Sekolah Kehidupan Juwono Sudarsono  ;  Juwono Sudarsono Mendikbud 1998-1999

KOMPAS, 10 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                

Jelang pertengahan November  1998, di tengah hiruk-pikuk semboyan "Reformasi Total"  di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saya dipanggil Presiden Abdurrahman Wahid di suatu kediaman di Jalan Irian, Jakarta  Pusat. Kami membahas lingkup dan materi kurikulum sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Karena kami yakin materi dan cara pengajaran cepat atau lambat  harus  diubah, Gus Dur-sapaan akrab Abdurrahman Wahid-mengingatkan  agar  reformasi pendidikan  di telaah secara cermat  karena perubahan sistem pendidikan perlu waktu. Minimal 1-2 tahun untuk menyusun konsep, 2-3  tahun memasyarakatkan, dan setelah lima tahun mulai dilaksanakan pada setiap jenjang  pendidikan. Saya paham tentang hal ini meski merasakan betapa sulit memasyarakatkan reformasi yang didorong para  tokoh  politik yang mendesak agar reformasi dimulai "sekarang juga". Apalagi reformasi yang mendesak  merombak  kurikulum, mulai dari perubahan "Bahasa Orde Baru" ke arah  "Bahasa Orde Reformasi". Saya teringat pada pemeo "ganti menteri" dan "ganti kurikulum" pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dari zaman Menteri Pendidikan dan Pengajaran  Priyono sampai Mendikbud Nugroho Notosusanto, Saya pikir sekarang saya bakal kena batunya.  Setelah belajar di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia Bagian Publisistik (sekarang Departemen Ilmu Komunikasi Massa FISIP), saya mulai berhadapan dengan orang pintar, para ahli dari berbagai institut keguruan dan ilmu pendidikan seluruh Indonesia yang ingin menyumbang pikiran tentang apa lingkup dan isi kurikulum yang "baik dan benar". Beruntung saya dibantu Dr Satryo Soemantri Brodjonegoro (Direktur Pembinaan Sarana Akademik)  dan Dr Anhar Gonggong (Direktur Nilai Sejarah dan Tradisional) di  Depdikbud. Saya dikawal Letnan Jenderal Sofian Effendi,  Sekjen Depdikbud yang kebetulan bos saya di Lemhannas 1996-1998. Saya pikir, karena saya dibantu teknolog asal Jawa (yang ayahnya, Prof Soemantri Brodjonegoro, pernah menjadi Rektor UI),  oleh  sejarawan Bugis-Makassar, dan   oleh  prajurit Kopassus  asal Bireuen, Aceh. Agak lengkaplah, saya  dibantu orang yang  melambangkan  rakyat yang mewakili sebagian besar Indonesia barat dan timur. Gus Dur berseloroh, "Mas Ju jadi apanya 'Mafia Berkeley'?" Julukan Mafia Berkeley disandangkan kepada sebagian  tokoh ekonomi dan administrasi  publik yang  langsung atau tidak langsung membantu  Prof Widjojo Nitisastro selama 20 tahun lebih (1966-2000). "Saya hanya kroco bidang politik internasional, Gus, pernah belajar dengan beberapa  teman dosen asal Aceh sampai ujung timur di Manado dan Kupang." "Wah, politik. Kalau begitu Mas Ju jadi tukang tembak (hit-man)," kata Gus Dur, mengingatkan  saya pada film The Untouchables  yang diperankan Kevin Costner,  Sean Connery, dan Robert De Niro sebagai Al Capone, tokoh mafia Chicago tahun 1929-1930. "Begini," kata Dur, "Saya ini ditanyain tentang itu lho, sekolah ruko yang menjamur di mana-mana, termasuk di daerah saya di Ciganjur. Itu namanya sekolah-sekolahan, enggak jelas alamatnya, enggak jelas izinnya. Itu namanya sekolah enggak keruan." "Saya ingat kata-kata Satryo Soemantri Brodjonegoro, kira-kira ada 747 perguruan tinggi swasta di daerah Jabotabek," kata saya ke Gus Dur. Ia yang langsung berseloroh: "747? Angka dari mana  tuh, kok mirip banget  dengan pesawat Boeing 747?" "Tahu enggak Mas," sambung Gus Dur, "saya  ini sudah lama mimpin UCLA, University Ciganjur Lenteng Agung, enggak kalah terkenal dengan sekolah UC Berkeley atau UC Los Angeles.  Saya drop out dari Universitas Baghdad dan cuma mahasiswa pendengar di Al-Azhar, Kairo. Tetapi, saya mahasiswa  Sekolah Kehidupan,  saya melihat-lihat mengalami kehidupan  nyata di lapangan." Saya mengangguk diam dan berkata dalam hati, Gus Dur memang sarjana yang sujana, simple dan rendah hati. Orang Jawa bilang dia itu tidak gumunan, tidak mudah kagetan, tidak  mentang-mentang. Gelar apa pun, akademik, adat, gelar keagamaan, tidak ada artinya kalau dia tidak menghargai dirinya sendiri dengan berkaca pada pahit getirnya tantangan hidup sehari-hari. Saya teringat ucapan Bung Karno pada awal 1960-an ketika membuka Hari Sarjana UI di Kampus Salemba 4, Jakarta Pusat. Mengutip pidato Bung Karno ketika memperkenalkan  pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, saya berkata dalam hati, "Paman Ho tak tamat sekolah tinggi, tetapi berhasil mengocar-ngacirkan pemerintah kolonial Perancis sehingga tahun  1954 Perancis takluk di Dien Bien Phu dan mundur dari Indo-China.” Gus Dur adalah sosok genius yang tak perlu mengejar gelar akademik, apalagi dari sekolahan pojok jalan atau ruko murahan yang bertebaran di mana-mana.   Tetapi, Gur Dur seperti juga Ho Chi Minh yang pernah magang sebagai  koki   di hotel di Place Vendome, Paris, adalah orang yang percaya diri pada garis tangan. Siapa tahu yang mengelola ruko sekolah-sekolahan itu berhasil  karena ada tangan Tuhan yang membantunya keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Siapa tahu ijazah palsu yang dipersoalkan itu kelak membantu orang menjadi otodidak, yang karena rasa percaya dirinya  besar sehingga tak memerlukan gelar: sah atau tidak! Atau, seperti kata Gus Dur, "Enggak usah repot-repot nertibkan (sekolah di) ruko-ruko itu.  Lama-lama capai juga mereka  ngurusin ijazah dengan segala tetek bengek cap, laminating dan figura." Benar juga. Butuh tenaga dan biaya sangat banyak untuk menertibkan sekolah tak keruan itu. Biarkan sekolah tadi layu tak berkembang. Biarkan orang mencari rezeki atau rugi sendiri kalau tidak ada peminat yang memercayai iklan yang dipasang di mana-mana dengan biaya semurah atau semahal apa pun. Biarkan ijazah palsu diedarkan sampai orang kapok. Sekolah Kehidupan hanya perlu pelita hidup dalam hati kita masing-masing. Itulah  ijazah yang sebenarnya kita selalu mencari, dari pengalaman hidup Ho Chi Minh, Gus Dur, dan ratusan tokoh tak bergelar akademik di seluruh pelosok Indonesia. ●

Setelah Prahara Mei 1998 Juwono Sudarsono  ;  Guru Besar (Emeritus) Universitas Indonesia; Mendikbud Mei 1998-Oktober 1999

KOMPAS, 15 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Menjelang akhir 1997, krisis keuangan hampir serempak melanda Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Nilai rupiah terjun bebas 15 persen hanya dalam kurun waktu lima bulan. Pada awal Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan Michel Camdessus dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan menyetujui dana talangan 40 miliar dollar AS guna menyelamatkan ekonomi Indonesia. Keabsahan Presiden Soeharto-yang berkuasa sejak 1968- mulai dipertanyakan. Situasi perekonomian memburuk. Beberapa menteri dalam Kabinet Pembangunan VII mulai berbisik, mempertanyakan perlunya Presiden mempertimbangkan untuk mundur. Tonggak penting Situasi mulai memanas di beberapa kota di Pulau Jawa sehingga Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata RI yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian) pada 14 April 1998 mengirim telegram radio kepada semua panglima daerah militer di Indonesia untuk "mengambil alih komando dan kendali" apabila huru-hara tidak bisa diatasi oleh polisi. Telegram radio yang bernomor buku TR14/TANAS/ IV PANG ABRI itu menjadi tonggak penting bagi perkembangan politik dan keamanan Indonesia hingga sekarang ini: 2015. Sebab, prahara Mei 1998 terkait erat dengan reformasi politik, rekonstruksi ekonomi, dan rekonsiliasi sosial budaya yang masih sama- sama kita perjuangkan, termasuk pembenahan Polri melalui Kompolnas. Salah satu pemicu penting terjadinya "Prahara Mei 1998" adalah peristiwa di dekat kampus Universitas Trisakti di Jakarta Barat. Setelah tertembaknya empat mahasiswa Trisakti di halaman depan kampus oleh anggota Brimob/Polri dari jalan layang yang melintas di seberang kampus, amarah mahasiswa Trisakti Jakarta meluas ke penjuru kota, menyusul gelombang keresahan dan kemarahan kaum miskin kota akibat menurunnya ekonomi dan harapan hidup. Tindakan aparat kepolisian semakin memicu amarah dengan ditutupnya kedai dan bengkel sepeda motor. Berikutnya, perkelahian antarwarga miskin semakin meruncing. Penjarahan, pembakaran, dan pembegalan yang semula hanya terjadi di sekitar Jakarta Barat mulai merambah ke Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Di sekitar Kompleks Perumahan Dosen UI di Ciputat terjadi penjarahan dan pembakaran, di sepanjang Jalan Ciputat Raya menuju IAIN (sekarang Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah. Situasi yang merebak dengan cepat ke hampir seluruh penjuru Jakarta itulah yang mengubah keadaan menjadi "situasi di mana Panglima Komando Daerah Militer dapat mengambil alih tanggung jawab keamanan dan ketertiban dari pihak kepolisian yang tidak sanggup menguasai keadaan". Kepala Polri Jenderal (Pol) Dibyo Widodo akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kewenangan dan tanggung jawab keamanan dan ketertiban dari seluruh jajaran Polda Metro Jaya kepada Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin selaku Panglima Komando Pelaksana Operasi Jakarta merangkap Pangdam Jaya, sesuai TR14/TANAS/IV PANG ABRI. Situasi "lempar handuk" ini, 14 tahun kemudian, diakui Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, yang pada saat itu menjadi Kepala Polres Jakarta Barat berpangkat ajun komisaris besar. Kepada saya pada Desember 2012, di Istana Negara, Jakarta, Jenderal Timur Pradopo menjelaskan, situasi tak terkendali itu di luar kemampuan Polri untuk mengatasinya. Ia yakin akan kemampuan Mayjen Sjafrie untuk mengendalikannya. Dengan tenang dan sigap, Sjafrie menugaskan anak buahnya di Kodam Jaya untuk segera mengamankan semua obyek dan sarana publik, seperti listrik, perusahaan air minum, transportasi umum (bus kota dan kereta api/rel listrik), karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang terpenting adalah hak asasi manusia (HAM) untuk hidup damai secara lahiriah dan batiniah, bukan sekadar kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berserikat yang lazim ada di dalam buku-buku akademis. Dari sisi kemanusiaan, Sjafrie juga menunjukkan keberanian dengan memerintahkan anak buahnya untuk mengantar empat jenazah mahasiswa Universitas Trisakti-yang menjadi korban kerusuhan 12-14 Mei 1998-ke rumah orangtua dan sanak saudara mereka. Jenazah kemudian dimakamkan secara khusyuk dan terhormat. Saya teringat pernyataan ahli hukum tata negara, (almarhum) Profesor Djokosoetono, saat perkuliahan mengenai Niccolo Machiavelli yang saya ikuti ketika menjadi mahasiswa Universitas Indonesia di kampus Jalan Salemba 4, Jakarta. Il Principe harus memadukan keberanian dengan kebajikan. Virtu bukanlah keberanian, bukan sekadar jagoan perang, atau berani mati. Virtu adalah juga keberanian untuk kalau perlu mengorbankan satu atau dua orang demi keselamatan dan kemaslahatan orang banyak. Sjafrie menanggung risiko itu dengan lapang dada, termasuk stigma bahwa ia adalah penculik mahasiswa dan melakukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM pada November 1998 mengukuhkan temuan berdasar laporan Tim Gabungan Pencari Fakta bahwa Sjafrie tidak terbukti secara jelas dan nyata melaksanakan penculikan, apalagi melakukan pembunuhan dalam kerusuhan Mei 1998. Korban iri hati Ia adalah korban iri hati sejumlah kalangan militer dan sipil karena ia adalah anak emas Soeharto. Selama beberapa tahun Sjafrie pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto, termasuk saat kunjungan Soeharto ke Sarajevo, Bosnia, pada Juli 1995, ketika Utusan Khusus PBB untuk Bosnia Yashui Akashi menerima kunjungan Presiden. Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI pada awal Juli 1998 kemudian menggantikan Sjafrie dengan Mayjen Djaja Suparman. Pada tahun 2012, di kediaman Duta Besar Amerika Serikat di kawasan Taman Suropati, Jakarta, saya berjumpa Samantha Power, anggota Dewan Keamanan Nasional AS yang sekarang menjadi Duta Besar AS di PBB, New York. Saya jelaskan kisah Sjafrie di Jakarta pada Mei 1998 dan fitnah yang dilekatkan kepadanya. Samantha hanya menjawab, Sjafrie Sjamsoeddin tidak bisa dipisahkan dari persepsi umum di Kementerian Luar Negeri AS bahwa Kopassus sebagai kesatuan adalah lambang pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, hanya Kementerian Luar Negeri AS, bukan Kementerian Pertahanan AS, yang menetapkan boleh tidaknya prajurit TNI Angkatan Darat mendapat visa masuk ke AS. Pada akhir April 2015, dalam upacara HUT Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Danjen Kopassus Mayjen Doni Monardo mencanangkan Kopassus yang lebih humanis dan mengajak hadirin untuk mendoakan TNI AD agar menjadi "tentara rakyat, tentara kejuangan, dan tentara nasional". Sjafrie adalah contoh dari perwira tinggi yang tidak sekadar duduk manis, apalagi maju-mundur melihat situasi. Semoga doa ini diamini oleh semua pihak, termasuk semua perwira menengah dan perwira tinggi Polri yang nyawa dan kariernya diselamatkan oleh tindakan berani Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta pada Mei 1998. ●

The quality of humility, the spirit of forefathers

The quality of humility, the spirit of forefathers Juwono Sudarsono ;   A Former Defense Minister

JAKARTA POST, 05 Juli 2013

The Canadian author and historian, Margaret Macmillan, who wrote the seminal work Paris 1919 on the six-month long international peace conference in Versailles, France, at the end of World War I, noted that a Vietnamese kitchen assistant working at the Ritz Hotel in Paris unsuccessfully had his country recognized by the great powers among the swirling hustle, including France, Britain and the emergent United States.

The kitchen assistant, a gangly, thin but determined 28-year-old, was Ho Chi Minh. In September 1945, he declared Vietnam independent following the surrender of Japanese forces to the US at Tokyo Bay.

Later, in the 1950s, as French colonial forces sought to regain control over Indo-China, Ho Chi Minh and his “rag tag of black pajama and sandals” guerillas defeated the pride of the French intellectual, bureaucratic and military elite at Dien Bien Phu in May 1954. 

Aided by the Vietnamese army military legend, Vo Nguyen Giap, Ho Chi Minh rose to worldwide political and military fame. 

Ho Chi Minh participated in the April 1955 Asian African Conference in Bandung, Indonesia, along with Jawaharlal Nehru (India), Zhou Enlai (China), Gamal Abdel Nasser (Egypt), Kwame Nkrumah (Ghana) and Sukarno.

In the early 1960s, Ho Chi Minh visited Indonesia and was awarded an honorary doctorate at Bandung. Ho Chi Minh spoke of the most important education he received; not from schools, colleges or universities but from “the school of life”, which tested his determination, resilience and moral strength. Sukarno, who attended the ceremony in Bandung, later spoke to students in Jakarta, which I attended as a second year student at the University of Indonesia.

Sukarno spoke warmly about “this simple and humble man who never graduated from college or university” but possessed the determined quality of humility and “whose only sin was to remind France to live up to its revolutionary ethos of Liberte, Egalite, Fraternite”. I have never forgotten that image of both Ho Chi Minh and Sukarno, first generation leaders of Vietnam and Indonesia who wrested power from, rather than being granted independence by, a stubborn but receding colonial power.

I have often wondered how third and fourth generation Vietnamese, Indonesian — and indeed African and Latin American — European and American leaders view the historical spectrum facing each country’s current predicament? 

Can they recapture the spirit that once moved their forefathers to bring the best of their intellectual courage and moral fiber to the fore? 

Can and will they reinvigorate the quality of public service in their personal, social and professional conduct as leaders? 

Can they withstand the forces of predatory financial power and greed that erode their determination to maintain political and cultural space that sustain their power of humility? 

Will they heed John F. Kennedy’s call in his inaugural address more than 50 years ago that “those who will not allow peaceful revolution to be possible will make violent revolution inevitable?” ●