Bagi Pengusaha Pekerja adalah Mitra

Bagi Pengusaha Pekerja adalah Mitra

(Wawancara dengan Ketua Umum APINDO)

Sofyan Wanandi, KETUA UMUM ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)

Sumber : SUARA KARYA, 4 Februari 2012

Aksi demonstrasi buruh/pekerja yang menuntut kenaikan upah minimum untuk 2012 terus terjadi sejak akhir 2011 lalu. Dimulai di Batam dan sejumlah daerah lainnya, aksi demonstrasi buruh ini seakan mencapai puncaknya pada Jumat, 28 Januari 2012 lalu di Bekasi, Jawa Barat.

Ribuan buruh memblokade Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di ruas Cikarang (Bekasi). Dampaknya, arus lalu lintas macet total dan aktivitas perekonomian sempat lumpuh selama puluhan jam.

Akar masalah dari aksi demo besar-besaran buruh ini sebenarnya berawal dari tidak terimanya kalangan pengusaha atas keputusan gubernur terkait kenaikan upah minimum dan menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Kalangan pengusaha yang diwakil Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan, karena kenaikan upah minimum dinilai terlalu tinggi. Upaya Apindo untuk menggugat kenaikan upah minimum untuk 2012 ternyata mendapat perlawanan dari kaum buruh/pekerja yang seakan tak rela urusan perutnya diotak-atik.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan wartawan HU Suara Karya Andrian Novery dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di suatu kesempatan acara di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Aksi demo buruh yang meuntut kenaikan upah di sejumlah daerah tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan bisa diselesaikan. Bagaimana menurut Anda?

Pengusaha merasa khawatir dengan situasi yang terjadi belakangan ini. Khususnya terkait dengan demo-demo para buruh yang meminta kenaikan upah. Gugatan terhadap kenaikan upah di sejumlah daerah itu disebabkan Apindo memperjuangkan pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mampu membayar buruhnya sesuai dengan upah minimum. 

Jadi, bukan berarti Apindo tidak membela kepentingan buruh. Mereka tidak bisa bersuara. Makanya, kita putuskan seluruhnya untuk mendukung masyarakat Indonesia.

Sangat sedih saya dengan aksi-aksi demo buruh tersebut. Sebaiknya semua kita bersatu. Buruh adalah partner (mitra) kita. Kalau terjadi apa-apa sama buruh, kita juga rugi. Selama ini, Apindo menjadikan buruh sebagai partner atau rekan. Ini tertuang dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) kita. Apindo terus memperjuangkan upah minimum buruh untuk naik setiap tahun yang besarannya minimal sesuai inflasi plus atau paling kecil 10 persen.

Tapi tampaknya apa yang Anda katakan tidak diketahui oleh kalangan buruh?

Akibat demo di Bekasi itu, kini sekarang semua (daerah lainnya) ikut-ikutan. Di mana-mana demo ini dipakai untuk cara mengikuti apa mau mereka. Ini tidak benar. Padahal kan ada dewan pengupahan, forum bipartit, tripartit, dan lainnya. Tapi memang di Indonesia ini lucu. Di sini anehnya ketentuan harus menyamakan penerapan upah di setiap perusahaan atau bidang usaha. Padahal kondisi setiap perusahaan atau usaha lain-lain.

Jika terus berlangsung dan tidak kunjung terselesaikan, masalah aksi demo buruh besar-besaran yang sampai turun ke jalan ini bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia. Terlebih lagi bila buruh yang berada di Tangerang juga akan melakukan hal serupa di Bekasi. Sebenarnya daripada mengganggu iklim investasi yang ada, kita mau menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Kita sudah bicara dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan buruh/pekerja.

Kita berharap akan ada keputusan yang disepakati untuk seterusnya. Banyak investor dan pengusaha yang menanyakan kejadian tersebut. Namun, saya tetap meyakinkan mereka untuk tidak takut berinvestasi di Indonesia. Kejadian penutupan akses jalan tol tersebut merupakan yang pertama dan terakhir.

Apakah pihak Apindo sudah mengomunikasikan masalah sebenarnya terkait masalah kenaikan upah tersebut dengan kalangan pekerja?

Sejak saya memimpin Apindo sebilan tahun lalu, Apindo telah mengubah posisi buruh dari pekerja menjadi mitra pengusaha. Apindo menginginkan buruh memiliki kehidupan yang layak tanpa membebani biaya produksi pengusaha. Untuk masalah penetapan upah, Apindo melalui Dewan Pengupahan selalu menaikkan upah minimum di atas inflasi. 

Dengan ini pengusaha menginginkan kehidupan buruh dapat menjadi lebih baik. Tidak benar kalau dikatakan Apindo membela pengusaha besar.

Saya hanya khawatir aksi demonstrasi memblokir jalan tol di Bekasi beberapa waktu lalu akan ditiru buruh-buruh di daerah lain. Seperti di Medan dan Batam, tujuannya untuk memaksa pemerintah menyetujui apa yang diinginkan buruh. Padahal pemerintah, buruh, dan pengusaha telah mempunyai Dewan Pengupahan untuk membahas upah buruh. 

Tahun ini kami dituntut menaikkan upah minimum 30 persen, mungkin tahun depan bisa 100 persen. Bagaimana kita mau bersaing dengan luar negeri, karena lebih untung menjual barang impor daripada memproduksi barang di Indonesia.

Apa yang Anda lihat dari peristiwa aksi demo buruh di Bekasi?

Kalangan pengusaha yang diwakilkan Apindo memilih pasif dalam menyikapi keputusan Gubernur Jawa Barat yang menaikkan UMK Bekasi hampir 30 persen. Idealnya keputusan tersebut jangan dipaksakan bagi pengusaha yang skala ekonominya tidak memungkinkan untuk itu. Jadi jangan memaksa usaha yang kecil-kecil (untuk membayar UMK Bekasi), bisa mati mereka.

Lantas, apa yang Anda harap untuk dilakukan oleh para gubernur dan bupati tersebut?

Sejumlah pihak termasuk kepala daerah jangan memanfaatkan isu buruh untuk kepentingan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan seolah-olah memperjuangkan kepentingan kesejahteraan buruh. Apalagi persoalan ketenagakerjaan, termasuk isu upah buruh, menjadi penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

Hubungan pekerja atau buruh dan pengusaha saling membutuhkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, harus ada kerja sama dan persatuan agar ke depan pembangunan ekonomi nasional bisa berlanjut dan lebih merata. Memang ada pengusaha yang baik dan buruk. Namun, hal ini harus bisa dipersatukan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya khawatir, apabila masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, kondisinya makin memburuk. ●

Blokade Buruh: Ampuh

Blokade Buruh: Ampuh

Arswendo Atmowiloto, BUDAYAWAN

Sumber : SUARA KARYA, 31 Januari 2012

Saya termasuk pengguna jalan yang terkena kemacetan panjang saat para buruh berdemonstrasi,27 Januari 2012 lalu. Meskipun hanya imbasnya, karena posisi agak jauh dari tol Jakarta– Cikampek di Km 33, di Cikarang Barat,daerah Bekasi.Beruntung saya belajar dari Bapak Daoed Joesoef, mantan menteri pendidikan, yang selalu menyediakan gelas—dan bukan botol,untuk keadaan darurat saat kebelet pipis. Seharusnya saya mengeluh karena kemacetan yang hampir tujuh jam. Dan saya me-mang mengeluh. Seharusnya saya melenguh, meneriakkan lebih keras kekesalan, dan saya yang berpeluh penuh memang menggerutu dengan kata seru.Tapi saya tiba-tiba merasa sangat egois, hanya mementingkan diri sendiri dengan menyalahkan blokade atau penutupan jalan tol ini.

Apalah artinya keterhambatan saya yang hanya beberapa jam ini dibandingkan nasib para buruh yang memperjuangkan hidupnya untuk mendapatkan upah minimum.Saya toh tak buru-buru amat—bahkan kalau akan pergi ke surga sekalipun. Saya toh merasa bahwa di ujungjalan sana pasti kemacetan akan mencair, sementara nasib para buruh masih tetap getir, masih dipenuhi rasa khawatir. Yang diminta dari saya hanyalah kesabaran sebentar, dibanding nasib kaum buruh yang sudah menunggu perubahan nasib jauh lebih lama. Yang diminta dari dalam diri hanyalah kesadaran, untuk suatu kehidupan yang layak bagi seorang pekerja dan keluarganya. Hidup layak itu adalah upah terendah yang dimungkinkan.

Ampuh

Blokade ini merupakan cara ampuh untuk menarik perhatian, dan berhasil karena relatif bisa membagi penderitaan kaum buruh selama ini.Berhasil karena relatif tanpa anarkisadis, dan membuat jebakan bersama dalam kekesalan yang terakumulasikan. Bahwa yang dijadikan sasaran adalah jalan tol,karena di situlah lokasi para buruh berkarya, bekerja, berada. Kalau saja tempat mereka bekerja di sekitar Istana Negara,mereka akan melakukan hal yang sama. Dan lebih mendasar lagi, karena yang diperjuangkan adalah nasib atas upah mereka yang seolah tapi nyata dipermainkan oleh hukum,ditenggelamkan dalam dunia yang bukan pergulatan mereka sehari-hari.

Seperti juga adanya jalan tol yang bukan diperuntukkan kemudahannya bukan untuk para buruh. Seperti juga iklan-iklan baliho perumahan, dengan fasilitas lapangan golf dan kolam renang. Papan reklame besar, mewah dan menjanjikan itu bukan untuk mereka yang masih harus mengontrak di dekat tempat kerja—semata-mata demi menghemat biaya. Kalaupun ada hubungannya, paling banter ketika papan itu roboh oleh angin puting beliung,yang juga di luar kemampuan mereka, meskipun turut merasakan akibatnya. Kesemuanya ini bisa diterima, bisa dijalani dengan cara tidak memprotes atau melawan.

Namun ketika berurusan dengan periuk nasi, ketika berhadapan dengan upah yang merupakan kekuatan penghasilan satu-satunya, mereka tak bisa menahan diri.Apalagi, menurut perhitungan para ahli, bahkan dengan upah minimum yang kemudian dicabut itu, mereka masih defisit sekitar 11% dari kebutuhan pokok. Dengan kata lain, cara dan pendekatan memblokade jalan tol atau nontol masih akan digunakan untuk menarik perhatian atas perlakuan “kurang adil”,yang berarti juga ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.

Tempuh

Dibandingkan dengan demo lain—demo politis atau sektarian atau bahkan permusuhan— yang juga memacetkan jalanan, para buruh menemukan momentum yang bisa membuat orang lain maklum. Mereka memperjuangkan nasib sendiri,namun sebenarnya juga bagian dari keberadaan kita yang nonburuh selama ini. Bahwa sebenarnya kemudahan yang kita rasakan—apakah namanya jalan bebas hambatan, apakah namanya gedung dan pabrik yang mengagumkan, naiknya posisi sebagai negara layak investasi—tak bisa lepas sama sekali dari kekuatan mereka yang selama ini menyangga.Tak bisa diselesaikan hanya dengan angka rupiah terendah dari balik meja.

Keberadaan kaum buruh harus bisa menjadi faktor yang diperhitungkan, karena pada akhirnya turut menentukan keberhasilan suatu usaha, dan atau sebaliknya. Dalam cakupan yang lebih luas, pendekatan blokade bisa menjadi jalan untuk mempertegas tuntutan apa yang diinginkan. Momentum dan lokasi tidak selalu sestrategis seperti adanya jalan utama seperti terjadi di Jakarta-Banten- Jawa Barat,namun mulai juga terasakan di Bima, NTT, atau Lampung atau Papua. Jalanan menjadi pusat perlawanan, menemukan bentuknya, baik dengan membuntu dan atau menghalangi dengan menumbangkan pohon atau membakar ban,atau bahkan pasang badan.

Masalahnya menjadi kisruh, manakala jalanan menjadi ricuh. Pembebasan jalan menjadi medan “pertempuran”, yang menimbulkan anarki atau bahkan jatuh korban.Kekerasan akan dibalas dengan kejengkelan yang menghadirkan kekerasan atas nama kekuasaan. Kalau sudah demikian halnya,hanya menambah luka dan derita,memperdalam dendam dan permusuhan, dan lebih buruk lagi memperlebar pemisahan, yang sebenarnya bisa terhindarkan. Dalam kasus demo para buruh, untunglah—kalau kata itu masih bisa digunakan,tidak meliar dan dengan bakar membakar, meskipun ada motor yang tersambar api.

Titik api yang sebenarnya bukanlah di jalanan itu sendiri, melainkan pada akar permasalahan yang tidak segera tegas diselesaikan dengan tuntas.Sehingga kemenangan sementara menenangkan lokasi jalanan hanya bersifat sementara. Para buruh menempuh jalan yang masih panjang, dan tetap perlu kearifan untuk melaluinya.

Demikian juga aparat yang menanganinya. Setidaknya kalau tidak bisa saling menjaga, akan terjadi ledakan demi ledakan yang lebih merugikan semuanya, bahkan juga identitas sebagai sesama warga negara, sebagai bangsa. Inilah yang sedang kita tempuh bersama, dengan keluh dan lenguh,juga dengan keinginan untuk tumbuh saling memahami apa yang kita perjuangkan. ●