Kebangkitan Nasional dan Revolusi Mental Puti Guntur Soekarno ;   Anggota Komisi X DPR Fraksi PDI-P

KOMPAS,  20 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

MEMBANGUN masyarakat lebih sulit dibandingkan dengan membangun negara. Demikian menurut Bung Karno. Hal itulah yang mendasarinya untuk menggali dasar negara yang benar-benar satu dasar yang mengakar dalam kepribadian masyarakat Indonesia. Bung Karno menyebutkan bahwa Pancasila itu ia gali dari akar kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Penting bagi bangsa ini kembali pada kepribadian nasionalnya sendiri. Suatu negara jika ingin kuat dan langgeng harus ditata berdasarkan hukumnya sendiri dan berdiri di atas kepribadian nasionalnya sendiri. Tak satu bangsa pun yang bisa berdiri kuat dan langgeng jika hukumnya bukan hukum nasional. Jika satu bangsa memakai hukum yang pada pokoknya bukan hukumnya sendiri, bukan hukum yang berdasarkan atas kepribadiannya sendiri, bangsa yang demikian itu vroeg of laat, kata Bung Karno; pagi atau sore akan gugur atau mengubah hukum-hukumnya itu. Oleh karena itu, salah satu kewajiban kita ialah mencari kembali kepribadian kita sendiri. Sebab, hanya jika kita berdiri di atas kepribadian kita sendirilah kita bisa berdiri dengan kuat, sentosa, dan langgeng. Bung Karno tak henti-hentinya mengajak bangsa Indonesia untuk menggali kembali kepribadian kita sendiri, dan Pancasila bukanlah ”anggitan” Soekarno, tetapi hasil penggalian kepribadian bangsa Indonesia (Soekarno, 1961). Kita adalah generasi penerus kemerdekaan. Bangsa kita saat ini terus mengalami perubahan: ada yang positif, ada yang negatif. Hal itu tentu bisa dipahami sebagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mungkin tidak merasakan secara langsung apa yang diteriakkan Bung Karno di muka pengadilan hakim kolonial Belanda tahun 1930 di Bandung, setelah sebelumnya 8 bulan meringkuk di penjara. Dalam pidatonya itu, ”Indonesia Menggugat”, disampaikan bahwa kita telah menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Diceritakan kondisi bangsa kita saat itu dalam kemiskinan akibat imperialisme kolonialisme saat itu. Kesadaran baru Bagaimana sekarang? Indonesia saat ini tetap sebagai tempat pengambilan bekal hidup bangsa lain. Tetap menjadi negeri yang menyediakan bekal kebutuhan industri negara lain. Tetap sebagai pasar penjualan barang-barang dan produk-produk hasil industri bangsa dan negara lain. Indonesia saat ini pun masih tetap dan bahkan terus berkembang lebih kompleks lagi menjadi lapangan usaha bagi modal keuangan negara lain. Kepribadian Indonesia yang tecermin dalam Pancasila mulai luntur dalam praktik hidup bernegara. Pancasila cermin kepribadian Indonesia sebagai sumber hukum negara sering dilanggar sendiri. Kebutuhannya adalah tidak lagi menyoal makna dan moral Pancasila, tetapi bagaimana mempraktikkan cita-cita politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam Pancasila itu di kehidupan negara Indonesia. Di sinilah perlu adanya kebangkitan nasional baru, terutama kebangkitan kesadaran nasional untuk kembali ke Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan sebagai bintang penunjuk arah menuju terwujudnya cita-cita nasional Indonesia. Tentu saja, apa yang dilakukan para pelopor kebangkitan nasional Indonesia saat itu merupakan reaksi atas kemiskinan dan ketertindasan Indonesia di bawah kuasa kolonialisme-imperialisme yang merupakan bentuk politik ekonominya penguasa modal internasional, dimulai dari VOC saat itu. Masa perjuangan selanjutnya adalah masa kebangkitan nasional. Lahirnya Budi Utomo (1908) memunculkan kesadaran kaum terpelajar bangsa Indonesia untuk berpolitik dan mulai memperkuat semangat kebangsaan meski di fase itu dilakukan dengan kerja sama agar pihak Belanda memperbaiki keadaan kesengsaraan itu di Indonesia. Fase kebangkitan nasional selanjutnya adalah nonkooperatif di mana muncul kesadaran untuk terbebas dan mendapatkan kemerdekaan. Kesadaran untuk tidak bekerja sama dengan pihak kolonialisme-imperialisme merupakan kesadaran lanjut setelah bangsa Indonesia sadar bahwa antara kaum nasionalis dan kaum imperialis ada pertentangan kebutuhan. Gerakan kebangkitan nasional Indonesia pun terus menghebat, dan pada akhirnya meledak sebagai suatu gerakan revolusi nasional yang secara spesifik bisa ditandai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Revolusi pun belum selesai hingga rakyat dan bangsa Indonesia bisa mesem (senyum) karena terpenuhi kemakmuran, keadilan, dan cita-cita yang sesuai dengan kepribadian nasionalnya seperti tertuang dalam dasar negara: Pancasila. Semua ini membutuhkan revolusi kebudayaan dan pembangunan kesadaran baru. Perlu pembangunan manusia Indonesia baru, suatu gerakan hidup baru berkepribadian Indonesia melalui revolusi mental kebangkitan kesadaran. Revolusi mental ini juga sempat dilontarkan oleh capres dari PDI-P, Joko Widodo, di berbagai kesempatan. Gerakan hidup baru semacam itu bisa menjadi kebangkitan nasional baru bagi bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah revolusi mental bangsa Indonesia untuk jadi manusia perbaruan, pionir kemajuan, dan pelopor perubahan. Jadi, jangan kecilkan kehendak baik untuk mengerjakan revolusi mental. Spirit Bung Karno Di dalam pidato ulang tahun kemerdekaan tahun 1957 yang berjudul A Year of Decision, Bung Karno juga menyampaikan perihal revolusi mental. Apa yang waktu itu dikenal dengan Gerakan Hidup Baru: ”...Sekali lagi saya katakan: Gerakan Hidup Baru bukanlah satu gerakan untuk sekadar jangan berludah di mana-mana atau jangan membuang puntung rokok di lantai atau di jubin. Ia adalah Satu Gerakan Revolusi Mental. Ia adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia ini menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat Elang Rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Maksudnya tidak kecil. Maksudnya besar, untuk menyelesaikan satu perjuangan yang amat besar....” Akhirnya, saya teringat apa yang dulu pernah dikutip oleh Bung Karno dari George Bernard Shaw: ”Kebahagiaan sejati ialah membaktikan dirimu kepada sesuatu yang besar. Jika engkau mencoba berbuat sesuatu yang besar, maka bayangan kebesarannya sebagian jatuh kepadamu juga.” Jadi, saya pikir apa yang sudah dilontarkan capres dari PDI-P, Joko Widodo, untuk melakukan revolusi mental pantas dikuatkan dengan konsepsi-konsepsi dan dukungan mental untuk dapat direalisasikan dan dimonitor jika terealisasi. Semua anak bangsa terpanggil mengembalikan spirit Bung Karno untuk bermimpi menjadi bangsa yang besar bila pemimpinnya memiliki pikiran dan gagasan besar. Sudah saatnya bangsa ini menata keadaban publik melalui revolusi mental. Bercita-cita dan berbuatlah sesuatu yang besar untuk bangsa dan negaramu, saya yakin Indonesia akan jaya lagi. ●

Restorasi dan Revolusi Mental Ahmad Baedowi  ;  Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

MEDIA INDONESIA, 28 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

ADA pernyataan menarik dari Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang juga calon presiden dari PDIP. Ketika didesak oleh beberapa kalangan dan wartawan tentang visi dan misi seorang capres, dengan gaya khasnya Jokowi menjawab bahwa saat ini yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar visi dan misi, melainkan perubahan sikap, yaitu revolusi mental. Bangsa yang besar dan memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan ini, kata Jokowi, harus bisa berubah dari kebiasaan berpikir negatif ke arah yang lebih positif. Tanpa perubahan cara pandang ini, Indonesia diyakini tak akan mampu mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera. Kata ‘revolusi mental’ mengesankan akan ada usaha yang sungguh-sungguh dan sangat serius dari Jokowi, jika ia nanti terpilih sebagai presiden, untuk mengubah cara pandang masyarakat. Namun, pertanyaannya ialah dari sektor dan aspek apa kira-kira Jokowi harus memulai? Karena berkaitan dengan mentalitas, titik awalnya harus dimulai dari pendidikan. Bukan sebatas membentuk karakter melalui jargon pendidikan karakter, melainkan jauh dari itu ialah bagaimana menteri pendidikan yang akan ditunjuknya nanti harus memiliki cara pandang yang sama dengan Jokowi, terutama dalam mengevaluasi sekaligus mengkritisi setiap kebijakan pendidikan yang antisosial dan antiperubahan. Pendidikan harus memiliki road map yang jelas dan komprehensif, mulai desain perencanaan yang detail hingga proses implementasi yang bisa diukur. Selain itu, mentalitas budaya birokrasi pengelola pendidikan jelas harus menjadi sasaran utama perubahan. Dalam lanskap perubahan budaya, target utama pemerintahan ke depan ialah bagaimana seluruh potensi difokuskan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan cara pandang (mind-set). Mengubah perilaku akan lebih riil jika dilakukan melalui proses penubuhan karakter anak di sekolah. Mengapa? Karena sepanjang sejarah kemanusiaan, karakter selalu menjadi domain penting untuk ditelaah dan dikemukakan sebagai dasar terciptanya tatanan sosial yang beradab. Bahkan hampir semua agama menitahkan para penganutnya untuk memiliki keadaban dalam perilaku dan memperlakukan sesama, serta didasari pandang an dan nilai-nilai yang positif. Semua nilai positif pasti berasal dari sikap jiwa atau karakter yang positif. Karena itu, ada benarnya jika Jokowi bilang kita perlu revolusi mental, setara misalnya dengan jargon restorasi seperti yang diusung tandem koalisi PDIP, yaitu Partai NasDem. Restorasi dan revolusi, jika diartikan sebagai pemulihan kembali suatu kondisi seperti sediakala secara ekstrem, jelas mempunyai banyak peluang untuk diinterpretasi. Kondisi sediakala yang semacam apa yang pernah dicapai Indonesia? Hal mana dan sektor apa yang dulu pernah membanggakan kita sebagai bangsa dan ingin dihidupkan kembali melalui sebuah partai? Pertanyaan-pertanyaan itu, jika dianalisis secara mendalam dan benar, pasti akan menempatkan PDIP dan NasDem sebagai partai paling serius yang akan mengubah jalannya sejarah Indonesia. “History is a race between education and catastrophe,” kata HG Wells. Jika PDIP dan NasDem ingin dikenang sepanjang masa, titik pangkal perjuangan mereka harus dinisbatkan kepada keyakinan untuk memperbaiki kondisi pendidikan di tanah air. Sepanjang sejarah Indonesia, pendidikan belum pernah menjadi sektor paling membanggakan bagi bangsa ini. Malah sebaliknya, jika kita becermin dalam-dalam, kita akan sadar bahwa kekarut-marutan kondisi Indonesia merupakan mata rantai yang tak putus dari rendahnya kualitas pendidikan anak bangsa. Ada banyak anak yang kurang beruntung dalam hal pendidikan. Mereka gagal bukan hanya karena faktor sistem yang tidak menempatkan anak sebagai pusat perhatian, melainkan banyak juga kegagalan dibentuk kelemahan guru dan manajemen sekolah yang tidak becus dalam mendidik. Ada banyak juga anak yang berhasil, bahkan untuk contoh yang satu ini lebih banyak datang dari sisi kemampuan anak yang memperoleh dukungan, baik secara fi nansial maupun moral, dari orangtua, guru, dan lingkungan sekolah yang sehat. Pendidikan, dalam diaspora yang sangat luas, memang memberi banyak kesempatan dan peluang bagi masa depan anak-anak. Keyakinan itulah yang harus terlihat dari visi besar Partai NasDem dalam memperjuangkan kesetaraan kondisi untuk masa depan anak-anak Indonesia. Jika kesetaraan adalah fitrah yang secara normatif merupakan kebutuhan manusia secara keseluruhan, benar adanya jika UUD 1945 telah menyebutnya secara kasatmata. Partai politik harus memiliki platform pendidikan yang cerdas dan bermutu, terutama dalam memahami dan memaknai gagasan tentang kesetaraan. Baker (2004) dalam Equality: From Theory to Action memberi banyak inspirasi dalam menafsirkan makna kesetaraan. Baginya, kesetaraan kondisi (equality of condition) jauh lebih penting daripada kesetaraan dalam konteks akses dan partisipasi. Dalam equality of condition fokus kita berikan bukan hanya terhadap tujuan dan proses pendidikan itu sendiri, melainkan juga berkaitan dengan kesetaraan terhadap sumber daya, kesetaraan dalam pengakuan dan penghargaan, kesetaraan dalam kekuasaan, dan kesetaraan dalam kepedulian, solidaritas dan cinta. Semua jenis kesetaraan itu jelas membutuhkan kecerdasan partai politik seperti NasDem untuk merealisasikannya. Kesetaraan sumber daya harus dibuktikan dengan penciptaan sistem pendidikan yang lebih terbuka dan nondiskriminatif, sedangkan kesetaraan dalam pengakuan dan respek harus diciptakan bukan hanya dengan membangun budaya sekolah yang menghargai perbedaan, melainkan juga harus diekspresikan secara tertulis dalam skema pedagogis dan desain kurikulum yang efektif. Sementara itu, kesetaraan kekuasaan harus dilihat dalam relasi guru-siswa yang semakin peduli dengan proses belajar-mengajar yang demokratis sehingga implikasi dari pandangan itu akan membawa keterbukaan pandangan untuk saling menghargai posisi dan peran masing-masing dalam proses belajar. Bagi saya, membuat partai itu harus kurang lebih sama dengan membangun sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Dalam membuat sekolah, yang terpenting ialah keyakinan bahwa apa yang kita buat hari ini ialah untuk kemenangan dan kesuksesan anakcucu kita ke depan. Alangkah indahnya jika seluruh partai, tidak terkecuali PDIP dan NasDem, menjadikan partai politik sebagai lembaga pendidikan yang akan menciptakan generasi penerus yang cerdas dan beriman serta membanggakan ibu pertiwi. Tentu kita ingin restorasi dan revolusi mental yang dapat menggerakkan perubahan seperti dikumandangkan Jokowi dan Surya Paloh melihat persoalan pendidikan ini secara serius dengan membuat sayap kajian bidang pendidikan yang komprehensif. Have a nice try. ●