Golkar Putu Setia ;   Pengarang; Wartawan Senior TEMPO

                                                   KORAN TEMPO, 21 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Inilah Golkar rasa baru. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Apakah rasa itu kecut, manis, atau hambar, tergantung dari mana memandang pohon beringin yang sudah berkali-kali ganti juragan itu. Namun ada yang tidak berubah. Yakni etika berpolitik Golkar yang selalu tidak bagus dan manuvernya terkesan buruk meskipun dibalut atas nama "dinamika politik". Lahir sebagai Sekber (Sekretariat Bersama) Golongan Karya, mereka melibas partai-partai yang ada dengan kasar, dibantu tentara aktif. Massa partai politik dipaksa berpindah ke Sekber Golkar. Ketika menang mutlak di Pemilu 1971 dan Golkar kemudian tak lagi berembel-embel Sekber, mereka pun mempopulerkan kata "golongan" yang anti-partai. Jargon "partai acap kali memberontak" membuat masyarakat takut jadi anggota partai, apalagi trauma dengan tragedi 1965/66. Partai pun dibonsai hanya tinggal dua dan dipaksa memakai lambang dari Pancasila, mengikuti Golkar dengan beringinnya. Maka, Partai Persatuan Pembangunan (gabungan partai Islam) berlambang bintang, Partai Demokrasi Indonesia (gabungan partai nasionalis) memakai kepala banteng, tidak bermoncong putih. Setiap kali pemilu di era Orde Baru, Golkar harus menang minimum 70 persen. Selintas sejarah Golkar harus disebutkan untuk melanjutkan cerita betapa etika diabaikan. Dan tibalah era reformasi, kekuatan politik adalah partai, maka mau tak mau Golkar menjadi Partai Golkar. Nasibnya pun berubah, lebih sering kalah. Pada Pemilu 2014, Golkar bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Kalah mengusung calon presiden, tapi menang suara di parlemen, KMP pun merampas semua kursi pimpinan di parlemen, dengan mengubah dulu undang-undang yang ada. Sukses besar, koalisi lawannya yang mendukung Presiden Jokowi tak mendapat apa-apa. Belum dua tahun, predikat oposisi tak membuat Golkar nyaman. Lewat Munaslub di Bali, Golkar memproklamasikan diri sebagai partai yang mendukung pemerintah serta keluar dari KMP. Yang patut diperjelas: apakah Golkar cuma "mendukung" atau mau "bergabung" dengan pemerintahan Jokowi? Dalam pernyataan, kata "mendukung" dipakai. Tapi dalam ucapan tokoh-tokohnya disebut "bergabung". Tentu keduanya berbeda. Kalau "mendukung", ya, dukung saja, jangan ngerecoki. Tapi kalau "bergabung" berarti masuk ke dalam tubuh pemerintahan, ikut menempatkan orangnya, barangkali satu atau dua menteri--selain Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang sudah ada, plus Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mantan Ketua Umum Golkar. Secara etika, Golkar bergabung ke pemerintahan rasanya tidak elok. Apakah partai pendukung Jokowi, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), mengundangnya bergabung atau menerima penggabungan itu? KMP dan Golkar di dalamnya ngotot menguasai kursi pimpinan DPR dengan melabrak etika politik di mana partai pemenang seharusnya jadi pemimpin DPR, tiba-tiba kini bergabung ke eksekutif. Kemaruk jabatan. Jika etika ini ditambah dengan moralitas, Jokowi dan partai pendukungnya ibarat "setitik nila, rusak susu sebelanga". Nila itu adalah nakhoda Golkar saat ini. Dewan Pembina Aburizal Bakrie masih buruk namanya dalam kaitan lumpur Lapindo. Ketua Umum Setya Novanto sudah gugur dari Ketua DPR karena soal etika, masih rentan berurusan dengan kasus korupsi. Ketua Harian Nurdin Halid pernah dipenjara karena korupsi, mungkin orang lupa-lupa ingat. Jika Jokowi welcome menyambut bergabungnya Golkar, bisa saja susu sebelanga jadi kecut karena nila, dan rakyat mungkin jadi mual. Jokowi harus hati-hati untuk menyenangkan semua orang. ●