Tampilkan postingan dengan label Keamanan Dalam Negeri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Keamanan Dalam Negeri. Tampilkan semua postingan

Kamis, 11 September 2014

Keamanan Dalam Negeri

Keamanan Dalam Negeri

Agus Widjojo  ;   Mantan Kepala Staf Teritorial TNI dan Senior Fellow CSIS
KOMPAS, 11 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

SOFYAN Effendi dalam Kompas edisi 1 September lalu menyatakan perlu dibentuk Kementerian Keamanan Tanah Air. Mungkin ini terjemahan dari Homeland Security. Kita memang tak harus meniru AS dengan Homeland Security-nya. Kementerian semacam ini sudah ada di beberapa negara Amerika Latin sebelum AS membentuk Homeland Security. Di negara-negara Amerika Latin, kementerian ini bernama Ministry for Internal Security, yang dapat diterjemahkan sebagai Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Kita singkat saja: KKDN.

Jika dibentuk, KKDN mengambil tanggung jawab keamanan dalam negeri dari lingkup tanggung jawab Menteri Dalam Negeri. Beban tugas dan tanggung jawab Menteri Dalam Negeri jadi tak terlalu berat. Pembentukan KKDN mendesak sebab kian berat tantangan menghadapi ancaman atas keamanan dalam negeri yang memerlukan kebijakan lintas sektoral. Pengertian mendasar yang perlu dipahami dengan keberadaan Kementerian Dalam Negeri adalah bahwa ia merupakan kementerian yang sama sekali terpisah dari Kementerian Pertahanan. Jadi, keberadaan KKDN tak usah dipertentangkan dengan keberadaan Kementerian Pertahanan.

Kementerian Pertahanan merumuskan kebijakan pertahanan untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan negara terhadap ancaman serangan militer dari luar negeri, dengan TNI sebagai penyelenggara utama fungsi pertahanan. KKDN merumuskan kebijakan nasional menghadapi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri, mulai dari ancaman terorisme hingga keadaan yang mengancam stabilitas keamanan dalam negeri sebagai akibat bencana alam dan akibat ulah manusia.

Karena lingkup ”dalam negeri” merupakan wilayah tempat berlakunya sistem hukum nasional serta semua kebijakan yang bertujuan menjaga kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, fungsi keamanan dalam negeri akan bertolak dari pengertian semua upaya menjamin tegaknya supremasi hukum dalam rangka menjaga kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Kalau fungsi pertahanan selalu jadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, tanggung jawab dan kewenangan keamanan dalam negeri akan berawal dari dan sebagian besar menjadi tanggung jawab kepala daerah. Fungsi yang mendasari keamanan dalam negeri adalah penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, kepala daerah dapat meminta bantuan TNI kepada presiden pada masa damai apabila dipandang intensitas ancaman melebihi kapasitas respons. Dalam hal ini TNI dapat melaksanakan operasi perbantuan kepada otoritas sipil pada masa damai. Lingkup fungsi keamanan dalam negeri dapat meliputi lingkup pengertian keamanan insani yang mencakup keamanan terhadap kelangsungan hidup manusia dari ancaman nonfisik, seperti kelaparan, penyakit menular, dan akibat bencana alam, hingga ancaman fisik seperti tindak kriminalitas dan terorisme.

Pernah kita miliki

Sebenarnya kita pernah memiliki lembaga yang dimaksudkan berfungsi menghadapi kemungkinan ancaman pada lingkup mulai dari ancaman fisik hingga nonfisik. Lembaga dimaksud yang memiliki jaringan dari pusat hingga daerah adalah Badan Koordinasi Stabilitas Keamanan Nasional (Bakorstanas). Badan ini sangat efektif memantau seluruh perkembangan yang berasal dari daerah dan dapat mengancam stabilitas nasional.

Hanya saja, karena badan ini hadir pada masa Orde Baru, wujud dan citra militer melekat sangat kental. Kita bisa ambil pelajaran dari masa lalu dan sesuaikan dengan alam demokrasi. Apabila pada masa lalu Bakorstanas memiliki citra sebagai aparat militer, sekarang dapat dibentuk lembaga dengan mengambil keefektifan fungsi Bakorstanas yang disesuaikan dengan alam demokrasi dengan memberi ciri kepadanya sebagai lembaga sipil dan dikepalai seorang sipil atau purnawirawan militer.

Secara umum KKDN akan membawahkan lembaga operasional keamanan dalam negeri seperti Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Fungsi keamanan di laut yang bukan merupakan fungsi pertahanan dapat diperankan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Badan ini merupakan lembaga sipil yang memiliki fungsi keamanan maritim, membawahkan aset maritim berbagai instansi.

Meski merupakan lembaga keamanan maritim sipil, Bakamla perlu dikepalai perwira aktif TNI AL karena mengoperasikan kapal-kapal TNI AL yang di-bawah-kendali-operasikan kepadanya. Bakamla punya wewenang komando operasional keamanan maritim penuh dan bukan sekadar fungsi koordinasi yang tak pernah efektif selama ini.

KKDN berfungsi merumuskan kebijakan jelas tentang seluruh lingkup keamanan dalam negeri sehingga dapat mengintegrasikan pelaksanaan operasional fungsi antarberbagai lembaga seperti Polri dan BNPT dalam kebijakan lawan teror yang sekarang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Terbuka kemungkinan koordinasi dan mengintegrasikan kebijakan lawan teror dengan kebijakan deradikalisasi bersama Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Saat ini tindakan operasional dirasa berjalan sendiri-sendiri karena dapat dipertanyakan bahwa sebagai lembaga operasional kekuasaan eksekutif, Polri sebenarnya melaksanakan kebijakan siapa, BNPT sebenarnya melaksanakan kebijakan siapa? Kalau kita balik, dapatkah sebuah lembaga melaksanakan fungsi operasional sekaligus sebagai perumus kebijakan? Tentu tidak bisa. Di sini KKDN bertugas merumuskan kebijakan yang jelas bagi penyelenggaraan fungsi keamanan dalam negeri. Kebijakan ini pada gilirannya jadi dasar bagi semua lembaga operasional dalam melaksanakan tugasnya.

Tak perlu dipertentangkan

Tidak perlu dipertentangkan siapa menjabat sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri. Seorang menteri adalah political appointee kepercayaan presiden yang berstatus sipil serta bukan berasal dari birokrasi pelaksana operasional. Dapat diberikan contoh betapa TNI harus bergumul memberi kepercayaan kepada seorang Menteri Pertahanan sipil. Sudah jadi amanat UU bagi TNI, dan akan ada saatnya TNI dalam keadaan sehari-hari sepenuhnya di bawah Menteri Pertahanan sipil, dan Polri sepenuhnya berada di bawah Menteri Keamanan Dalam Negeri yang bukan berasal dari Polri.

Ini saat kita melangkah maju memisahkan political appointee dari birokrasi dan keluar dari arogansi serta kepicikan sektoral kita guna memberi jalan bagi pemerintahan yang lebih tertata dengan baik, guna mempermudah pembagian dan pembidangan peran serta kewenangan. Jika hal ini terjadi, otomatis memberi manfaat bagi tercapainya akuntabilitas kewenangan dalam sebuah pemerintahan demokratis.

Dengan adanya KKDN, yang merumuskan kebijakan komprehensif tentang keamanan dalam negeri, diharapkan penanganan fungsi keamanan dalam negeri bisa lebih efektif. ●

Senin, 05 Desember 2011

Imigran Ilegal, Visa, dan Keamanan Dalam Negeri


Imigran Ilegal, Visa, dan Keamanan Dalam Negeri
Suhartono Ronggodirdjo, MANTAN DIPLOMAT; PEMERHATI HUBUNGAN INTERNASIONAL
Sumber : KOMPAS, 3 Desember 2011


Pada teks berjalan di salah satu stasiun televisi nasional, 23 Oktober 2011, tertulis ”Puluhan imigran gelap dari Asia Selatan dan Timur Tengah masih berada di Karanganyar, Jawa Tengah”. Bagaimana ini bisa terjadi dan mengapa terjadinya di Karanganyar?

Sebetulnya berita ini tidak terlalu mengejutkan. Sudah sering diberitakan ada orang-orang asing yang tidak jelas statusnya berada di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ini fakta bahwa wilayah kita masih rawan kemasukan orang luar tanpa izin. Masih untung jika para imigran gelap itu tidak ada maksud jahat ke negara kita.

Indonesia memang negara yang sangat longgar bagi orang asing untuk masuk, baik yang legal maupun ilegal. Dengan alasan untuk meningkatkan kunjungan turis asing, sejak Mei 2007 pemerintah membuat kebijakan pemberian visa on arrival (VOA) kepada pengunjung dari 63 negara.

Sebelumnya VOA hanya diberikan kepada 52 negara, dengan biaya visa 10 dollar AS untuk kunjungan selama 7 hari dan 25 dollar AS untuk 30 hari. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebebasan untuk masuk ke Indonesia tanpa visa kepada warga dari 11 negara.

Namun, yang kiranya perlu diperhatikan, apakah dengan kebijakan kelonggaran visa bagi warga dari negara-negara itu akan serta-merta meningkatkan kedatangan turis ke negeri kita?
Apakah jika tak ada kemudahan visa tersebut orang-orang dari negara-negara yang mendapat kemudahan itu enggan ke Indonesia karena harus mengurus visa? Atau apakah dengan adanya kemudahan visa tersebut hubungan kita dengan negara-negara itu menjadi lebih baik?

Tentu hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Terlepas dari itu semua, fakta yang ada di beberapa perwakilan kita di luar negeri, terutama di negara-negara maju, masih banyak warga setempat yang ingin mengurus visa ke kantor perwakilan kita ketika hendak bepergian ke Indonesia. Rupanya mereka merasa lebih nyaman jika ketika berangkat dari negaranya ke negara lain sudah mengantongi visa.

Sering masuknya imigran ilegal ke wilayah kita menandakan lemahnya pengamanan wilayah. Ini bisa dimengerti mengingat luasnya wilayah dan panjangnya garis pantai yang kita miliki, yang sering tidak terjangkau oleh aparat keamanan.

Di samping itu, tidak acuhnya penduduk dan ketidaktahuan mereka tentang keimigrasian menyebabkan orang-orang asing ilegal itu menjadi leluasa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh warga negara asing yang ingin pergi ke negara lain tanpa melalui prosedur resmi.

Visa Sebagai Alat Kontrol

Pada masa Orde Baru tidak semua pemohon visa di perwakilan RI di luar negeri diberikan visa. Pemohon tidak perlu tahu alasannya karena masalah visa menyangkut wilayah kedaulatan suatu negara.

Contohnya, Pemerintah Amerika Serikat sangat berhati-hati dalam memberikan visa, terutama setelah peristiwa 11 September 2001. Dalam memutuskan pemberian visa oleh bagian visa tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Tentu mereka tidak mau ”kecolongan” dengan masuknya orang-orang asing yang ingin mengganggu keamanan dan ketenangan negaranya.

Perwakilan RI, khususnya bagian konsuler dan imigrasi, merupakan pintu pertama penyaring orang asing masuk. Setiap pemohon visa untuk setiap keperluan harus memenuhi syarat tertentu, yang sebenarnya cukup ketat. Namun, dengan adanya kebijakan VOA dan bebas visa, praktis penyaringan di perwakilan relatif tidak ada. Sementara itu, kita tidak tahu apakah kedatangan mereka ke Indonesia benar-benar tidak mempunyai agenda tersembunyi.

Negara tentu mempunyai dan mengutamakan kepentingan nasional, tetapi apakah kita tahu bahwa ada negara lain yang berkepentingan dengan kondisi Indonesia? Mungkin saja ada negara yang berkepentingan dengan adanya korupsi besar-besaran di Indonesia, dengan kapitalisme liberal yang kita anut, serta berkepentingan dengan banyaknya generasi muda kita yang rusak karena narkotika.

Tidak kalah penting adalah mereka yang berkepentingan dengan lepasnya sebagian wilayah kita dari NKRI. Apalagi jika wilayah itu sangat potensial dan strategis, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan penduduk padat tentu menyulitkan polisi imigrasi—itu pun ”kalau ada”—untuk mengontrol keberadaan dan aktivitas orang-orang asing tersebut.

Cukup menarik untuk disimak pernyataan Duta Besar Australia di Kampus Universitas Indonesia, Depok, belum lama ini. Ketika menjawab pertanyaan mahasiswa, ia antara lain mengatakan, ”Australia tidak akan mendukung setiap gerakan yang berniat mengganggu integritas teritorial RI, termasuk Papua dan Papua Barat.”

Rasanya kita masih ingat bahwa Australia pernah berperan dalam proses lepasnya Timor Timur dari NKRI.

Turisme memang merupakan salah satu penghasil devisa, tetapi tentu kita juga tak boleh melupakan kemungkinan efek-efek samping yang tidak diinginkan. Semoga kebijakan memajukan kepariwisataan di Indonesia tidak mengorbankan kepentingan nasional yang lebih luas. ●