Perempuan Milenial Progresif (4.131) Tsamara Amany

Perempuan Milenial Progresif Tsamara Amany ;  Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina; Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

                                                   DETIKNEWS, 26 Januari 2018

                                                           

Sejak membaca buku Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia karya Dr. Neng Darra Affiah, saya melihat bahwa memang perempuan Indonesia selalu bergerak ke arah progresif. Pada Kongres Perempuan tahun 1928, Nahdatoel Fataat, organisasi perempuan muslim memiliki tuntutan-tuntutan seperti perbaikan undang-undang perkawinan agar suami tak mudah berlaku sewenang-wenang, dan tetap membiayai anak setelah bercerai. Selain itu, mereka juga meminta perempuan dibolehkan naik sepeda, dan memiliki potongan rambut pendek. Karena itu, Bung Karno menyambut baik Kongres Perempuan 1928 atau Kongres Kaum Ibu sebagaimana Bung Karno menuliskannya dalam Suluh Indonesia Muda. Dirinya menegaskan bagaimana Islam tak pernah merendahkan derajat perempuan. Bung Karno memberi contoh Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, sebagai contoh perempuan yang diagungkan oleh Islam. Ia juga menceritakan bagaimana Turki memiliki perempuan tangguh seperti Halide Edip Hanum. Jika membaca tulisan-tulisannya tentang Hanum, terlihat sekali kekaguman Bung Karno terhadap sosok perempuan ini. Memang, Halide Edip Hanum atau Halide Edip Adivar melegenda karena perjuangannya dalam menjunjung hak-hak perempuan. Dirinya menulis banyak artikel pendidikan tentang dunia perempuan di media cetak, Tevfik Fikret, Tanin pada tahun 1908. Tulisan-tulisannya yang tajam untuk membela kaum perempuan membuat Kementerian Pendidikan Turki menggajinya untuk membangun sebuah sekolah perempuan di Konstantinopel. Bung Karno selalu mengharapkan Indonesia memiliki tokoh-tokoh perempuan sekaliber Halide Edip Hanum. Sebenarnya jika kita tarik kembali dan melihat pada tahun 1923, perdebatan antara tokoh perempuan muslim seperti Rahmah El Yunussiah dan Rasuna Said mengenai pandangan mendidik perempuan harus dilihat sebagai hal yang positif. Tentu saja tidak semua organisasi perempuan ketika itu memiliki pemikiran sejalan dengan Nahdatoel Fataat. Tidak semua juga memiliki pandangan-pandangan layaknya Rahmah dan Rasuna. Tapi, setidaknya ini menunjukkan bahwa perempuan muslim Indonesia sejak pra kemerdekaan sudah berpikir mengenai bangsanya. Bayangkan saja, organisasi perempuan muslim Indonesia sudah memiliki tuntutan-tuntutan progresif seperti yang dikemukakan Nahdatoel Fataat sejak tahun 1928, sementara itu perempuan Saudi Arabia baru bisa menonton sepak bola di stadion pada tahun 2018 ini. Harian Kompas menyebutnya sebagai "Gol Bersejarah". Ini bukti nyata bahwa perempuan Indonesia sudah lebih maju dibanding perempuan Saudi Arabia. Di era Pangeran Muhammad bin Salman ini Saudi Arabia mungkin akan lebih terbuka bagi kaum perempuannya. Sementara itu, di Indonesia upaya menciptakan kebijakan-kebijakan pro perempuan dari kalangan Islamis tak pernah berhenti. Pada tahun 1997, Musyawarah Alim Ulama NU di Lombok melahirkan maklumat tentang diperbolehkannya perempuan menduduki jabatan-jabatan publik seperti walikota, gubernur, bahkan Presiden. Bahkan, GP Ansor, organisasi kepemudaan yang diisi oleh pemuda-pemuda NU pun kini tak hanya memiliki Banser. Mereka juga menciptakan Fatayat Banser (Fatser) bagi para perempuan. Indonesia sudah melahirkan banyak pejuang perempuan hebat seperti Kartini, Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Dewi Sartika, dan banyak lagi. Memang betul apa yang dipikirkan Bung Karno. Indonesia bagaikan sayap burung. Dua sayap itu harus diisi oleh perempuan dan laki-laki. Bung Karno percaya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang memikirkan hak bersama sebagai bangsa akan mengantarkan Indonesia ke puncak yang tinggi. Namun, kini pertanyaannya adalah, apakah perempuan Indonesia di era milenial bisa menjadi bagian dari sayap burung yang ikut menerbangkan Indonesia sampai ke puncaknya? Perempuan milenial Indonesia harus meneruskan harapan Bung Karno ini. Tentu saja cara meneruskannya harus sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh milenial itu sendiri. Hasanuddin Ali (2017) menyebutkan ada tiga karakter yang dimiliki milenial. Pertama, milenial adalah pribadi yang connected. Artinya, mereka adalah generasi yang melek teknologi dan media sosial. Kedua, milenial memiliki gaya berpikir yang kreatif. Sebenarnya pola pikir kreatif milenial lebih mudah disalurkan karena hidup di era digital. Karena itu, Hasanuddin Ali mencontohkan tumbuhnya start up sebagai bukti kreativitas milenial. Ketiga, milenial sebenarnya generasi yang percaya diri. Hal ini mudah terlihat dengan banyaknya milenial yang berani mengungkapkan pendapatnya di media sosial. Majalah Time pada tahun 2013 juga menganggap milenial sebagai generasi "narsis". Di era kekinian ini, sudah banyak perempuan milenial yang mendirikan start up business seperti Diajeng Lestari (32) yang mendirikan HIJUP, atau Catherine Hindra Sutjahjo (35) yang mendirikan Zalora. Bisnis digital sudah terkena aura segar perempuan milenial. Saya meyakini bahwa perempuan-perempuan milenial yang bergerak di bidang start up memang memiliki karateristik milenial. Diajeng Lestari jelas sosok yang paham betul bisnis berbasis digital (connected), ia juga sosok yang bisa melihat peluang dari penjualan fashion muslimah (creative), dan berani mengambil keputusan untuk mendirikan bisnis ini (confidence). Fakta ini membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki perempuan milenial hebat. Sayangnya, kebanyakan dari mereka masih bergerak di bidang bisnis. Padahal, hari ini, bukan hanya bisnis yang membutuhkan pikiran-pikiran progresif perempuan milenial. Politik juga membutuhkannya. Tidak salah jika berharap pada perempuan milenial. Faktanya, di dunia, banyak perempuan yang menjadi aktivis politik atau terjun ke politik pada usia milenial. Margaret Thatcher mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Inggris untuk pertama kali pada usia 25 tahun. Marsinah menggalang demonstrasi buruh pada usia 24 tahun. Kartini pun mengupayakan emansipasi perempuan di usia milenial. Kartini tak bisa melanjutkan perjuangannya karena meninggal dunia pada usia 25 tahun. Mengapa tidak para perempuan milenial hari ini mendekatkan dirinya pada politik? Data-data menunjukkan keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. Meski ada affirmative action 30% untuk pencalonan anggota legislatif perempuan, nyatanya hanya 17% yang menduduki kursi parlemen periode 2014-2019. Jangankan perempuan milenial, bukankah jarang sekali kita melihat perempuan menduduki jabatan-jabatan strategis partai politik? Kita memerlukan perempuan-perempuan yang memiliki visi, misi, dan program untuk duduk di kursi parlemen. Bukan perempuan yang sekadar duduk di parlemen karena memiliki hubungan kerabat dengan elite-elite partai politik. Belum lagi, baru-baru ini, UU Pemilu yang diketok berlaku diskriminatif bagi perempuan. Keterwakilan 30% perempuan dalam partai politik hanya berlaku di tingkat pusat, tidak sampai tingkat daerah. Inilah momentum perempuan milenial untuk mengisi politik Indonesia. Politik negeri ini membutuhkan sentuhan milenial. Indonesia butuh politik yang berbasis teknologi, menggunakan cara-cara baru yang out of the box, dan tokoh-tokoh yang berani bicara lantang ketika melihat ketidakadilan. Ketiga hal ini ada pada karateristik milenial. Di awal saya katakan bahwa perempuan Indonesia selalu bergerak ke arah progresif, mulai dari menuntut hidup lebih layak, mendirikan sekolah, dan membangun start up. Bisakah pada era saat ini, para perempuan milenial bergerak ke arah yang lebih progresif lagi, dengan terjun ke politik dan menduduki jabatan-jabatan strategis di Republik ini? Keberanian yang akan menjawab. ●

Milenial, Politik, dan Media Sosial

Milenial, Politik, dan Media Sosial Tsamara Amany ;   Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

                                                 DETIKNEWS, 05 Desember 2017

                                                           

Pembicaraan mengenai generasi milenial di Indonesia kian hangat. Padahal kisaran usia milenial sendiri masih menjadi perdebatan. Menurut Majalah Newsweek, milenial adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1977-1994. PEW Research Center menyatakan lahir di atas tahun 1980. Sementara itu, Majalah TIME menilai milenial lahir pada tahun 1980 - 2000. Meski kisaran soal usia masih menjadi perdebatan, tak bisa dipungkiri bahwa milenial menjadi kelompok yang paling didekati saat ini. Dalam panggung politik Indonesia, kita bisa melihat banyak tokoh beramai-ramai mengklaim dirinya paling milenial. Mulai dari gaya berpakaian, gaya bicara, hingga gaya bermedia sosial pun disesuaikan dengan selera milenial. Ini wajar saja. Sebab faktanya, menurut Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), pemilih berusia 17-38 tahun mencapai 55% pada 2019 nanti. Pemilih dengan rentang usia ini bisa dikatakan sesuai dengan kisaran usia milenial yang disebutkan berbagai media di atas. Mendekati generasi milenial bukan tanpa tantangan. Majalah TIME pada 2013 memberikan label kepada generasi milenial sebagai "The Me Me Me Generation". Milenial, menurut TIME, dinilai sebagai generasi yang individualistik, sangat bergantung pada teknologi, dan apatis terhadap politik. Di Indonesia sendiri, utamanya terkait apatisme politik, hal ini terkonfirmasi dengan survei yang dirilis oleh CSIS dan Litbang Kompas. Survei CSIS yang dirilis pada awal November lalu menunjukkan bahwa hanya 2,3% dari generasi milenial yang tertarik dengan isu sosial-politik. Salah satu isu yang paling tidak diminati oleh generasi milenial. Litbang Kompas juga menunjukkan hanya 11% dari generasi milenial yang mau menjadi anggota partai politik. Di tengah pandangan bahwa generasi milenial adalah generasi yang apatis terhadap politik, dunia justru sedang mengalami naik daunnya politik anak muda atau politik milenial terlepas dari apapun pandangan politik yang mereka yakini. Kita bisa melihat Macron (39) menjadi Presiden termuda Prancis dalam sejarah, atau Sebastian Kurtz (31) yang disebut sebagai pemimpin dunia termuda, atau mungkin Nathan Law (23) pada usianya yang begitu muda mampu mengantongi 50 ribu suara dan menjadi anggota parlemen Hong Kong. Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga bisa diartikan naik daunnya politik milenial di negeri ini. 70% dari pengurus PSI berusia di bawah 33 tahun sehingga tak salah jika PSI dilihat sebagai partainya milenial. Tren politik milenial di dunia sebenarnya bisa diartikan membaiknya kesadaran politik milenial. Tapi tentu saja, ini masih jauh dari cukup. Hasil-hasil survei dengan gamblang menunjukkan bahwa kesadaran politik milenial harus menjadi perhatian bersama. Di Indonesia, saya melihat apatisme milenial terhadap politik tak lepas dari persepsi bahwa politik itu kotor. Laporan tahunan KPK sejak 2004 hingga 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 32% dari mereka yang ditangkap KPK adalah kader partai politik. Belum lagi, setiap hari mereka disuguhi pemberitaan tentang pejabat publik yang menggunakan rompi oranye. Tentu saja pernyataan di atas harus dijustifikasi oleh survei mengenai alasan milenial apatis berpolitik. Namun dari pertemuan dengan beberapa kawan mahasiswa, saya mendengar jawaban yang sama. "Politik itu kotor," katanya. Ada pula penjelasan lain yang mungkin bisa menjadi alasan milenial apatis berpolitik. Daniel Wittenberg pada 2013 menulis artikel di The Guardian mengenai anak muda dan politik. Wittenberg menceritakan bagaimana ia dan anak muda lainnya tertarik dengan isu-isu yang berkaitan dengan masa depannya seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan rumah murah. Bahkan Wittenberg dengan tegas menyatakan bahwa sesungguhnya anak muda tertarik dengan politik, tapi tak pernah diberi kesempatan dalam politik. Media Sosial Dengan segala perdebatannya, mendekati milenial adalah sebuah keharusan. Karena itu, mendekati media sosial pun menjadi sebuah keniscayaan. Menurut survei CSIS, sebanyak 81,7% milenial memiliki Facebook, 70,3% memiliki Whatsapp, 54,7% memiliki Instagram. Twitter sudah mulai ditinggalkan milenial, hanya 23,7% yang masih sering mengaksesnya. Kendati demikian, media sosial bukan tanpa tantangan. Faktanya media sosial, wadah generasi milenial "berkumpul", menjadi tantangan tersendiri. Tren vlogger di Youtube atau yang biasa dikenal dengan Youtuber merupakan sisi positif media sosial yang menggali kreativitas generasi milenial melalui video-video yang mereka unggah. Di sisi lain, media sosial bisa menjadi malapetaka. Apalagi jika dikaitan dengan politik. Ini terjadi di beberapa negara. Revolusi Tunisia dimulai dari media sosial ketika seorang lelaki melakukan protes atas pemerintahan Tunisa dengan membakar dirinya kemudian video tersebut menjadi viral di Twitter dan Facebook sehingga memicu gerakan-gerakan selanjutnya. Akhirnya, revolusi yang dipengaruhi kekuatan media sosial ini memicu perubahan politik di wilayah-wilayah negara Arab yang dikenal sebagai The Arab Spring. Di Amerika, peneliti media sosial Ohio University, Laeq Khan melihat kemampuan Donald Trump mendekatkan diri dengan pemilihnya di media sosial lebih dari Hillary Clinton mengantarkan dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat. Apalagi di Amerika kepercayaan kepada media massa sedang menurun drastis. Survei UCLA & Stanford University menunjukkan bahwa 42% penonton televisi sudah tidak menonton iklan kampanye di channel-channel televisi tersebut. Bukan hanya itu, di Amerika, muncul akun-akun palsu untuk menyebarkan berita hoax terhadap Hillary Clinton selama masa kampanye Pemilu Presiden. Akun-akun tersebut oleh beberapa media Amerika diduga berasal dari negeri pimpinan Vladimir Putin. Penggunaan media sosial untuk kegiatan politik di Indonesia pun mengalami pasang surut. Media sosial mampu mengorbitkan tokoh seperti Jokowi yang pada Pilkada 2012 dan Pilpres 2014 juga begitu memanfaatkan kampanye via Twitter. Basuki Tjahaja Purnama memanfaatkan media sosial, Youtube utamanya, sebagai sarana transparansi pemerintahan daerah. Secara bersamaan, media sosial juga memunculkan sindikat penebar hoax seperti Saracen atau orang seperti Jonru. Pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, kita bisa melihat bagaimana linimasa media sosial dipenuhi oleh hoax yang begitu provokatif dan berniat memecah belah kita sebagai bangsa. Salah satu hoax yang paling terkenal adalah bagaimana pulau reklamasi nantinya akan diisi oleh orang-orang dari Tiongkok. Mendekati Pilpres 2019, isu hoax PKI juga mulai digaungkan lagi untuk memberi label kepada Presiden Jokowi yang selalu difitnah berafiliasi dengan PKI. Media sosial membuka akses yang begitu luas. Siapapun bisa menjadi content writer di media sosial sehingga tidak mengherankan ketika media sosial benar-benar menjadi media bebas yang diisi konten positif maupun negatif. Tentu saja, media sosial tidak salah. Tak boleh ada batasan pula terhadap akses media sosial. Karena itulah, media sosial tantangan tersendiri. Ini perang mengenai siapa yang paling mampu mengisi konten tersebut. Penggunaan media sosial untuk kampanye politik tidak bisa dihindarkan. Tidak ada pula yang salah terkait itu. Para politisi tentu juga sudah sadar bahwa media sosial sudah menjadi arus utama informasi generasi milenial. Karena itu, mendekati milenial melalui media sosial juga harus dengan cara-cara yang bijak. Bukan dengan menjejali mereka dengan informasi yang tak bermutu hanya untuk meraup suara mereka semata. Politisi punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi politik, atau konten yang positif kepada generasi milenial melalui media sosial sehingga kesadaran politik yang terbangun adalah kesadaran politik yang positif. Catatan lain yang juga penting, politisi atau utamanya elite politik tak boleh mendekatkan diri kepada milenial semata untuk mendapatkan suara ketika kampanye saja. Kesadaran politik milenial harus dibarengi dengan memberikan mereka panggung di politik Indonesia. Sudah waktunya elite politik memberikan generasi milenial tempat di panggung politik Indonesia. Jangan sampai apa yang dikatakan Daniel Wittenberg pada 2013 lalu menjadi kenyataan di Indonesia. Milenial mulai suka dengan isu politik, tapi mereka tersingkirkan karena tidak diberi tempat. ●