|
Format
Bantuan untuk Marawi, Palestina, dan Ghouta
Ikhwanul Kiram Mashuri ; Penulis Kolom RESONANSI Republika
|
|
Dalam diskusi kecil dengan
teman-teman ISOIC (Indonesian Society for Organization of Islamic
Cooperation) beberapa pekan lalu, saya tidak sependapat untuk
menyelenggarakan seminar tentang Suriah. Seminar atau forum diskusi ini kami
selenggarakan secara rutin dengan berbagai tema, terutama yang terkait dengan
dunia Islam.
Tujuannya antara lain mencari
format yang pas mengenai bentuk bantuan yang bisa diberikan Indonesia—baik
pemerintah maupun masyarakat—kepada kelompok-kelompok yang tidak berdaya.
Mereka adalah para korban konflik, penjajahan, perebutan kekuasaan, dan
seterusnya.
Dua tema besar akhirnya kami
sepakati sebagai yang akan kami seminarkan. Pertama, persoalan yang sedang
dihadapi oleh umat Islam di Kota Marawi di wilayah selatan Filipina.
Sebagaimana diketahui, Marawi telah dijadikan basis oleh kelompok-kelompok
radikal dan teroris, termasuk oleh orang-orang yang menamakan diri ISIS
(Islamic State of Iraq and Syria) yang melarikan diri dari Irak dan Suriah.
Pemerintah Filipina menganggap
keberadaan kelompok radikalis-teroris itu telah membahayakan persatuan,
mengancam keamanan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Mereka lalu
memerintahkan militernya untuk menyerang basis-basis kelompok
radikalis-teroris itu. Namun, yang menjadi korban tentu saja masyarakat
sipil. Dan, itulah yang memang terjadi.
Dalam serangan militer pada Mei
tahun lalu, Pemerintah Filipina mencatat tidak kurang dari 666 anggota
kelompok teroris, 147 tentara, dan 47 warga sipil tewas. Perang di kota itu
juga memaksa ribuan penduduk setempat mengungsi. Banyak rumah warga yang
rusak. Begitu juga dengan sekolah, masjid, dan berbagai fasilitas umum
lainnya.
Sebagai sesama anggota keluarga
ASEAN, banyak yang bisa dibantu oleh Indonesia, baik pemerintah maupun
masyarakat. Antara lain pembangunan kembali sekolah-sekolah, tempat-tempat
ibadah, dan sarana fisik lainnya.
Juga bisa membantu untuk
mempromosikan moderasi Islam di kalangan masyarakat Marawi, di antaranya
mengirim guru-guru agama atau memberi beasiswa kepada para pemuda Marawi
untuk bisa menuntut ilmu di pesantren-pesantren di Indonesia, termasuk kerja
sama dalam memberantas terorisme di lingkungan ASEAN.
Sedangkan, masalah bangsa
Pelestina kami pilih sebagai tema seminar berikutnya karena merupakan
tuntutan dari isi pembukaan UUD 1945 RI, bahwa penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Juga kemerdekaan merupakan hak semua bangsa.
Bicara tentang Palestina yang kini
dijajah Israel tentu tak terlepas dari Masjid al-Aqsha yang berada di al-Quds
as-Syarif atau Yerusalem Timur yang merupakan ibu kota abadi Negara
Palestina. Yerusalem kini telah dicaplok Israel. Bahkan Presiden AS Donald
Trump telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Bagi umat Islam, Masjid al-Aqsha
merupakan kiblat pertama, tempat suci ketiga—setelah Masjid al-Haram dan
Masjid Nabawi, dan tempat mikraj Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Yerusalem
kapan pun harus kita bela.
Banyak hal yang bisa dilakukan
Indonesia untuk membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan
membebaskan al-Quds as-Syarif, terutama dukungan politik, ekonomi, dan
bantuan kemanusiaan. Termasuk menyadarkan masyarakat, terutama generasi muda,
mengenai pentingnya Yerusalem bagi umat Islam dan Kristen.
Sebelum ini kami pun sudah
menggelar seminar tentang nasib buruk yang dialami umat Islam Rohingya di
Myanmar. Rekomendasi seminar telah diadopsi oleh pihak-pihak terkait, baik
pemerintah maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan.
Bagaimana dengan Suriah? Konflik
atau perang di negara itu sudah absurd. Konyol. Sudah tidak jelas lagi
ujung-pangkalnya. Samir Atallah, pengamat Timur Tengah dari Lebanon, menyebut
apa yang terjadi di Suriah adalah perang kawasan yang melibatkan
negara-negara besar. Bukan lagi konflik Damaskus, Aleppo, atau
kelompok-kelompok dalam negeri Suriah.
Pada awalnya memang hanya
demo-demo kecil dan kemudian membesar. Aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi
tujuh tahun lalu itu bukan hanya berlangsung di Suriah, tetapi juga di
Tunisia, Mesir, Yaman, dan Libya. Di empat negara ini, kekuatan aksi unjuk rasa
rakyat telah berhasil menggulingkan rezim diktator-otoriter.
Sedangkan, di Suriah, unjuk rasa
justru berkembang menjadi konflik bersenjata antara rezim Bashar Assad dan
kelompok-kelompok oposisi. Konflik kemudian ditunggangi berbagai kekuatan
asing. Sejumlah negara Arab, Turki, dan AS membantu kelompok-kelompok
oposisi.
Iran, Hizbullah Lebanon, dan Rusia
mendukung rezim Bashar Assad. Di tengah dua kelompok ini, masih ada komunitas
Kurdi yang ingin memerdekakan diri, juga Israel yang ingin mengambil keuntungan
dengan apa yang terjadi di Suriah.
Di tengah konflik yang membesar
ini lalu muncul kelompok-kelompok radikalis-teroris. Bahkan, sebuah kelompok
yang menamakan diri sebagai ISIS sempat mendeklarasikan sebuah negara dan
berhasil menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah.
Dengan adanya konflik yang semakin
tidak jelas ujung-pangkalnya ini yang menjadi korban tentu saja rakyat.
Apalagi, Suriah pun dijadikan medan percobaan untuk segala senjata. Semua
senjata canggih dan modern yang bisa diproduksi manusia kini digunakan di
negara itu, termasuk senjata kimia sekalipun.
Beberapa kali saya telah menulis
mengenai tragedi kemanusiaan di Suriah. Intinya, akibat dari konflik
berkepanjangan yang melibatkan banyak pihak telah menyebabkan negara itu
kacau berantakan. Separuh penduduknya—sekitar 23 juta jiwa sebelum
konflik—terpaksa meninggalkan rumah.
Ada yang takut terkena peluru atau
bom dari kelompok-kelompok yang bertikai, tetapi lebih banyak karena rumah
mereka sudah hancur rata dengan tanah. Lebih dari 270 ribu warga telah tewas.
Sekitar 13 ribu di antaranya adalah anak-anak.
Tragedi terakhir terjadi di Ghouta
timur yang berada di pinggiran Kota Damaskus. Dalam tiga bulan terakhir,
lebih dari 700 warga terbunuh oleh serangan udara dan artileri rezim Bashar
Assad dan militer Rusia.
Di antara yang meninggal itu, 109
perempuan dan 185 anak-anak. Sebelum dikepung oleh militer rezim Bashar Assad
untuk mengusir kelompok-kelompok oposisi lima tahun lalu, wilayah itu dihuni
sekitar 400 ribu warga.
Kini, akibat serangan membabi buta
rezim Assad yang didukung serangan udara pesawat canggih Rusia, Ghouta sudah
bagaikan kota hantu. Rumah-rumah hancur. Fasilitas umum tak berfungsi. Banyak
warga yang melarikan diri. Mereka yang tersisa, terutama anak-anak dan lansia,
terpaksa hidup di bawah reruntuhan gedung-gedung.
Media Aljazirah menyebut apa yang
sedang berlangsung di Ghouta timur adalah sebuah pembantian warga sipil,
mirip dengan pembantaian di Srebrenica pada 1995. Waktu itu, ribuan Muslim
Bosnia dibantai oleh pasukan Serbia.
Dengan persoalan yang rumit
seperti itu, menyelenggarakan seminar yang bersifat lokal tentu tidak banyak
membantu rakyat Suriah. Gencatan senjata yang akhirnya disepakati para
anggota DK PBB pun berjalan sangat alot.
Karena itu, untuk mengembalikan
perdamaian di Suriah, yang diperlukan adalah sebuah konferensi internasional
seperti yang terjadi setelah Perang Dunia II. Namun, bukan untuk membagi-bagi
wilayah Suriah ke dalam pengaruh negara-negara yang terlibat konflik sekarang
ini, tetapi untuk mengembalikan kedaulatan dan membangun kembali Suriah untuk
kepentingan semua rakyatnya, baik pihak rezim Assad maupun kelompok-kelompok
oposisi. Di sinilah Indonesia harus mengambil peran. ●
|
|
Apakah
Israel Negara Demokratis?
Ikhwanul Kiram Mashuri ; Penulis Kolom RESONANSI Republika
|
|
Pertanyaan di atas menjadi
penting karena beberapa alasan. Salah satunya, dukungan negara-negara Barat,
terutama Amerika Serikat, kepada Israel selama ini lantaran negara Zionis itu
dilabeli paling demokratis di kawasan Timur Tengah. Khususnya di lingkungan
negara-negara Arab. Hal inilah yang juga dikatakan Presiden AS Donald Trump
ketika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "(Israel) salah satu
negara demokrasi yang paling sukses di dunia," ujar Trump.
Klaim Trump tentu sebuah
kebohongan besar seperti beberapa hal yang sering ia katakan selama ini. Pun
kebohongan itu sengaja diulang-ulang oleh para pemimpin Israel agar menjadi
‘kebenaran’. Sayangnya ‘kebenaran yang bohong’ itu sudah memengaruhi para
politisi Barat, termasuk sebagian dari kita.
"Juga telah
memengaruhi beberapa orang Arab," tulis Abdul Fatah Madhi, akademisi,
peneliti, dan penulis Arab di sebuah kolomnya di media Aljazeera.net.
Baca Juga: Trump
Mempersatukan Dunia untuk Melawannya
Sekarang mari kita
sepakati apa yang dimaksud dengan demokrasi. Dalam demokrasi modern, rakyat
merupakan sumber kekuasaan. Mereka yang memilih, mengawasi, dan menghukum
para penguasa. Hak politik dijamin. Kebebasan untuk semua tanpa perkecualian.
Di Israel, hanya
orang-orang Yahudi yang menjadi sumber kekuasaan. Mereka membedakan warga
atas dasar agama. Warga selain (beragama) Yahudi adalah warga kelas dua atau
bahkan tiga. Termasuk ketika mereka mendirikan negara Israel.
Bahkan pembentukan negara
mereka di tanah Palestina tidak mungkin terjadi tanpa membawa-bawa nama
agama. Atas nama agama, mereka menarik orang-orang Yahudi dari seluruh dunia
untuk berhijrah ke Palestina. Dengan memanfaatkan simbol-simbol, nilai, dan
ajaran agama, mereka lalu menciptakan bangsa Yahudi di negara Israel.
Diskriminasi atas nama
agama (Yahudi) ini dituangkan dalam undang-undang atau konstitusi negara. Ada
dua undang-undang yang sangat rasis yang mungkin tak tertandingi di dunia.
Yaitu Undang-Undang Tahun 1950 tentang Kembali dan Undang-Undang Tahun 1951
tentang Kewarganegaraan.
Kedua undang-undang itu
memperbolehkan kepada setiap orang Yahudi di seluruh dunia untuk pergi dan
menetap di Israel kapan saja dan bisa langsung mendapatkan kewarganegaraan
Israel.
Sementara itu, orang-orang
Palestina sang empunya tanah air dilarang untuk kembali, apalagi mendapatkan
kewarganegaraan. Mereka yang menetap sejak lama bahkan diusir dan diteror.
Selain kedua undang-undang tadi, masih ada berbagai undang-undang lain yang
sangat rasis berdasarkan agama terhadap orang-orang Palestina.
Dalam sebuah negara
demokrasi, hukum adalah panglima. Semua orang atau warga sama di depan hukum
tanpa membedakan etnis, golongan, dan agama. Namun, hal ini tidak berlaku
bagi orang Yahudi. Israel lebih mengedepankan rasisme eksklusif Yahudi. Hal
ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Setiap warga harus hidup
bersama dan berdampingan dengan orang lain yang didasarkan pada persamaan di
depan hukum.
Negara Israel juga tidak
memiliki batas geografis yang jelas untuk menjalankan kekuasaan. Ini tentu
berlawanan dengan apa yang para ahli hukum dan politik sepakati bahwa
kedaulatan negara terkait dengan wilayah tertentu.
Demokrasi membutuhkan
partisipasi politik semua warga tanpa diskriminasi atau pengecualian. Namun,
di Israel semua itu tidak berlaku. Banyak pembatasan yang ditetapkan oleh
hukum maupun dalam praktik sehari-hari.
Sebagai contoh, banyak
orang Arab yang sejak 1948 telah menjadi warga negara Israel, tapi hanya
memiliki sedikit hak. Mereka tetap saja merupakan warga kelas dua. Mereka
menghadapi berbagai penderitaan akibat diskriminasi. Ada pembatasan kebebasan
berekspresi, berorganisasi, pembatasan hak-hak politik dalam pemilu, dan juga
pembentukan partai dan asosiasi.
Ada undang-undang yang
mengaitkan pengakuan yahudisasi negara dengan pencalonan dalam pemilu,
dukungan dana pemerintah, dan mendapatkan hak-hak warga negara. Mahkamah
Agung Israel bahkan telah menetapkan keabsahan Yahudisasi negara sebagai
konstitusi utama yang tidak boleh dilanggar oleh undang-undang lain atau
undang-undang di bawahnya.
Kontradiksi lain terjadi
di Knesset. Di Lembaga parlemen Israel ini terdapat beberapa hal yang
melanggar asas demokrasi. Salah satunya undang-undang yang secara efektif
mencegah perwakilan dari partai Arab untuk dapat terlibat dalam komite-komite
penting, seperti komite keuangan, luar negeri, dan keamanan.
Partai-patai utama Israel
sekarang ini sudah terbentuk sebelum berdirinya Israel. Mereka telah sepakat
dengan apa yang disebut sebagai ‘Konsensus Zionis’. Intinya, keamanan dan
kesejahteraan negara harus didasarkan pada Zionisme. Ciri-ciri partai ini
kepemimpinan harus dikuasai oleh kelompok Yahudi yang berasal dari
negara-negara Barat. Mereka mendapatkan dukungan finansial yang tak terbatas
dari gerakan Zionisme internasional.
Di kelompok Yahudi pun
masih ada penggolongan. Mereka yang berasal dari Eropa, disebut Yahudi
Ashkenazi, merupakan kelompok elite di Israel. Sedangkan mereka yang berasal
dari Amerika Latin, Afrika, dan wilayah lain disebut Yahudi Falasha. Yang
terakhir ini dianggap sebagai Yahudi rendahan.
Dari awal berdiri, Israel
memang digagas sebagai negara Yahudi. Ini berarti penghapusan terhadap
hak-hak orang Palestina dan Arab sejak 1948. Mereka semua, baik Arab Muslim
maupun Kristen, secara perlahan dilucuti dari semua identitasnya, termasuk
penggunaan bahasa Arab dan lainnya.
Yang lebih menderita lagi
adalah orang-orang Arab yang tinggal di wilayah yang diduduki Israel sejak
1967. Mereka setiap hari menghadapi penindasan kekuasaan militer dan
mengalami keterbasan akses ekonomi, terutama pekerjaan. Para penguasa Israel
bahkan tidak memedulikan lagi Konvensi Jenewa dan puluhan resolusi PBB serta
organisasi internasional lainnya.
Lalu, bagaimana sebuah
negara bisa dikatakan demokratis dengan semua kontradiksi ini? Bagaimana
Israel--satu-satunya negara di dunia yang masih menjajah negara lain--bisa
disebut demokratis? Demokrasi untuk dirinya (orang-orang Yahudi) dan tidak
untuk orang lain (Arab/Palestina)?
Di sinilah, terkait dengan
Israel, kita tidak mungkin menyebut apakah sebuah negara demokratis dan
melupakan bagaimana ia terbentuk. Gerakan Zionisme--yang mendirikan
Israel--adalah sebuah proyek kolonial yang dibentuk dan dibiayai oleh
penjajah Eropa dan didukung Barat.
Karena itu, menjadi wajar
bila wilayah geografis negara bentukan gerakan Zionis merupakah hasil dari
mengambil paksa dari penduduk asli dengan cara teror dan pembunuhan. Pun,
dengan warganya yang merupakan para imigran Yahudi dari Eropa dan belahan
dunia lainnya dengan sejarah dan bahasa yang berbeda-beda. Kesamaannya hanya
satu; mereka adalah orang Yahudi.
Dengan pembentukan negara
seperti ini, menjadi tidak aneh bila ideologi Isreal adalah Zionisme. Sebuah
ideologi rasis bin ekspansionis bin apartheid yang didasarkan pada
pengingkaran terhadap hak warga lain (bangsa Palestina), dengan cara apa pun.
Termasuk pembantaian, penghancuran, perang, teror, hasutan, dan kampanye
kebohongan. ●
|
|
Trump
Mempersatukan Dunia untuk Melawannya
Ikhwanul Kiram Mashuri ; Penulis Kolom RESONANSI Republika
|
|
Setiap
keputusan tentu ada sisi positif dan negatif. Termasuk keputusan Presiden
Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota
Israel. Sebagai bentuk pengakuan itu, Trump juga akan memindahkan Kedubes AS
dari Tel Aviv ke Kota Suci itu. Lalu di manakah sisi positifnya? Jawabannya
adalah seluruh dunia kini untuk pertama kalinya bangkit bersatu melawan
Zionis Israel dan sekutunya, Amerika Serikat. Dan, yang mempersatukan dunia
itu adalah Presiden Trump.
Posisi
AS-Israel di satu sisi dan seluruh dunia di sisi lain tentu bukan biasanya,
alias luar biasa. Lihatlah, sidang Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) beberapa hari setelah keputusan Trump itu. Sejumlah 14 negara
anggota DK PBB bersatu melawan Washington yang sendirian. Keputusan mengenai
Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak ada yang mendukung kecuali AS
sendiri. Inilah yang semestinya membuka mata si Trump.
Apalagi,
kondisi dalam negeri AS sendiri sedang memburuk. Begitu juga Israel. Bahkan
sebelum keputusan Si Trump tersebut. Sikap congkak tentu bukan pintu
kemenangan bagi AS. Bisa saja negara itu justru terjerumus dalam bahaya bila
salah perhitungan. Di pihak Palestina memang harus membayar dengan darah.
Namun,
mereka akan mendapatkan ganti yang lebih banyak. Mantan direktur intelijen
Israel, Ami Ayalon, telah menyampaikan tentang ‘kondisi eksplosif’ yang akan
dihadapi negaranya. Sementara itu, para pimpinan militer Israel juga telah
memperingatkan otoritas politik negara itu mengenai situasi keamanan yang
memburuk.
Semua
itu terjadi seiring dengan perubahan sikap masyarakat Eropa terhadap konflik
Palestina-Israel. Gambaran tentang penderitaan, ketidakadilan, pelecehan, dan
penghinaan yang dihadapi warga Palestina setiap hari yang beredar di media
sosial telah membuka mata mereka.
Juga
keberadaan komunitas Arab dan Muslim di Eropa yang terus bertambah, baik
karena kelahiran maupun imigrasi. Kemarahan mereka, terutama anak-anak muda,
akan sangat membahayakan keamanan nasional di negara-negara Eropa.
Apalagi,
mereka pun masih menghadapi bahaya penyebaran terorisme, terutama dari
anak-anak muda yang telah bergabung dengan kelompok-kelompok teroris di Timur
Tengah. Beberapa bom dan aksi bunuh diri telah membuat para pemimpin Eropa
lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Mendukung keputusan Trump justru
bisa mempersubur kelompok-kelompok ektremis dan radikalis.
Keberadaan
generasi ketiga para imigran Arab dan Muslim juga telah membuat suara
Palestina terdengar nyaring di Eropa. Mereka sangat aktif membela dan
mempromosikan kepentingan Palestina. Antara lain dalam bentuk aksi-aksi unjuk
rasa di depan sejumlah Kedubes AS di negara-negara Eropa. Aksi-aksi
demonstrasi mereka ini tidak kalah penting dengan aksi-aksi serupa di
negara-negara (mayoritas) Muslim.
Apa
yang kita sampaikan ini adalah fakta. Menurut Susan al-Abtah, pengamat Timur
Tengah dan dosen di Universitas Lebanon, pada 1970-an, orang-orang Eropa
banyak yang tidak tahu letak Palestina itu. Berbagai media -- aktu itu media
cetak dan televisi-- lebih banyak menulis atau menyiarkan dokumentasi tentang
penyiksaan Nazi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Tak mengherankan bila
kemudian mereka cenderung mendukung Zionis Israel.
Dengan
gambaran seperti itu, AS dan Israel sebenarnya tidak sekuat yang kita
bayangkan, hingga berani mengambil keputusan sepihak mengenai Yerusalem. Di
tangan Presiden Trump, AS justru akan semakin terkucilkan dari pergaulan
dunia.
Apalagi,
sebelum keputusan tentang Yerusalem ini, AS telah keluar dari Kesepakatan
Iklim Paris dan menarik diri dari keanggotaan perjanjian perdagangan
Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP). Trump juga telah
menerapkan larangan masuk ke AS bagi sejumlah negara berpenduduk mayoritas
Muslim, yang kemudian menuai berbagai kecaman.
Konflik
Palestina-Israel sebenarnya adalah masalah politik. Namun, para pemimpin
Israel kemudian membawa konflik ini ke dimensi agama, terutama ketika ingin
merampas dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka. Mari kita
simak pidato Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon saat sidang DK PBB
pascakeputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Danon
mengatakan,"Raja Daud yang mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota orang
Yahudi sejak 3.000 tahun lalu dan, karena itu, akan tetap menjadi ibu kota
Israel."
Dia
menambahkan, Yerusalem disebutkan dalam Alkitab sebanyak 660 kali, "dan
ingatlah orang-orang Yahudi saat lahir dan menikah, dan saat mereka berdoa
tiga kali sehari…" Tidak hanya itu, Danon juga menunjukkan uang logam
yang dia katakan ditemukan di Kota Suci dan tertulis kata Yerusalem dalam
bahasa Ibrani. Ia mengklaim uang logam itu dibuat 67 tahun sebelum Masehi
(SM).
Pada
sidang yang sama, Duta Besar AS untuk PBB Neki Hailey menyatakan, orang-orang
Yahudi sangat sabar karena mereka telah menunggu 3.000 tahun. AS, kata dia,
tidak bisa bersabar untuk menunggu lebih lama lagi. Yerusalem telah menjadi
ibu kota Israel selama 70 tahun.
Amerika
hanya mengakui kenyataan tersebut, yang ditolak oleh orang lain. Yang lebih
buruk lagi, Hailey menggambarkan organisasi internasional tersebut memusuhi
Israel dengan cara yang memalukan.
Pernyataan
Danon dan Hailey tentu hanya klaim sepihak. Sebab, Yerusalem merupakan kota
suci bagi tiga agama. Umat Islam dan Kristiani tentu bisa membuktikan secara
sah dan sahih bahwa Yerusalem merupakan kota suci mereka, baik secara
historis maupun menurut kitab suci.
Bagi
umat Islam, Yerusalem disebut sebagai al-Quds al-Syarif. Masjid al-Aqsa yang
berada di kota itu merupakan kiblat pertama dan tempat suci ketiga umat Islam
setelah Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi.
Itulah
sebabnya DK PBB beberapa kali mengeluarkan resolusi yang menganggap
pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem dan wilayah-wilayah Palestina yang
dijarah Israel sejak 1967 ilegal alias tidak sah. Bahkan UNESCO beberapa
bulan lalu memutuskan,"pendudukan Israel atas Yerusalem sebagai tidak
memiliki wewenang hukum".
Kini
keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel
telah membangkitkan sebuah generasi dunia yang selama ini kurang peduli
kepada Palestina. Mereka bangkit untuk melakukan aksi-aksi unjuk rasa melawan
keputusan Presiden Trump dan Zionis Israel.
Mereka
bangkit untuk membela bangsa Palestina yang selama ini terzalimi. Di antara
mereka banyak yang tidak mengerti arti penderitaan atas sebuah penjajahan.
Namun,
kini keputusan dari seorang Trump telah membangkitkan mereka untuk memahami
sejarah dan peduli pada penderitaan bangsa lain. Tidak terbayangkan
sebelumnya, sebuah pidato singkat telah bisa mempersatukan bangsa-banga di
dunia untuk melakukan demonstrasi besar-besaran dari Jakarka, Kuala Lumpur,
hingga Washington dan kota-kota besar lainnya di lima benua.
Karena
itu, keputusan Trump untuk melawan dunia sungguh keberanian yang tiada tara,
yang tidak dimiliki oleh seorang pemimpin dunia mana pun sejak puluhan tahun
lalu. Setiap Presiden AS bahkan harus menunda ‘bom waktu Yerusalem’ hingga
tercapai perjanjian damai Palestina-Israel, khawatir bom itu meledak dan
mengenai wajah mereka, kecuali Presiden Trump.
Ya,
si Trump yang oleh sebab-sebab tidak jelas mengambil keputusan gila.
Keputusan yang akan mengucilkan AS dari kehendak dunia. Kita harus terus
melawan keputusan Trump hingga bangsa Palestina memperoleh kemerdekaan dengan
ibu kotanya, al-Quds (Yerusalem Timur). ●
|
|
Konspirasi,
Nasionalisme, dan Arab Acakadut
Ikhwanul Kiram Mashuri ; Penulis Kolom RESONANSI Republika
|
|
Ada beberapa hal yang menyebabkan Timur
Tengah rawan konflik dan damai semakin menjauh dari kawasan itu. Pertama,
adanya konspirasi global. Konspirasi ini telah berlangsung sejak Deklarasi
Balfour (the Balfour Declaration).
Deklarasi ini berupa pernyataan dari Arthur
James Balfour (1848-1930) kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris Lord
Walter Rothschild untuk disampaikan kepada Federasi Zionis ke seluruh Inggris
Raya dan Irlandia. Isinya sebuah janji untuk mendukung keinginan Zionis untuk
“tanah air Yahudi” di wilayah Palestina.
Deklarasi itu dibuat Balfour pada 2
November 1917 ketika ia menjabat menteri luar negeri Inggris Raya antara
1916-1919. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi perdana menteri (1902-1905).
Deklarasi itu berkekuatan dahsyat karena, sebagaimana bunyi sebuah ungkapan
“sejarah ditulis oleh para pemenang”, Inggris pada sekitar Perang Dunia I
(1914-1918) ibarat penguasa empat penjuru mata angin. Sangat digdaya. Itulah
sebabnya mereka menyebut dirinya sebagai Great Britain alias Inggris Raya.
Sejak Deklarasi Balfour itu, terjadilah
gelombang hijrah orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina, apalagi
ketika pada 1922 Liga Bangsa-Bangsa (sekarang Perserikatan
Bangsa-Bangsa)—yang waktu itu dikuasai negara-negara kolonial—memercayakan
mandat atas Palestina kepada Inggris Raya.
Mandat ini diberikan setelah pada Perang
Dunia I (PD I) Kesultanan Usmaniyah kalah perang melawan sekutu—Inggris,
Prancis, dan Rusia. Akibat dari kekalahan itu, antara lain terlepasnya
Palestina dari kekuasaan Kesultanan Turki.
Sebelum PD I, populasi Yahudi di Palestina
hanyalah minoritas kecil, sekitar 3 persen. Jumlah terbesar adalah Arab
Muslim, lalu Arab Kristen. Namun, berkat Deklarasi Balfour, populasi warga
Yahudi di Palestina pun meningkat tajam. Dari 11 persen pada 1922 menjadi 33
persen pada akhir PD II (1939-1945).
Pada November 1947, PBB yang baru saja
dibentuk oleh sekutu sebagai pemenang PD II—antara lain Amerika Serikat (AS),
Inggris, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok—menyetujui untuk membagi Palestina
menjadi dua negara: satu negara Arab dan satu negara Yahudi. Di sinilah untuk
pertama kali AS terlibat dalam “persekongkolan” untuk mendukung negara
Yahudi.
Namun, pembagian itu langsung ditolak
negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Di antara alasannya karena kaum
Yahudi mendapatkan 55 persen wilayah Palestina meski mereka hanya 33 persen
dari seluruh penduduk di daerah ini.
Namun, bagi kaum Yahudi, pembagian ini
jelas bagai durian runtuh. Mereka pun segera memproklamasikan kemerdekaan
Negara Israel pada 14 Mei 1948. Sejak itu, populasi Israel pun meningkat
drastis, dari 800 ribu menjadi 2 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun
(1948-1958). Kini, jumlah penduduk Israel sudah lebih dari 8 juta jiwa.
Keberadaan negara Zionis Israel persis di
jantung Arab ini tentu tak terlepas dari dukungan penuh negara-negara besar,
terutama Barat dan khususnya AS yang telah menjelma menjadi kekuatan dunia.
Dukungan yang tentu saja dimaksudkan untuk mengacakadut kawasan Timur Tengah.
Tepatnya untuk tetap “mengendalikan” negara-negara di kawasan yang kaya
minyak dan gas itu.
Hebatnya lagi, konflik Arab-Israel itu pun
mulai digeser atau dipersempit menjadi konflik Palestina-Israel. Bahkan, kini
Israel dikesankan sebagai “anak manis”. Israel bukanlah biang persoalan di
Timur Tengah. Yang menjadi persolan utama justru Iran, kelompok-kelompok
radikal dan teroris, serta rakyat dihasut yang kemudian melawan penguasa.
Jadi, inilah yang disebut konspirasi global
itu. Hanya bisa diraba siapa dan di mana otaknya, tetapi sangat nyata
pengaruhnya.
Bentuk lain konspirasi global di Timur
Tengah juga terwujud dalam sebuah perjanjian rahasia pada 1916 antara Inggris
Raya dan Prancis yang disetujui Kerajaan Rusia. Perjanjian itu dikenal dengan
the Sykes-Picot Agreement.
Sykes diambil dari nama diplomat Inggris
Sir Mark Sykes, sedangkan Picot adalah dari nama diplomat Prancis Francois
Georges-Picot. Perjanjian berisi pembagian pengaruh dan kendali
wilayah-wilayah di Timur Tengah setelah runtuhnya Kesultanan Usmaniyah itu
telah memaksa perbatasan wilayah negara-negara Arab berdasarkan kepentingan
kolonial.
Akibatnya, sebuah suku bangsa seperti Kurdi
harus hidup terpecah dalam beberapa negara—Turki, Suriah, Irak, dan Iran.
Sebuah referendum di wilayah Kurdistan yang menuntut kemerdekaan bangsa Kurdi
pun ditentang ramai-ramai oleh empat negara tersebut. Juga ketika Presiden
Saddam Husein menginvasi Kuwait pada 1991. Salah satu alasannya karena Kuwait
pernah menjadi bagian dari Irak jauh sebelum the Sykes-Picot Agreement.
Pun yang terjadi di Lebanon sekarang ini
tak terlepas dari the Sykes-Picot Agreement itu. Salah satu pihak yang
merancang pembagian kekuasaan yang sangat aneh dan sekaligus rawan konflik
adalah kolonialis Prancis yang waktu itu mendapatkan bagian wilayah jajahan
Lebanon.
Pembagian kekuasaan itu adalah presiden
menjadi jatah Kristen Maronit, perdana menteri jatah Muslim Suni, ketua
parlemen Muslim Syiah. Begitu pula para menteri yang dijatah untuk semua
kelompok di Lebanon.
Pembagian kekuasaan yang diharapkan untuk
mencapai persatuan ini pada kenyataannya justru menjadi ajang konflik
berkepanjangan dan bahkan perang saudara. Masing-masih ingin berebut kue
kekuasaan, apalagi kelompok-kelompok itu pun masih terbagi-bagi lagi dalam
kelompok yang lebih kecil.
Hal kedua yang menyebabkan Timur Tengah
rawan konflik adalah munculnya negara-negara nasional setelah PD II. Di satu
sisi, kemunculan negara-negara nasional itu menjadi penting untuk
menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajahan.
Namun, di sisi lain, kepentingan nasional
tidak jarang memunculkan konflik dengan negara-negara lain, apalagi bila
negara nasional itu dipimpin oleh seorang tokoh yang mempunyai ego besar. Ego
yang ingin mengangkangi negara lain. Nama-nama seperti Gamal Abdul Nasir,
Anwar Sadat, Muammar Qadaffi, Hafid Assad, dan Saddam Husein, sekadar menyebutkan
contoh.
Akibatnya, Liga Arab pun gagal
mempersatukan 22 negara anggotanya. Saling kritik dan adu mulut para pemimpin
kerap berlangsung di setiap pertemuan puncak Liga Arab, termasuk ketika
mereka membahas negara Palestina sekali pun.
Pengucilan Qatar oleh Arab Saudi, Uni
Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir adalah contoh lain bahwa kepentingan
nasional lebih menonjol daripada kepentingan bersama. Begitu pula Qatar yang
tidak mau tunduk kepada tuntutan keempat negara tersebut. Juga dengan alasan
untuk kepentingan nasional.
Demi kepentingan nasional pula ketika
Turki, Iran, Irak, dan Suriah mengancam menyerang Kurdistan bila bangsa Kurdi
itu ingin memerdekakan diri dari Irak. Perang mulut dan saling mengancam
antara para pemimpin Saudi dan pemimpin Iran juga tidak terlepas dari
kepentingan nasional masing-masing.
Kepentingan nasional tampaknya telah
mengalahkan kesamaan agama, bahasa, dan budaya. Lihatlah, 22 negara yang
tergabung dalam Liga Arab mempunyai kesamaan dalam tiga hal tadi. Namun,
berbagai kesamaan itu tidak mampu mencegah konflik di antara mereka.
Para pemimpin di Timur Tengah tampaknya
perlu belajar dari negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN
(Association of South-East Asian Nations). Sepuluh negara yang kini berhimpun
dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini bisa dikatakan dapat hidup
berdampingan secara damai dan harmonis meski masing-masing negara berbeda
sejarah, ideologi, bahasa, agama, dan budaya. ●
|
|
Saudi
tak Lagi Mengekspor Wahabi?
Ikhwanul Kiram Mashuri ; Penulis Kolom RESONANSI
Republika
|
|
Perubahan besar kini sedang
terjadi di Saudi. Arsiteknya sang Putra Mahkota Pangeran Muhammad. Ia adalah
putra Raja Salman. Bila kelak menjadi raja, ia merupakan yang pertama dari
generasi cucu Raja Abdulaziz, sang pendiri kerajaan.
Ketika dibaiat menjadi putra
mahkota (21 Juni 2017), usianya baru 31 tahun. Masih sangat muda.
Pendidikannya pun hanya di dalam negeri, sarjana hukum dari Universitas King
Saud. Namun, jangan tanya jabatannya. Selain putra mahkota, ia juga wakil PM,
menteri pertahanan, dan ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Media
Barat menyebutnya sebagai "Mr Everything".
Perubahan besar ia mulai ketika
masih debut sebagai putra mahkota (23 Januari 2015-21 Juni 2017). Putra
mahkota sebelumnya adalah Muhammad bin Nayef. Pada Juni lalu, Pangeran
Muhammad menggantikannya sebagai putra mahkota. Pada April 2016, ia
mengajukan Visi Saudi 2030 dan sidang kabinet menyetujuinya.
Menurut Pangeran Muhammad, Visi
2030 merupakan peta jalan menuju Saudi modern yang berkesejahteraan. Untuk
mencapainya, harus ada perubahan di semua lini.
Di bidang ekonomi, misalnya,
Saudi akan mendiversifikasi pendapatan negara. Selama ini, hampir 80 persen
pendapatan Saudi dari minyak. Dalam bahasa pangeran muda ini, negaranya
selama puluhan tahun sudah kadung kecanduan minyak.
"Sepertinya, konstitusi
Saudi itu Alquran, hadis, dan kemudian minyak," ujarnya ketika merilis
Visi Saudi 2030 setahun lalu.
Lalu, apa hubungan Visi 2030
dengan ulama Wahabi? Ada dua persoalan yang dianggap bisa menghambat Visi
2030. Keduanya terkait erat dengan sikap dan pandangan ulama setempat (Wahabi).
Pertama, berbagai
aturan—bersumber pada fatwa para ulama Wahabi—yang membelenggu hak-hak dan
kebebasan perempuan. Berbagai aturan itu telah memosisikan perempuan Saudi
selama puluhan tahun sebagai swarga manut neraka katut alias warga kelas dua.
Untuk mencapai Visi 2030, kaum
perempuan Saudi harus produktif. Oleh karena itu, mereka harus menjadi mitra
sejajar dengan laki-laki sehingga bisa ikut serta secara aktif memajukan
negara.
Untuk itu, Raja Salman pun
mengeluarkan dekrit yang memperbolehkan perempuan menyetir mobil. Sebuah
dekrit yang akan merontokkan aturan-aturan lain yang difatwakan haram ulama
Wahabi dan dianggap banyak pihak telah membelenggu hak-hak dan kebebasan
perempuan.
Persoalan kedua adalah adanya
kelompok-kelompok ekstrem. Sang Putra Mahkota menegaskan, ekstremisme atau
kelompok-kelompok ekstrem adalah musuh negara dan bangsa, musuh pembangunan,
dan musuh modernisasi. Penegasan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan
pada peluncuran proyek raksasa di pesisir Laut Merah, beberapa hari lalu.
Neom, nama proyek raksasa itu,
merupakan sebuah kota supermodern berbasis teknologi informasi. Proyek itu
akan menelan biaya 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp 6.700 triliun.
Pembangunan kota modern termasuk dalam kerangka Visi 2030, yaitu Saudi ingin
terlepas dari ketergantungan pada minyak.
Menurut dia, untuk membangun
Saudi yang lebih modern dan berkesejahteraan, masyarakat juga harus berubah,
termasuk para ulamanya. Ia ingin Saudi menjadi megara Islam yang lebih
moderat. Ia menegaskan, kelompok-kelompok ekstrem yang memaksakan kehendaknya
pada masyarakat tidak lagi punya tempat di masyarakat Saudi. Pangeran muda
ini juga berjanji akan melawan ideologi ekstremis dan menghancurkannya.
Ia menyebut ekstremisme mulai
muncul di negara-negara Islam setelah tahun 1979, termasuk di Saudi. Tepatnya
setelah Revolusi Islam Iran menang dan berhasil mengambil-alih kekuasaan dari
Shah Reza Pahlevi.
Namun, sejarah Saudi sejak
berdiri hingga kini sebenarnya adalah sejarah kontradiksi akibat aliansi
politik-agama yang membentuk Kerajaan Arab Saudi. Kontradiksi yang tidak
jarang mengarah pada penentangan ulama Wahabi terhadap modernisasi. Dari
penentangan terhadap keberadaan radio, telepon, televisi, sepak bola dengan
celana pendek, hingga perempuan bekerja, kuliah, membuka rekening di bank,
perempuan menyetir mobil, dan seterusnya.
Munculnya kelompok teroris
bersenjata yang menyandera Masjidil Haram pimpinan Juhaiman al-Otaybi pada
November 1979 tidak ada hubungannya dengan Revolusi Islam Iran. Penyanderaan
Masjidil Haram yang dilakukan pengikut Wahabi itu sebagai protes keras
terhadap modernisasi yang dilakukan Pemerintah Saudi.
Dalam proses pembebasan
Masjidil Haram saat itu, ratusan orang—baik dari pihak teroris maupun pasukan
keamanan—menjadi korban tewas. Al-Otaybi dieksekusi mati di depan umum di
Makkah pada 9 Januari 1980.
Yang perlu mendapatkan catatan,
ulama Wahabi dalam banyak hal punya semacam hak veto terhadap berbagai
keputusan pemerintah. Hal itulah yang acap memaksa para raja Saudi mengikuti
kemauan mereka, termasuk ketika Raja Fahd bin Abdulaziz (berkuasa 1982-2005)
membuka kantor kebudayaan dan pendidikan di lebih dari 70 Kedubes Saudi di
berbagai negara.
Mereka juga mengangkat atase
agama untuk mengawasi pembangunan masjid yang didanai Saudi. Berbagai pihak
menuduh apa yang dilakukan Saudi itu sebagai ekspor paham Wahabi ke dunia
luar.
Saudi sendiri pada akhirnya juga terkena
getah dari kelompok garis keras. Atas provokasi ulama Wahabi, banyak warga
Saudi yang menjadi pengikut Alqaidah bentukan Usamah bin Ladin. Puncaknya
ketika terjadi serangan teror terhadap Gedung World Trade Center di New York
pada 11 September 2001, yang menewaskan lebih dari 3.000 orang.
Dari hasil investigasi
diketahui 19 pelaku serangan sebagian besar adalah warga Saudi. Saudi sendiri
dalam beberapa tahun terakhir juga terkena serangan teror di berbagai tempat.
Abdullah bin Abdulaziz yang
menjadi raja Saudi setelah empat tahun Serangan 11/9/2001 tampaknya paham
betul bahaya dari pengaruh ulama Wahabi garis keras. Ia pun mengambil
keputusan berani merombak Haiatu Kibarul Ulama, sebuah lembaga tertinggi
ulama di Saudi, dengan memasukkan anggota-anggota baru yang mewakili empat
mazhab, bukan hanya dari ulama Wahabi.
Hal itu dianggap sebagai upaya
cerdas Raja Abdullah untuk mengubah peta kekuatan di kalangan ulama, apalagi
ketika ia juga mencopot ketua Haiatu al-Amr bi al-Ma’ruf wa an-Nahyu ‘an
al-Munkar—yang dikenal sebagai polisi syariah—dengan ulama yang lebih
moderat.
Keputusan berani Raja Abdullah
untuk mengurangi pengaruh ulama garis keras ini kemudian juga diikuti Raja
Salman dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad. Mereka pun menabuh genderang
perang terhadap fatwa haram ulama ketika mengeluarkan dekrit yang
memperbolehkan perempuan menyetir mobil.
Kewenangan polisi syariah dari
Haiatu al-Amr bi al-Ma’ruf wa an-Nahyu ‘an al-Munkar yang ada sejak 1940 pun
mereka pangkas. Sedangkan, di Haiatu Kibarul Ulama yang beranggotakan 21
orang, mereka masukkan ulama-ulama baru yang beraliran moderat untuk
menggantikan mereka yang beraliran keras. Sebuah kantor megah di Riyadh yang
dijadikan pusat penyebaran Islam moderat pun mereka resmikan.
“Perang” terbaru terhadap
kelompok garis keras pun ditabuh oleh Pangeran Muhammad ketika meluncurkan
proyek raksasa Kota Moderm Neom beberapa hari lalu. Ia menegaskan, tidak ada
tempat bagi ekstremisme atau kelompok-kelompok ekstrem di Saudi. ‘’Kami akan
menghabisinya,’’ katanya.
Menurut pengamat Timur Tengah
Abdurrahman al-Rasyid, meski Pangeran Muhammad berbicara mengenai Saudi dan
masyarakatnya, tema melawan ekstremisme dan perlunya Islam moderat akan
berpengaruh luas, tidak hanya di Timur Tengah dan negara-negara Islam, tetapi
juga di dunia.
Ini karena Saudi—dengan Makkah
dan Madinahnya—adalah kiblat dan pusat perhatian dunia. Dengan kata lain,
Saudi tak akan lagi “mengekspor” paham Wahabi seperti dituduhkan banyak
pihak. Islam moderat kini menjadi “barang dagangannya”. ●
|
|
Qatar
Dikucilkan, Israel Bersorak, Palestina Merana
Ikhwanul Kiram Mashuri ; Penulis Kolom RESONANSI Republika
|
|
Genap dua pekan Qatar telah dikucilkan oleh tiga negara
tentangganya di Teluk — Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA). Ditambah lagi oleh Mesir, Yaman, Libia, dan
Maladewa. Hingga kini belum ada tanda-tanda kapan perseteruan ‘antarsaudara’
itu akan berakhir, meskipun beberapa pihak sudah menawarkan diri jadi
penengah.
Lalu siapa yang diuntungkan bila pengucilan negeri kecil
di semenanjung Teluk Persia itu terus berkepanjangan? Jawabannya jelas:
Zionis Israel!
Mereka akan bersorak gembira setiap terjadi konflik atau
perseteruan antarnegara Arab. Mereka, dari dulu hingga sekarang, menginginkan
dunia Arab tercerai-berai, terpecah-belah. Mereka menghendaki negara-negara
Arab lemah. Sebab bila mereka bersatu dan kuat, tentu tidak susah untuk mengganyang
Israel. Maka benarlah peribahasa ‘bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh’.
Coba simak data berikut. Negara-negara Arab berjumlah 22,
yang tergabung dalam Liga Arab. Dihuni oleh lebih dari 200 juta jiwa.
Sebagian sangat kaya. Terutama enam negara yang berserikat dalam Dewan
Kerjasama Teluk (Majlis at Ta’awun al Khaliji): Arab Saudi, Uni Emirat Arab
(UEA), Kuwait, Bahrain, Oman, dan Qatar.
Dengan fakta seperti itu rasanya tidak sulit untuk
‘menelan’ negara kecil Israel yang hanya berpenduduk sekitar 8 juta
jiwa. Apalagi negara-negara Arab
setiap tahun menggelontorkan jutaan dolar untuk membeli berbagai jenis
persenjataan canggih.
Sayangnya, kedigdayaan Arab itu menjadi sirna lantaran
mereka berantem sendiri. Berbagai persenjataan canggih bukan untuk menghadapi
Israel, tapi justru mempersenjatai diri untuk menghadapi ancaman
negara-negara tetangga. Kalau tidak sesama negara Arab, maka dengan negara
sesama anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), seperti Iran misalnya.
Memang, Israel didukung oleh negara super power Amerika
Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat. Lengkap dengan segala konspirasinya.
Namun sayangnya, negara-negara Arab terpecah-belah dan tercerai-berai. Bahkan
mereka — entah sadar atau tidak sadar — mengikuti saja langgam dan permainan
konspirasi itu.
Dahulu, ketika Zionis Israel memproklamasikan
kemerdekaannya pada 1948, konflik di Timur Tengah disebut sebagai konflik
Israel dengan Arab. Namun, seiring perjalanan waktu konflik itu pun ditarik
dan dipersempit menjadi hanya antara Israel dan Palestina. Ada kekhawatiran
konflik ini pun akan diperkecil menjadi konflik antara Israel dan kelompok
Hamas yang kini berkuasa di Gaza.
Hamas sendiri adalah akronim dari Harakat al Muqawwamah al
Islamiyah. Ia merupakan kelompok perlawanan terhadap penjajah Israel.
Kelompok inilah yang telah beberapa kali melancarkan intifadah alias
perlawanan semesta rakyat yang membuat Zionis Israel kalang kabut. Kelompok
ini pula yang dengan gagah berani melawan pendudukan Israel ketika menyerang
Gaza.
Pada 2006, Hamas menjadi gerakan politik dan memenangkan
pemilu, mengalahkan faksi Fatah. Setahun kemudian mereka berkuasa atas
wilayah Gaza hingga sekarang. Pada perkembangannya kemudian, lantaran sering
merepotkan kolonial Israel, Hamas pun dicap oleh kaum Zionis itu sebagai
teroris. Klasifikasi Hamas sebagai kelompok teroris ini kemudian juga diikuti
oleh negara-negara yang selama ini mendukung Israel, seperti AS dan beberapa
negara Barat lainnya.
Yang menyedihkan, sejumlah negara Arab pun membebek
klasifikasi itu, bahwa Hamas adalah kelompok teroris. Hanya Qatar yang tetap
mendukung dan membantu Hamas. Bahkan mereka juga melindungi beberapa pimpinan
teras yang wanted bagi Zionis Israel dan konco-konconya, untuk tinggal di
Doha. Sikap Qatar terhadap Hamas inilah yang menjadi salah satu tuduhan bahwa
negara kaya ini mendukung kelompok teroris.
Itu sebabnya pengucilan terhadap Qatar disambut gegap
gempita oleh para pemimpin Zionis Israel. Kata Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu — ketika memperingati 50 tahun kemenangan Perang 1967
melawan negara-negara Arab —, telah terjadi perubahan penting bagaimana
negara-negara di kawasan (Timur Tengah) memperlakukan Israel. Negara-negara
ini, lanjutnya seperti dikutip media Aljazeera.net, bukan lagi menganggap
Israel sebagai musuh, tapi sebagai partner melawan para teroris, yang ia
sebut sebagai kelompok Islam radikal.
Bahkan dengan jumawanya Netanyahu juga menyatakan,
negara-negara ini (maksudnya mereka yang memutuskan hubungan dengan Qatar)
telah melihat kekuatan Israel, yang dibuktikan dengan kemenangan Perang Enam
Hari pada 1967. Negara-negara ini dan negara-negara lain di dunia, lanjut
Netanyahu, pun telah menghargai perjuangan dan sikap tegas Israel terhadap
apa yang ia sebut sebagai teroris dan kelompok agresor. Yang terakhir ini
tentu merujuk pada Hamas.
Pandangan yang sama juga disampaikan Menteri Luar Negeri
Israel Avigdor Lieberman. Menurutnya, apa yang terjadi — pengucilan Qatar —
merupakan bukti lain bahwa, ’’Bahkan negara-negara Arab pun memahami bahaya
sebenarnya di seluruh kawasan (Timur Tengah) adalah bukan Israel, bukan
Yahudi, dan bukan Zionis, tapi teroris Islam radikal.’’
Lieberman, seperti dikutip media Aljazeera.net (edisi 13
Juni 2017), pun menyerukan agar Israel segera menormalisasi hubungan dengan,
yang ia sebut, negara-negara Arab Suni moderat. Normalisasi ini, katanya,
tanpa harus menunggu penyelesaian masalah bangsa Palestina.
Menteri Israel ini mencontohkan, normalisasi hubungan
Israel dengan Mesir dan Yordania ternyata bisa terwujud tanpa perlu menunggu
penyelesaian masalah bangsa Palestina.
Karena itu, katanya, normalisasi hubungan dengan negara-negara Suni
moderat justeru akan mendorong percepatan penyelesaian bangsa Palestina baik
di Tepi Barat maupun di Gaza.
Bila kita mengikuti logika Lieberman — dan juga para
pemimpin Israel lainnya —, sudah semestinya penyelesaian bangsa Palestina
menemukan tanda-tanda kesepakatan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Normalisasi hubungan Israel dengan Mesir dan Yordania sudah berlangsung
sekian puluh tahun lalu, namun nasib dan kemerdekaan bangsa Palestina malah
semakin tidak jelas.
Persoalannya, Zionis Israel selalu menolak berbagai solusi
yang ditawarkan. Termasuk solusi yang paling moderat sekalipun. Di antaranya
solusi dua negara yang saling mengakui eksistensi masing-masing. Yaitu Israel
dan Palestina yang hidup berdampingan dengan wilayah Palestina sebelum Perang
1967, dengan ibukotanya Jerusalem Timur. Alih-alih mau berunding, Israel
justru menancapkan pendudukannya di wilayah Palestina dengan membangun ribuan
pemukiman Yahudi secara ilegal. Berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB pun
mereka anggap sepi.
Sayangnya, negara-negara Arab selalu mengikuti lagu dan
langgam yang dinyanyikan oleh Zionis Israel. Termasuk klasifikasi teroris.
Juga klasifikasi lawan dan kawan. Bahkan penggunaan istilah pun mengikuti apa
yang mereka diktekan. Dari konflik Israel-Arab, menjadi konflik dengan Palestina,
dan akhirnya bisa saja diperkecil hanya konflik Israel-Hamas. Dan, karena
Hamas sudah dicap teroris, maka Israel akan semakin bebas menduduki
wilayah-wilayah Palestina.
Kita belum tahu bagaimana akhir dari drama pengucilan
Qatar oleh saudara-saudaranya negara-negara Arab itu sendiri. Yang jelas,
semakin lama pengucilan Qatar akan semakin menguntungkan Zionis Israel.
Mereka akan bersorak gembira. Sebaliknya, nasib bangsa Palestina akan semakin
merana. Kemerdekaan bangsa Palestina akan semakin jauh, manakala bangsa Arab
tercerai-berai. ●
|
