisnya.

Padahal, para sesepuh bangsa sejak awal perjuangannya sepakat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kesejahteraan yang semua upayanya diabdikan sepenuhnya kepada sebesar-besar kepentingan seluruh anak bangsa. Pernyataan tekad itu mematri secara kuat kepada para sesepuh dan pejuang bangsa yang sering dianggap sebagai phenomena ideal yang sukar dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dunia nyata, kata sebagian orang, bukanlah dunia ideal karena tidak pernah lepas dari hawa nafsu dan keserakahan pribadi yang pada hakekatnya selalu melekat dengan marak dalam cerita fiktif seakan memenuhi bayang-bayang pengukiran pribadi diatas selaput mega tanpa bentuk.

Kepedulian sosial adalah suatu nilai luhur yang tidak boleh mengalah pada kepentingan sesaat yang sangat sarat dengan nafsu menguasai dan memiliki secara gegabah tanpa rasa iba dan belas kasihan, baik dalam sikap, pengetahuan maupun langkah-langkah tingkah laku berbagi yang mendorong pelampiasan nafsu yang tidak punya batas. Nafsu itu dikerubuti dengan batasan-batasan semu yang dikekang oleh kecerobohan nilai murka yang ingin menjadi nomor satu sebagai wajah superman, padahal bangsanya menghendaki adanya super team yang menenggang rasa karena solidaritas antar sesama.

Selama empat hari bertemu di Surabaya sekarang ini, nampak sekali sangat menonjol adanya kekecewaan atas rusaknya nilai-nilai kegotongroyongan yang menjadi landasan kokoh dibentuknya bangsa ini dari kumpulan saling menghargai karena sifat toleransi yang dijadikan suri tauladan oleh para sesepuh bangsa. Sifat yang digali dari khasanah kekayaan leluhur itu, karena berbenturan dengan sistem nilai lain, dan karena kalah rekayasa, seakan tidak dianggap cocok dengan kepribadian bangsa dan secara sistematis diganti dengan pendekatan pragmatis yang konon dikabarkan berlaku universal kalau kita mau hidup berdampingan, mampu bersaing secara terhormat dengan bangsa lain yang dianggap beradab, modern dan maju.

Pertemuan yang akan berlangsung hangat selama empat hari ini akan menyaksikan bahwa di Indonesia masih ada tenaga muda maupun tua yang sanggup berpikir jernih karena peduli menyegarkan dan mengembalikan jati diri bangsa sebagai bangsa yang peduli terhadap sesamanya dan tidak terkena keracunan kekinian yang melihat kepuasan pribadi dan materi sebagai akhir segalanya. Bangsa ini masih memiliki militansi yang indah dan dinamis yang kalau diberikan dukungan politik yang memadai bisa menjadi pendorong nilai hakiki bangsa yang luhur yang diperlukan untuk membangkitkan kekuatan dahsyat guna membangun kembali kekuatan spiritual dan budaya bangsa yang adiluhung dan berdemensi luas.

Para pemikir dan andalan sosial kemayarakatan masih sangat peduli terhadap nilai-nilai luhur yang nampaknya absrak dan tidak banyak padanannya di alam sekitar. Tetapi, sesungguhnya mempunyai relevansi yang tinggi dan hanya terpaksa bersembunyi terkalahkan oleh hiruk pikuknya persaingan komunikasi modern yang mendapat dukungan luas karena tidak lagi menyembunyikan diri dari rasa malu dan serakah. Banyak kalangan mengira dunia sudah akan kiamat dan kalau tidak segera memperoleh kekuasaan fisik dan asset yang melimpah, tidak akan mampu bertahan serta bergerak secara nyata dan berhasil. Banyak yang buru-buru takut tidak lagi kebagian sehingga menjauhkan rasa malu dan tidak segan memakan teman sendiri untuk sampai pada tujuan tanpa memikirkan apakah etika masih jadi pertimbangannya atau sama sekali tidak ada lagi dalam kamus atau perbendaharaan sikap, tingkah laku dan budaya bangsanya.

Arus inilah yang bergerak gencar seakan tidak ada batasnya. Arus ini menjadi kekuatan legitimate yang seakan harus dianut oleh mereka yang ingin berhasil dan selamat diantara gelombang dahsyat yang melanda ibu pertiwi dan "pantas" disejajarkan dalam kancah dunia yang bengis. Arus ini menguasai sebagian besar para pemimpin kita yang malas untuk berandai-andai dan secara telaten mau bersabar dalam proses panjang pemberdayaan sumber daya yang berkarakter tetapi langka dan mungkin saja sumbernya sudah cacat terkontaminasi sukar ditelusur satu demi satu di dunia nyata.

Pertemuan Munas DNIKS yang didirikan oleh para tokoh yang peduli serta masih yakin akan kekuatan bangsa berada pada kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang kokoh, tidak mau bergeming untuk tetap ingin bersatu, kalau perlu melawan arus, berada mantab pada kepercayaan untuk memelihara persatuan, kesatuan dan kesiapsiagaan untuk mempertahankan jati diri bangsa yang secara tegas menolak pengembangan superman dan tetap lebih menghendaki adanya upaya pengembangan super team yang mampu mengartikulasikan kebersamaan sebagai kekuatan solidaritas persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat, utuh dan percaya pada maraknya kemampuan dan kearifan lokal yang maha dahsyat. ●