Balada Swasembada Kedelai Avi Budi Setiawan  ;   Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

SUARA MERDEKA, 21 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

“Pada saat harga kedelai melambung tinggi, kita juga baru menyadari selama ini areal tanam belum ideal” Isu kemandirian produksi kedelai sudah sejak lama menjadi perhatian utama dalam kajian tentang pangan. Pemerintah menyadari pemenuhan kebutuhan pangan nasional adalah tanggung jawabnya. Memang mustahil kita bergantung terus-menerus pada impor. Adalah realitas pahit ketika harus menyaksikan tahu tempe khas Indonesia dibuat dari kedelai impor. Padahal Grobogan punya potensi besar. Tahun lalu daerah itu menjadi sentra penghasil kedelai wilayah regional dan nasional. Bahkan varietas  kedelai lokal dari daerah itu pernah menjuarai lomba nasional karena memiliki warna biji putih kekuningan, dengan ukuran 16-20 gram per 100 biji (Ir Suharto, ’’Swasembada Kedelai Grobogan’’, SM, 2/10/13) . Dia juga menyebut kebutuhan nasional kedelai saat ini 2,5 juta-2,7 juta ton/tahun, sementara produksi nasional 700 ribu-800 ribu ton/tahun. Sisanya dipenuhi dari impor, terutama dari AS, Tiongkok, Ukraina, dan Kanada. Poduktivitas kedelai nasional juga relatif rendah, rata-rata 1,1 ton/ha dan hal itu menjadi salah satu penyebab Indonesia terus mengimpor. Dalam peta produksi domestik, praktis Indonesia sangat bergantung pada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB, sebagai pemasok utama kedelai. Ditambah lagi karakteristik kedelai yang merupakan tanaman musiman, hanya ditanam satu tahun sekali saat kemarau. Dapat dipastikan, produksi dari sentra-sentra kedelai itu tidak akan cukup memenuhi kebutuhan nasional. Impor kedelai yang tinggi membuat Indonesia kini menggantungkan kedaulatan pangannya kepada negara lain. Beberapa waktu lalu masyarakat dihadapkan pada gejolak harga kedelai yang naik tajam. Pengusaha tahu dan tempe tidak dapat menjalankan usaha karena harga bahan baku membumbung tinggi. Ketika harga naik, investigasi baru dilakukan, diskusi dan pembahasan mulai merebak di media. Baru diketahui bahwa impor kedelai berstruktur oligopolistik dan menimbulkan kartel harga sehingga muncul gagasan untuk mengembalikan kuasa impor kedelai melalui perizinan ketat oleh pemerintah. Saat harga melambung tinggi, kita juga baru menyadari selama ini areal tanam kedelai ternyata belum ideal. Ketersediaan lahan pertanian dianggap menjadi kambing hitam utama rendahnya produksi kedelai nasional. Untuk mencapai swasembada 2014, ditargetkan luas areal tanam bisa mencapai 2 juta hektare. (www.antaranews.com). Karena itu, baru muncul gagasan perluasan areal tanam, seperti pernah direncanakan pada masa Orba. Rencana Aksi Tapi sama seperti masa Orba, rencana perluasan areal tanam kedelai kini juga menguap mengikuti kestabilan harga kedelai. Pemerintah pusat seperti kesulitan menemukan areal tanam baru. Otonomi daerah membuat pemerintah pusat tidak leluasa karena pemerintah daerah memiliki rencana aksi sendiri yang tidak mudah diselaraskan. Lampung misalnya, dulu dikenal sebagai salah satu pemasok kedelai utama nasional, tapi kini tidak lagi. Ribuan hektare lahan kedelai telah berganti menjadi hamparan kebun sawit. Pada saat harga kedelai melambung, kelangkaan terjadi. Maka semua perhatian akan tertuju pada diskusi dan upaya penanganannya. Upaya pencegahan hal yang sama agar tidak kembali terulang, tampaknya belum terlihat. Belum ada perbaikan yang berarti kecuali pada sistem tata niaga impor. Akar permasalahan sebenarnya belum tersentuh, yakni pemenuhan produksi dalam negeri. Karena cita-cita bangsa ini adalah swasembada menuju kedaulatan pangan nasional. Ketika diketahui permasalahan melambungnya harga terletak pada rantai tata niaga impor maka ’’strategi pemadam kebakaran’’ bisa dilakukan. Tetapi jika sumber masalahnya adalah rendahnya pasokan maka hal itu aspek jangka panjang. Dengan kata lain, butuh waktu dan kerja sama. Kiranya cita-cita besar bangsa ini untuk swasembada kedelai perlu dikawal. Perlu kesungguhan dan niat serta kerja sama seluruh pihak untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Sekarang, dan tidak usah menunggu terlalu lama lagi. ●

Insentif Harga Menuju Swasembada Kedelai

Insentif Harga Menuju Swasembada Kedelai Viktor Siagian  ;   Alumnus Fakultas Pertanian, Jurusan Sosek IPB 1987, Magister Sains Ilmu Ekonomi Pertanian dari Sekolah Pascasarjana IPB 2005

SINAR HARAPAN,  30 November 2013

  

Harga kedelai kembali meningkat pada tiga atau empat bulan terakhir ini, harga kedelai meningkat dari Rp 5.500 per kg menjadi Rp 8.000-10.000 per kg. Hal ini karena harga kedelai impor naik. Pertama, rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS saat ini, Rp 12.000 per dolar AS. Kedua, karena produksi di negara produsen AS tahun tahun ini menurun 16 juta bushel menjadi 3,26 miliar bushel. Indonesia sampai saat ini masih mengimpor kedelai 1,3 juta ton, 1,2 juta ton (92 persen) total impor berasal dari AS dan sisanya dari Argentina. Harga kedelai impor pada Juli 2013 yakni US 13,3525 per bushel (1 bushel = 35,24 liter, atau harga kedelai impor di tingkat pedagang saat ini pada kisaran Rp 9.000 per kg. Kenaikan harga kedelai ini tentu menyulitkan perajin tahu-tempe dan masyarakat karena akan menaikkan harga jual, padahal daya beli masyarakat masih lemah. Bagi petani, hal ini menjadi suatu rangsangan untuk berproduksi. Produksi kedelai Indonesia tahun 2012 berjumlah 783.000 ton turun 8 persen dibandingkan tahun 2011 yakni 851.000 ton. Ini disebabkan penurunan luas tanam akibat kemarau panjang. Total kebutuhan kedelai nasional 2,2 juta ton. Pada 2012 Indonesia mengimpor kedelai sekitar 1,4 2 juta ton. Pada 2013 luas tanam kedelai hasil ARAM BPS produksi kedelai nasional turun 4 persen akibat kemarau di sebagian wilayah Indonesia. Produsen utama kedelai di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur (36 persen), Jawa Tengah (18 persen), NTB (10 persen), dan Aceh (6,5 persen). Target swasembada kedelai 2014 seperti yang dicanangkan jauh dari harapan, dan target itu memang tidak tercapai. Penyebab utamanya, harga kedelai selama ini memang sangat rendah, jauh dari harga ekspetasi petani. Membudidayakan kedelai kurang disukai petani karena kurang menguntungkan. Bagi petani, lebih baik menanam padi gogo dengan harga jual Rp 3.700-4000 per kg, jagung dengan harga jual Rp 2.500 per kg, kacang hijau dengan harga jual Rp 10.000-11.000 per kg, atau kacang tanah dengan harga Rp 10.000-11.000 per kg. Hal ini yang dilakukan petani di Banten. Sentra kedelai di Provinsi Banten terdapat di Kabupaten Pandeglang (produsen terbesar) dan Kabupaten Lebak (kedua terbesar). Produksi kedelai di Provinsi Banten pada 2013 meningkat 4 persen, berbeda dengan provinsi lain yang sebagian mengalami penurunan. Kenyataannya memang demikian, curah hujan tinggi pada musim kemarau (MK) membuat petani banyak yang menanam kedelai pada MK-II ini. Biasanya petani menanam tanaman lain seperti padi gogo atau kacang hijau dan kacang tanah. Angin Segar Apa yang diinginkan petani ternyata sudah disambut baik pemerintah. Dengan menetapkan Peraturan Harga Beli Petani (PHBP), Permendag No.25/M-DAG/PER/6/2013 adalah Rp 7.000 per kg (Medan Bisnis, 24 September 2013). Hal ini merupakan angin segar bagi petani dan diharapkan pada musim tanam (MT) mendatang, khususnya pada MK, luas tanam kedelai diharapkan meningkat signifikan. Usaha melalui ekstensifikasi dan intensisifikasi kedelai yang sudah dilakukan pemerintah akan dapat terwujud dengan adanya HPP di atas. Selama ini Kementerian Pertanian memang telah memperkenalkan Varietas Unggul Baru (VUB), seperti Anjasmoro, Grobogan, Baluran, dan Argomulyo. Varietas tersebut sebagian besar mendapat respons positif dari petani, potensi hasilnya 2,0-3,0 ton per ha. Hasil percontohan dengan luasan 2,5 ha yang dilakukan tim penulis (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten) di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, mampu menghasilkan produksi (panen ubinan) untuk Varitas Anjasmoro 3,04 ton pipilan kering per ha untuk jarak tanam 40 x 20 cm2, dan 2,8 ton per ha untuk jarak tanam 40 x 20 cm2. Varietas lainnya Argomulyo menghasilkan 2,0 ton per ha untuk jarak tanam 40 x 20 cm2 dan 1,9 ton per ha, untuk jarak tanam 40 x 15 cm2. Juga dengan luas percontohan 2,5 ha di Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang dengan Varitas Anjamoro mampu menghasilkan 2,08 ton per ha, untuk jarak tanam 40 x 20 cm2, dan 1,92 ton untuk jarak tanam 40 x 15 cm2. Hal tersebut masih dilakukan dengan Tanpa Olah Tanah (TOT). Jika dengan pengolahan tanah maka hasilnya akan lebih tinggi, produktivitas 2,0-2,5 ton per ha bukan hal muluk-muluk, bahkan dapat mencapai 2,25-2,75 ton per ha. Teknologi yang diterapkan juga masih sederhana dan relatif terjangkau petani. Hanya perlu penambahan kapur pertanian (dolomit, Rhizobium, dan pupuk organik). Hasil rata-rata di tingkat petani saat ini adalah 1,3 ton per ha per MT. Jika dengan produksi 2,0 ton per ha dan harga Rp 7.000 per kg, petani akan mendapat penerimaan Rp 14 juta per ha, biaya kedelai sekitar Rp 4-5 juta per ha, masih ada keuntungan Rp 9-10 juta per ha per tiga bulan. Jadi, cukup menarik bagi petani. Jika dibandingkan dengan padi gogo, dengan produksi 4 ton per ha dan harga Rp 3.700 per kg gabah kering panen akan mendapat penerimaan Rp 14,8 juta relatif sama dengan kedelai. Pengembangan kedelai juga dilakukan di lahan-lahan Perhutani yang masih usia tanaman muda. Hal ini sudah dilakukan di Kabupaten Pandeglang (sekitar 50.000 ha). Petani dapat menggarap kedelai di lahan Perhutani tanpa dipungut biaya, bahkan dibantu pupuk oleh Perhutani karena bermanfaat kepada tanaman jati atau mahoni yang dikelola Perhutani. Kelemahan tanaman kedelai adalah memiliki hama penyakit relatif banyak, terutama sesudah masa primordia (pembungaan), seperti ulat grayak, penggerek polong, penggerek batang, ulat daun, dan kepik. Kedelai sebaiknya ditanam pada MK karena pada MH serangan hama penyakit akan lebih tinggi dan tanaman kedelai sangat rentan terhadap genangan atau banjir. Konsumen utama kedelai adalah perajin tahu tempe yang menyerap sekitar 50-60 persen supply kedelai. Saat ini perajin tahu tempe sebagai konsumen utama kedelai berjumlah 115.000 di seluruh Indonesia (Suara Pembaruan, 16-02-2011). Tingkat konsumsi rata-rata kedelai di Indonesia adalah 8-9 kg per tahun. Untuk tercapainya ekstensifikasi dan intensifikasi ini, penyediaan benih bermutu sangat penting bagi kedelai, karena ini yang menjadi salah satu kendala. Benih kedelai tidak tersedia di pasar/kios tani seperti benih padi dan jagung. Pasarnya bersifat monopoli dengan penjual/penyedia tunggal Badan Litbang Pertanian Cq Balai Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Malang atau Balai-balai benih (Balai Benih Induk/BBI milik Dinas Pertanian Provinsi), dan Balai Benih Unggul (BBU) milik Dinas Pertanian Kabupaten setempat. Kualitas Benih Dari pengalaman penulis, hal yang paling utama untuk keberhasilan budi daya kedelai adalah benih bermutu dan sehat. Untuk itu, memang harus ditumbuhkembangkan petani penangkar kedelai agar ketersediaan benih lebih terjamin. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, dapat memberdayakan BBU di setiap kabupaten untuk memasarkan benih bersertifkat kedelai. Bisa juga melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai perpanjangan tangan Kementan di setiap provinsi. Hal ini memang akan dilakukan pada 2014. Ekstensifikasi lahan kedelai dapat pada lahan sawah irigasi, atau pembukaan lahan baru. Kedelai dapat tumbuh mulai dari lahan tanah yang kurang subur sampai subur. Jadi, rentang lahannya tidak hanya di lahan irigasi, tapi juga dapat ditanam di lahan gambut, lahan pasang surut, lahan kering, dan sebagainya. Lahan-lahan yang belum termanfaatkan yang berjumlah jutaan ha dapat dimanfaatkan untuk budi daya kedelai. Tapi paling baik jika pemerintah cq Kementerian Pekerjaan Umum membangun jaringan irigasi baru seluas-luasnya, dapat bermanfaat juga untuk meningkatkan produksi padi, kedelai, jagung, dan tanaman lain. Jika Indonesia ingin berswasembada kedelai berarti perlu tambahan luas tanam 1 juta ha, dengan produktivitas eksisting 1,3 ton per ha, atau jika produktivitas ditingkatkan menjadi 2,0 ton per ha, perlu tambahan luas tanam 0,65 juta ha. Luas tanam kedelai di Indonesia saat ini 0,70 juta ha. Pola tanam padi- palawija (jagung atau kedelai) sangat dianjurkan karena bermanfaat untuk memutus siklus hama.  ●

Menggagas Swasembada Kedelai

Menggagas Swasembada Kedelai Fatchul Anam Nurlaili ;   Advisor Puspanegara Research Community, Mahasiswa S-3 Ilmu Pangan, Universitas Gadjah Mada KOMPAS, 09 September 2013

Saat ini negara kita tengah berada dalam kondisi ”darurat kedelai”. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas vital pertanian, termasuk di antaranya kedelai. Harga kedelai yang biasanya stabil pada kisaran Rp 7.000 per kilogram kini merangkak naik menembus harga Rp 9.000 per kg.

Bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), kenaikan harga tersebut sungguh berarti karena berkonsekuensi logis terhadap kenaikan harga produksi (HP) dari kegiatan usaha yang dijalankan, mulai dari pengusaha tahu, tempe, hingga susu kedelai. Selain terkena dampak kenaikan harga kedelai, pelaku UMKM juga harus menghadapi resistensi konsumen terhadap kenaikan harga produknya.

Fluktuasi harga kedelai sudah berulang kali terjadi sehingga menjadi semacam ”fluktuasi rutin”. Banyaknya sebaran produk berbahan dasar kedelai meniscayakan keresahan di masyarakat ketika harga kedelai meningkat. Inilah efek domino yang kita takutkan bisa berlanjut dan mengarah pada konklusi masyarakat bahwa pemerintah tidak becus memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Itu sebabnya mengapa kita membutuhkan solusi yang bersifat permanen atas permasalahan ini.

Solusi permanen

Solusi yang menurut saya bersifat permanen adalah swasembada kedelai. Ketergantungan kita terhadap impor kedelai membuat kita rentan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ataupun fluktuasi harga kedelai.

Oleh karena itu, kembali menguatkan peran Bulog, reformasi sistem perniagaan internasional, pemberdayaan UMKM perajin tempe dan tahu, serta pemberlakuan harga pokok penjualan (HPP) masih merupakan solusi sesaat yang tidak bisa mencabut akar permasalahan utama berupa ketergantungan terhadap kedelai impor. Solusi-solusi tersebut justru baru efektif setelah swasembada kedelai terwujud.

Saat ini kita harus impor kedelai lebih dari 1,8 juta ton dari negara lain, seperti Amerika Serikat dan Argentina. Kalkulasi matematis itu didasarkan pada produksi kedelai lokal tahunan kita yang hanya 400.000-700.000 ton, sedangkan kebutuhan kedelai nasional kita menembus angka 2,5 juta ton. Jelaslah mengapa harga kedelai nasional mudah terombang-ambing karena transaksi jual-belinya menggunakan mata uang dollar AS.

Swasembada kedelai tidak melulu menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi diawali dengan kemauan kita bersama sebagai bangsa untuk tidak bergantung pada kedelai impor.

Caranya dengan mulai mengubah pola pikir kita yang selama ini salah kaprah, yaitu bahwa ”kedelai bukan makanan pokok sehingga tidak penting untuk dikembangkan”. Pada kenyataannya, lauk yang berbahan dasar kedelai, seperti tahu dan tempe, hampir setiap hari tersedia di meja makan warga bangsa ini.

Selanjutnya, semangat berproses menjadi bangsa yang berswasembada kedelai harus direspons pemerintah dengan membuat regulasi yang mendukung. Selama ini, salah satu permasalahan utama dalam pengembangan sektor pertanian adalah masih lemahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai contoh, pemerintah memiliki proyeksi dan ekspektasi terhadap peningkatan hasil panen pada berbagai komoditas pertanian, tetapi kenyataannya pemerintah tidak konsisten karena membiarkan pengalihan fungsi lahan pertanian.

Swasembada kedelai

Mengupayakan swasembada kedelai sebenarnya tidak berbeda jauh dengan swasembada beras. Faktor utama yang membedakan hanyalah obyeknya, tak lebih dari itu. Ketika mengejar swasembada beras dulu, pemerintah mengerahkan segenap daya, termasuk memperkenalkan panca usaha tani yang meliputi penggunaan bibit unggul, teknik pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama, dan irigasi.

Pada kedelai, memopulerkan panca usaha tani di kalangan petani kedelai nasional bisa menjadi salah satu pemicu utama untuk mencapai swasembada kedelai. Saya yakin tak ada yang sulit dari upaya penerapan panca usaha tani dalam bidang budidaya kedelai. Asumsi tersebut bertitik tolak dari kenyataan bahwa baik petani maupun tenaga penyuluh pertanian kita sudah akrab dengan panca usaha sejak puluhan tahun lalu.

Cara lain adalah mengoptimalkan lahan tadah hujan, pasang surut, ataupun lahan telantar dengan menanam varietas kedelai yang sesuai. Ada banyak varietas kedelai hasil penelitian dari sejumlah lembaga ataupun universitas yang selama ini diabaikan, padahal sesuai kebutuhan lokal.

Apabila semua itu konsisten dilakukan, saya yakin kita bisa memanen keberhasilan dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Setelah swasembada kedelai tercapai, barulah kita membicarakan masalah penguatan peran Bulog, mereformasi sistem perniagaan internasional, memberdayakan UMKM perajin tempe dan tahu, dan memberlakukan HPP. Dengan alur penyelesaian masalah semacam ini, kita bisa menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan bermartabat dalam bidang pangan.  ●  

Seriuskah Swasembada Kedelai?

Seriuskah Swasembada Kedelai? Andi Irawan ;  Doktor Ekonomi IPB dan Dosen Pascasarjana STEI Tazkia KORAN TEMPO, 06 September 2013

Keluhan dan protes para perajin tahu dan tempe kembali terjadi. Lebih dari satu tahun yang lalu, mereka mengajukan protes keras kepada pemerintah sehubungan dengan tingginya harga kedelai impor. Mereka menilai pemerintah telah lepas tangan membiarkan importir mempermainkan harga, bahkan mempraktekkan kartel dalam importasi bahan baku utama tempe dan tahu tersebut. Saat ini, hal yang sama terjadi. Keluhan, protes, bahkan ancaman berhenti berproduksi telah disuarakan oleh mereka.

Sebelum anjloknya nilai tukar rupiah, kedelai impor dibeli perajin tahu-tempe seharga Rp 7.500 per kilogram. Saat ini, ketika harga dolar AS telah menembus Rp 11 ribu, harga kedelai sudah mencapai angka Rp 9.000-10.000 per kilogram. Dampaknya, mereka terpaksa mengurangi jumlah produksi tahu dan tempe, bahkan ada yang gulung tikar. Sedangkan dampak yang dirasakan konsumen, di samping harga menjadi lebih mahal, kualitas dan ukuran tempe-tahu yang dibeli menjadi berkurang.

Fenomena menarik yang perlu kita cermati adalah, setiap kali masalah kelangkaan kedelai muncul, selalu solusi potong kompas (short cut) yang diambil. Saat ini fokus pemerintah adalah bagaimana mengimpor kedelai untuk menekan harga yang ada.

Menurut saya, pemerintah seharusnya mengevaluasi ulang political will-nya terhadap urgensi swasembada kedelai. Kedelai memang merupakan komoditas pangan strategis. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II, target swasembada kedelai selalu dicanangkan. Tapi sampai sekarang belum ada titik cerah bahwa target itu akan dicapai. Sepanjang periode 2004-2012, kemampuan suplai kedelai domestik memenuhi kebutuhan dalam negeri hanya dalam kisaran 30-40 persen, selebihnya 60-70 persen sumber kedelai berasal dari impor.

Political will di atas kertas tentang swasembada kedelai tampaknya tidak diikuti kesungguhan implementasi di lapangan. Sebenarnya, potensi untuk pengembangan kedelai domestik ini cukup besar. Ada sejumlah faktor yang bisa dijadikan pemicu kenaikan produksi kedelai ini. Pertama, sudah tersedia benih varietas unggul dengan produktivitas 2,50-3,9 ton per hektare. Ada 16 varietas unggul kedelai yang telah ditemukan untuk beragam jenis lahan di Indonesia. Jika penggunaan benih unggul dan budi daya sesuai dengan anjuran bisa diterapkan dalam skala luas, kesenjangan produktivitas akan bisa dihilangkan. Saat ini produktivitas ideal dengan menggunakan benih unggul dan penerapan best practice agriculture adalah sebesar 2,5-3 ton per hektare, bandingkan dengan produktivitas umum petani di lapangan yang hanya rata-rata 1,38 ton per hektare.

Kedua, kendala konversi lahan bisa diatasi dengan meningkatkan indeks pertanaman. Artinya, realisasi luas lahan tanam kedelai yang belum memadai saat ini, yakni hanya 650-700 ribu hektare per tahun, sebenarnya bisa ditingkatkan dengan meningkatkan indeks pertanaman kedelai. Peluang perluasan area tanam kedelai melalui peningkatan indeks pertanaman masih luas, bahkan bisa mencapai 7,4 juta hektare. Seperti yang diketahui, untuk mencapai swasembada dengan target produksi sebesar 2,7 juta ton, dibutuhkan lahan tanam seluas 1,83 juta hektare.

Depresiasi rupiah telah memacu kenaikan harga kedelai. Fenomena ini seharusnya menjadi momen untuk memacu produksi kedelai nasional. Solusi penting dari kenaikan harga kedelai itu bukan impor, melainkan bagaimana dengan harga yang kondusif ini produksi bisa dipacu. Sebab, kalau lagi-lagi kita bicara solusi impor, dampaknya memang swasembada kedelai tetap menjadi lip service politik dari kebijakan pertanian nasional. Di samping itu, dengan tidak memilih solusi impor, kita ikut mengoreksi neraca transaksi berjalan yang saat ini defisit, yang menjadi penyebab penting anjloknya rupiah.

Beberapa catatan penting untuk memacu peningkatan produksi kedelai domestik ini adalah: pertama, bagaimana benih-benih unggul sebanyak 16 varietas yang ada di badan dan lembaga riset negara itu bisa di-skala-ekonomi-kan (economic-of-scale) menjadi skala industri. Selanjutnya, benih itu dibagikan ke petani sebagai benih subsidi. Inilah tugas penting BUMN bidang perbenihan, seperti PT Pertani dan PT Sang Hyang Sri.

Kedua, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani harus dipastikan bersifat insentif dan efektif. Saat swasembada kedelai tahun 1992, harga kedelai dijaga oleh pemerintah tidak kurang dari 1,5 kali harga gabah agar petani tetap termotivasi untuk memproduksi kedelai. Efektivitasnya pun perlu dikawal ketat di lapangan. Untuk meminimalkan moral hazard, Bulog harus membeli langsung kedelai ke petani dengan harga HPP yang telah ditetapkan. Jangan menggunakan perantara melalui agen-agen Bulog di lapangan yang notabene sering berperilaku sebagai tengkulak yang menyebabkan kebijakan HPP tidak dinikmati petani.

Terakhir, program peningkatan produksi ini tidak perlu dilakukan oleh semua daerah di Indonesia. Dengan ketersediaan anggaran yang terbatas dan untuk kemudahan koordinasi, pengawasan, serta efektivitas penggunaan anggaran, program pencapaian swasembada cukup difokuskan pada tiga provinsi dengan kesesuaian lahan tertinggi untuk kedelai, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pemerintah pusat harus mampu meyakinkan ketiga pemerintah daerah tersebut ikut terlibat aktif, yakni memastikan ketersediaan lahan, berbagi anggaran (APBD) dan kebijakan pendukung lainnya, seperti menjaga harga dasar kedelai efektif di tingkat petani, mendukung ketersediaan penyuluh, dan dukungan irigasi serta input produksi lainnya. ●