Dampak Upgrade Rating Investasi

Dampak Upgrade Rating Investasi Berly Martawardaya  ;  Dosen FEUI;  Ekonom INDEF;  Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

                                                    KORAN SINDO, 23 Mei 2017

                                                           

Bayangkan Anda ingin berwisata ke suatu daerah yang belum pernah Anda kunjungi dan tidak begitu familier. Selain mencari info dari “Mbah Google” dan media massa, Anda juga bertanya ke tiga orang yang sudah mengunjungi banyak daerah dan punya reputasi tinggi. Ketika dua dari tiga traveler senior tersebut merekomendasikan daerah X untuk dikunjungi, keyakinan untuk mengunjungi daerah tersebut belum bulat. Apalagi ada beberapa daerah lain yang sudah direkomendasikan ketiga orang ini. Ketika akhirnya traveler senior ketiga menyatakan bahwa daerah X layak dan perlu dikunjungi, akhirnya Anda dan beberapa teman mengalokasikan sebagian tabungan dan menyempatkan waktu untuk berwisata ke daerah tersebut. Analogi itu mirip dengan kondisi investasi global setelah Jumat, 19 Mei 2017, salah satu dari tiga lembaga pemeringkat utama global, yaitu Standard & Poor’s (S&P), menyatakan bahwa Indonesia sudah pada kategori layak investasi. Pada skala yang mereka gunakan, rating Indonesia dinaikkan dari BBBke BB+ dengan kondisi stabil. Analis Senior S&P, Kim Eng Tan, menyatakan bahwa risiko fiskal Indonesia telah menurun signifikan. Kita ingat bahwa tahun lalu ada pemotongan belanja yang lumayan besar dan kekhawatiran apakah program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mendapat respons masyarakat yang memadai. Keterangan resmi S&P menyatakan bahwa APBN Indonesia sekarang sudah lebih realistis sehingga risiko pendapatan negara tidak memadai dan di bawah target (shortfall) sudah mengecil. Karena itu surat utang negara akan dapat dibayar sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal. Apalagi tingkat utang Indonesia masih di bawah 30% dariprodukdomestikbrutoyang lebih kecil dari negara-negara tetangga di wilayah ASEAN dan Asia Timur. Pekerjaan rumah yang diingatkan S&P adalah penguatan sistem perpajakan yang menjadi tantangan struktural dan jangka menengah. Rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB di Indonesia adalah terendah kedua dari 67 negara yang mendapat rating layak investasi dari S&P sehingga masih dapat ditingkatkan secara signifikan. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Timur yang belum mendapat rating layak investasi dari ketiga lembaga rating besar global. Dua lembaga pemeringkat lainnya, Fitch dan Moody’s, telah memberikan rating layak investasi kepada Indonesia pada 2011 dan 2012. Setelah S&P mengumumkan kenaikan peringkatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 2,76% dan menyentuh level tertinggi sepanjang masa sebesar 5.801,46 pada pukul 15.13 WIB. IHSG ditutup menguat 146,43 poin (2,59%) ke level 5.791 setelah bergerak di antara 5.630- 5.825 pada hari ini, Jumat (19/5). Level penutupan tersebut merupakan rekor tertinggi baru IHSG sepanjang sejarah. Sementara di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah bergerak menguat di Rp13.325 per dolar AS atau naik 31 poin (0,23%) setelah bergerak di kisaran Rp13.298-13.420. Manfaat dan Risiko Manfaat utama dari kenaikan rating S&P adalah kenaikan investasi asing dan turunnya biaya modal (cost of capital ). Dengan ratinglayak investasi, akan makin banyak investor global memercayakan dananya di Indonesia. Baik pada bentuk investasi portofolio (saham, bonds dan surat berharga) atau investasi langsung (foreign direct investment/ FDI). Studi Goldman Sach menemukan bahwa kenaikan rating Indonesia berpotensi menaikkan investasi sebesar 5 miliar dolar. Manfaat kedua adalah turunnyabiayamodal. Dalamteoridan praktik keuangan, potensi profit harus disesuaikan dengan risiko instrumen keuangan tersebut (risk adjusted return). Maka bila risiko lebih tinggi, tingkat return harus meningkat, baru menarik serta sebaliknya. Riset yang dilakukan Bahana Sekuritas menemukan bahwa setelah kenaikan rating, surat utang pemerintah tenor 10 tahun dapat turun ke kisaran 6,5% dari level saat ini 6,9%. Bila penurunan ini terjadi pada semua instrumen keuangan, biaya produksi Indonesia akan menurun sehingga competitiveness- nya meningkat. Risiko yang perlu diantisipasi adalah kucuran dana investasi yang masuk menaikkan kurs rupiah terlalu cepat sehingga menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Potensi bubble juga tidak dapat dianggap remeh. Investasi yang paling diharapkan pemerintah karena dampaknya yang jangka panjang adalah FDI. Maka naiknya rating perlu diikuti dengan perbaikan kemudahan investasi dan perwujudan usaha (ease of doing business) sehingga investor yang mulai tertarik terus menanamkan uangnya di Indonesia dan tidak balik badan karena sulit mengurus administrasi dan perizinan. Seperti banyak hal, terdapat manfaat dan risiko dari kenaikan ratingIndonesia. Semoga pemerintah dan policy maker dapat memaksimalkan manfaat dan minimalkan risiko serta menjaga napas untuk kemajuan Indonesia jangka panjang. ●

Tantangan Ekonomi 2017

Tantangan Ekonomi 2017 Berly Martawardaya ;  Dosen FEB-UI, Ekonom INDEF;  Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

                                                KORAN SINDO, 20 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Niels Bohr, pemenang hadiah Nobel Fisika pada 1922, menyatakan bahwa melakukan prediksi sangat sulit, khususnya prediksi tentang masa depan. Sekitar dua tahun lalu (KORAN SINDO, 17/12/2014) penulis menyatakan bahwa ekonomi dua tahun ke depan akan mengalami perlambatan. Periode 2015-2016 adalah masa menanam dan menata ulang ekonomi untuk memanen pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran pada periode 2017-2018. Tentu pertumbuhan yang lebih tinggi dari 4,79% pada 2015 dan sekitar 5% pada 2016 akan lebih baik, apalagi kalau bisa menembus 6,95% pada 2007 yang tertinggi sejak krismon Asia 1998. Setelah krisis subprime mortgage 2009, pertumbuhan sempat mencapai 6,15% pada 2011 dan setelah itu terus alami perlambatan. Kenapa pertumbuhan ekonomi terus menurun sejak 2011 dan bagaimana membalikkan tren tersebut? Jawaban utama adalah melambatnya sektor manufaktur yang masih merupakan seperlima perekonomian Indonesia dan menjadi motor perekonomian pada masa Orde Baru. Apabila sektor terbesar melambat, otomatis keseluruhan perekonomian akan turun pertumbuhannya. Pada 2011 adalah tahun terakhir di mana pertumbuhan sektor manufaktur lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Sektor manufaktur seperti eskalator yang mampu menyerap penduduk berpendidikan rendah dan menyediakan pekerjaan jangka panjang untuk mendorong mobilitas vertikal. Melemahnya sektor manufaktur ketika pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai untuk bekerja di sektor jasa bernilai tambah tinggi seperti perbankan dan telekomunikasi, akan berakibat pada perlambatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesenjangan. Itulah yang terjadi sejak 2011. Jokowi lama menjalani profesi sebagai pengusaha dan eksportir mebel yang merupakan bagian dari sektor manufaktur. Pengalamannya memimpin dan mendorong ekonomi Kota Solo menambah kesadaran pentingnya sektor manufaktur pada perekonomian nasional. Apa saja yang diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan industri Indonesia? Selain market yang besar dan berkembang, pengusaha juga akan memilih daerah yang lebih mudah membangun pabrik, menjalankan dan menjual hasil produksinya. Pemikiran ini membawa kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi untuk fokus memperbaiki infrastruktur khususnya jalan dan listrik serta memperbaiki iklim usaha dan memotong proses perizinan. Dalam ekonomi dan keuangan dikenal istilah J-curve, yaitu kurva yang menurun untuk naik lagi. Perusahaan atau wilayah perekonomian sering mengikuti pola ini karena pada awal perubahan diperlukan penyesuaian dan realokasi sumber daya sebelum competitiveness bisa menguat lagi. Dana yang tadinya dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mendorong konsumsi masyarakat digunakan untuk membangun infrastruktur. Pada saat konstruksi infrastruktur menghasilkan multiplier effect positif pada perekonomian, tapiprosesmenarik investasi baru dan pembangunan fasilitas produksi membutuhkan waktu. Transisi dari berkurangnya konsumsi dan belum menguatnya industri dan ekspor turut berperan dalam perlambatan ekonomi pada 2015- 2016. Apalagi, juga terjadi perlambatan ekonomi global dan kebakaran hutan di Indonesia. Akankah 2017 menjadi periode untuk memanen pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran? Tergantung bagaimana pemerintah merespons lima tantangan besar. Tantangan pertama adalah disiplin dan pengawasan dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan penguatan iklim investasi. Perbaikan belum tuntas dan masih banyak pekerjaan yang bila tidak diawasi ketat dapat menimbulkan masalah. Jalan tol Trans-Jawa dari Merak sudah bisa langsung sampai Brebes pada 2016 dan tahun ini ditargetkan selesai sampai Semarang untuk tersambung sampai Banyuwangi pada 2019. Masih ada puluhan bandara, pelabuhan, serta ribuan jembatan yang akan dibangun atau renovasi pada 2017. Apabila pemerintah, khususnya Kementrian PU dan Perhubungan, tidak jeli dan ketat dalam menjaga kualitas, daya dorong infrastruktur dan kredibilitas terhadap investor akan menurun. Sangat penting bahwa pemerintah transparan dan secara periodik menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur secara masif membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga membawa kita pada tantangan kedua yaitu penerimaan negara khususnya pajak. Penerimaan pajak pada 2015 yang di bawah target menurunkan kredibilitas kebijakan fiskal. Masuknya Sri Mulyani pada pertengahan 2016 sebagai menteri keuangan membawa disiplin dan realisme yang ketat dengan dipotongnya belanja sebesar Rp133,8 triliun. Kondisi fiskal 2017 tidak bisa lagi berharap terangkat oleh tax amnesty yang pada tahap terakhir dan tidak akan menghasilkan dana tebusan sebesar tahap sebelumnya pada 2016. Adalah tantangan bagi aparat pajak untuk membuktikan bahwa tax amnesty bukan hanya menghasilkan dana pada 2016, tapi selanjutnya juga meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio. Salah satu sumber pendapatan negara dan perusahaan adalah harga global dan kondisi sektor migas yang menjadi tantangan ketiga. Sudah beberapa tahun tidak banyak terjadi investasi baru pada sektor migas. Pada 2016 bahkan terdapat 14 lelang ulang ladang migas karena pada lelang pertama tidak mendapatkan peminat yang memadai. Sepakatnya OPEC untuk memotongproduksidanmembaiknya ekonomi dunia berpotensi meningkatkan harga migas dunia. Tapi, pada lain sisi, Kementerian ESDM mengubah sistem cost recovery di production sharing contract (PSC) yang sudah dianut sejak 1961 menjadi grosssplit yang walau di atas kertas memiliki beberapa keunggulan, tapi memerlukan waktu implementasi dan penyesuaian bagi para kontraktor migas untuk mengalkulasi dan simulasi. Net effect dari kenaikan harga migas dan pergantian sistem kontrak masih belum bisa dipastikan dan perlu pengamatan beberapa bulan ke depan. Tantangan keempat adalah proteksionisme negara maju. Melambatnya perekonomian di Eropa dan Amerika serta terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika memperkuat semangat proteksionisme. Apabila banyak muncul kebijakan yang membatasi ekspor, akibatnya akan merugikan negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada jangka pendek, ekspektasi berkurangnya impor Amerika terhadap produk negara berkembang akan mendorong kenaikan inflasi dan suku bunga di Amerika yang sebabkan keluarnya modal dan investasi portofolio dari negara berkembang. Pada jangka menengah, pendapatan negara berkembang dari ekspor ke Amerika akan berkurang sehingga dampak negatifnya akumulatif. Dua negara besar di Eropa, Prancis dan Jerman, akan melakukan pemilihan umum pada 2017. Isu besar yang dihadapi adalah populisme dan semangat menutup diri. Apabila calon dari kubu tersebut berhasil menjadi presiden Prancis dan kanselir Jerman, dampak negatif bagi ekonomi negara berkembang akan makin besar. Tantangan besar kelima bagi ekonomi Indonesia pada 2017 adalah kondisi ekonomi China. Walau masih menembus 6,5%, pertumbuhan ekonomi di China terus melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2016 China sempat mengalami guncangan nilai saham serta nilai tukar yang signifikan dan memiliki debt to GDP ratio sebesar 247%. Sebagai perekonomian kedua terbesar dunia dan sasaran 11,5% ekspor Indonesia pada 2016, perlambatan dan guncangan ekonomi di China akan terasa dampaknya bagi Indonesia. Tantangan pertama dan kedua berada di dalam negeri dan bisa diatasi dengan kebijakan yang tajam dan disiplin dalam implementasi. Namun, tiga tantangan berikutnya ada di luar negeri sehingga pemerintah perlu mempersiapkan beberapa skenario serta sigap dalam merespons sehingga 2017 dapat menjadi tahun pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. ●

5 Tantangan Ekonomi 2016   Berly Martawardaya  ;  Dosen FEB UI dan Ekonom Indef

                                                  KORAN SINDO, 04 Januari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tahun 2016 sudah dimulai. Waktunya untuk melakukan refleksi tahun 2015 dan menyiapkan ancangancang supaya tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Sebagian masalah ekonomi 2015 sudah dilewati dan kecil potensinya untuk terjadi lagi pada 2016. Namun, sebagian lain masih dapat berulang apabila kita tidak berhati-hati dan belajar dari masa lalu. Tantangan ekonomi rutin tiap tahun adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Namun, terdapat lima tantangan yang spesifik dan besar dampaknya apabila tidak disiapkan penanganannya sejak awal. Tantangan ekonomi pertama pemerintah pada 2016 adalah menjaga ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga yang terjangkau. Beras adalah komponen belanja terbesar bagi masyarakat di bawah dan sekitar garis kemiskinan. Kenaikan harga beras pada 2015 adalah faktor utama bertambahnya penduduk miskin sebesar 852.000 jiwa. Ketahanan pangan adalah salah satu program utama Nawacita. Namun pencapaian swasembada beras membutuhkan waktu. Perbaikan irigasi, distribusi bibit dan pupuk secara merata bagi segenap penduduk Indonesia tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sikap antiimpor pemerintah pada 2016 perlu disesuaikan dengan kondisi produksi beras 2016. Apalagi basis data padi ternyata selama ini hanya proyeksi sehingga harus segera diubah berdasarkan produksi riil di lapangan. Tanpa data yang valid akan sulit merencanakan kebijakan yang efektif mengatasi masalah. Tantangan kedua adalah mencegah berulangnya kebakaran hutan. Awal tahun 2015 kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi serta menambah emisi karbon secara masif. Kalkulasi Bank Dunia menemukan bahwa kerugian kebakaran hutan setara sebesar Rp221 triliun. Sungguh bukan nilai yang kecil. Namun, ketika terjadi eskalasi perhatian publik dan proses hukum mulai berlanjut maka musim hujan dimulai dan terjadi kegaduhan politik yang mengurangi urgensi dan memindahkan fokus dari penanganan pembakaran hutan. Jika tidak ada sanksi yang tegas, termasuk denda, pencabutan izin dan pidana, maka tidak tertutup kemungkinan pada 2016 akan terulang lagi. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang belajar dari kesalahan. Tantangan ketiga adalah kredibilitas fiskal. Pemerintah mencatat realisasi sementara penerimaan pajak hingga 31 Desember 2015 mencapai Rp1.055 triliun setara 81,5% dari target Rp1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Secara umum realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp1.491,5 triliun atau setara 84,7% dari sasaran dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun. APBN-P 2015 menetapkan target pendapatan pajak dalam negeri yang melonjak jauh dari APBN-P 2014. Bahkan dalam kondisi ekonomi yang baik pun target itu sulit dicapai. Apalagi dalam kondisi tahun 2015 yang penuh dengan badai dan shock . Hal-hal seperti swasembada pangan atau peningkatan tax ratio itu butuh waktu dan tidak selesai dalam setahun. Apabila target penerimaan tidak realistis berarti harus ada program yang dipotong atau dihapus. Sebentar lagi data final realisasi pendapatan 2015 akan diketahui sehingga harus menjadi dasar revisi dan penurunan target penerimaan dan pengeluaran di APBN-P 2016 sehingga anggaran pemerintah memiliki kredibilitas ke pelaku pasar dan masyarakat. Tantangan keempat adalah dari segi kekompakan kabinet. Para menteri bertugas membantu presiden dan wapres untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Dengan tantangan ekonomi yang besar, dengan tim yang kompak pun tidak mudah mengatasi berbagai masalah. Namun, kekompakan kabinet khususnya tim ekonomi masih belum optimal. Beberapa keputusan penting yang seharusnya bisa diselesaikan dalam rapat kabinet menjadi berbalas komentar di media sehingga keputusan tertunda dan ketidakpastian meningkat. Hal ini bila berlanjut akan berakibat pada kredibilitas kebijakan ekonomi secara umum. Reshuffle jilid kedua perlu diikuti dengan penegakan disiplin di kabinet sehingga para menteri benar-benar menjadi problem solver, bukan penambah masalah negara. Tantangan ekonomi kelima adalah kondisi eksternal. Sebagai importir besar bagi kawasan ASEAN, China masih menjadi wild card dengan perlambatan dan responsnya. Apakah akan terjadi devaluasi Yuan lagi yang mengguncang ekonomi dunia atau akan berhasil soft landing. Apakah The Fed akan menahan suku bunga atau ada kenaikan lagi di 2016 sehingga Bank Indonesia tidak bisa menurunkan suka bunga domestik dan daya dorong perbankan berkurang. Apakah pemilu Amerika Serikat tahun depan akan menghasilkan presiden yang memiliki kebijakan ekonomi yang proteksionis atau berperan aktif pada ekonomi dunia. Bagaimana pengaruh agresivitas Rusia dan perjanjian damai Amerika-Iran pada harga minyak dunia. Indonesia harus menyiapkan skenario respons terhadap berbagai kemungkinan di atas. Setelah krisis subprime mortgage, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menulis artikel tentang kondisi ekonomi Indonesia berjudul ”The Indonesian Economy amidst the Global Crisis: Good Policy and Good Luck.” Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang mumpuni dan hoki yang banyak untuk menghadapi berbagai tantangan 2016. ●

Mendayung di Badai Ekonomi Berly Martawardaya  ;   Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)- UI; Ekonom Senior INDEF

                                                  KORAN SINDO, 27 Agustus 2015 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Senin lalu pasar saham Shanghai turun 8,5% sehingga secara akumulatif alami penurunan sebesar 42% sejak Juni yang memicu jatuhnya Index Dow Jones di Wall Street lebih dari 1000 poin pada 10 menit pertama perdagangan. Indeks harga saham Nikkei (Jepang), Hangseng (Hong Kong), serta Singapura, Indonesia, dan Australia juga terseret turun sekitar 3%. Pada 24 Agustus 2015 sudah dijuluki sebagai Black Monday. Dalam enam bulan terakhir, berbagai mata uang negara berkembang alami penurunan nilai tukar yang signifikan terhadap dolar Amerika. Anggota BRIC yang digadang sebagai kekuatan ekonomi baru semuanya rontok. Brasil (-24,2%), Rusia (13,6%), India (-7,3%), dan tentunya China yang memberlakukan fixed exchange rate dan devaluasi de facto sebesar 1,9%. Tetangga kita di ASEAN juga mengalami depresiasi: Malaysia (-18.3%), Thailand (-10%), Vietnam (-6%), Filipina (5.9%), dan Singapura (3,2%). Depresiasi Indonesia yang -8.7% tergolong papan tengah. Tidak kategori parah, tapi juga bukan yang kategori sangat kuat daya tahannya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan apa kebijakan yang perlu diambil? Kondisi Ekonomi Pertama-tama perlu disadari bahwa Indonesia adalah small open economy. Walau menduduki ranking 16 berdasarkan besar PDB, Indonesia masih hanya 5,1% dari ekonomi Amerika dan 8,6% dari ekonomi China. Dua ekonomi terbesar dunia itu ibarat kapal tanker di danau besar perekonomian global di mana Indonesia sebagai bahtera mid-size yang naik-turun seiring gelombang. Open dimaksudkan dengan tidak besarnya hambatan untuk melakukan perdagangan dan investasi. Perdagangan Indonesia ikut dalam free trade agreement dengan ASEAN, Jepang, China, serta dalam pembahasan dengan beberapa negara dan kawasan lain. Dalam aspek lalu lintas modal, bahkan ada UU 24/99 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang pada Pasal 2 ayat (1) menjamin bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa Teori Mundell-Fleming, salah satu rujukan utama di bidang makroekonomi, menjelaskan bahwa nilai tukar terutama dipengaruhi oleh tingkat inflasi, net ekspor, tingkat bunga, dan capital inflow suatu perekonomian. Namun, inflasi Indonesia Januari— Juli hanya 1,9% dan inflasi Amerika pada periode yang sama 0,2% sehingga depresiasi karena faktor ini hanya 1,7%. Dari mana sisanya? Mengingat neraca perdagangan Januari—Juli 2015 masih surplus USD5,3 miliar dan tingkat bunga BI rate masih 7,5% yang jauh lebih tinggi dari The Fed rate yang hampir 0%, bukan dua faktor itu yang berperan dalam depresiasi rupiah. Bagaimana dengan capital flow? Bank Indonesia (BI) mencatat keluarnya modal asing di pasar uang dan pasar modal sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal II-2015 defisit USD2,93 miliar (atau Rp39,55 triliun pada kurs USD1=Rp13.500). Padahal, pada kuartal sebelumnya NPI mencatat surplus USD1,3 miliar. Artinya, dalam tiga bulan terjadi capital outflow sebesar USD4,23 miliar (atau sekitar Rp57,1 triliun). Kenapa terjadi capital flight secara masif? Teori tentang Krisis Nouriel Roubini dan Stephan Mihm pada buku berjudul Crisis Economic (2010) menjabarkan krisis finansial mulai dari spekulasi tulip di Belanda pada 1630, ke crash pasar saham di Inggris (1825) dan Amerika (1907) yang berujung pada penguatan peran bank sentral. Namun, Bank Sentral juga bukan penyelamat yang tidak munculkan masalah baru. Herman Minsky (1992) mengajukan Financial Instability Hypothesis di mana kestabilan dan upaya stabilisasi akan memunculkan ketidakstabilan baru. Terdapat tiga generasi teori tentang krisis nilai tukar dan finansial. Generasi pertama terjadi pada negara dengan sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) di mana cadangan devisa tidak memadai untuk menjaga nilai tukar dari dinamika dan spekulasi pasar (Salant and Henderson, 1978; Krugman, 1979; Flood and Garber 1984). Model generasi kedua berlaku pada negara dengan nilai tukar mengambang yang alami deteriorasi kondisi domestik atau ekspektasi secara drastis sehingga nilai tukar berubah secara drastis dalam waktu singkat (Benside & Jeanne, 1997; De Kock & Grilli, 1993; Drazen & Masson, 1994; Obstfeld 1994, 1996, 1997; Ozken & Sunderland, 1995, 1998). Model generasi ketiga fokus pada pinjaman sektor perbankan dan swasta yang lalu memengaruhi permintaan mata uang asing secara asing dan memicu panik. Kondisi ini juga dapat menular (contagion) pada negara sekitar karena negative regional sentiment di mana investor berbondong-bondong kabur dari suatu wilayah (Froot et al., 1992; Krugman, 1997, Calvo & Reinhart, 1996; and Eichengreen et al.,1996). Krisis 1998 di Indonesia merupakan gabungan dari komponen lintas generasi karena saat itu menggunakan fixed exchange rate, dengan devisa terbatas dan utang swasta luar negeri yang tinggi dan tidak tercatat serta kondisi politik yang panas. Mendayung ke Air Tenang Kondisi sekarang merupakan gabungan model kedua dan ketiga di mana Indonesia gunakan flexible exchange rate, tapi terdapat external shock serta contagion effect selain permasalahan internal. Berujungnya stimulus moneter di Amerika dan devaluasi yuan serta melemahnya ekonomi China berperan mendorong capital outflow masif dari Indonesia serta menurunnya nilai tukar yang juga dialami banyak negara. Namun, pemerintah dan otoritas moneter juga tidak bisa lepas tangan dan hanya menunggu badai mereda. Bahtera perekonomian Indonesia juga perlu diperkuat sehingga lebih tahan ombak dan badai. Dalam jangka pendek perlu ditunjukkan bahwa nakhoda dan mualim perekonomian Indonesia berkoordinasi dengan baik. Menko perekonomian, menko maritim, menteri keuangan, gubernur BI, dan ketua OJK perlu sinkronisasikan langkah dan sampaikan secara bersama respons komprehensif mereka dalam hadapi badai perekonomian ini. Rencana yang kredibel perlu meliputi penguatan pelampung bahtera yaitu konsumsi rumah tangga yang merupakan 55% dari perekonomian dengan stimulus fiskal/pajak dan moneter serta jaga inflasi sembako. Capital inflow dari eksportir perlu dipastikan langsung dibawa masuk ke Indonesia dan tidak lama parkir di luar negeri sambil tenangkan investor asing yang masih bertahan. Waktunya juga untuk mengaktifkan Chiang Mai Initiative yang memiliki cadangan dana USD240 miliar untuk stabilisasi nilai mata uang negara di Asia. Pada jangka menengah, Indonesia perlu melakukan diversifikasi ekspor dan pendalaman industrialisasi sehingga tidak bergantung pada komoditas primer yang harganya cenderung turun ketika terjadi pelemahan ekonomi global. UU Lalu Lintas Devisa juga perlu diamendemen sehingga memungkinkan pembatasan untuk kurangi kerentanan terhadap capital flight. Rahm Emanuel, mantan Kepala Staf Presiden Obama, pernah berkata, ”Never let a serious crisis go to waste”. Gunakan krisis ini untuk transformasi dan perkuat ekonomi Indonesia. ●

Keluar dari Resesi    Berly Martawardaya  ;  Ekonom UI; Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

                                                     KORAN SINDO, 08 Juli 2015    

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Salah satu definisi yang banyak dirujuk tentang resesi dinyatakan pada 1975 oleh ahli statistik bernama Julius Shiskin. Menurutnya, resesi adalah ketika suatu perekonomian mengalami pertumbuhan negatif pada dua kuartal berturut. Berdasarkan definisi tersebut, ekonomi Indonesia yang pada triwulan IV-2014 kontraksi/negatif 2,06% dan negatif 0,18% di triwulan I-2015 sudah berada dalam resesi. Tidak semua resesi sama bahayanya. Intensitas dan sumber resesi juga berbeda-beda. Resesi bisa berjalan singkat dan bisa juga lama. Dengan mengetahui karakteristik resesi kali ini, dapat disusun kebijakan yang tepat untuk akselerasi jalan keluar pada paruh kedua 2015. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan triwulan IV terhadap triwulan sebelumnya pada 2011-2014 selalu negatif sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Pertumbuhan pada triwulan IV-2014 justru paling tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya yang selalu lebih rendah dari -2.14%. Bagaimana dengan triwulan I-2015? Sejak 2012, triwulan I selalu menjadi triwulan terendah kedua pertumbuhannya dengan tren menurun (0.8% pada 2012, 0.56% pada 2013, dan 0.11% pada 2014). Berdasarkan data tersebut, diagnosis awal bahwa resesi kali ini masih pada tahap ringan dan tidak parah. Tapi, respons harus disesuaikan dengan tantangan eksternal dan kondisi internal sehingga tidak terjadi lagi. Tantangan Eksternal Kondisi ekonomi dunia sedang bergolak di Eropa dan China serta membaik di Amerika yang ketiganya memiliki pengaruh negatif ke Indonesia. Penolakan Yunani pada referendum akan memicu ketidakpastian dan penurunan pertumbuhan di Eropa. Ekonomi Amerika setahun ini tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan terjadi penurunan pengangguran yang cukup signifikan. Tingkat bunga efektif The Fed selama beberapa tahun ini ditekan hanya sekitar 0,1-0.2% untuk mendorong recovery disertai dengan open market operation yang masif di pasar modal. Kekhawatiran kenaikan bunga The Fed setelah kondisi ekonomi membaik telah menekan nilai tukar dan pasar modal banyak negara berkembang termasuk Indonesia. China yang biasanya menjadi penyerap ekspor negara berkembang juga mengalami masalah ekonomi. Pertumbuhan yang sempat menembus 12% pada 2010, pada triwulan I- 2015 turun drastis menjadi ”hanya” 7%. China juga sedang melakukan transisi dari dimotori ekspor ke aktivitas domestik. Akibatnya, impornya dari negara berkembang juga berkurang. Sumber Perlambatan Data BPS menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor yang melambat secara signifikan dalam enam bulan terakhir yaitu pertambangan, industri, perdagangan, dan konstruksi. Dengan pertumbuhan sektor pertambangan - 9,2% pada triwulan I-2015, sekilas terkesan mengkhawatirkan. Namun, kebijakan moratorium ekspor mineral mentah adalah amanat UU Minerba yang perlu dilaksanakan untuk meraih nilai tambah melalui pembangunan smelter yang butuh waktu. Pada Repelita III ditetapkan moratorium ekspor kayu gelondongan untuk mendorong industri kayu lapis yang berdampak negatif pada jangka pendek. Sektor ini juga terpengaruh dari penurunan harga komoditas sehingga nilainya merosot jauh walau volume ekspor tidak banyak berubah. Kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan turun drastis dari 1% di triwulan I-2014 menjadi 0,85% di triwulan I-2015. Otomotif adalah yang subsektor yang paling terpengaruh dengan penjualan mobil Januari-Mei 2015 turun 16% dibanding 2014. Mengingat kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana Thailand dan Malaysia mempunyai basis industri yang kuat, percepatan dan penguatan tahun ini sangat mendesak. Perdagangan juga mengalami kontraksi dari berkontribusi 0,82% pada pertumbuhan menjadi hanya 0,5%. Subsektor pergudangan dan transportasi khususnya tumbuh negatif 1.2%. Adapun sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5.9%. Perlambatan beberapa sektor di atas adalah pertanda melemahnya konsumsi masyarakat. Data BPS menunjukkan, apabila pilar ini tetap sekuat triwulan I-2014, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 akan naik hampir 0,2%. Kenaikan harga pada penghujung 2014 dan awal 2015 menjadi faktor kuat melemahnya konsumsi rumah tangga. Tapi, setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan beberapa komoditas akhir 2014, ternyatainflasiJanuari— Juni2015 sebesar 0,97% yang masih lebih rendah dibandingkan periode serupa pada 2014 (1,98%) dan 2013 (3,31). Artinya, permintaan masyarakat masih bisa dipicu dengan risiko inflasi masih di bawah target 2015 (3-5%.) Jalur Keluar Resesi Paket kebijakan pembebasan PPN yang diumumkan menteri keuangan sepertinya ditargetkan untuk memicu konsumsi masyarakat. Sayangnya, produk luks seperti tas mewah puluhan juga dibebaskan, padahal distributornya terbatas dan bisa diawasi dengan ketat. Pemerintah perlu mempercepat pengisian eselon I dan II sehingga APBN bisa dicairkan. Dana desa juga harus segera dikucurkan dengan sistem pelaporan dan pengawasan yang baik. Jargon membangun dari pinggir dan dari desa memiliki multiplier effect yang tinggi pada pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan bila dilaksanakan dengan konsisten. Walaupun berorientasi jangka panjang dengan infrastruktur, program padat kerja perlu dipertimbangkan untuk mendorong perekonomian jangka pendek. Loan to deposit ratio (LDR) di perbankan yang kian tinggi membatasi ekspansi kredit. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa ada perlambatan pertumbuhan kredit di triwulan I-2015 menjadi hanya 13%. Jauh lebih rendah dari pertumbuhan di tiga triwulan sebelumnya yang di atas 75%. Perlambatan yang cukup besar dialami kredit pada sector pertambangan (-40,4%) dan kredit multiguna konsumsi (-35.9%).  Adapun kredit KUR-UMKM yang mengalami penurunan - 13,9%. Perubahan formula LDR menjadi loan to funding bisa mendorong ekspansi kredit tanpa mengharuskan penambahan modal. Kebijakan baru untuk subsidi bunga KUR diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit dan usaha kecil. Namun, supaya efektif, diperlukan sosialisasi yang efektif agar UMKM mengetahui dan bisa mengajukan. Bank juga dapat berkolaborasi dengan menitipkan dana KUR pada bank yang memiliki track record dalam menangani golongan debitur ini. Investasi yang turun kontribusinya pada pertumbuhan 0,1% perlu didorong lagi. Selain dengan promosi investasi, langkah riil yang diperlukan adalah simplifikasi perizinan dan kebijakan politik anggaran dengan memberikan tambahan dana transfer (khususnya DAU) pada daerah yang lebih baik iklim usahanya. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia tidak mudah untuk dilawan dan dibalikkan arahnya. Dibutuhkan kebijakan yang koheren dengan dirigen dan tim ekonomi yang kokoh. Tapi, bila prinsip the right person at the right place diimbangi dengan pembagian tugas yang baik dan akuntabilitas yang tegas, masa resesi dapat diakhiri dan periode pertumbuhan dapat dimulai. ●

2015 : Tahun Lembu Kurus Berly Martawardaya  ;   Ekonom UI dan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama

KORAN SINDO,  17 Desember 2014

                                                                                                                       

Dahulu kala raja Mesir memimpikan munculnya tujuh lembu gemuk lalu dimakan tujuh lembu kurus. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa mimpi tersebut berarti Mesir akan alami tujuh tahun masa kesuburan dan kemakmuran yang diikuti oleh tujuh tahun kekurangan air dan gagal panen. Nabi Yusuf lalu diberi mandat untuk meningkatkan produksi pangan selama tujuh tahun subur, dan menyiapkan sistem penyimpangan surplus pangan untuk mencukupi kebutuhan rakyat pada masa tandus sehingga tidak terjadi kelaparan massal. Apabila presiden Indonesia mendapat mimpi tentang perekonomian mendatang, kemungkinan besar isyaratnya akan berupa dua lembu kurus yang dimakan dua lembu gemuk. Periode 2015-2016 adalah masa menanam dan menata ulang ekonomi untuk memanen pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran pada periode 2017-2018. Warisan Tantangan Beberapa waktu lalu pada rubrik opini (KORAN SINDO, 22/10), penulis menjabarkan bahwa SBY meninggalkan warisan ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi yang menurun, deindustrialisasi dan melambatnya pengentasan kemiskinan. Juga terjadi penurunan ekspor nonmigas dan meningkatnya impor (khususnya migas) yang memicu defisit neraca perdagangan sehingga rupiah terus melemah. Pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir didominasi oleh konsumsi dalam negeri yang memiliki proporsi pada kisaran 55%. Akibatnya perekonomian Indonesia rentan inflasi ketika permintaan meningkat sekitar lebaran dan distribusi bahan makanan terhambat hujan serta ombak. Dengan melambatnya perekonomian maka pertumbuhan ekonomi di 2015 akan sulit menembus 6%. Itu kondisi yang harus dihadapi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2015 di kisaran 5,4-5,8%, sedangkan proyeksi Bank Dunia lebih rendah pada 5,2%. Padahal, Indonesia akan alami bonus demografi dengan meningkatnya proporsi tenaga kerja produktif pada 2020-2030. Jangan sampai periode tersebut justru menjadi masa peningkatan pengangguran dan masalah sosial. Reorientasi Ekonomi  Mencapai ekonomi Indonesia yang kokoh, kompetitif dan lepas dari middle income trap tidak mudah. Dibutuhkan lima pilar, yaitu reindustrialisasi, perbaikan infrastruktur, pertumbuhan sektor primer, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi. Sektor industri adalah motor pertumbuhan di Orde Baru yang berhasil mengangkat puluhan juta orang keluar dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di China, Korsel, dan Vietnam tidak dapat dilepaskan dari sektor manufaktur. Industri mendorong pertumbuhan sektor terkait serta meningkatkan penguasaan teknologi yang bisa digunakan pada banyak perusahaan (technological spillover). Pelarangan ekspor mineral mentah yang diterapkan sejak awal 2014 menyebabkan perusahaan tambang harus membangun smelter dan fasilitas pengolahan biji mineral yang membutuhkan sekitar 2-3 tahun. Demikian juga dengan pembangunan kilang minyak sehingga lebih banyak produksi minyak mentah Indonesia yang bisa diproses dalam negeri. Namun, semua itu membutuhkan perbaikan jalan, pelabuhan dan peningkatan suplai listrik. Pilar ketiga adalah sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan) menyerap hampir setengah tenaga kerja, terutama yang berpendidikan rendah, namun hanya alami pertumbuhan rata-rata 3,6%. Petani, peternak, nelayan, dan pengolah hasil hutan tidak harus miskin, profesi serupa di banyak negara jauh lebih baik kesejahteraannya. Perbaikan keterampilan serta akses modal dan peralatan akan menaikkan produktivitas dan nilai tambah. Sektor kelautan bisa menjadi quick win ekonomi Indonesia di 2015, karena saat ini produktivitasnya per kilometer persegi hanya 10% dibandingkan Thailand dan Filipina. Lebih dari setengah tenaga kerja di Indonesia masih lulusan SMP atau lebih rendah. Kemendikdasmen perlu bekerja keras untuk menaikkan jumlah tenaga kerja yang lulus SMA dengan meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketajaman analisa. Pembangunan gedung sekolah dan pelatihan guru membutuhkan waktu beberapa tahun. Untuk tenaga kerja yang sudah di luar usia sekolah, Kemenaker dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan memfasilitasi, (langsung atau dengan insentif bagi perusahaan) kursus singkat sehingga pekerja lebih produktif dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Pilar terakhir adalah reformasi birokrasi pemerintah. Kualitas aparat sipil negara (ASN) perlu diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya pajak yang lebih rendah dibanding negara tetangga, dan mengelola pengeluaran sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan tidak hanya menghabiskan anggaran. UU ASN memungkinkan pemerintah untuk merekrut orang dari sektor swasta, universitas, dan LSM untuk menjadi eselon satu dan dua. Taichi Ekonomi Strategi jangka menengah perlu dilengkapi dengan strategi jangka pendek. Sambil menunggu berbuahnya strategi jangka menengah di atas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Prinsip taichi adalah menggunakan kelemahan untuk kemenangan Nilai rupiah yang melemah tidak otomatis berdampak negatif melainkan kesempatan untuk meningkatkan ekspor Indonesia yang harganya turun sehingga lebih kompetitif. Hampir seperlima ekspor Indonesia terdiri dari lemak dan karet yang diuntungkan dengan kondisi ini. Quick win di sektor kelautan selain dari segi jumlah juga perlu transisi ke produk high value seperti tuna, lobster, dan ikan hias. Naiknya harga barang baku impor harus disikapi anggap peluang untuk menyediakan substitusi domestik sehingga struktur industri kita lebih kukuh. Masuknya tenaga terdidik ASEAN pasca-MEA perlu diarahkan secara selektif pada sektor yang memang kekurangan secara kronik untuk meningkatkan produktivitas sambil menunggu tersedianya lulusan domestik. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, John F Kennedy menyatakan bahwa deretan mimpi yang ingin diwujudkan untuk perbaikan negaranya butuh waktu panjang. But let us begin.  ●