Tampilkan postingan dengan label Totok Siswantara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Totok Siswantara. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 Februari 2015

Mobnas Selalu Gagal

Mobnas Selalu Gagal

Totok Siswantara   ;   Pernah bekerja di PT DI
KORAN JAKARTA, 12 Februari 2015
                                                        
                                                                                                                                     
                                                

Polemik mobil nasional (mobnas) muncul kembali setelah industri otomotif asal Malaysia, Proton, bermaksud mengembangkan diri di Indonesia. Reaksi bermunculan ketika PM Malaysia, Najib Razak, bersama Presiden Joko Widodo menyaksikan kesepakatan awal yang menjadikan Proton sebagai mobil resmi di negara anggota ASEAN. Mestinya rencana investasi Proton yang bekerja sama dengan swasta Indonesia dikaitkan dengan program mobnas seperti Esemka dan mobil listrik nasional.

Ironisnya, pemerintah belum satu arah dan pikiran yang berhak menyandang predikat mobnas yang akan dikembangkan dan diproduksi secara konsisten.

Masih ada perbedaan pendapat antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, BKPM, dan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi terkait peta jalan dan fokus pengembangan mobnas.

Menurut Kementerian Ristek dan PT, mobnas terfokus pada mobil listrik nasional (MLN), bukan mobil berbahan bakar minyak. Tetapi, proyek MLN macet. Selama ini, predikat mobnas hanya dimanfaatkan pengusaha untuk memperoleh keuntungan. Sejak Orde Baru, banyak dana besar proyek mobnas, tapi hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Gagal

Setelah mobnas Timor gagal akibat kolusi, korupsi dan manipulasi, muncullah program Maleo yang dikerjakan secara keroyokan oleh BUMN Industri Strategis: PT DI, Pindad, Barata, bekerja sama dengan BPPT.

Program Maleo yang melibatkan peralatan canggih dan fasilitas desain mewah serta ditunjang studi banding ke Australia, juga gagal. Kini pengembangan MLN tidak maju karena banyak mafia di industri otomotif yang mengganjal dan tidak menginginkannya. Padahal pengembangan iptek MLN sudah sampai tahap pembuatan baterai kering dari litium.

Mestinya pemerintahan Jokowi-JK segera melakukan difusi inovasi terkait kebijakan MLN agar diketahui aspek teknologi, lingkungan, dan potensi ekonominya. Difusi inovasi akan menghasilkan energi kolektif untuk mengatasi krisis BBM karena MLN tidak memerlukannya, sehingga lebih ramah lingkungan. MLN menggunakan motor listrik (motor DC) sebagai penggerak.

Dari segi konstruksi dan sistem transmisi, dia lebih sederhana dari mobil berbahan bakar BBM. Perlu platform MLN untuk mengakselerasi berbagai riset dan pengembangan, terkait spesifikasi desain dan optimasi produksi komponennya. Bisa saja desainnya tidak cocok untuk medan tertentu.

Begitu juga tentang skala produksi yang ideal bisa tercapai jika mencapai mampu menyerap komponen secara bersama-sama. Perlu juga diukur potensi pengembangannya agar bisa tumbuh bersama. Platform diperlukan untuk sinergi desain mesin, sistem transmisi, dan industri turunan guna mendukungnya.

Sekadar catatan, MLN yang mahal tentu sulit dipasarkan. Apalagi mobil berbahan bakar bio energi atau bio-ethanol jauh lebih murah dan lebih feasible untuk diproduksi massal. Produsen mobil listrik terkemuka dunia saja, seperti Renault dari Prancis hingga kini belum mampu berproduski massal.

Renault memiliki empat tipe mobil listrik: Twizy, Fluence, Kangoo, dan Zoe. Pemerintah Prancis terpaksa memberi insentif supaya warganya mau membeli mobil listrik, berupa potongan pajak. Pengembangannya akan mengalami kendala teknis dan produksi, terutama terkait motor, komponen penyimpan energi, dan pembuatan sistem transmisi.

Sebaiknya riset menekankan aspek transmisi khusunya gear box karena akan menjadi krusial dalam pengembangan MLN. Planetary gear box merupakan sistem transmisi paling sederhana untuk jenis mobil listrik ataupun hybrid.

Bagian pentingnya roda gigi planet, roda gigi matahari, roda gigi ring serta jarak sumbu tiap roda gigi. Sistem transmisi pada kendaraan berfungsi meneruskan daya dari sumber penggerak ke roda dengan mengatur putaran sesuai tingkat kecepatan.

Sumber penggerak pada mobil listrik berupa motor listrik yang memiliki karakteristik berbeda dengan penggerak pada mobil konvensional (mesin motor bakar).

Motor listrik DC memiliki keuntungan pada kemudahan pengontrolan putaran dengan daya relatif konstan pada berbagai kecepatan, sehingga transmisi dapat dibuat dengan mengandalkan rasio transmisi tunggal. Namun demikian, perlu metode untuk mengatasi kesulitan menentukan tingkat percepatan dan laju mobil listrik dan hybrid.

Dibutuhkan desain transmisi untuk mobil listrik yang sesuai dengan lingkungan. Sebaiknya Indonesia memiliki platform MLN yang kokoh dan feasible agar kegagalan lalu tidak terulang. Di antara yang perlu dicatat, program lokalisasi komponen berbasis industri lokal.

Jika industri komponen berkembang baik, maka mobil dengan skala ekonomi yang memadai dan feasible bisa diproduksi. Hingga kini program lokalisasi komponen otomotif belum menemukan format yang ideal. Hal ini disebabkan industri pemasok komponen lokal masih didominasi agen pemegang merek (APM), bukan industri-industri non APM.

Di lain pihak hingga kini perusahaan-perusahaan pemasok komponen lokal yang lepas dari pengaruh APM tidak berkembang. Padahal program lokalisasi komponen otomotif akan berhasil apabila dapat mendorong industri kecil dan menengah yang mampu memasok komponen otomotif untuk berbagai merek dan tipe kendaraan. ●

Rabu, 17 Desember 2014

Mitigasi Tanah Longsor

                                            Mitigasi Tanah Longsor

Totok Siswantara  ;   Pengkaji Transformasi Teknologi dan Infrastruktur
KORAN JAKARTA,  16 Desember 2014

                                                                                                                       


Bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang memakan banyak korban jiwa, juga mengancam daerah lain. Bencana tanah longsor mestinya bisa diantisipasi secara sistemik sebelum datang dan menelan korban jiwa lebih banyak. Untuk mengantisipasinya, dibutuhkan personel khusus yang mau terjun langsung ke lapangan dilengkapi perangkat pendukung berupa data spasial serta perangkat lainnya.

Personel khusus itu bisa berasal dari Taruna Siaga Bencana (Tagana), sukarelawan, petugas konservasi alam, dan LSM yang bergiat untuk lingkungan. Mestinya ada program untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan bagi personel agar lebih sigap menghadapi bencana sekaligus mampu melakukan mitigasi bencana di lapangan seperti pengamatan perbukitan yang berpotensi longsor.

Selama ini, birokrasi pemerintah daerah belum bisa bekerja secara teliti, analitis, serta mendalam guna menemukan material penting dari data spasial yang berpotensi menyebabkan bencana seperti tanah longsor atau tanggul jebol. Birokrat masih malas melakukan inspeksi dan pengamatan langsung di lapangan. Hal itu menyebabkan lemahnya langkah mitigasi bencana. Untuk mengatasi lemahnya mitigasi tersebut, dibutuhkan personel yang bisa terjun langsung mengamati secara teliti lereng atau perbukitan yang rawan longsor. Perlu pemberian pengetahuan praktis tentang ilmu geologi secara praktis, seperti kestabilan lereng menggunakan parameter-parameter seperti kekuatan tanah dan batuan, sudut lereng, iklim, dan vegetasi.

Selain itu, ditambahkan pengetahuan kepada para personel agar bisa melakukan monitoring secara cermat melalui pemasangan alat-alat pemantau tinggi permukaan air tanah atau piezometer, kecepatan gerakan tanah atau extensometer, dan arah gerakan tanah atau inclinometer. Kompetensi dalam bidang pemantau kestabilan lereng banyak manfaatnya seperti untuk keonservasi alam dan bidang kehutanan. Juga pemahaman tentang kestabilan lereng, proses-proses yang mengakibatkan runtuhnya dinding, analisis sudut lereng yang aman, penirisan air pada lereng pit, pemantauan kondisi lereng secara visual, maupun peralatan mekanis.

Ketidakmampuan birokrasi daerah dalam menemukan faktor-faktor penting dari data spasial semakin melemahkan mitigasi bencana. Padahal dengan berbagai varian data spasial dasar seperti land cover atau peta tutupan lahan, Daerah Aliran Sungai (DAS), kejadian banjir, kondisi curah hujan, batas administrasi, peta rupa-bumi, sistem lahan, dan SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), yang sangat berguna bagi upaya mitigasi bencana karena bisa meminimalkan risiko geologi. Begitu juga dengan data terkait dengan peta rawan banjir dan tanah longsor keberadaannya belum terkonsolidasi dengan baik.

Selama ini, eksistensi data spasial yang sudah dibangun pemerintah pusat dan daerah dengan biaya besar ternyata tidak pernah tuntas karena sulit diolah menjadi solusi praktis untuk usaha mitigasi bencana. Hingga kini, pemerintah pusat dan daerah sudah banyak mengeluarkan dana serta SDM untuk membangn Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD). Namun, hasilnya belum bisa dipertanggungjawabkan secara optimal, bahkan tidak sedikit yang sia-sia.

Data spasial secara sederhana diartikan sebagai materi yang memiliki referensi keruangan atau geografi. Setiap bagian dari data tersebut, selain memberikan gambaran tentang suatu fenomena, dapat memberikan informasi mengenai lokasi dan persebaran dari fenomena tersebut dalam suatu ruang atau wilayah. Apabila dikaitkan dengan cara penyajian data, peta merupakan bentuk atau cara menyuguhkan data spasial paling ideal. Data spasial juga bisa diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi pendudukan (SIAK). Jika terjadi bencana dalam area yang luas, identifikasi korban bisa dilakukan secara baik.

Pihak pemerintah daerah mestinya memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses peta dasar maupun peta tematik yang up-todate dan bersifat GIS ready atau dengan format Geographic Information System yang bisa diunduh di internet. Dengan data dengan skala yang ideal, bisa diolah oleh semua pihak hingga memiliki nilai tambah, mendorong inovasi, dan bisa menjadi problem solving daerah. Sayang, hingga kini, publik masih sulit mengakses data tersebut.

Perlu menciptakan sistem pertukaran data spasial dan memperbarui data secara bersama-sama untuk mengurangi tingginya biaya investasi. Ada empat faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun IDSD, yakni kerangka institusi, kelompok data dasar, standar teknis, dan jaringan akses data. Juga diperlukan faktor skala peta yang sesuai dengan kebutuhan stake holder. Misalnya, pada tingkat skala wilayah provinsi, skala 1:10.000 untuk data spasial dasar, dan skala 1:25.000 untuk data spasial tematik.

Seringnya bencana alam, gempa bumi, banjir, kekeringan, dan tanah longsor akhir-akhir ini sangat membutuhkan peta tematik dengan prioritas tema kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, serta tata guna lahan. Hal itu untuk memperkokoh upaya mitigasi bencana geologi agar korban jiwa dan harta benda bisa diminimalkan.

Saat ini, perkembangan teknologi GIS di dunia begitu pesat dan semakin murah. Mestinya problem teknis seperti sulitnya mengakses dan mengonsolidasikan data spasial tidak perlu terjadi. Begitu juga dengan masalah skala, resolusi, dan faktor interoperabilitas. Selama ini, faktor tersebut mempersulit transfer data dari satu sistem ke sistem lain.

Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah kemampuan perangkat lunak GIS untuk mengakses data dari sistem yang berbeda yang dihubungkan melalui jaringan komputer lewat interface. Dalam hal itu, data geospasial secara fisik tidak perlu pindah dari satu sistem ke sistem lain. Seluruh proses ini akan diatur oleh lembaga The Open GIS Consortium.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa keberadaan data spasial, baik pada level nasional maupun daerah, dalam kondisi yang tidak lengkap dan kurang teratur. Tidak lengkap dalam arti semua data dasar belum tersedia sesuai dengan keperluan. Sedangkan definisi teratur artinya semua data memiliki skala atau resolusi yang homogen untuk setiap level penggunaan serta sistem proyeksi atau koordinat yang seragam dan memenuhi standardisasi.

Musim liburan Hari Natal dan Tahun Baru juga patut diwaspadai terkait dengan banyak wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata alam. Dalam situasi cuaca ekstrem yang ditandai dengan tingginya curah hujan, diperlukan antisipasi bencana alam dan kondisi darurat. Jumlah pengunjung destinasi pariwisata yang biasanya membeludak saat libur harus disertai dengan persiapan matang oleh pengelola destinasi agar tidak terjadi kecelakaan dan hal-hal buruk lainnya.

Promosi destinasi pariwisata sebaiknya disertai antisipasi sistemik untuk penanggulangan bencana alam. Penting pemberian informasi dan jaminan terkait dengan mitigasi destinasi pariwisata. Mengingat banyak destinasi yang secara geografis terletak pada kawasan rentan bencana alam. Bencana alam bisa menghancurkan industri wisata, apalagi jika tidak ada sistem mitigasi yang baik. Hal itu semakin membuat wisatawan kapok lalu menyebarkan berita buruk yang telah dialami.

Perlu manajemen risiko bencana untuk sektor pariwisata. Manajemen risiko itu perlu peta tematik kebencanaan sebagai informasi kebencanaan spasial. Peta tematik kebencanaan ini juga merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Peta tematik kebencanaan tersebut bisa dimanfaatkan badan kebencanaan di tingkat lokal maupun nasional serta para pelaku pariwisata di daerah yang bersangkutan untuk menyusun rencana aksi dalam rangka mitigasi bencana. ●

Kamis, 04 September 2014

Implementasi Konservasi Energi

Implementasi Konservasi Energi

Totok Siswantara  ;   Pernah bekerja di PTDI Bandung
KORAN JAKARTA, 03 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Persoalan terkait  konsumsi energi nasional telanjur  pelik. Pembatasan penggunaan dan kenaikan  harga BBM bersubsidi tidak menyelesaikan masalah. Ini hanya  ibarat terapi simtomatis, tidak menukik pada  sumber penyakit sesungguhnya. Harus ada  terapi  kausatif dengan implementasi konservasi energi nasional secara total dan konsisten.

Produksi minyak nasional  terus merosot dan harga minyak dunia  fluktuatif membuat bangsa ini bisa tercekik  krisis energi setiap saat. Mestinya,  Indonesia berani banting setir dengan  mencari dan menerapkan sumber daya energi alternatif.

Pemerintahan baru di bawah  Presiden Joko Widodo harus berani  membuat terobosan dengan memperbesar persentase  mandatori penggunaan bahan bakar nabati (BBN), khususnya biodiesel  untuk mengurangi impor BBM. Kini sudah saatnya menggenjot program konservasi biofuel agar  produksi nasional naik  secara signifikan. Ini  bisa diawali dengan mengidentifikasi kondisi aktual industri biodiesel, lalu mewujudkan ketercapaian target  dalam bauran energi nasional.

Belum ada insentif untuk industri biodiesel. Wajar bila  utilisasi kapasitas produksi masih rendah, baru  30 persen. Bahkan, ada beberapa produsen biodiesel  tutup. Yang masih berproduksi tinggal perusahaan   terintegrasi dengan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Produsen banyak tutup karena dampak  fluktuasi harga bahan baku CPO. Ada  mismanagement, kesulitan modal kerja, dan kondisi  pasar  terbatas. Masalah lain, besaran subsisi  untuk program biodiesel terbatas.

Produsen biodiesel yang saat ini mampu survive  karena  dapat berjualan  ke pasar sebagai Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Ini  bukan hanya sebagai biodiesel, tetapi juga untuk bahan pelarut dalam  industri kimia  dan  surfaktan. Harganya cukup  kompetitif. Sebagai produk industri yang baru  atau biasa disebut infant industry,  biodiesel  negeri ini tentunya memerlukan dukungan  lebih konkret seperti  insentif dan bantuan teknologi guna mempertinggi produksi dalam secara  cepat.

Berbagai program pembatasan BBM bersubsidi  mengandung  potensi  diselewengkan. Pembatasan berdasar kapasitas mesin, atau  tahun produksi, maupun wilayah cukup kompleks dan operasionalnya berbiaya  tinggi. Ini  tidak mungkin dilakukan secara manual petugas SPBU karena  berpotensi ricuh.

Begitu juga dengan alat pengendali BBM bersubsidi dengan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) yang diimpor dari Tiongkok yang berharga  cukup mahal itu ternyata  tidak efektif. Sampai kini, RFID belum bisa diterapkan. Pemerintah baru sebaiknya minta pertanggungjawaban kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia  selaku BUMN yang memenangkan tender  pengadaan RFID.

Pembatasan BBM berubsidi memerlukan pemetaan pola konsumsi BBM kendaraan bermotor secara akurat. Survei pola konsumsi  sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun, kondisi infrastruktur transporatsi dan manajemen lalu lintas yang belum baik semakin sulit memetakan pola konsumsi BBM kendaraan bermotor. Konsumsi tersebut bisa menjadi turbulen karena berbagai faktor seperti  kemacetan dan keterbatasn  tempat parkir.

Pola konsumsi BBM secara nasional  diharapkan mampu mengatasi persoalan kuota BBM bersubsidi agar tidak defisit.  Premium  menyerap   sebesar 60 persen dari realisasi BBM bersubsidi. Berdasarkan sektor pengguna BBM bersubsidi,  transportasi darat menyerap 89 persen. Konsumsi premium  transportasi darat didominasi  mobil pribadi sebesar 53 persen.  Jawa–Bali mengonsumsi 59 persen kuota premium nasional, yang  sebesar 30 persennya dikonsumsi di wilayah Jabodetabek. Persentase ini bergeser secara  signifikan karena kegagalan pembatasan BBM bersubsidi.

Pareto

Akibatnya, kalkulasi  premium yang ditetapkan sesuai APBN habis sebelum waktunya. Begitu juga dengan  solar. Miskalkulasi tersebut  tak terantisipasi  karena  masalah politik. Mestinya kebijakan pemerintah untuk membatasi  BBM bersubsidi bersifat lebih esensial dan dipersiapkan secara matang. Intinya,  efisiensi energi dan ekonomi yang berasaskan pareto dengan pemakaian sesedikit mungkin sumber daya dengan  menghasilkan sebanyak mungkin output.

Konsep ini  mulai diperkenalkan  ekonom Vilfredo Pareto. Intinya, suatu kondisi alokasi sumber daya harus optimal. Dalam konteks konsumsi BBM, kondisi tersebut bisa dilakukan dengan program nasional konservasi energi serius yang  selama ini hanya angin-anginan. Tidak mengherankan  hingga kini Indonesia (berdasarkan data intensitas energi) masih dikelompokkan sebagai negara yang produktivitas pemanfaatan energinya masih rendah dibanding negara lain di Asia.

Sektor transportasi merupakan sasaran utama penghematan  BBM. Begitu juga dengan  industri dan pembangkit listrik. Banyak metode  untuk  konservasi energi.  Pembatasan BBM bersubsidi akan berdampak buruk jika  dilakukan secara amburadul dan kurang sistemik. Mestinya kebijakan seperti ini  dalam kerangka program nasional yang sistematis dan teredukasi. Selain itu, juga ditopang  Undang Undang Konservasi Energi yang mampu membangun kesadaran publik untuk menjadikan sebagai budaya.

Untuk meneguhkan undang undang tersebut perlu SDM dan lembaga yang  berkompetensi dan berwenang  mengaudit energi, metode konservasi, serta pemberian insentif bagi pihak  efisien.  Ada baiknya melihat  kisah sukses  negara yang berhasil menjalankan undang-undang konservasi energi, di antaranya Jepang yang membentuk Pusat Konservasi Energi Nasional. Hasilnya menempatkan negara tersebut memiliki produktivitas pemanfaatan energi terbaik di dunia.

Sebagai gambaran, Jepang pada saat ini mengonsumsi BBM kurang dari 45 persen dari total konsumsi energi negeri sakura itu. Langkah serupa juga dilakukan  Amerika Serikat melalui   US Energy Act 2005 untuk mengurangi pemakaian bensin sebesar 10 juta bph pada 2015.

Bahkan, program-progam khusus di Departemen Energi AS dikonsentrasikan untuk mengganti lebih dari 75 persen impor minyak dari  Timur Tengah pada 2025. Sayangnya, implementasi konservasi energi di sini masih setengah hati. Begitu pula  pola konsumsi BBM yang  amburadul,  banyak penyelundupan, dan pengoplosan.

Kebijakan konservasi energi yang kredibel sangat penting. Titik beratnya pada  pemanfaatan energi secara lebih rasional dan terbarukan. ●

Sabtu, 19 Juli 2014

Kerawanan Bus Pemudik

                                          Kerawanan Bus Pemudik

Totok Siswantara  ;   Pengkaji Transformasi Teknologi dan Infrastruktur
KORAN JAKARTA,  18 Juli 2014
                                                


Jumlah pemudik Lebaran tahun ini yang memakai moda transportasi massal sekitar 19 juta. Ada kecenderungan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan bus meningkat karena tiket pesawat dan kereta api terbatas. Memang beberapa tahun belakangan, pengusaha bus mengeluh saat Lebaran karena tidak laku karena praktik mudik bareng.

Rasanya mudik bareng yang diselenggarakan perusahaan atau parpol relatif menggunakan bus-bus bagus. Sementara itu, pemudik yang menggunakan bus umum panas waswas karena kondisi bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) banyak masalah. Umumnya bus sudah tua sehingga sangat mengkhawatirkan. Bus tua itu dipoles ala kadarnya untuk angkutan Lebaran. Maka, perlu sekali diadakan uji kelaikan bus. Kecelakaan bus juga bisa karena jalan rusak yang hanya ditambal sulam. Selain itu, perawatan busa tidak maksimal karena suku cadang makin mahal.

Perusahaan tidak mampu meremajakan armada karena pendapatan semakin menurun. Kementerian Perhubungan perlu memberi insentif misalnya keringanan bea masuk impor suku cadang atau impor bus. Selama ini, perusahaan terus berupaya menekan biaya operasional. Tetapi ini cenderung mengurangi kenyamanan dan merawankan keselamatan penumpang.

Cara-cara teknis dalam menekan biaya operasional seperti menerapkan sistem transmisi bus otomatis belum dilakukan seluruh pengusaha. Meski begitu, satu dua perusahaan mulai memperkenalkan bus dengan transmisi otomatis. Penggunaan transmisi otomatis bisa menekan biaya operasional. Contohnya penggantian oli transmisi hingga 240 ribu km sehingga sangat efisien. Sedangkan pada transmisi manual penggantian oli dilakukan per 40 ribu km. Perbandingan harga transmisi manual sekitar 75 juta rupiah per unit, sedangkan harga transmisi otomatis 185 juta. Selisih harga tersebut bisa ditutup dengan efi siensi pada kanvas rem dan umur ban yang lebih panjang.

Pihak yang telah menerapkan aplikasi transmisi otomatis dengan baik adalah pengelola bus Transjakarta. Pada transmisi otomatis putaran mesin diatur dengan perangkat Transmission Control Module (TCM). Perangkat tersebut memungkinkan gigi transmisi berpindah dinamis mengikuti batas putaran mesin yang ditentukan, biasanya di kisaran 2000 RPM. Dengan TCM karakter pengemudi juga bisa diketahui, ugal-ugalan atau bukan. Rem Hasil penelitian menunjukkan bahwa rem menjadi penyebab utama kecelakaan bus karena tidak berfungsi. Pemerintah jangan hanya memikirkan pembangunan ruas jalan tol.

Jalan nontol juga harus dibangun. Yang sudah ada dipelihara dengan baik agar memenuhi kualitas atau standar jalan. Pemeliharaan jalan nontol selama ini dilakukan secara serampangan dan sarat korupsi. Ketidaknyamanan pengemudi membuat cepat lelah karena ergonomi pada kabin pengemudi bus yang tidak sesuai dengan rata-rata kondisi fisik orang Indonesia. Maka perlu analisis kursi, pedal, setir, perseneling, dashboard, display, dan panel. Untuk mengurangi kerawanan angkutan bus perlu kajian mendalam atas regulasi dan perkembangan desain bodi bus. Perlu dikani ketentuan dan standardisasi sasis, sistem kemudi, tangki bahan bakar, serta panel kontrol unit elektronik.

Komponen ini dibuat langsung agen pemegang merek (APM) atau pabrikan. Disinyalemen ada karoseri yang mengubah tanpa rekomendasi atau sertifi kasi. Selain itu, karoseri juga acap kali mengubah dimensi keseluruhan kendaraan, tanpa mengikuti ketentuan. Hingga kini belum ada standar angkutan bus seperti konfi gurasi tempat duduk yang sebenarnya bisa mengurangi risiko bila kecelakaan. Angkutan massal pemudik Lebaran membutuhkan infrastruktur terminal terpadu yang sampai kini masih parsial seperti di terminal Pulogebang Sentra Timur. Belum ada integrasi yang baik antarmoda sehingga infrastruktur tersebut kurang efektif mendukung arus mudik Lebaran.

Terminal terpadu mengintegrasikan antarmoda transportasi guna memenuhi kebutuhan warga kota. Pembangunan terminal terpadu mestinya juga berdasarkan proyeksi penumpang yang valid hingga beberapa tahun ke depan. Terminal terpadu sebaiknya juga terkait moda kereta api dan bisa menyusun rantai logistik lebih efektif serta mengurangi kemacetan.

Sebab terjadi konsolidasi pengangkutan barang sebelum masuk ke dalam kota. Tak bisa dipungkiri usaha logistik semakin mencari bentuk lebih efektif, inovatif dan sesuai dengan tempat usaha. Saat ini, pembangunan terminal terpadu semakin kurang efektif karena ekspansi usaha angkutan travel yang melayani penumpang dari titik pemberangkatan di pusat-pusat bisnis. Hal itu telah melemahkan usaha angkutan bus.

Pemerintah sebaiknya antisipatif dan segera mencari solusi untuk mengatasi tingkat kerawanan angkutan bus bagi pemudik Lebaran. Kondisi operator angkutan bus harus dibantu keluar dari berbagai persoalan tadi, utamanya semakin mahalnya biaya perawatan dan suku cadang. ●

Selasa, 04 Februari 2014

Gerak Cepat Penanganan Bencana

Gerak Cepat Penanganan Bencana

Totok Siswantara  ;   Pengkaji Transformasi Teknologi dan Infrastruktur
KORAN JAKARTA,  02 Februari 2014
                                                                                                                        
                                                                                         
                                                      
Untuk mengatasi bencana alam dibutuhkan personel gerak cepat dan peralatan yang mampu mengarungi medan yang sulit. Personel yang mampu melakukan penetrasi semacam itu tentunya adalah dari kalangan militer. Sayangnya, di negeri ini, belum terbangun mekanisme yang efektif terkait dengan peran optimal militer dalam penanganan bencana alam.

Mekanisme itu, antara lain mencakup tata kelola dan standardisasi sistem dan peralatan militer yang secepat mungkin bisa dioperasikan untuk menangani bencana alam.

Mekanisme di atas tidak hanya melakukan sinergi antar kelembagaan dalam negeri, tetapi juga terkait dengan partisipasi negara lain yang mengerahkan aset-aset militernya menuju zona bencana sehingga spesifikasi sistem dan peralatan militer yang dilibatkan secepatnya bisa diklarifikasikan dan bisa cepat memulai operasi. 

Optimalisasi tanggap darurat bencana yang melibatkan kekuatan militer antarnegara memerlukan platform bersama. Hal itu untuk memudahkan operasi dan berbagi informasi untuk membantu negara yang terkena bencana alam, terutama dalam melibatkan berbagai peralatan militer. Optimalisasi juga untuk mencari metode mempersingkat durasi penyelematan korban bencana alam.

Pengalaman penanganan bencana di negeri ini menunjukkan acap kali durasi atau waktu pengerjaan justru terkendala oleh banyaknya relawan yang kurang atau tidak keterampilan mengoperasikan peralatan dan mesin.

Selain itu, pihak militer sudah barang tentu memiliki peralatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi ) yang andal sehingga sistem informasi bencana bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat untuk menggantikan sistem informasi yang telah lumpuh akibat bencana. Sistem informasi di atas termasuk penyediaan data geografis yang dapat menginformasikan keadaan bencana dengan cepat. 

Dunia militer yang sangat akrab dengan masalah pemetaan dengan mudah akan membentuk basis data untuk membangun sistem informasi bencana alam, meliputi data citra satelit, peta kawasan, data infrastruktur, data land use, dan lain-lain.
Sistem informasi juga meliputi aplikasi emergency medical care information system untuk keperluan medis sehingga tenaga medis dan obat-obatan untuk korban bencana bisa terkelola secara baik.

Puncak musim penghujan dan cuaca ekstrem pada awal 2014 ini berimplikasi serius terhadap infrastruktur publik. Infrastruktur publik seperti gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan bangunan bawah tanah sangat rawan terkena petaka akibat bencana yang tak terduga seperti banjir.

Kondisinya semakin fatal karena kondisi struktur bangunan sudah lemah dimakan usia. Kerentanan infrastruktur publik terhadap bencana alam banjir perlu diantisipasi sedini mungkin dengan cara berkoordinasi dengan kesatuan militer terdekat.
Salah satu infrastruktur publik yang sangat rawan menghadapi musim hujan dan cuaca eksrim pada saat ini adalah basement gedung dan bangunan-bangunan di bawah permukaan tanah lainnya.

Banyak pihak yang tidak sadar bahwa basement gedung sarat masalah dan selalu diintai malapetaka seperti jebakan air akibat banjir. Ada baiknya pihak yang terkait segera melakukan evaluasi total terhadap keamanan di gedung perkantoran dan bisnis dan segera melakukan pembenahan secara konkret.

Tak bisa dimungkiri lagi bahwa standar teknis dan tata kelola basement gedung banyak yang bermasalah dan sering luput dari perhatian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bagi infrastruktur. Kondisinya semakin parah karena sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK-3) di lingkungan pengelola gedung masih banyak yang bermasalah.

Apalagi umur operasi infrastruktur semakin tua sehingga didera oleh biaya perawatan yang sangat tinggi. Ada kecenderungan pengelola gedung menunda-nunda jadwal perawatan berkala dan penggantian komponen yang sudah tidak bisa beroperasi semestinya.

Banyak infrastruktur basement gedung yang berdampingan dengan aliran sungai sehingga rawan bocor dan kondisi destruktif lainnya. Kondisinya semakin rawan karena banyak tanggul sungai di sekitar gedung yang dalam kondisi rusak. Kerusakan tanggul sungai semakin membahayakan ruang-ruang bawah tanah dan merusak konstruksi.

Pemerintah daerah sebaiknya segera melakukan penguatan manajemen kontrol SKPD bagi infrastruktur kota dengan cara berkoordinasi dengan kesatuan militer. Apalagi, pada saat ini pranata infrastruktur perkotaan sedang sakit yang disertai rendahnya budaya keselamatan lingkungan fisik.

Kondisi ini diperparah lagi dengan lemahnya implementasi undang-undang tentang bangunan gedung. Ada beberapa titik rentan bangunan gedung yang berpotensi memakan korban jiwa, tetapi hingga saat ini masih sering terabaikan. 

Untuk mengatasi kerawanan basement gedung yang dekat dengan aliran sungai dibutuhkan metode dan teknologi pengamanan sungai yang cepat jika terjadi kondisi darurat yang mengarah kepada jebolnya tanggul dalam skala besar.

Kasus jebolnya tanggul yang sering terjadi memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya waktu yang cepat untuk mengatasi dengan peralatan khusus dan material siap pakai dan mudah dirakit. Semua itu sebaiknya dibakukan dalam crash manajemen proyek yang mampu mempersingkat durasi penanganan sehingga bisa cepat mengurangi resiko bencana.

Mekanisme cepat di atas ditandai dengan kemampuan untuk membuat kontruksi gabion atau bronjong yang bersifat tepat guna dan siap guna. Dalam kondisi darurat dibutuhkan personel yang sigap dan mampu gerak cepat serta teknologi yang bisa membuat bantalan gabion yang mudah diikatkan ke dalam dasar sungai untuk mencegah penggerowongan konstruksi gedung dalam tempo cepat.

Selain itu, dalam kasus sergapan banjir di perkotaan akibat tanggul jebol adalah pentingnya teknologi turap atau bulkhead yang bisa dirakit dan dipasang secara fleksibel. Pentingnya inovasi teknologi tepat guna dan tepat material dalam pembuatan turap yang mengedepankan penggunaan material lokal yang mampu membentuk dinding kokoh untuk sungai di sekitar gedung.

Bencana banjir yang datang dalam waktu yang cepat sangat mengancam ruang-ruang di bawah tanah seperti basement gedung perkantoran dan pusat bisnis.
Juga sangat mengancam ruas-ruas jalan yang terletak di cekungan atau terowongan yang bisa menyebabkan mobil terjebak saat terjadi banjir. Dibutuhkan pompa yang mampu menguras air. Jenis pompa tersebut bisa diintegrasikan dengan peralatan militer yang mampu beroperasi di medan banjir. 

Mitigasi bencana alam di masa mendatang sebaiknya mengoptimalkan peran militer. Apalagi pihak TNI juga memiliki komitmen tinggi terhadap operasi nonperang, seperti mengatasi berbagai bencana alam yang terjadi. 

Optimalisasi militer untuk penanganan bencana juga untuk menanggulangi kepincangan dan kelambatan dalam hal mitigasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Langkah yang paling efektif terkait dengan hal tersebut adalah meningkatkan kapabilitas kesatuan seperti Korps Zeni yang dimiliki oleh TNI. Lalu, bersinergi dengan badan penanggulangan bencana daerah sehingga terwujudlah sinergi yang ideal dalam menghadapi bencana alam. 

Korps Zeni TNI yang tersebar di seluruh kodam semestinya ditingkatkan kapabilitasnya, baik secara teknis (peralatan), jumlah personel, kecanggihan sistem TIK, maupun materi pelatihan.

Para Tagana binaan Kementerian Sosial yang telah dibentuk di setiap daerah tingkat dua bisa berlatih di lingkungan Korps Zeni dengan berbagai materi yang memadai. Penting untuk menyusun materi latihan khusus dengan berbagai model atau simulasi serta skenario jika terjadi bencana, termasuk keterampilan menggunakan alat-alat berat serta pengetahuan praktis tentang konstruksi bangunan sipil hingga permesinan. ●