Pendidikan Perempuan dan Masa Depan Bangsa

Pendidikan Perempuan dan Masa Depan Bangsa Sri Mulyani Indrawati;  Menteri Keuangan RI Retno LP Marsudi;  Menteri Luar Negeri RI

                                                  TEMPO.CO, 02 November 2017

                                                           

Pada 1978, kami berdua memulai pendidikan di Sekolah Menengah Atas 3 dan 4 di Semarang. Sekolah kami kemudian melebur menjadi SMA Negeri 3 Semarang, yang terletak di Jalan Pemuda, jalan utama di jantung Kota Semarang, dengan bangunan anggun bergaya kolonial. Bangunan berwibawa tersebut memang mencerminkan reputasi sekolah tersebut saat itu, yang terkenal dengan kedisplinannya yang sangat tinggi. Di sekolah kami, semua murid laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama untuk belajar dan berprestasi. Ini sebuah kesempatan yang pada masa R.A. Kartini muskil diperoleh. Fasilitas sekolah dilengkapi laboratorium kimia, fisika, dan biologi serta laboratorium bahasa yang luar biasa bagus. Kami beruntung menikmati kualitas sekolah dan proses belajar yang termasuk terbaik di Indonesia. Tidak hanya belajar di kelas, kami juga sangat menikmati kegiatan ekstrakurikuler olahraga, seperti menjadi anggota tim basket dan voli atau karate, paduan suara, dan pasukan pengibar bendera, bahkan Sri Mulyani pernah menjadi Ketua Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS). Hampir 40 tahun kemudian tentu kami tidak menyangka akan bertemu dan bekerja sama dalam tim kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jika satu sekolah bisa menghasilkan Menteri Keuangan perempuan pertama dan Menteri Luar Negeri perempuan pertama di republik ini, sekolah itu dan segenap proses pendidikannya patut diberi acungan jempol. Selain kami berdua, banyak teman alumnus SMA tersebut yang berprestasi. Selain dukungan dari orang tua, harus diakui bahwa peran para pendidik, termasuk kepala sekolah, sangat penting dalam membentuk karakter dan kepercayaan diri untuk terus maju dalam kehidupan anak didik selanjutnya. Mereka memberi atensi dan motivasi kepada setiap anak didik dan menganggap setiap individu merupakan benih yang punya potensi untuk tumbuh jika disirami ilmu, kegiatan organisasi, dan pembentukan nilai-nilai luhur Indonesia. Mereka senantiasa mengingatkan kami bahwa murid laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih bintang. Karena jumlah saudara kandung kami yang cukup banyak, orang tua kami hanya mampu menyekolahkan kami di sekolah negeri. Tapi mereka mendorong kami agar dapat diterima di sekolah negeri terbaik dan memacu kami untuk mencapai prestasi terbaik. Selain kegiatan akademis, kami aktif dalam berbagai kegiatan organisasi sekolah yang cukup mengasah kemampuan soft skill kami dalam berinteraksi dan bekerja sama dalam satu tim untuk mencapai tujuan kolektif. Setelah tiga tahun di SMA, kami berdua pun lulus dengan peringkat terbaik dan meneruskan mimpi kami ke jenjang pendidikan tinggi pilihan masing-masing. Saat ini, pemerintah cukup memberikan perhatian yang besar kepada pembangunan manusia. Pengalokasian anggaran pendidikan secara konsisten mencapai 20 persen dari dana total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sekitar Rp 440 triliun. Partisipasi perempuan dalam pendidikan cukup baik dengan rasio 1 banding 1 antara jumlah laki-laki dan perempuan. Penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 260 juta jiwa dengan proporsi perempuan mencapai setengahnya. Potensi ekonomi mereka luar biasa dan peran strategis mereka dalam keluarga sangat penting. Kini 45 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Pertumbuhan UKM yang dijalankan perempuan cukup besar, yaitu lebih dari 50 persen. Jadi, meskipun partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja di sektor formal hanya mencapai 32 persen, kontribusi mereka dalam menciptakan lapangan kerja melalui UKM cukup signifikan. Belum lama ini, Laporan Pembangunan Dunia (World Development Report) menyimpulkan, negara-negara yang membuat investasi signifikan pada pembangunan manusianya akan mempunyai korelasi yang kuat pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan. Laporan tersebut menyimpulkan, sekolah tanpa proses belajar yang efektif dan benar akan menghilangkan kesempatan pengembangan diri bagi anak didiknya. Presiden Jokowi menyadari sepenuhnya bahwa pengalokasian dana pendidikan yang tinggi perlu dibarengi dengan proses belajar yang efektif. Fokus perbaikan harus diarahkan pada kualitas sekolah. Kami berharap kualitas sekolah sekarang sama atau bahkan lebih baik daripada kualitas SMA 3 sewaktu kami bersekolah dulu. Pemerintah berupaya agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi kendala bagi anak-anak. Melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan tunai dari APBN bagi penduduk termiskin berusia 6–21 tahun. Saat ini sudah 20,3 juta anak usia sekolah yang mendapat bantuan tersebut. Nanti, merekalah yang menjadi penggerak ekonomi menuju pertumbuhan yang makin inklusif dan jumlah kelas menengah yang makin besar serta merata. Peran perempuan merupakan bagian yang sangat integral dalam proses menuju rakyat yang adil dan makmur. Semoga akan lahir lebih banyak lagi Kartini baru dengan pemikiran cemerlang dan berkomitmen memajukan bangsa. Semoga Indonesia akan terus melahirkan Srikandi mumpuni yang turut membawa bangsa ini ke masa keemasannya. ●

50 Tahun ASEAN

50 Tahun ASEAN Retno LP Marsudi  ;   Menteri Luar Negeri RI

                                                        KOMPAS, 25 April 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/04/25/50-Tahun-ASEAN

                                                           

Perdamaian jarang diceritakan dibandingkan dengan konflik dan peperangan". Kutipan itu sangat pas untuk menceritakan perjalanan ASEAN, sebuah asosiasi yang pada tahun ini berusia 50 tahun. Keberhasilan ASEAN dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan jarang disinggung. Sebaliknya, banyak orang bertanya apa yang telah dicapai ASEAN dalam 50 tahun ini. Bahkan, ada pula yang menanyakan, apa manfaat ASEAN bagi Indonesia? Mampukah ASEAN bertahan hidup di era di mana ketidakpastian telah menjadi "a new normal"? ASEAN dan ekosistem damai Konflik dan perang di sudut dunia mana pun tidak pernah lepas dari sorotan media. Konflik baru muncul. Konflik lama tidak mudah diselesaikan. Penyelesaian militer bukan merupakan hal yang tabu dilakukan. Dunia saat ini dihantui oleh pesimisme yang cukup kental. Pesimisme mengenai perdamaian. Pesimisme mengenai ekonomi yang semakin tertutup atau proteksionis. Dunia seolah lupa bahwa ada suatu kawasan, Asia Tenggara, yang dalam 50 tahun mampu menciptakan ekosistem perdamaian. Bukan saja perdamaian yang dinikmati oleh sepuluh negara anggota ASEAN, melainkan juga dinikmati oleh hampir separuh penduduk dunia yang tinggal di wilayah sekitar Asia Tenggara. Membuat suatu ekosistem damai di Asia Tenggara bukanlah hal yang mudah. Kesepuluh anggota ASEAN sangat berbeda satu sama lain, mulai perbedaan dari segi kemajuan ekonomi hingga perbedaan sistem politik. Kebinekaan ASEAN juga dapat dilihat dari keragaman agama yang dianut masyarakatnya. Di Asia Tenggara terdapat komunitas Muslim, umat Kristen, Buddha, dan Hindu. Dari sisi etnik juga menunjukkan spektrum keragaman yang sangat luas. Saya kira hanya di Asia Tenggara perbedaan seperti ini dapat hidup berdampingan relatif damai. Perkiraan beberapa ahli, bahwa karena perbedaan ini akan membawa "balkanisasi" di Asia Tenggara, sampai sekarang tidak terjadi. Dugaan yang meleset ini patut kita syukuri. Kekhawatiran terhadap "balkanisasi" ini tak berlebihan. Sejarah Asia Tenggara pernah diwarnai konflik Indonesia-Malaysia, Singapura-Malaysia, Vietnam-Kamboja, dan Thailand-Kamboja. Berbagai konflik itu pada akhirnya dapat diatasi. Lebih jauh lagi, ASEAN dalam 50 tahun ini telah mampu menyediakan platform melalui berbagai ASEAN-led Mechanism, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS), untuk membantu kekuatan-kekuatan besar bertemu dan berdialog. Di sinilah sentralitas ASEAN berfungsi dan dihargai. Hanya ada satu organisasi kawasan, yaitu ASEAN, yang pada satu platform dapat mempertemukan semua kekuatan besar, seperti AS, Rusia, China, India, Korea Selatan, Jepang, dan Australia pada saat yang bersamaan. ASEAN-led Mechanism ini tanpa disadari telah menumbuhkan dan mempertebal budaya dialog. Dan budaya ini menjadi barang langka yang sangat mahal saat ini. Penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia serta tata pemerintahan yang baik juga merupakan faktor penting dalam ekosistem damai tersebut. ASEAN dan ekosistem kesejahteraan Kebinekaan ASEAN juga terjadi pada tingkat kemajuan ekonomi. Produk domestik bruto per kapita Singapura mencapai 53.053 dollar AS (2016), sementara Kamboja baru mencapai 1.228 dollar AS dan Laos 1.307 dollar AS. Terlepas dari tingkat PDB yang cukup berjarak tersebut, ekosistem perdamaian dan stabilitas yang diciptakan ASEAN telah memacu pertumbuhan ekonomi negara anggota lebih baik daripada rata-rata pertumbuhan dunia. Data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebutkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, Filipina 6 persen, Kamboja 7,1 persen, Laos 7 persen, Myanmar 8,2 persen, dan Vietnam 5,9 persen, di atas rata-rata dunia sebesar 3,1 persen (Dana Moneter Internasional, Januari 2017). Setiap negara anggota merasakan betul manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN. Pada 2015, total perdagangan intra ASEAN mencapai 543 miliar dollar AS, yang menjadikan perdagangan intra ASEAN sebagai perdagangan terbesar bagi ASEAN (24 persen). Mitra perdagangan terbesar ASEAN di luar perdagangan intra ASEAN adalah dengan China (15 persen), Jepang (11 persen), Uni Eropa (10 persen), dan AS (9 persen). Di bidang investasi, ASEAN menarik sekitar 120 miliar dollar AS penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI), di mana 62,1 persen di antaranya merupakan investasi di bidang jasa. Investasi intra ASEAN juga menduduki peringkat tertinggi (18 persen), disusul oleh investasi dari Uni Eropa (16 persen), Jepang (14 persen), AS (11 persen) dan China (7 persen). Lebih dari 40 persen investasi intra ASEAN ditanamkan di Indonesia. Tidak hanya itu, 720 perusahaan Indonesia saat ini telah beroperasi di negara-negara ASEAN. Data ekonomi tersebut menunjukkan bahwa di ASEAN, ekosistem perdamaian dan stabilitas telah menciptakan pula ekosistem pembangunan dan kesejahteraan. Tantangan Capaian ASEAN dalam 50 tahun ini jangan sampai menjadikan negara anggotanya berpuas diri. Di dunia yang sangat cair dan penuh ketidakpastian ini, ASEAN akan menghadapi tantangan yang berat agar dapat mempertahankan ekosistem perdamaian dan kesejahteraan tadi. Pertama, ASEAN harus mampu menjadi organisasi yang modern, lentur, dan memiliki sekretariat yang kuat. Efisiensi perlu mendapatkan perhatian ASEAN. Jika tidak dilakukan efisiensi, ribuan pertemuan setiap tahunnya itu akan menjebak ASEAN menjadi "meeting-oriented" dan bukan "implementation-oriented". Kedua, semboyan people-centered harus benar-benar diimplementasikan. Gap kesejahteraan di dalam setiap negara anggota dan gap pembangunan di antara negara anggota harus diperkecil. Kelas menengah ASEAN, yang jumlahnya mencapai 150 juta pada tahun 2015 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 400 juta pada tahun 2020 (Nielson, 2015), harus mampu menarik gerbong usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) sehingga masyarakat semakin merasakan manfaat ASEAN. Pekerja migran ASEAN harus diberi perlindungan maksimal. Ketiga, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus terus dipertahankan. Negara anggota harus berkomitmen tinggi untuk menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Tanpa kesatuan, tidak akan terjadi sentralitas ASEAN. Dan tanpa kesatuan dan sentralitas, ASEAN akan kehilangan relevansinya sebagai kawasan penyedia ekosistem perdamaian. Yang lebih dikhawatirkan, Asia Tenggara justru akan menjadi "proksi" bagi persaingan kekuatan besar dunia. Keempat, integrasi ekonomi dengan lingkup yang lebih luas harus dilakukan di tengah maraknya proteksionisme banyak negara. Dalam kaitan ini, sangat penting bagi ASEAN untuk segera menyelesaikan perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Ke-16 negara anggota RCEP tersebut berwargakan separuh penduduk dunia, memberikan kontribusi lebih 30 persen PDB dunia, dan seperempat ekspor dunia. Kelima, ASEAN harus mampu mengatasi maraknya kejahatan lintas batas, termasuk radikalisme, terorisme, illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, dan perdagangan narkoba. Keamanan laut di ASEAN harus ditingkatkan sehingga pelaut-pelaut ASEAN bebas dari bahaya penculikan. Keenam, masyarakat ASEAN harus meningkatkan rasa kepemilikan terhadap ASEAN. Sejarah ASEAN perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Negara-negara anggota ASEAN perlu mendorong tumbuhnya pusat-pusat kajian ASEAN. Semoga ASEAN akan tetap berjaya 50 tahun ke depan. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan ASEAN. Saat saya bertemu diplomat kawakan Singapura, Kishore Mahbubani, dia menyampaikan harapannya agar Indonesia terus menjadi "natural custodian" bagi ASEAN. Saya langsung menjawab, "Certainly we will." Selamat memasuki usia 50 tahun, ASEAN. ●

KTT IORA: Momentum Penguatan Kerja Sama

KTT IORA: Momentum Penguatan Kerja Sama Retno LP Marsudi  ;    Menteri Luar Negeri RI

                                                        KOMPAS, 08 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pada tahun 2009, Robert Kaplan, seorang pakar ilmu politik internasional ternama, menulis sebuah artikel dalam majalah Foreign Affairs. Ia menyebut Samudra Hindia sebagai ”panggung utama abad ke-21”. Julukan tersebut sejalan dengan fakta yang menunjukkan bahwa Samudra Hindia merupakan kawasan yang sangat strategis. Kawasan tersebut menjadi rute perdagangan utama dunia yang dilewati setengah dari kontainer perdagangan dunia dan dua pertiga perdagangan minyak dunia. Kawasan tersebut juga tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Pada tahun 2015, saat ekonomi dunia hanya tumbuh 2,6 persen, pertumbuhan rata-rata sebagian besar anggota IORA mencapai 4,3 persen. Di tengah peran penting kawasan tersebut, Indian Ocean Rim Association (IORA) hadir untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara anggotanya, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada tahun 2015, tongkat estafet ketua asosiasi kawasan tersebut beralih dari Australia ke Indonesia. Indonesia bertekad untuk tidak hanya sekadar menjadi ketua bagi IORA, tetapi juga menjadi pemimpin. Kepemimpinan Indonesia selama ini di berbagai organisasi, baik di forum regional maupun internasional, selalu ditunjukkan melalui berbagai inisiatif baru yang memberi dampak perubahan positif. Gaya kepemimpinan Indonesia ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebelumnya, peran kepemimpinan Indonesia terlihat melalui sejumlah organisasi internasional. Di ASEAN, melalui Bali Concord III, Indonesia berperan penting dalam pembentukan Masyarakat ASEAN. Sementara di APEC kiprah Indonesia terlihat dalam Bogor Goals 1994 yang sampai saat ini terus menjadi aspirasi bagi negara anggota APEC. Hal serupa juga telah dipraktikkan melalui IORA di mana Indonesia mendorong sejumlah terobosan penting guna memperkuat kemitraan di kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan, sebagai prasyarat utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menuju kawasan Samudra Hindia sebagai pusat pertumbuhan yang baru. Terobosan pertama yang dilakukan adalah menginisiasikan diskusi mengenai Jakarta Concord, satu dokumen strategis dan visioner untuk meningkatkan kemitraan IORA dan pemetaan arah masa depan organisasi tersebut. Jakarta Concord memperkuat kerja sama dalam enam prioritas IORA dan mendorong kerja sama pada tiga bidang baru, yakni blue economy, pemberdayaan perempuan, dan promosi demokrasi. Indonesia juga telah mendorong langkah-langkah konkret untuk menerapkan visi strategis dalam Jakarta Concord tersebut. Untuk itu, inisiatif kedua Indonesia adalah mengegolkan pembahasan mengenai IORA Action Plan yang berisi target terukur dan program konkret peningkatan kerja sama di antara negara anggota. Rencana aksi dijabarkan dalam program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang dapat dinilai dan diukur pelaksanaannya. Dokumen penting ketiga adalah Deklarasi untuk Mencegah dan Melawan Terorisme dan Ekstremisme dengan Kekerasan. Deklarasi ini menjadi pijakan atas komitmen bersama anggota IORA untuk menyuarakan moderasi dan toleransi, serta meningkatkan kerja sama melalui dialog dan pertukaran informasi. Keketuaan Indonesia ini berpuncak pada penyelenggaraan KTT IORA tanggal 7 Maret 2017 yang bertepatan dengan ulang tahun ke-20 IORA. KTT IORA yang mengusung tema ”Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean” ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota, 7 negara mitra wicara, dan 8 organisasi internasional. KTT tersebut juga menjadi ajang bagi para pemimpin negara-negara anggota IORA untuk mengesahkan Jakarta Concord. Sebagian pihak mungkin beranggapan bahwa KTT tersebut hanya akan menjadi pergelaran seremonial tanpa manfaat nyata. Namun, realitas yang ada justru menunjukkan kebalikannya. Kawasan Samudra Hindia tidak hanya berperan penting bagi perekonomian dunia, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia. Tahun 2016, ekspor Indonesia ke negara-negara IORA 42 miliar dollar AS yang mencakup sepertiga ekspor total Indonesia. Dari perdagangan tersebut, Indonesia mencetak surplus 1,5 miliar dollar AS tahun lalu. Di tengah penurunan ekspor Indonesia akibat lesunya perekonomian dunia, justru ekspor Indonesia ke beberapa negara IORA menunjukkan kenaikan yang merefleksikan potensi mereka sebagai pasar nontradisional. Sebagai contoh, ekspor Indonesia ke Afrika Selatan, Iran, dan Oman naik 9 persen tahun lalu. Mengingat perdagangan RI- IORA hanya mencakup 10 persen dari total perdagangan intra IORA, terdapat potensi besar untuk terus meningkatkannya. Arti penting kawasan Samudra Hindia juga terlihat pada sektor investasi. Sebanyak 6 dari 20 negara sumber investasi asing terbesar Indonesia merupakan negara anggota IORA. Investasi ini pun menunjukkan peningkatan. Tahun lalu, investasi dari Singapura naik 50 persen, investasi dari Thailand naik 100 persen, dan bahkan investasi dari Mauritius meningkat lebih dari 10 kali lipat. Negara-negara anggota IORA pun berperan penting pada sektor pariwisata. Tiga dari 4 negara asal wisatawan asing terbesar ke Indonesia merupakan negara anggota IORA. Jumlah turis dari negara IORA pun meningkat, sebagai contoh wisatawan Thailand ke Indonesia naik 6 persen, turis Australia naik 14 persen, dan wisatawan India naik 28 persen tahun 2016. Negara-negara anggota IORA juga menawarkan peluang besar peningkatan kerja sama ekonomi bagi Indonesia, terutama dari kawasan barat IORA, mulai dari Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Afrika. Indonesia bertekad memanfaatkan peluang tersebut dengan menekankan kerja sama ekonomi sebagai salah satu fokus pembahasan saat KTT. Salah satu elemen utama dari Jakarta Concord adalah mengokohkan kerja sama ekonomi, terutama meningkatkan perdagangan dan investasi, menggerakkan pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas, dan melibatkan sektor swasta, terutama UMKM. Di KTT IORA, peningkatan kerja sama ekonomi menjadi prioritas utama. Sebagai contoh, tahun lalu Indonesia berhasil mengekspor 150 gerbong kereta api ke Banglades, salah satu anggota IORA. Peluang kerja sama ekonomi lainnya juga ditawarkan oleh sektor perikanan. Salah satu prioritas Indonesia lainnya adalah membumikan kerja sama IORA dengan mendorong keterlibatan para pelaku usaha. Hal itu diwujudkan dengan penyelenggaraan IORA Business Summit yang pertama kalinya di sela-sela KTT IORA. Melalui KTT IORA, Indonesia berupaya meningkatkan kerja sama di kawasan. Indonesia juga bertekad untuk menjadikan KTT tersebut sebagai kendaraan menuju kemitraan ekonomi yang lebih kokoh antara Indonesia dan semua negara anggota di kawasan yang pada akhirnya akan membawa kita lebih dekat menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. ●

Tak Ada Negara yang Bisa Hidup Sendiri

Tak Ada Negara yang Bisa Hidup Sendiri (Wawancara) Retno LP Marsudi  ;  Menteri Luar Negeri RI

                                                     KOMPAS, 04 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Menyikapi munculnya Keputusan Eksekutif (EO) Presiden Donald Trump terkait dengan isu migrasi, meskipun bukan termasuk negara yang terdampak, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Bersama sejumlah negara di dunia, seperti Turki, Pakistan, Australia, Jerman, dan Perancis, Indonesia juga telah memberikan tanggapan atas lahirnya keputusan itu. Dalam wawancara dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi disebutkan, RI sangat menyesalkan putusan itu. Indonesia menegaskan, jika kebijakan itu lahir karena alasan memerangi terorisme, satu-satunya cara meraih kemenangan adalah melalui kerja sama internasional. Tidak mungkin satu negara dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting mengembangkan hubungan baik dengan sebanyak mungkin negara. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Retno, Jumat (3/2), di ruang kerjanya di Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Terkait dengan kebijakan Presiden Donald Trump, terutama untuk WNI di Amerika Serikat, apa langkah-langkah advokasi yang telah diambil pemerintah pasca lahirnya kebijakan itu? Merespons Keputusan Eksekutif mengenai imigrasi, sejak awal mulai kampanye, kami sudah menyiapkan semuanya. Kami sudah lakukan komunikasi sangat intensif antara Jakarta dan semua perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat. Intinya, kami sudah memetakan penyebaran WNI. Yang terdata sekitar 146.000 dan kami sudah mengeluarkan imbauan. Isinya tentang apa yang harus dilakukan oleh WNI, termasuk hak-hak hukum mereka, yang sebenarnya merujuk pemberitaan lembaga pemerintah yang ada di Amerika Serikat. Kami juga sudah berbicara dengan Duta Besar RI di Washington Budi Bowoleksono dan beliau mengatakan akan segera menerbitkan sebuah kartu saku yang bisa digunakan WNI. Buku saku itu, antara lain, berisi panduan dan nomor-nomor khusus yang bisa dihubungi. Yang penting warga negara kita tahu ke mana mereka harus menghubungi jika terjadi masalah dengan mereka. Intinya, semua sudah disiapkan jika suatu saat situasi menjadi lebih buruk. Indonesia telah lama menjalin relasi dengan AS. Bagaimana menyikapi kebijakan itu? Semua orang, semua negara, tahu bahwa ini adalah keputusan dari sebuah negara yang berdaulat. Namun, jika dalam keputusan tersebut ada prinsip-prinsip internasional yang tidak dipenuhi, wajar jika negara lain memberikan komentar. Sebab, sekali lagi, dalam hubungan internasional ada prinsip-prinsip dan tata nilai yang dianut. Dalam hubungan bernegara selalu ada take and give. Saya yakin tidak mungkin ada negara yang bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, mengembangkan hubungan baik dengan sebanyak mungkin negara dengan cara menghormati prinsip-prinsip itu menjadi perlu tetap dilakukan. Kalau kebijakan itu ditujukan untuk memerangi terorisme, kita semua tahu, untuk mendapatkan hasil optimal, itu hanya bisa dilakukan melalui kerja sama internasional. Kita sangat menyesalkan kebijakan itu, dengan alasan bahwa kalau ini memang untuk memerangi terorisme, bukankah kita semua paham bahwa kerja sama internasional adalah cara terbaik memerangi terorisme. Selain itu, semua orang tahu, tidak ada kaitannya terorisme dengan agama apa pun. Itu sangat jelas. Jadi, kita sangat menyesal karena ada prinsip-prinsip yang harus kita sampaikan. Melihat situasi seperti itu, apakah kerja sama Indonesia-AS akan tetap sama atau ada harapan baru? Saya ingin mengambil dasar pada apa yang dikatakan Duta Besar AS yang baru, Joseph R Donovan Jr. Beliau mengatakan, AS memiliki komitmen tinggi untuk melanjutkan kemitraan komprehensif dengan Indonesia. Itu yang saya pegang. Komitmen Indonesia selalu sama, yaitu meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara mana pun, termasuk dengan AS. Apalagi AS adalah salah satu mitra terpenting kita. Dalam isu Palestina, bagaimana sikap Indonesia menanggapi sikap AS? Ke depan, jalannya akan semakin bergelombang. Kita sudah bertemu dan berbicara dengan banyak pihak tentang bagaimana melihat masa depan perdamaian antara Israel dengan Palestina dan kita sampai pada satu titik bahwa Indonesia tidak akan berhenti. Tugas kita adalah memperoleh dukungan dari sebanyak mungkin negara di dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Kita tidak akan berhenti. ●

Asa Baru Perdamaian Palestina-Israel Retno LP Marsudi ;   Menteri Luar Negeri RI

                                                         KOMPAS, 08 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Untuk pertama kali, Indonesia terlibat langsung dalam pertemuan yang membahas perdamaian Palestina dan Israel. Pertemuan di Paris, 3 Juni 2016, yang melibatkan Sekretaris Jenderal PBB, negara Quartet, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan sejumlah negara kunci ditujukan untuk membahas persiapan konferensi perdamaian internasional yang menurut rencana akan dilakukan pada akhir 2016. Pertemuan Paris ini belum melibatkan Palestina dan Israel. Diundangnya Indonesia dalam pertemuan ini merupakan buah hasil diplomasi Indonesia yang secara konsisten mengupayakan perdamaian Palestina, terutama dalam memberikan dukungan bagi diperolehnya hak-hak sah rakyat Palestina untuk memiliki suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Pada Maret 2016, Indonesia telah menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam mengenai Palestina, Al Quds and Al Sharif. Untuk lebih mendekatkan diri kepada perjuangan Palestina, Indonesia telah memiliki Konsul Kehormatan di Ramallah sejak Maret 2016. Kepemimpinan Indonesia dalam penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI ini mendapatkan apresiasi besar negara OKI maupun dunia internasional, termasuk pada saat pertemuan Paris. Setiap kali muncul satu inisiatif baru mengenai perdamaian Palestina dan Israel, selalu muncul kegamangan apakah inisiatif tersebut akan dapat dijalankan. Kegamangan ini bukan tanpa alasan. DK PBB paling tidak telah mengeluarkan Resolusi 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003), dan 1850 (2008). Terdapat pula beberapa inisiatif yang telah dicoba untuk dilakukan, antara lain Madrid Principles (1991), Inisiatif Perdamaian Arab (2002), dan Peta Jalan Quartet (2003). Karena itu, sangat wajar jika semua pihak yang hadir dalam pertemuan sadar bahwa pertemuan di Paris bukan merupakan pertemuan yang mudah. Semua sadar bahwa konflik Palestina dan Israel merupakan isu yang sangat complicated. Semua juga sadar adanya kepentingan yang berbeda, bahkan sangat berbeda, dari pihak-pihak yang ikut dalam pertemuan Paris. Lepas dari kegamangan tersebut, pertemuan Paris patut mendapatkan dukungan. Pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016, negara-negara OKI telah memberikan dukungan terhadap inisiatif Perancis ini. Kehadiran negara-negara kunci dalam pertemuan Paris menunjukkan adanya komitmen dan upaya untuk menjaga momentum agar isu Palestina dan Israel tidak hilang dari radar perhatian internasional. Urgensi negosiasi Dunia internasional menyadari bahwa kemandekan negosiasi telah menjadikan situasi di lapangan semakin memburuk. Salah satu contohnya adalah berlanjutnya pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal akan mengubah demografi penduduk di tanah Palestina dan hal ini akan semakin menyulitkan upaya penyelesaian konflik yang adil dan langgeng. Semakin memburuknya situasi inilah yang menjadikan masyarakat internasional semakin sadar mengenai pentingnya mendorong dimulainya negosiasi kembali. Berlanjutnya konflik Palestina-Israel akan menyulitkan terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Ketidakstabilan kawasan Timur Tengah tentunya akan memengaruhi stabilitas dan perdamaian dunia. Kehadiran negara-negara kunci, termasuk negara kunci di kawasan sekitar wilayah konflik, dalam pertemuan Paris merupakan satu awal yang bagus. Mereka bukan hanya pengamat (observer), tetapi pemangku kepentingan (stakeholders) yang perlu dilibatkan. Dukungan negara-negara tersebut harus diapresiasi dan digunakan untuk memperkaya beberapa hal yang selama ini tidak atau belum dilakukan oleh proses sebelumnya. Pertemuan Paris kali ini menghasilkan satu komunike bersama di mana delegasi Indonesia aktif dalam negosiasi text communique tersebut. Proses pembahasan draf komunike bersama dapat dikatakan tidak mudah. Hasil akhir komunike yang disahkan secara konsensus itu memang tidak mungkin dapat memenuhi harapan dan posisi setiap negara. Hal ini sekali lagi menunjukkan kerumitan isu yang dibahas. Dalam pembahasan pada tingkat menteri luar negeri, Indonesia menyampaikan bahwa perdamaian Palestina-Israel adalah hal yang diinginkan oleh dunia. Tugas masyarakat internasional adalah mendorong, memfasilitasi, dan menciptakan kondisi yang kondusif agar perdamaian dapat tercipta. Negosiasi baru dapat dibangun dengan menggunakan semua prinsip yang sudah ada dalam proses-proses sebelumnya termasuk resolusi-resolusi DK PBB. Dan, yang tidak kalah penting artinya, Indonesia menekankan bahwa semua upaya harus dilakukan dalam rangka pencapaian a two state solution berdasarkan garis batas 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Beberapa prinsip Jika pertemuan internasional mengenai perdamaian jadi dilakukan akhir 2016, Indonesia telah mengusulkan beberapa prinsip yang perlu mendapatkan perhatian: Pertama, pentingnya menciptakan kondisi yang kondusif. Indonesia menekankan confidence building measure (CBMs) harus segera diupayakan kembali. Kegiatan-kegiatan yang merefleksikan CBMs harus segera dilakukan, yaitu diakhirinya semua bentuk tindak kekerasan; dihentikannya segera semua pembangunan permukiman ilegal dan kedua pihak harus menjamin keamanan. Kedua, keterlibatan pihak yang berkonflik harus segera dilakukan. Bagaimanapun juga tidaklah mungkin inisiatif perdamaian dilakukan tanpa konsultasi dengan kedua pihak yang berkonflik. Namun, perlu juga dicatat, bahwa negosiasi secara bilateral sejauh ini tidak berhasil. Karena itu, diperlukan adanya perubahan paradigma dengan dukungan masyarakat internasional. Keterlibatan pihak ketiga selain ditujukan untuk menjembatani perbedaan dalam perundingan juga dapat digunakan sebagai penekan untuk memastikan negosiasi akan berjalan. Ketiga, perlu dikembangkannya paket insentif internasional (internasional incentive package) untuk mendukung upaya penyelesaian konflik. Paket ini dapat berupa bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan, kemitraan ekonomi, akses pasar dan investasi, serta pengembangan kapasitas. Paket insentif ini juga merupakan bagian dari CBMs. Keempat, diperlukan satu tenggat (timeline) yang jelas dan realistik bagi negosiasi dan bagi implementasinya. Tenggat yang jelas, tetapi realistik ini diperlukan untuk memberikan dorongan kuat bagi penyelesaian masalah. Kelima, momentum penyelesaian konflik harus terus dinyalakan masyarakat internasional. Hal ini tentunya perlu kepemimpinan, komitmen, dan kontribusi dari banyak pihak. Pertemuan Paris telah usai. Satu hal penting hasil pertemuan adalah adanya satu kebulatan tekad bahwa a two-state solution merupakan satu-satunya opsi yang harus diambil bagi negosiasi selanjutnya. Yang menjadi tugas selanjutnya adalah bagaimana a two state solution dapat diwujudkan. Komitmen yang tulus bagi terciptanya a two-state solution melalui kebijakan dan tindakan yang nyata harus segera dilakukan, terutama oleh pihak yang berkonflik. Sebuah awal baru telah dimulai. Semoga awal baru ini akan berakhir membuahkan hasil. ●

Indonesia-EU: Boosting economic relations, spreading tolerance

Indonesia-EU: Boosting economic relations, spreading tolerance Retno LP Marsudi ;   Foreign Minister of Indonesia

                                                  JAKARTA POST, 19 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

This week, four European capitals — Berlin, London, Brussels and The Hague — will welcome President Joko “Jokowi” Widodo, who has embarked on a five-day trip to the continent. In Brussels, President Jokowi’s visit marks a historic new chapter in Indonesia-European Union relations. As the first visit by a sitting Indonesian president to EU institutions, the President will hold important talks with all three EU presidents, namely the European Parliament president, European Council president and European Commission president. The visit will bolster cooperation between Indonesia and the EU, one of the country’s long-time traditional partners, as reflected in the 2009 EU-Indonesia Partnership and Cooperation Agreement (PCA) — the first EU treaty in Southeast Asia and the first after the Lisbon Treaty. Let us take bilateral economic relations as a yardstick. At US$26.2 billion in total trade, the EU is Indonesia’s fourth largest trading partner. Total investment from the EU — at around $2.3 billion — is Indonesia’s third largest investor. Almost 1 million tourists from Europe also visited Indonesia last year. These figures show Indonesia’s position as a key EU partner in the region, and vice versa. The visit from President Jokowi will not only reinforce formal economic ties through avenues such as the launch of negotiations for the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). It will also promote business-to-business collaborative projects, as a good number of deals are expected to be signed during the visit. The visit is also about meeting common strategic interests. Both Indonesia and the EU are confronted with changing global and regional strategic landscapes, including the results of protracted conflicts in the Middle East and North Africa. The two parties have to deal with the impacts of these changes including increased irregular migration and influxes of asylum seekers. Both have also been victims of acts of terrorism, which in Europe has resulted in renewed negative sentiments against Islam — a growing Islamophobia. As home to the world’s largest modern and tolerant Muslim population, a democratic Indonesia is a natural partner for Europe to confront such new challenges. We can exchange our respective experiences and learn from each other in dealing with these pressing issues. Accordingly, Indonesia can offer Europe its best practices and lessons on at least two issues. The first is confronting the issue of terrorism and extremism. The recent terror attacks in Jakarta’s Thamrin area and in Brussels have shown that Indonesia — a Muslim-majority country — and Europe, with a non-Muslim majority, are both victims of terrorism. No country is immune from this threat. Muslims and non-Muslims have fallen due to such heinous acts. It shows that terrorism knows no religion and respects no nationality. It shows that the ideology of extremism and radicalism are influencing the violence perpetrated by those terrorists. Therefore, the growing Islamophobia is counterproductive to our common pursuit of peace and prosperity. The Islamic world as well as the rest of the world must work together more closely to combat this common enemy. In doing so, Indonesia practices a mix of hard and soft approaches. The hard approach is conducted through law enforcement and effective counterterrorism methods. The soft approach, on the other hand, is carried out through sociocultural and economic empowerment, deradicalization programs and interfaith dialogue. In other words, winning hearts and minds. The presence of an active and strong civil society in this regard is a must. Indonesia’s assets such as the Islamic organizations Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, which have championed religious harmony by engaging other faiths, have been critical partners in this effort. Furthermore, as home to the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Indonesia will continue promoting stronger law enforcement, information sharing and capacity building cooperation with its European colleagues. Indonesia and Europe must work together to end this once and for all by continuously promoting the values of tolerance and moderation, as well as through better law enforcement cooperation. Those are the messages that President Jokowi will take to the four European capitals. Additionally, his visit can also serve as an opportunity for Europe to better understand the true meaning of Islam as a blessing for the whole universe. The second issue relates to a better response to the matter of irregular migration. The refugee crisis in Europe and the sudden movement of migrants in the Andaman Sea last May have opened our eyes to the magnitude and complexity of our common problem. However, while Europe continues to face growing negative sentiments, sensitivity and concerns over the issue of irregular migrants, our region has managed to prove that dialogue, consultation and cooperation in response to immediate challenges, such as irregular migration through the Bali Process, can be very effective. Against this backdrop, Indonesia last month hosted the Sixth Ministerial Conference of the Bali Process, a regional consultative forum to address irregular migration, asylum seekers and refugee issues. The conference agreed to establish a special mechanism to address emergency situations and sudden movements of irregular migration as well as working together to address its root causes. Without peace, stability and prosperity in migrants’ countries of origin, this problem will continue. During his visit, President Jokowi will underscore that Indonesia and Europe can work together to address the problem of irregular migration, particularly in helping to address its root causes. In cooperation with relevant international organizations, Indonesia and the EU can help to address the issue of irregular migration, putting humanitarian considerations first in responding to emergency situations and the sudden movement of persons. To sum up, Indonesia and Europe can learn from each other, especially as we share many interests and face similar challenges. ●