PERPAJAKAN

Mengkaji Transformasi Tarif Pajak

IRWAN WISANGGENI

 

KOMPAS, 30 Juli 2019

 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini (19/6/2019) memberikan sinyal kuat akan menurunkan tarif  pajak penghasilan untuk wajib pajak badan (PPh WP Badan) dari 25 persen menjadi 20 persen, meski sebenarnya saat ini pun secara khusus tarif pajak  PPh WP Badan sudah 20 persen  bagi  perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek (go public) sesuai UU PPh Pasal 17 Ayat 2b.

Fenomena Setelah Amnesti Pajak

Fenomena Setelah Amnesti Pajak Irwan Wisanggeni  ;   Dosen Trisakti School of Management

                                                    KOMPAS, 19 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Program amnesti pajak masih terus bergulir dan akan berakhir 31 Maret 2017. Pemerhati pajak mulai melakukan analisis sehubungan kondisi yang akan terjadi di kemudian hari, khususnya setelah amnesti pajak berakhir. Bahkan, akuntan juga mempersiapkan mekanisme terhadap dampak setelah amnesti pajak dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70, yang bertemakan implementasi akuntansi aset (harta) dan liabilitas (utang) pengampunan pajak. PSAK 70 tersebut mengatur penyajian hasil amnesti pajak atas harta dan utangdalam laporan keuangan, harta dan utang hasil pengungkapan di amnesti pajak diperlakukan secara terpisah dari harta dan utang di luar amnesti pajak. PSAK 70 ini mengatur secara rincitentang memperlakukan penyajian, perhitungan dan aspek keuangan lainnya yang berkaitan pengampunanan pajak. Selisih harta dan utang hasil pengampunan pajak diletakkan pada tambahan modal disetor (additional paid in capital), hal ini akan berdampak positif pada rasio utang terhadap modal—lebih dikenal dengan istilah DER (debt equity ratio)—karena berdasarkan peraturan perpajakan, maksimal DER 4 berbanding 1. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti amnesti pajak akan meningkatkan utangnya untuk memperbesar modal kerja sehingga investasi dan pinjaman perbankan akan mengalir deras. Ini pengaruh yang baik terhadap iklim investasi. Investasi keuangan dan properti Lebih luas lagi, dampak amnesti pajak terhadap instrumen investasi keuangan juga positif karena ada dampak tak langsung yang dapat berpengaruh pada meningkatnya nilai investasi. Misalnya pada investasi reksa dana saham dan obligasi,dengan adanya amnesti pajak maka penerimaan pajak akan bergulir naik. Hal ini secara otomatis membuat anggaran pemerintah lebih berkesinambungan. Kondisi tersebut menyebabkan utang yang diterbitkan untuk menutupi defisit tidak terlalu besar dan alokasi dana dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, rel kereta api, waduk, pembangkit tenaga listrik. Pembangunan infrastruktur melibatkan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta, tentunya akan menyebabkan valuasi perusahaan meningkat dengan konsekuensi harga saham berpotensi naik. Demikian juga dengan adanya dana dari penerimaan pajak, inflasi akan terkendali dan ditambah dengan mata uang yang stabil akan memberikan amunisi bagi Bank Indonesiauntuk menurunkan suku bunga. Teori menjelaskan, ketika suku bunga rendah, akan berpengaruh pada meningkatnya nilai obligasi. Memang sulit dikalkulasi secara pasti tentang keberhasilan amnesti pajak yang akan berdampak langsung terhadap kinerja reksa dana karena investasi dalam reksa dana tetap memiliki risiko. Amnesti pajak juga memberikan manfaat dan mudarat di sektor properti. Ketika program amnesti pajak diterapkan, maka harta wajib pajak dimunculkan dan ini menjadi dana cadangan bagi wajib pajak untuk membeli properti di kemudian hari. Sektor properti akan menggeliat dan permintaan akan properti pun melonjak naik. Namun, yang dikhawatirkan, harga tanah ke depannya akan mahal mengingat keterbatasan jumlah tanah, sedangkan permintaan tanah terus meningkat akibat dari bergeraknya sektor properti. Menurut hemat penulis, pemerintah perlu turun tangan langsung mengatur pasar properti. Hal ini agar harga properti dapat terjangkau masyarakat menengah dan bawah serta program 1 juta rumah murah dapat terealisasi sesuai dengan amanat paket kebijakan ekonomi jilid XIII. Target penerimaan 2017 Setelah berakhirnya amnesti pajak per 31 Maret 2017, pada tahun 2017 pemerintah mematok target penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp 1.271,7 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 15 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2016. Para ekonom menilai target ini cukup realistis dan pemerintah dapat menggali potensi penerimaan pajak yang lebih optimal dari masyarakat yang tentu belum melakukan pembayaran pajak atau belum memiliki nomor pokok wajib pajak aliasNPWP. Ricardo Fenochiettto dan Corola Pessino dalam kajiannya yang bertemakanUnderstanding Countries Tax Effort(2013) menunjukkan bahwa realisasi pajak di Indonesia baru sekitar 47 persen dari total potensi yang ada. Pernyataan tersebut menjelaskan 53 persen dari potensi itu masih terhindar dari pajak. Dari data ini, pemerintah tentu saja perlu menggali potensi pembayar pajak baru. Intensifikasi jangan kepada wajib pajak yang sudah patuh atau yang sudah mengikuti amnesti pajak karena hal ini akan berseberangan dengan rasa keadilan. Penulis sangat menghargai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa target pajak yang dipatok bukan berarti membuat pemerintah menjadi agresif. Kementerian Keuangan justru secara proporsional akan tetap memberikan intensif pajak kepada sektor yang dianggap berpotensi besar. Ini bukti bahwa pemerintah sangat menghargai pembayar pajak yang patuh. Upaya-upaya perlu dibuat pemerintah agar target penerimaan pajak 2017 tercapai. Upaya itu dengan membuat undang-undang perpajakan yang lebih komprehensif dan ramah bisnis, tetapi bisa menjaring penerimaan pajak secara maksimal. Penulis optimistis, ke depan, masalah penerimaan pajak akan dapat teratasi dengan baik dan tercapai target yang diinginkan pemerintah, seiring dengan bergerakdan bertumbuhnya perekonomian nasional. Semoga! ●

Transformasi Perpajakan Irwan Wisanggeni ;   Dosen Trisakti School of Management

                                                        KOMPAS, 18 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dengan semakin menipisnya sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang dimiliki Indonesia, penerimaan negara semakin hanya bergantung pada penerimaan pajak. Sekitar 75 persen penerimaan negara saat ini ditunjang oleh penerimaan pajak, di samping penerimaan lain, seperti penerimaan negara bukan pajak, termasuk dari laba BUMN dan hibah luar negeri. Namun, wajah perpajakan Indonesia mengalami banyak sekali persoalan, dan kondisi ini sudah ada selama bertahun-tahun. Semua masalahnya bermuara di seputar penerimaan pajak saja tanpa dilihat akar penyebabnya. Disinyalir, pada kondisi perpajakan sekarang, ada 2.000 perusahaan berkategori penanaman modal asing (PMA) yang sama sekali tidak membayar pajak dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Seharusnya potensi pajak mereka Rp 25 miliar  per perusahaan per tahun. Kemudian ada modus penggelapan pajak yang dilakukan dengan cara mendirikan suatu badan dengan tujuan khusus special purpose vehicle (SPV) di salah satu negara mitra atau dengan berbagai  cara lain sebagai suatu aliran dana atas penghasilan yang diperoleh dari negara mitra lain. Biasanya, negara bertarif pajak rendah atau negara yang membebaskan pajak menjadi tujuan pembuangan laba perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Seperti Kepulauan Virgin Britania Raya, sebagai tax haven country atau daerah pajak bertarif sangat rendah. Ada 2.000 SPV yang terkait dengan ribuan nama orang Indonesia. Tentu uang tersebut disimpan sebagai aset yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) di Indonesia. Hal ini terbukti dengan beredarnya Dokumen Panama (Panama Papers) milik firma hukum Mossack Fonseca yang bocor ke publik, yang di dalamnya berisi informasi sejak 39 tahun silam hingga awal 2015 mengenai adanya 140 nama politisi, termasuk di dalamnya 12 pemimpin negara, selebritas, dan bintang olahraga, yang diduga terlibat praktik skandal keuangan rahasia, termasuk di dalamnya para pengusaha dan pejabat Indonesia. Perubahan besar Pemerintah, khususnya dirjen pajak, perlu menyikapi ini dengan membuat terobosan agar kondisi ini bisa diatasi sehingga aset yang ada di luar negeri milik orang Indonesia dapat kembali ke Tanah Air dan menjadi modal untuk menggerakkan roda perekonomian. Caranya, termasuk dengan melakukan pengampunan pajak (tax amnesty), yang saat ini ramai di bicarakan, atau dengan menurunkan tarif pajak. Dengan tarif pajak yang ideal, kita dapat memberikan dorongan kepada investor untuk tidak melarikan laba dan hartanya ke luar negeri. Terkait tarif pajak, teori Laffer (2004:1) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara tarif pajak dan penerimaan negara dari pajak. Laffer menyatakan dalam teorinya bahwa pada tingkat tarif sebesar nol persen, pemerintah tidak mendapatkan penerimaan yang bersumber dari pajak. Demikian pula halnya jika tarif pajak 100 persen, pemerintah tidak akan mendapatkan penerimaan pajak. Jadi, dari teori ini menjelaskan kepada kita bahwa diperlukan tarif pajak yang ideal sehingga dapat memberikan kontribusi peningkatan penerimaan pajak. Bandingkan dengan tarif pajak di negara-negara tetangga kita. Contohnya,   Singapura mengenakan pajak 25 persen (badan) dan 20 persen (orang pribadi), Malaysia 25 persen (badan) dan 26 persen (orang pribadi), Thailand 23 persen (badan) dan 37 persen (orang pribadi), Brunei 21 persen (badan) dan nol persen (orang pribadi), Vietnam 25 persen (badan) dan 35 persen (orang pribadi), Filipina 30 persen (badan) dan 32 persen (orang pribadi), serta Kamboja 20 persen (badan) dan 20 persen (orang pribadi). Negara-negara tersebut bisa menjadi acuan dalam membuat kebijakan tarif pajak di Indonesia. Karena tarif pajak sangat memengaruhi penerimaan pajak secara nasional, semestinya kita tak memberikan ruang kepada para pebisnis untuk melarikan laba dan hartanya ke negara yang bertarif pajak lebih kecil daripada Indonesia atau negara tax haven (bebas pajak). Selain itu, perlu ada perubahan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bertarif  10 persen, dengan menghapusnya dan digantikan dengan Pajak Penjualan (PPn) dengan tarif 2 persen  atau 3 persen dan tentunya bersifat final. Hal ini, karena selama ini PPN dikenakan kepada pemakai barang dan jasa (user), sedangkan pengusaha tidak dikenai PPN karena mereka  dapat mengkreditkan (mengurangi) dengan PPN yang sudah mereka bayar saat membeli barang. Jika dengan pajak penjualan yang bersifat final, akan terjadi keadilan pajak, semua pengguna barang dan jasa dikenai pajak penjualan saat membeli barang tanpa bisa mengkreditkan (bersifat final). Penurunan tarif pajak dan pengampunan pajak adalah langkah yang perlu dilakukan pemerintah saat ini guna memberikan angin segar, tetapi upaya itu pun belum menjamin para pengusaha membawa uangnya ke Tanah Air. Minimal pemerintah sudah berupaya dengan berbagai cara untuk membuat perubahan besar bagi sistem perpajakan Indonesia. Dunia perpajakan Indonesia memang sudah mengenal istilah reformasi perpajakan yang telah dilakukan pada 1983, dengan payung hukum ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tertanggal 9 Maret 1983 pada Bab III huruf D butir ke-13. Namun, Indonesia belum mengenal transformasi perpajakan yang memberikan perubahan besar pada wajah perpajakan kita. Atas dasar itu, diperlukan transformasi perpajakan Indonesia. Tahun 2016, target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp 1.368 triliun, angka yang sangat signifikan. Jika strategi penerimaan pajak hanya mengandalkan cara-cara lama, akan sulit mencapai target yang dicanangkan, baik tahun ini maupun tahun-tahun ke depan. Diperlukan grand strategy untuk dapat mencapai target penerimaan pajak, tentunya strategi yang dibuat harus mengandung unsur kebaruan dan dapat mendorong perekonomian secara makro. Tanpa strategi yang jitu, rasanya sulit untuk mencapai target penerimaan pajak. ●

PR Besar Dirjen Pajak Baru Irwan Wisanggeni  ;   Dosen Trisakti School of Management

                                                       KOMPAS, 17 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah menetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak secara tetap atau definitif dan resmi per 1 Maret 2016 Dirjen Pajak yang baru dilantik. Setelah dilantik, Dirjen Pajak baru melakukan terobosan dengan melakukan restrukturisasi dengan membuat dua unit baru, Direktorat Perpajakan Internasional dan Direktorat Intelijen Perpajakan. Tujuan dibentuk unit baru Direktorat Perpajakan Internasional ini untuk terus melakukan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional, seperti mutual agreement procedures dan advance pricing agreement. Sementara Direktorat Intelijen Perpajakan berkonsentrasi menjadi intelijen dalam mengamankan penerimaan negara dan penegakan hukum. Gerakan Dirjen Pajak yang baru ini memberikan dorongan kuat untuk dapat membenahi persoalan perpajakan yang ada pada saat ini. Dirjen Pajak merupakan posisi yang sangat strategis mengingat karena 70 persen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan kepada satu lembaga, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Target penerimaan pajak tahun 2016 sangat besar , yaitu sekitar Rp 1.368 triliun,  sehingga banyak para pengamat perpajakan menilai angka ini tidak realistis dan dapat direvisi menjadi Rp 1.260 triliun. Untuk mencapai target penerimaan pajak, beberapa pekerjaan rumah (PR) yang akan diperjuangkan Dirjen Pajak baru, misalnya RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty)  sedang menunggu  pengesahan dari DPR. Pengampunan pajak menjadi kata kunci dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak di tahun 2016 ini. Program pengampunan pajak berguna pula untuk penerimaan pajak jangka panjang karena pengampunan pajak akan melahirkan basis data wajib pajak yang menjadi acuan Dirjen Pajak dalam melakukan pemungutan pajak ke depan. PR lain Dirjen Pajak baru adalah memperluas basis pajak  mengingat potensi pajak yang belum tergali masih sangatlah besar. Evaluasi Dirjen Pajak baru perlu melakukan evaluasi dari tahun ke tahun sehubungan dengan penyebab dari tidak tercapainya penerimaan pajak. Berdasarkan data yang ada dari tahun 2008 sampai dengan 2015, hanya tahun 2008 target penerimaan pajak melampau target yang dicanangkan, yaitu 113,6 persen. Tahun 2009 mencapai 94,26 persen, tahun 2010 mencapai 99,33 persen, tahun 2011 mencapai 97,28 persen, tahun 2012 mencapai 94,38 persen, tahun 2013 mencapai 92,07 persen, tahun 2014 mencapai 91,56 persen, dan tahun 2015 mencapai 81,5 persen. Semua dihitung dari target penerimaan pajak setiap tahunnya. Penyebab penerimaan pajak melampaui target pada 2008 adalah tahun 2008 merupakan tahun pengampunan pajak yang pada saat itu populer dengan nama sunset policy dan kebijakan itu berjalan sukses. Penulis ingat pada saat itu pengampunan pajak berjalan mulus karena payung hukum dari program sunset policy kuat dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 37A, yang intinya menggariskan segala bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Saat itu, pelaksanaan program sunset policy tak berbelit-belit, wajib pajak cukup hanya membetulkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan membayar kurang bayarnya sesuai kondisi wajib pajak, angka kurang bayarnya masuk akal, sesuai tarif pajak yang berlaku saat itu. Sehubungan dengan program pengampunan pajak nasional. Dirjen Pajak yang baru perlu membuat payung hukum yang kuat dan pelaksananya tidak membuat rumit wajib pajak atau tidak berbelit-belit. Jika mencontoh sunset policy tahun 2008, sangat diyakini program pengampunan pajak dapat berjalan baik dan menambah secara signifikan penerimaan negara dari sektor pajak. Program pengampunan pajak nasional seyogianya terus dilanjutkan mengingat besarnya manfaat dibanding mudaratnya. Selain itu, Dirjen Pajak yang baru perlu terus melakukan gerakan  proaktif penarikan piutang pajak dan gencar melakukan sosialisasi jenis-jenis insentif pajak, misalnya insentif revaluasi aktiva tetap yang masih berjalan sampai dengan tahun 2016  atau jenis insentif pajak lainnya. Pemerintah dan DPR perlu mendukung Dirjen Pajak dalam melakukan aktivitasnya, dengan menyetujui undang-undang yang pro penerimaan pajak tetapi tidak membebani  dan menekan rakyat dengan berat. Tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut, rasanya sulit bagi Dirjen Pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak 2016. ●

Memaknai Insentif Pajak Irwan Wisanggeni  ;  Dosen Trisakti School of Management

                                                     KOMPAS, 19 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Langkah cerdas pemerintah memberikan insentif pajak perlu diacungi jempol. Beberapa kebijakan yang pro bisnis memang perlu diapresiasi. Bahkan, insentif pajak menjadi fokus utama dalam paket kebijakan ekonomi jilid V. Insentif pajak bentuknya beraneka. Misalnya, kebijakan fasilitas PPh Badan atau kerap disebut tax holiday (masa bebas pajak). Fasilitas ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK 010/2015. Dalam PMK dijelaskan, fasilitas diberikan kepada industri pionir, industri logam hulu, permesinan, serta pengilangan minyak dan kimia dasar organik. Pengurangan atau diskon pajak minimal 10 persen dan maksimal 100 persen. Dalam peraturan ini, pemerintah memperpanjang jangka waktu fasilitas tax holiday selama 15-20 tahun. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, pemerintah akan memberikan potongan PPh 5 persen kepada perusahaan terbuka (Tbk). Syaratnya, perusahaan harus melepas minimal 40 persen dari seluruh saham, tercatat dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Insentif pajak memberikan kontribusi positif dalam dunia usaha, tetapi pemerintah perlu berhati-hati dalam memberikan insentif pajak. Selama pemerintah belum mengukur efektivitasnya, insentif pajak tidak boleh menjadi cek kosong berdalih investasi, yang sesungguhnya tak memberikan kontribusi signifikan bagi publik. Contohnya, pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas dan keringanan bagi penanaman modal asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, dari 18.223 PMA yang beroperasi di Indonesia, 28 persen masih rugi. Rentang waktu kerugian hingga saat ini bervariasi, mulai dari 1-2 tahun berturut-turut hingga 3-5 tahun berturut-turut. Sebagai dampaknya, 5.068 PMA belum membayar pajak. Stimulus pajak bagi dunia usaha lain adalah penurunan tarif pajak PPh Badan akan diberlakukan. Tarif PPh Badan yang berlaku sekarang, yaitu tarif flat 25 persen, wacana ke depan akan diturunkan menjadi 18-20 persen. Tarif ini mendekati tarif di negara ASEAN lain, seperti Singapura tarif PPh badannya 18 persen. Kebijakan ini sangat bagus untuk dunia usaha. Namun, kebijakan menurunkan tarif PPh Badan perlu dikaji karena kebijakan ini akan berdampak pada menurunnya penerimaan negara selama 1-2 tahun dari sejak diberlakukan tarif baru. Karena target penerimaan negara dari tahun ke tahun selalu bertambah, kebijakan menurunkan tarif PPh Badan akan mempersulit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memenuhi target penerimaan pajak. Revaluasi aktiva Paket kebijakan ekonomi jilid V mengedepankan fasilitas pajak, yang disorot dalam paket ini adalah tarif PPh atas revaluasi aktiva untuk perusahaan BUMN, swasta atau individu. Paket kebijakan dituangkan dalam PMK No 191/PMK.010/2015, tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan. Dalam Pasal 1 Huruf 2, PMK mengatur besarnya tarif pajak atas revaluasi aktiva jika permohonan revaluasi diajukan sampai 31 Desember 2015 dikenai tarif 3 persen, 4 persen jika permohonan pada 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016, dan tarif 6 persen untuk permohonan 1 Juli 2016-31 Desember 2016. Tarif ini sangat menarik wajib pajak karena tarif normal revaluasi aktiva 10 persen, yang diatur selama ini dalam PMK No 79/PMK.03/2008. Revaluasi aktiva tetap akan memberikan manfaat buat perusahaan-perusahaan yang melakukan. Laporan keuangan perusahaan menjadi sehat karena debt equity ratio (rasio perbandingan utang dengan modal) menjadi baik di mata investor dan kreditor. Hal ini pula yang dilakukan Rizal Ramli ketika menjadi Menteri Koordinator Perekonomian 15 tahun silam. Saat itu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami modal minus Rp 9 triliun dan aset Rp 50 triliun. Jalan yang ditempuh PLN adalah merevaluasi aktiva, hasilnya menyehatkan keuangan PLN karena aset meningkat empat kali lipat menjadi Rp 200 triliun. Saat itu PLN harus membayar PPh revaluasi 10 persen, tetapi kondisi keuangan PLN membaik. Jadi, revaluasi aktiva diperlukan perusahaan-perusahaan untuk menyehatkan kondisi laporan keuangannya, tarif yang di tawarkan DJP dalam PMK No 191/2015 ini sangatlah bagus, semoga dapat berjalan mulus. Persoalannya terletak pada nilai hasil revaluasi yang biasanya adalah nilai pasar (fair value). Nilai ini dapat saja keliru. Jika nilai aktiva yang diagunkan ke bank, nasabah akan mendapat pinjaman bernilai tinggi sesuai nilai hasil revaluasi aktiva saat itu. Namun, ketika harga aktiva menurun, nilai agunan nasabah akan menurun drastis sehingga risiko perbankan naik. Semua pos insentif pajak memiliki kelebihan tersendiri, tetapi juga memilikikelemahan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan menutup lubang-lubang kelemahan tersebut. Semoga paket ekonomi jilid V berjalan baik. ●

Kaji Ulang RUU Pengampunan Irwan Wisanggeni  ;  Dosen Trisakti School of Management

                                                       KOMPAS, 21 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Gaung pengampunan pajak semakin nyaring dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Nasional yang tinggal menunggu pengesahan DPR. Pemerintah menargetkan, Undang-Undang Pengampunan Nasional sebagai payung hukum pengampunan pajak harus selesai tahun 2015. Pengampunan pajak bersifat lebih luas dibandingkan kebijakan penghapusan sanksi pajak 2008. Kebijakan penghapusan sanksi pajak 2008 hanya mencakup Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pengampunan pajak saat ini akan mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM). Semangat di balik pengampunan pajak adalah pembinaan kepada wajib pajak agar ke depan membayar pajak lebih transparan. Ada dua keuntungan yang bisa dipetik pemerintah dari aktivitas pengampunan pajak ini. Pertama, mengembalikan uang yang diparkir di luar negeri, diperkirakan berjumlah Rp 3.000 triliun, ke dalam negeri. Jika program pengampunan pajak ini berhasil menarik dana itu 50 persen saja, maka akan kembali Rp 1.500 triliun. Uang sebanyak  itu tentu akan membantu menggerakkan   roda perekonomian di dalam negeri. Kedua, jika program pengampunan pajak berjalan efektif, maka diprediksi rasio pajak akan meningkat dari 11 persen ke 13 persen atau 14 persen. Dampaknya adalah peningkatan cadangan devisa dan pembangunan dapat berlangsung masif. Namun, pemerintah menegaskan dalam program pengampunan pajak pemerintah tidak akan menerima uang hasil narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia. Selain itu, pengampunan pajak juga tidak berlaku untuk koruptor yang kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Harapan positif Jika kita menelisik RUU Pengampunan Nasional, di dalamnya ada yang memberi harapan positif, namun ada pula yang tidak menarik bagi wajib pajak yang akan menjadi subyek program pengampunan pajak ini. Harapan positifnya adalah negara akan menghapus utang pokok berikut sanksi administrasi yang terutang selama ini dan wajib pajak hanya diharuskan membayar dengan tarif 3 persen jika wajib pajak mengikuti program ini sepanjang Oktober-Desember 2015, tarif 5 persen jika wajib pajak mengikuti program ini pada Januari 2016-Juni 2016, sedangkan bagi wajib pajak yang mengikuti program ini pada Juli 2016-Desember 2016 akan mendapatkan tarif 8 persen. Tarif akan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (harta yang akan dilaporkan dalam surat permohonan pengampunan). Hal ini diatur dalam RUU Pengampunan Nasional Pasal 4 (tarif) dan Pasal 5 (untuk dasar pengenaan pajak). Menarik Tarif pengampunan pajak saat ini menarik karena tarif PPh Badan 25 persen  flat, sedangkan PPh Orang Pribadi yang berlaku progresif dari 5 persen-30 persen. Jadi, tarif pengampunan pajak secara umum lebih kecil dari tarif biasanya. Adapun hal yang tidak menarik bagi wajib pajak adalah tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf e pada draf RUU Pengampunan Nasional. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa jika ingin mengikuti program pengampunan pajak, wajib pajak diminta untuk memberikan surat kuasa kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk membuka akses atas seluruh rekening wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berada di bank dalam dan  luar negeri, hal ini berlaku untuk transaksi setelah memperoleh Pengampunan Nasional. Kondisi ini akan menjadikan wajib pajak tidak nyaman secara psikologis karena harus membuka akses banknya. Ubah pendekatan Dalam kebijakan penghapusan sanksi pajak 2008 antusiasme masyarakat cukup besar dalam mengikutinya karena pada saat itu payung hukumnya melindungi wajib pajak tidak akan diperiksa dan tak ada surat kuasa oleh wajib pajak untuk mengakses rekening bank wajib pajak. Seharusnya pengampunan pajak kali ini melakukan pendekatan seperti itu. Berangkat dari alasan tersebut, seyogianya draf RUU Pengampunan Nasional dikaji ulang agar program dapat berjalan sukses. Semoga program pengampunan pajak ini berjalan mulus sesuai harapan dan dapat menstimulasi perekonomian secara makro juga menambah investasi dari dana yang diparkir di luar negeri. Hal ini sesuai paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo yang selalu menginginkan investasi berjalan di Tanah Air. ●

Meneropong Paket Kebijakan Fiskal Irwan Wisanggeni ;  Dosen Trisakti School of Management

                                                     KOMPAS, 28 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Respons cepat Presiden Joko Widodo dalam menanggapi kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk dengan membuat paket kebijakan ekonomi patut diacungi jempol. Diluncurkannya paket kebijakan ekonomi pada bulan September (Paket September I) lalu menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintah sekarang tidak berpangku tangan dalam memperbaiki perekonomian nasional yang sedang merosot. Ada tiga langkah yang dibuat oleh pemerintah pada paket ini. Langkah pertama, mendorong industri nasional melalui deregulasi dan debirokratisasi serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan yang masuk ke dalam tim. Perombakan itu bisa menghilangkan duplikasi dan memangkas peraturan yang tidak relevan yang ujung-ujungnya menghambat daya saing. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyederhanaan izin dan meningkatkan sinergi serta menggunakan pelayanan berbasis elektronik. Langkah kedua, ada proyek strategis nasional dengan percepatan pengadaan barang dan jasa, penyederhanaan izin, dan tata ruang. Pemerintah pun akan memperkuat peran kepala daerah untuk mendorong proyek strategis nasional. Langkah ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mendorong masyarakat berpenghasilan rendah dengan meningkatkan investasi di bidang properti. Nilai tukar dan regulasi Kelesuhan ekonomi saat ini terjadi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (terakhir mencapai level Rp 14.000 lebih per dollar AS) yang mengundang efek domino ke berbagai sendi perekonomian. Beberapa perusahaan yang membeli bahan baku dari luar negeri dan memiliki utangdalam bentuk dollar AS terancam mengalami kebangkrutan. Bersanding lurus dengan hal ini adanya penurunan ekonomi secara global. Namun, persoalan melemahnya nilai tukar bukan hal satu-satunya yang menyebabkan perekonomian Indonesia melambat. Beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga ikut mendorong terjadinya kelesuan ekonomi. Misalnya, pada bulan Juli 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membatasi penggunaan mata uang rupiah hanya untuk transaksi bisnis di dalam negeri. Peraturan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015. Diberlakukannya peraturan ini membuat pelaku bisnis tidak nyaman karena mereka menggunakan modalnya untuk membeli barang dalam mata uang asing, sedangkan pada saat yang sama mereka menjual produknya dalam mata uang rupiah yang nilainya saat ini tidak stabil. Hal ini memberikan risiko rugi pada pelaku usaha. Situasi tersebut menjadi salah satu pemicu melemahnya perdagangan secara nasional. Kebijakan perpajakan juga memperlemah perekonomian secara makro. Misalnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor 19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dikenai tarif 5 persen dari harga dasar. Dalam Pasal 2 PER Nomor 19/PJ/2015 tersebutpenentuan harga dasar untuk perhitungan pajak adalah berdasarkan harga tunai atau cash keras, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Bedanya dengan peraturan yang sebelumnya berlaku adalah pada peraturan sebelumnya harga dasarnya adalah jumlah yang dibayarkan pembeli kepada penjual tidak termasuk PPN dan PPnBM. Bukankah PER 19/PJ/2015 menjadikan nilai yang tinggi terhadap dasar perhitungan pajak barang sangat mewah? Peraturan ini bisa saja akan memperlesu perekonomian, khususnya pada sektor bisnis properti, seperti rumah, apartemen, kondominium yang harga jualnya di atas Rp 5 miliar atau luas bangunannya lebih dari 150 meter persegi. Fakta di lapangan, penjualan properti saat ini mengalami penurunan sebesar 26 persen pada semester pertama 2015 dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu. Padahal, jika sektor properti berjalan bagus, pemerintah mendapatkan PPh Final atas penjualan tanah dan bangunan sebesar 5 persendari harga jual (ditanggung penjual), selain juga memperoleh pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan(BPHTB) sebesar 5 persen dari harga jual (ditanggung pembeli). Dua pajak tersebut merupakan pemasukan negara yang sangat signifikan. Jadi, dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa selain melemahnya nilai tukar rupiah dan melemahnya perekonomian global, faktor kebijakan pemerintah juga ikut berkontribusi. Pemerintah perlu meninjau ulang semua kebijakan yang memperlambat dunia usaha dan menggantinya dengan kebijakan yang pro dunia usaha, mencabut semua aturan yang tak mendukung dunia usaha. Investasi dalam negeri Beberapa paket kebijakan fiskal September 2015 ini tampaknya ingin menggantang investasi asing. Namun, sebenarnya investasi dari dalam negeri di sektor riil juga harus diberi perhatian, dengan memberikan kredit serta modal kerja dan mempermudah pengusaha UKM mengakses bank untuk mendapatkan kredit. Sebab, pada tahun 1997-1998 yang menyelamatkan perekonomian Indonesia saat itu adalah para pelaku UKM, bukan para konglomerat yang pada saat itu dimanja dengan berbagai kebijakan oleh pemerintahan Orde Baru. Semoga paket kebijakan ini bisa berjalan efektif walaupun jurus-jurus yang digunakan tetap menggunakan cara-cara yang tidak mengandung kebaruan. ●

Pengampunan Pajak Sekali Lagi Irwan Wisanggeni ;  Dosen Trisakti School Of Management

                                                           KOMPAS, 27 Juli 2015          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tahun 2015, topik pengampunan pajak masih menjadi pembahasan menarik di masyarakat. Baik di lokakarya, seminar, kelas perpajakan, mau pun pembicaraan di antara para wajib pajak. Pengampunan pajak dalam pengertian yang umum dijabarkan sebagai penghapusan pokok pajak, sanksi administrasi, dan atau pidana pajak atas ketidakpatuhan pembayaran pajak pada masa lalu. Biasanya program pengampunan pajak berlangsung dalam kurun waktu dua bulan sampai dengan satu tahun. Program ini memiliki istilah formal  reinveting tax administration atau lebih dikenal dengan istilah sunset policy jilid 2. Tujuan dari program ini jika disederhanakan adalah untuk memperbaiki basis pajak agar penerimaan pajak dapat terdongkrak naik secara berkesinambungan. Dari program pengampunan pajak ini Direktorat Jenderal Pajak menargetkan mendapat Rp 220 triliun. Sejarah perpajakan Indonesia mencatat program pengampunan pajak-dengan berbagai sebutan umum  yang beredar dimasyarakat seperti pemutihan, pengampunan dan sunset policy-telah berlangsung 3 kali, yaitu tahun 1964, 1984 dan 2008. Tahun 2015 dicanangkan sebagai tahun pembinaan wajib pajak. Berbanding lurus dengan tahun pembinaan tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurang atau Penghapusan Sangsi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. PMK ini menjadi bagian dari program pembinaan wajib pajak. Penulis pernah merasakan dan ikut serta dalam  program sunset policy tahun 2008. Antusiasme masyarakat saat itu cukup besar, tetapi yang dihasilkan dari program itu hanya Rp 8 triliun sementara targetnya Rp 60 triliun. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa program ini kurang efektif. Pengampunan diperluas Atas dasar pengalaman tersebut, mungkin pemerintah perlu mengubah strategi pengampunan di tahun yang akan datang (2016 atau 2017) dengan melakukan obyek pengampunannya diperluas, yang pada awalnya hanya urusan pidana perpajakan, diperluas pada pengampunan di bidang korupsi, illegal logging, illegal fishing kecuali dari narkoba dan terorisme. Dengan demikian, pengampunannya bersifat menyeluruh, diperluas sampai pada urusan pidana umum dan pidana khusus. Tujuan dari pengampunan universal ini agar uang yang diparkir di luar negeri kembali ke Tanah Air karena ditengarai ada Rp 3.000 triliun lebih dana yang diparkir di luar negeri yang berasal dari kegiatan apa pun (uang halal dan uang haram). Jika program ini berhasil menarik setengahnya uang yang diparkir diluar negeri, pemerintah akan mendapatkan pajak atas uang yang ditarik dari luar negeri yang cukup besar. Kalkulasinya 50 persen dikalikan Rp 3.000 triliun lalu dikalikan 10 persen yang merupakan tarif pajak pengampunannya, pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak Rp 150 triliun. Program ini memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat signifikan. Namun, jika kita cermati yang rajin membahas pengampunan universal ini datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga sulit untuk diwujudkan. Seharusnya Presiden Joko Widodo dan DPR yang membahas hal ini dengan bersemangat dan mencanangkannya dalam bentuk Undang-Undang Pengampunan sehingga memiliki dasar hukum yang kuat, mendapat dukungan dari semua instansi pemerintah terkait. Dengan begitu, program ini pasti akan berjalan sukses sesuai dengan yang diharapkan. Belajar dari Afrika Selatan Dalam pengampunan ini pemerintah perlu becermin pada Afrika Selatan. Metode  pengampunan  pajak di Afrika Selatan bisa menjadi inspirasi di mana aset yang disimpan di luar negeri  setelah permohonan tax amnesty diterima kena tarif diskon 50 persen, dibanding aset tersebut tetap disimpan di luar negeri. Menarik untuk dikemukakan, pengalaman latar belakang suksesnya Afrika Selatan dalam melakukan program pengampunan. Dikisahkan, seorang perempuan kulit hitam yang semua anggotanya keluarganya mati dibunuh oleh pejabat kulit putih semasa berlangsungnya politik apartheid di Afrika Selatan. Ketika presiden Nelson Mandela mencetuskan program rekonsiliasi nasional dan pejabat itu mengakui kesalahannya, ibu tua tersebut bersedia mengampuni orang yang telah membunuh suami dan anak-anaknya karena pengaruh karisma dan jiwa besar Nelson Mandela. Mandela hampir 20 tahun mendekam dalam penjara, ketika Mandela memimpin Afrika Selatan ia mau mengampuni semua lawan dan musuh politiknya. Atas dasar tersebutlah pengampunan pajak di Afrika Selatan berjalan sukses. Jika kita analogikan kisah di atas, ibu tua itu adalah ibu pertiwi dan pejabat kulit putih adalah pengemplang pajak, koruptor ataupun para pelanggar yang perlu diampuni. Bergerak ke depan Memang beberapa pakar hukum ada yang beranggapan korupsi yang lampau jika diakomodasi untuk diampuni akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Namun, jika kita dalam bernegara selalu melihat ke masa lalu, kita akan sulit bergerak ke depan, khususnya untuk menarik dana di luar negeri. Dana yang diparkir di luar negeri memiliki nilai yang signifikan jika  dana tersebut bisa kembali ke Tanah Air, ini akan menjadi modal berinvestasi di dalam negeri  sehingga perekonomian kita dapat tumbuh dengan cepat. Ditambah lagi adanya pemasukan dari sektor pajak atas program tersebut. Program pengampunan ini harus berjalan. Presiden dan DPR seyogianya menjadi motor penggerak utama dalam menyukseskan program pengampunan ini. ●