KONFLIK ACEH

Antara Etnonasionalis dan Jihadis di Aceh

 AL CHAIDAR

 

KOMPAS 14 Oktober 2019

 

Beberapa waktu lalu, Aceh kembali bergolak dengan ditembaknya segerombolan kelompok kekerasan bersenjata Abu Razak oleh polisi (19/9/2019). Pada saat bersamaan marak beredar video ancaman dari kelompok Yahdi Ilar Rusydi melalui media sosial yang meneror penduduk non-Aceh untuk angkat kaki dari bumi ”Serambi Mekkah” sebelum 4 Desember 2019.

Catatan Kritis atas UU Antiterorisme

Catatan Kritis atas UU Antiterorisme Al Chaidar ;  Program Studi Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

                                                         KOMPAS, 02 Juni 2018

                                                           

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) dalam rapat paripurna yang digelar 25 Mei 2018. UU Antiterorisme yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ini tetap mengedepankan hak asasi manusia (HAM). Salah satu terobosan dalam UU baru ini adalah semua korban terorisme di masa lalu akan mendapat perlindungan negara, baik dalam ketentuan pemberian santunan, pengobatan, rehabilitasi hingga kompensasi, baik itu warga negara Indonesia atau orang asing. Revisi UU ini sebenarnya berangkat dari hal sederhana tentang definisi terorisme. Definisi tentang terorisme yang sebenarnya tidak krusial, malah menjadi perdebatan yang alot selama proses dua tahun revisi UU No 15/2003 ini. “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.” Definisi ini sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan legislasi, tidak seperti dalam definisi terorisme yang akademis di mana unsur-unsur millenarianisme, fundamentalisme dan radikalisme mesti dielaborasi lebih lanjut dalam kajian dan penelitian teoritik. Pengesahan revisi UU No 15/2003 mengenai terorisme dinilai mendesak sejak kekalahan Negara Islam Irak Suriah (NIIS/ISIS) di Filipina dan Suriah. Sudah lebih dari 15 tahun UU anti teror ini tidak direvisi, sementara perkembangan terorisme semakin brutal, sadis dan gila. Teror menyeruak hampir di semua sektor kehidupan di banyak negara kebangsaan di berbagai belahan dunia. Bahkan terorisme NIIS telah hadir di Jalan Thamrin (2016) dan Kampung Melayu (2017), Jakarta, di beranda terdekat di negeri ini. Kehadiran terorisme yang tak terpahami preseden dan motif lainnya di luar motif teologi eskatologis di mana kematian dipandang sebagai cara pintas memasuki surga. Kematian dipakai untuk menakut-nakuti musuh agama yang tak terdeskripsikan, dalam suatu “perang” yang tak pernah terdengar deklarasinya sekalipun. Terorisme “tamkin” Ada satu persoalan krusial yang belum terakomodasikan dalam UU Antiterorisme yang baru disahkan ini. UU baru ini tidak menerapkan konsep terorisme tamkin (terorisme teritorial) yang menjadi masalah terorisme penting abad ini. Terorisme tamkin inilah yang kemudian menjadi pangkal perseteruan antara Polri dan TNI dalam hal tugas pokok dan fungsi mereka untuk menangani terorisme. Kisruh pembagian wewenang di antara Polri dan TNI dianggap menempatkan Indonesia dalam risiko yang tak perlu.  Ada perubahan signifikan terhadap sistematika UU, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, kemudian soal peran TNI yang itu semua hal baru dibandingkan UU sebelumnya. Memang harus juga diakui bahwa UU yang sebelum ini menghambat polisi untuk bergerak jika pelaku sudah terbukti sebagai pelaku terorisme. Kewenangan mencegah pelaku dalam aksi sangat lemah. UU yang terbaru dapat memberikan wewenang lebih pada Polri untuk melakukan fungsi pencegahan. Penanganan terpadu dan efektif butuh payung hukum yang lebih kuat. UU ini malah memberikan peneguhan untuk lembaga yang menjalankan program deradikalisasi yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan dalam UU. Pemerintah Indonesia melalui DPR sudah berhasil merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tertunda akibat perdebatan alot seputar pembagian wewenang antara polisi dan militer. Secara teoritik, pelibatan militer di dalam menangani terorisme sudah dibahas oleh banyak peneliti tentang kemunculan strategi qital tamkin (perang di daerah pembebasan) yang menjadi ciri khas kelompok teroris teritorial. Sebutlah seperti MIT (Mujahidin Indonesia Timur), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), OPM (Organisasi Papua Merdeka), Abu Sayyaf Group (ASG). Menurut saya, terorisme teritorial harus ditangani secara khusus oleh TNI (misalnya, Koopsusgab). Terorisme tamkin (teritorial) ini jika ditangkap maka implikasi yuridisnya adalah akan diadili di sidang pengadilan humaniter atau pengadilan militer. Kamil Salamah (1994, 181) telah membahas bahwa terorisme teritorial punya basis ideologi agama yang kuat. Teroris yang menerapkan strategi perang teritorial (Djelantik dan Akbar, 2016: 90) harus dihadapi oleh aparat keamanan yang memiliki kemampuan tempur yang memadai. Thomas Koruth Samuel (2016: 53) dan Al Chiadar (2015: 245) juga sudah membahas betapa penanganan yang salah terhadap teroris tamkin menunjukkan kurangnya kesadaran teritorial dari para pemimpin politik sebagaimana terlihat di Thailand, Filipina dan Suriah. Sidney Jones (2015) juga sudah mengingatkan kita akan kemunculan qital tamkin  yang dimiliki oleh teroris teritorial yang berbeda dengan qital nikoyah yang hanya melakukan strategi hit and run di berbagai lokasi. Terorisme tanzhim (non- teritorial) cukup ditangani dan dihadapi oleh polisi, dan jika teroris tanzim ditangkap cukup disidangkan di pengadilan negeri atau pengadilan sipil. Perubahan dari strategi nikoyah ke strategi teritorial inilah yang harusnya diagregasi dan diartikulasikan secara tepat di dalam UU Antiterorisme yang baru ini. Sebab, hal yang saat ini menjadi fokus jihadis adalah nikayah atau melukai, menyerang, dan melumpuhkan orang yang mereka anggap sebagai “kafir” dalam sistem taksonomi hukum mereka yang keliru. Bagi kelompok teroris yang berideologi Wahabi Takfiri ini, yang paling penting adalah tamkin, yaitu menguasai sebuah wilayah dengan pemimpin yang paham ilmu syar’i (hukum agama) dan fiqhul waqi’ (hukum politik). Para ulama mereka yang dianggap sebagai intelektual organik telah mengeluarkan sejumlah fatwa brutal dan sadis yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. UU Antiterorisme yang baru ini masih jauh dari harapan untuk bisa mengimbangi fatwa-fatwa teror yang semakin hari kian biadab. ●

Keterlibatan TNI Tangani Terorisme

Keterlibatan TNI Tangani Terorisme Al Chaidar  ;   Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

                                                        KOMPAS, 26 Maret 2018

                                                           

Wacana revisi UU Antiteror sudah lama bergulir, sejak 2003 hingga kini masih terus jadi perdebatan. Undang-Undang Antiteror yang lama (UU Nomor 15/2003) dinilai sudah usang, sementara aksi terorisme semakin canggih dan masif. Jika dulu terorisme sering hanya dikaitkan dengan peledakan bom, sekarang kejahatan ideologis terorganisasi ini muncul dalam berbagai cara (modus) yang mungkin—dengan sasaran yang semakin konvergen, dan pelaku yang direkrut dari berbagai kalangan dengan latar belakang usia—okupasi dan jender yang beragam. Jika dulu target serangan pada pusat-pusat kemajuan kapitalisme dan lokasi di mana liberalisme bersemi, sekarang lebih konvergen ke satu institusi, yaitu kepolisian. Di masa depan, tak tertutup kemungkinan target serangan teroris akan mengarah ke pelbagai institusi lain yang dianggap sebagai thogut (musuh). Institusi militer akan menjadi incaran juga dan selama ini para teroris sudah memulai membuat rencana (plot) yang mengarah ke tentara. Institusi sipil pun tak luput dari jangkauan target para teroris, khususnya di Indonesia. Kemajuan kelompok-kelompok teroris di Indonesia menyebar hingga ke beberapa provinsi. Setidaknya ada 16 provinsi yang menjadi tempat (save houses) bagi sel-sel teroris. Perkembangan ini tentu sangat mengancam keamanan dan keberlangsungan kehidupan bersama dan kedamaian masyarakat yang selama ini sudah terjaga. Ancaman ini mengharuskan pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasi penyebaran dan penguasaan situasi dan kondisi oleh kelompok-kelompok teroris. Setelah kelompok Santoso atau Abu Wardah dikejar dan ditangkap hingga habisnya kelompok teror yang sangat mengerikan tersebut, kemudian muncul juga kelompok teroris lain yang berusaha menguasai secara diam-diam sebuah pulau di Maluku Utara. Meskipun upaya kelompok teroris menjadikan bagian tertentu wilayah Indonesia sebagai qaidah aminah (daerah basis) tidak berhasil, perkembangan plot ini haruslah diantisipasi secara sistematis. Upaya sistematis ini mengharuskan pemerintah berpikir untuk mendayagunakan semua potensi dan sumber daya yang ada, termasuk pelibatan TNI dalam memerangi terorisme. Banyak kalangan merespons negatif rencana pelibatan TNI yang sebenarnya tidak bisa dihindari lagi. Keniscayaan pelibatan TNI ini dipandang akan merusak struktur hukum penanganan kejahatan luar biasa selama ini. Selain itu, unsur militer dianggap sebagai biang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam sejarah Indonesia masa Orde Baru. Padahal, semua institusi berpeluang sama melakukan pelanggaran HAM jika aparatnya tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Pelibatan TNI dalam memerangi (bukan hanya menanggulangi) terorisme adalah hal yang tidak bisa dihindari. Secara teoretis, tipologi kelompok dan jaringan teroris yang berbasis teritorial dan yang berbasis nonteritorial memaksa sistem kekuasaan membagi tugas manajerial secara proporsional. Dua tipe teroris Secara teoretis (Al Chaidar: 2015), dilihat dari analisis spasial, terdapat dua tipe teroris: (1) teroris tanzhim dan (2) teroris tamkin. Jaringan kelompok teroris tanzhim adalah organisasi ideologis yang sangat dinamis, berpindah-pindah tempat dan melakukan serangan di lokasi yang jauh dari tempat asalnya. Jaringan kelompok teroris tamkin adalah organisasi ideologis statis yang secara milenarian yakin dan terikat pada lokasi tertentu. Kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, adalah kelompok teroris tamkin yang bergerak secara teritorial dan mengundang banyak teroris dari luar negeri dan teroris domestik untuk berkiprah dalam kejahatan yang mereka pandang mulia ini. Kelompok teroris tanzhim adalah unit bergerak yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, sangat mobile dan dinamis, serta memiliki kemampuan  teknikal yang luar biasa. Kelompok teroris tamkin adalah unit statis dan bersifat sentralistik dan tinggal di area tertentu secara shifting-occupancy. Kelompok teroris tamkin berusaha menguasai satu daerah basis di darat, laut, atau udara. Di darat, kelompok ini terkadang mirip peladang berpindah di hutan-hutan dan wilayah terpencil. Kelompok tamkin darat ini biasanya sangat banyak di wilayah-wilayah yang tak terjamah oleh manajemen pemerintahan sipil. Hanya militerlah yang mampu menguasai tiap jengkal wilayah yang dipersepsikan sebagai ”wilayah tak bertuan” ini. Di wilayah tak berhukum inilah teroris tamkin menanam bibit separatisme ideologis secara tersembunyi. Di laut, kelompok tamkin ini menguasai wilayah matra laut dari beberapa rute perairan. Banyaknya pembajakan kapal-kapal dagang dan turis di wilayah perairan Laut Sulu dan Laut Sulawesi mengindikasikan kehadiran kelompok teroris tamkin yang hanya akan efektif jika ditangani oleh militer. Terorisme maritim, seperti di Laut Sulu dan Laut Sulawesi, semakin hari semakin berkembang dan mulai meluaskan wilayah operasinya ke Selat Malaka, Laut Timor, Laut Banda, dan wilayah perairan Papua. Kerja sama institusional Bagaimanapun, tidak ada satu lembaga pun yang bisa memonopoli penanganan terorisme hingga tuntas. Dibutuhkan kerja sama institusional untuk bisa mengamankan wilayah dan rakyat dari kejahatan luar biasa ini. Jika penanganan kejahatan korupsi, paedofilia, dan narkoba saja tidak bisa dimonopoli oleh kepolisian, tugas memerangi dan menanggulangi terorisme haruslah dibagi. Kerja sama institusional kunci penyelesaian berbagai kejahatan di mana pun. Jika manajemen dipandang sebagai seni mendelegasikan otoritas, otoritas tugas antiteror yang selama ini dimonopoli haruslah didelegasikan ke berbagai lembaga lain yang memiliki sumber daya dan jaringan yang selama ini dianggap idle. Pertimbangan manajerial ini haruslah menjadi landasan berpikir yang utama dalam melibatkan TNI menangani terorisme. Pelibatan TNI berdampak tak hanya pada kekhawatiran pelanggaran HAM dan implikasi yuridis lain, terutama pada hukum acara pidana yang harus diubah-suaikan. Tentunya aparat TNI yang terlibat dalam pengejaran/penangkapan teroris harus bisa hadir di pengadilan sipil dengan menanggalkan atribut korps militernya. Peluang untuk pelanggaran HAM haruslah disikapi secara arif dengan menggunakan hukum humaniter yang keras melalui pengadilan militer. Tak satu pun kejahatan sempurna yang bisa disembunyikan kecuali dalam perang. Pola pikir TNI sekarang dalam menghadapi situasi di wilayah perang dengan di wilayah damai tentu beda dengan militer masa Orde Baru. Mengkhawatirkan pelanggaran HAM yang bakal dilakukan tentara dalam menangani terorisme sangat irasional. Keberhasilan TNI mengejar dan menangkap teroris Santoso di Poso adalah bukti betapa kekuatan yang selama ini idle ternyata sangat efektif dan sangat menghormati hak-hak tawanan teroris. ●

Akar Budaya Pertumbuhan Gerakan Teroris

Akar Budaya Pertumbuhan Gerakan Teroris

Al Chaidar ;  Dosen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

MEDIA INDONESIA, 10 September 2012

UNTUK memahami gerakan teroris yang terjadi akhir akhir ini di Surakarta dan Jakarta, kita harus menilik beberapa kejadian teror yang melibatkan kalangan radikal dan fundamentalis Islam sejak 1999.

Gerakan Jamaah Islamiyah (JI), yang pada awalnya Darul Islam (DI) atau Negara Islam Indonesia (NII), membuat sebuah doktrin gerakan yang disebut dengan `Doktrin Hambali'. Doktrin tersebut memerintahkan serangan pada Syawal terhadap orang-orang atau lembaga yang dianggap sebagai hegemoni bukan muslim. Jika Hari Raya Idul Fitri secara kebetulan berdekatan dengan 17 Agustus, serangan akan ditujukan kepada aparat atau orang-orang yang dianggap sebagai wakil dari momen nasional. Maka, polisi pun diserang pada 17, 18, dan 19 Agustus 2012 di Surakarta, Jawa Tengah. Doktrin itu mulai dipraktikkan sejak 2000 dengan menyerang simbol-simbol dan lembaga yang diwakili simbol yang bukan muslim. Pada 2000, perayaan Idul Fitri kebetulan berdekatan dengan Hari Natal dan serangan dilakukan ke gereja di 17 kota pada malam Natal.

Teroris dengan muatan target lokal tidak meninggalkan target tradisional mereka, yaitu Amerika Serikat dan sekutu Baratnya. Serangan 11 September 2001, dan pengeboman di Casablanca, Istanbul, Riyadh, Madrid, London, Mumbai, dan tempat lain telah meningkatkan kekhawatiran tentang ancaman teroris dan panggilan baru untuk lebih memahami akar atau penyebab terorisme.

Secara historis, ada pandangan berbeda tentang pertanyaan tersebut dan terorisme telah dinyatakan disebabkan peningkatan populasi, peningkatan kemiskinan, urbanisasi yang cepat, penurunan otoritas globalisasi, tradisional, dll. Terorisme menunjukkan adanya perspektif yang berbeda, yang mencerminkan filsafat, agama, politik, dan perbedaan lainnya, tidak hanya akademik, karena mereka dapat memengaruhi pemahaman kita baik tentang ancaman maupun tanggapan terhadap terorisme.

Penciptaan Dukungan

Membicarakan fenomena terorisme terlalu kompleks dan beragam penyebab. Setiap manifestasi dari terorisme harus dipahami dalam konteks dan kondisi yang mendasari, faktor yang berkontribusi terhadap risiko terorisme dan bahkan mung kin penyebab munculnya tindakan tertentu. Terkait dengan penyebab (nyata dan dirasakan) kasus terorisme, salah mengatasi penyebab bisa menjadi kontraproduktif. Respons terhadap munculnya ancaman akan terpengaruh oleh paham penyebab terorisme, termasuk kondisi yang menciptakan dukungan terhadap terorisme dan bantuan perekrutan.

Sejumlah serangan lain setelah 11 September 2001 telah meningkatkan kekhawatiran tentang ancaman teroris dan panggilan baru untuk lebih memahami akar lebih memahami atau penyebab terorisme. Secara historis dan hari ini, ada pandangan berbeda pada pertanyaan itu, yang mencerminkan filsafat, agama, perbedaan politik, dan lainnya.

Kita mungkin dapat membedakan terorisme dengan kondisi yang mendasari, kontribusi terhadap risiko terorisme, dan bahkan mungkin penyebab tindakan tertentu. Tanggapan terhadap ancaman yang timbul mungkin tidak dipengaruhi pengetahuan kita tentang motivasi teroris, tetapi pemahaman kita tentang terorisme determinan. Kondisi yang menciptakan dukungan terhadap terorisme dan perekrutan bantuan pun sangat penting.

Jika, misalnya, seseorang percaya bahwa terorisme memiliki akar politik yang muncul dalam kondisi politik tertentu seperti konflik etnik atau nasionalis, untuk memeranginya butuh pengubahan kondisi politik dari mana ia muncul. Demokrasi sering dipandang sebagai solusi dalam konteks tersebut. Jika seseorang percaya terorisme tumbuh subur di tengah kemiskinan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan pusat solusi. Dengan demikian, kita harus melakukan segala kemungkinan untuk memahami alasan terorisme dilakukan, termasuk serangan oleh jihadis global pada 11 September 2001 dan akibatnya.

DI, suatu komunitas keagamaan Islam yang bersifat tertutup dan radikal di Indonesia, memang tidak mengakui pemisahan kegiatan manusia dalam domain-domain kegiatan keagamaan di satu pihak, dengan domaindomain kegiatan sekuler (duniawi) di pihak lain. Islam mewujudkan dirinya sebagai dien atau cara hidup yang seimbang dengan konsepsi yang komprehensif mengenai ibadah, meliputi keseluruhan aspek kehidupan individu dan sosial, berdasarkan prinsip-prinsip tauhid, mulkiyah, khilafah, risalah, syariah, dan ijtihad.

Jihad dan Ijtihad

Di dalam Islam ada dua istilah yang menjadi pilar kemajuan dan kekuatan Islam. Keduanya berasal dari kata yang sama, yakni jihad dan ijtihad. Kedua-duanya berasal dari kata jahada, yang bermakna bersungguh-sungguh, memaksimalkan daya dalam melaksanakan sesuatu. Pada masa awal pergerakan DI di 1940-an dan 1950-an, jihad mereka berdasarkan ijtihad melalui proses diskursus yang panjang.

Dalam perkembangan gerakan DI berikutnya (1962 hingga 1998), kata jihad dan ijtihad digunakan untuk lapangan yang berbeda. Jihad bermakna bersungguh-sungguh bekerja bekerja keras, memaksimalkan daya, dana, dan cara untuk menegakkan ajaran Islam. Adapun ijtihad bermakna bersung bersungguh-sungguh bekerja cerdas, memaksimalkan daya, dan cara untuk mengilmui ajaran Islam. Jihad diaplikasikan di bidang amal, sedang ijtihad diterapkan di bidang ilmu. Keduaduanya diklaim komunitas DI jadi prasyarat bagi kejayaan Islam. Namun secara bawah sadar, mereka telah meninggalkannya. Faktor-faktor dan situasi-situasi fungsional dan struktural apa yang telah memengaruhi proses devaluasi tersebut?

Terorisme yang berbasis agama sangat banyak dan beragam. Dari kalangan umat Islam, dikenal beberapa kelompok teroris yang umumnya terdiri dari kelompok radikal dan kaum fundamentalis. Kaum fundamentalis terlibat dalam konflik dengan musuh-musuh sekuler yang dicurigai membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan secara frontal dengan agama. Kaum fundamentalis tidak menganggap pertentangan frontal itu sebagai sebuah `arena bermain' (play ground), melainkan sebuah `medan perang' (battle field) yang serius, yang bukan sekadar sebuah perlawanan politik konvensional, melainkan menganggapnya sebagai sebentuk `perang kosmis' (cosmic war) antara kekuatan-kekuatan yang hak dan batil.

Untuk menghindarkan diri mereka dari `dunia buruk' dan menutup diri dari kontaminasi `perang kosmis' itu, kaum fundamentalis sering kali mundur dan menyempal dari mainstream masyarakat untuk menciptakan budaya tandingan (counter culture); dan kaum fundamentalis bukanlah kaum yang bermimpi di siang bolong. Mereka menyerap rasionalisme pragmatis dari modernitas, dan, di bawah bimbingan para pemimpin kharismatik kharismatik mereka, menyaring apa yang diperlukan dari dunia teknis un tuk membuat rencana aksi yang sering kali bersifat destruktif.

Kaum fundamentalis merasa mereka berperang melawan kekuatan-kekuatan yang mengancam nilai-nilai yang sangat suci dari komunitas mereka dan reaksi mereka akan bersifat teror politik. Adapun kaum radikal Islam justru memandang memahami agama secara mengakar jauh lebih penting sebelum membuat rencana aksi yang cenderung bersifat kekerasan.

Garis Perjuangan

Kaum radikal Islam yang bangkit dengan garis yang berbeda, bahkan secara diametral berlawanan dengan fundamentalis, merupakan taksonomi pergerakan Islam yang mesti dilihat secara berhati-hati. Fakta bahwa fundamentalisme telah muncul dalam ledakan-ledakan kecil dan besar di semua budaya, baik budaya agama monoteis maupun politeis, mengindikasikan sebuah kekecewaan yang meluas terhadap masyarakat modern tempat banyak di antara kita malah merasakannya sebagai sesuatu yang membebaskan, menyenangkan, dan memberdayakan. Proyek-proyek yang secara kasatmata dipandang baik oleh kaum liberal, tempat kaum radikal Islam juga termasuk di dalamnya--seperti demokrasi, penciptaan perdamaian, kepedulian terhadap lingkungan, pembebasan wanita, atau kebebasan berbicara--dapat dipandang buruk, bahkan haram, oleh kaum fundamentalis.

Kaum fundamentalis sering kali mengekspresikan diri dengan kekerasan. Kekerasan itu ialah cara atau jalan paling sederhana yang memancar dari ketakutan mereka yang mendalam akan hancurnya komunitas, tradisi, nilai, dan budaya yang mereka anggap luhur. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan, mereka adalah kaum intelektual--yang oleh Bruce Hoffman disebut sebagai violent intellectual--yang berusaha mencapai tujuan karena dimotivasi doktrin-doktrin agama yang mereka persepsikan secara berbeda (out of mainstream).

Menurut Scott Appleby, kemapanan kaum sekuler bertujuan menghapuskan keberadaan mereka sebagai kaum beragama dari muka bumi ini, sekalipun di AS sendiri. Kaum fundamentalis yakin respons mereka dengan kekerasan merupakan sebentuk perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang telah menakut-nakuti mereka selama ini.

Mustahil untuk menggeneralisasi bentuk-bentuk ekstrem kelompok agama karena mereka bukan hanya berbeda di tiap-tiap negara, tapi juga berbeda di tiap-tiap kota bahkan di tiap-tiap kampung dan desa. Hanya sebagian kecil kelompok fundamentalis yang setia dengan aksi-aksi teror, sedangkan banyak kaum radikal Islam bahkan sangat bersahabat, menginginkan perdamaian, berpengharapan pada hukum dan tata aturan, dan menerima nilai-nilai positif dari masyarakat modern.

Kaum teroris sebenarnya bukanlah kelompok baru dalam dunia pergerakan radikal dan fundamentalis di Indonesia. Kaum teroris merupakan gabungan dari inti ajaran fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan perang melawan apa yang mereka persepsikan sebagai `kezaliman'. Di Indonesia, kelompok yang dianggap teroris berjumlah kecil, yaitu Jamaah Islamiyah dan Darul Islam (terbatas pada faksi tertentu).

Ilustrasi pada naskah ini bisa menjelaskan hal tersebut. Dari ilustrasi itu, jelas terlihat bahwa terorisme Islam terbentuk dari overlapping of interest dari fundamentalisme dan radikalisme Islam. Dengan demikian, cara mengatasi terorisme pun, secara ideologis, ialah dengan memisahkan antara fundamentalisme Islam dan radikalisme Islam untuk tidak bertemu dalam satu wadah yang utuh. Jika pemisahan itu bisa dilakukan, terorisme akan mengalami kematian secara pelan-pelan.

Terorisme akan tumbuh subur ketika simbol dan hakikat bertemu. Jamaah Islamiyah pada awalnya bukanlah organisasi teroris, sedangkan Darul Islam yang mempraktikkan terorisme hanyalah sebagian kecil. Bagi kaum fundamentalis Islam di Indonesia, mereka merasa kultur liberal yang umumnya berasal dari Barat telah begitu menghancurkan entitas nilai-nilai luhur yang hidup dan bersemi di dalam komunitas mereka sejak lama.

Komando Jihad (1978), Usroh (1982), Teror Warman (1984), Peledakan Candi Borobudur (1985), Cicendo (1986), Pembajakan Pesawat Woyla (1987), Talangsari Jamaah Warsidi (1989), Bom Malam Natal (2000), Bom Bali, hingga Bom Hotel JW Marriott merupakan ekspresi emosi keagamaan kaum fundamentalis dan radikal Indonesia.

Di Indonesia, kaum fundamentalis berkembang ke arah kaum skripturalis. Mereka diidentifikasi dengan adanya literal interpretation terhadap teks-teks agama dan penajaman doktrin-doktrin inti tertentu seperti jihad dan syariat.
Dua inti ajaran itu ternyata sangat berpengaruh terhadap problem disharmoni antara kaum fundamentalis dan kaum sekuler, yang bisa berubah menjadi medan perang.

Pada gerakan-gerakan kaum fundamentalis Islam tertentu, yang di antaranya sangat tersohor dan berpengaruh seperti kaum Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI-TII), respons global terhadap kultur modern itu ditunjukkan dengan motivasi yang bersifat patologis-psikologis. ●