Dukungan Eksekusi Kasus Narkoba Husnun N Djuraid ;  Pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam; Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang

SUARA MERDEKA, 21 Februari 2015

                                                                                                                                     

                                                

“Hukuman mati adalah salah satu bagian dari upaya menghindarkan generasi muda kita dari bahaya narkoba” PRESIDEN Jokowi saat ini tengah menghadapi masalah luar negeri yang tidak ringan, selain masalah pelik di dalam negeri. Berkait urusan dalam negeri ia berhadapan dengan rakyat yang mengkritik berbagai keputusannya. Sebaliknya, ia justru mendapat dukungan terutama terkait dengan sorotan dunia setelah negara kita kukuh pada putusannya mengeksekusi mati terpidana narkoba. Dua di antaranya dari Australia, mereka anggota Bali Nine, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang divonis sejak 2006. Australia paling keras bereaksi, tak hanya masyarakatnya tapi juga pemerintahnya. Secara resmi pemerintah Australia meminta pembatalan eksekusi tersebut. Sekjen PBB Ban Ki-moon juga meminta hal serupa. Pemerintah Australia menyatakan bakal ada tindakan balasan yang akan merugikan andai pemerintah Indonesia tetap pada keputusannya mengeksekusi dua warga Australia itu. Menlu Julie Bishop bahkan meminta warga negaranya tidak berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali. Dalam perkembangannya, Indonesia menunda pemaksanaan eksekusi dua warga negara Australia (SM, 18/2/15). Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah mengeksekusi beberapa terpidana mati kasus narkoba dari Australia, termasuk warga negara asing. Pemerintah Brasil juga sudah mengajukan nota protes, termasuk menarik dubesnya dari Jakarta menyusul hukuman mati terhadap seorang warganya. Namun pemerintah Indonesia bergeming, eksekusi mati tetap harus dijalankan demi keadilan, meskipun menerima protes dari negara lain. Sikap Australia yang bereaksi keras atas eksekusi tersebut, dianggap berlebihan dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Kalangan DPR mendukung sikap pemerintah, tidak perlu takut ancaman Australia. Apakah alasan Australia itu karena di antara terpidana itu adalah warganya atau alasan HAM yang selama ini digembar-gemborkan negara pemprotes? Apa pun alasannya, pemerintah Indonesia tidak boleh tunduk pada tekanan negara asing. Bila pemerintah Negeri Kanguru mendalihkan pada pelanggaran HAM, mengapa mereka diam saat pemerintah kita menghukum mati pelaku bom Bali, Amrozi dan kawan-kawan. Teror tersebut menimbulkan banyak korban jiwa, sebagian besar warga Australia yang tengah berlibur di Bali. Protes terhadap eksekusi mati terpidana narkoba menunjukkan alasan Australia demi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan kemanusiaan. Teror bom merenggut banyak nyawa sehingga pelakunya layak dihukum mati. Kejahatan narkoba pun sebenarnya jauh lebih kejam dibanding terorisme mengingat bukan hanya merusak fisik melainkan juga mental pecandunya. Jutaan anak muda di Indonesia berada dalam ancaman barang haram tersebut. Narkoba tidak hanya membunuh satu dua orang tapi menghancurkan masa depan jutaan manusia. Sudah terbukti, banyak anak muda kehilangan masa depan karena kecanduan narkoba. Tingkat daya bunuh narkoba jauh lebih kejam dari terorisme. Pasar Potensial Pengedar narkoba adalah penjahat besar yang perlu mendapat ganjaran setimpal dan hukuman mati adalah balasan selayaknya. Pemerintah kita bisa menjalankan eksekusi itu tanpa diintervensi pihak asing mana pun. Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus menjalankan kebijakannya secara bebas tanpa campur tangan pihak lain, dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan hukum di Indonesia. Dampak dari peredaran narkoba itu sangat serius. Kalau sebelumnya Indonesia menjadi negara transit peredaran narkoba oleh sindikat internasional, sekarang sudah menjadi sasaran peredaran narkoba transnasional. Indonesia dianggap pasar potensial untuk bisnis narkoba karena jumlah pengguna yang terus meningkat. Narkoba dengan segala jenisnya sekarang mudah didapatkan di Indonesia. Barang  haram itu dulu hanya diedarkan di kota-kota besar dengan sasaran terbatas, sekarang sudah sampai ke pelosok pedalaman dengan jumlah pecandu yang terus meningkat. Tidak berlebihan bila Indonesia masuk kategori negara darurat narkoba. Mengingat sudah memasuki kondisi darurat maka penanganannya pun harus secara luar biasa. Pemerintah tidak perlu ragu pada tekanan asing karena hukum ini juga berlaku di negara lain. Keselamatan dan masa depan bangsa jauh lebih penting dibanding kekhawatiran terhadap krisis hubungan bilateral. Dukungan rakyat terhadap kebijakan hukuman mati terhadap terpidana narkoba itu sudah terlihat, sejak eksekusi terpidana sebelumnya. Memang ada sebagian kecil bersuara menentang namun mayoritas rakyat mendukung kebijakan pemerintah. Bila dalam masalah dalam negeri presiden Jokowi banyak dikecam, sebaliknya menghadapi masalah dengan luar negeri berkait eksekusi terpidana narkoba, rakyat bersatu mendukung pemerintah. Banyak cara dilakukan pemerintah untuk menangani masalah narkoba yang merisaukan ini. Hukuman mati bagi pengedarnya adalah salah satu bagian dari upaya menghindarkan generasi muda kita dari bahaya narkoba. Presiden Jokowi, jangan khawatir, untuk urusan ini rakyat mendukungmu. ●

Teladan dari Presiden Bersepeda Husnun N Djuraid  ;   Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Gemar bersepeda

SUARA MERDEKA, 14 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

"Selama ini, banyak gerakan tidak berjalan efektif karena tak ada contoh konkret dari para pemimpin" TATKALA ’’aktif’’ menjadi Gubernur DKI Jakarta, bersama wakilnya, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Joko Widodo paling getol menentang kebijakan pemerintah pusat soal mobil murah ramah lingkungan (low cost green car-LCGC) karena dianggap sebagai penambah kemacetan Jakarta. Polemik mengenai hal itu melibatkan Menteri Perindustrian MS Hidayat yang ngotot terhadap program tersebut guna mendongkrak produksi mobil nasional. Hidayat didukung Wapres Boediono yang menganggap produksi mobil murah itu memberi kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki mobil. Selama ini, harga mobil di Indonesia mahal. Soal keberatan Jokowi-Ahok bahwa LCGC makin memacetkan Jakarta, SBY berargumen mobil murah dan ramah lingkungan itu bukan untuk warga kota besar melainkan masyarakat di kota-kota kecil dan pedesaan. Realitasnya kini mobil murah itu banyak dibeli orang kota, dan menyesaki jalan-jalan di Jakarta dan kota besar lain. Bahkan sebagai penyumbang baru kemacetan. Data Gaikindo menunjukkan, tahun ini produksi diprediksi 120 ribu unit, 10% dari produksi mobil nasional, atau naik lipat dua lebih dibanding tahun sebelumnya, yang ’’hanya’’ 51 ribu unit. Tahun lalu, baru dua merek yang masuk pasar dan tahun ini ada lima merek. Produsen bergairah memproduksi karena ada insentif dari pemerintah sehingga harganya pun bisa ditekan menjadi lebih murah. Selain menyumbang kemacetan, kehadiran mobil jenis ini menghabiskan stok BBM bersubsidi. Janji pemerintah bahwa mobil tersebut menggunakan BBM nonsubsidi juga tidak ditepati. Kini pemerintah termakan oleh kebijakannya sendiri. Anggaran subsidi BBM terus membengkak, bahkan jatah subsidi tahun ini akan habis sebelum tahun anggaran berakhir. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah membatasi konsumsi BBM subsidi pada jam/SPBU tertentu. Kebijakan ini diberlakukan secara bertahap sebelum akhirnya diterapkan secara menyeluruh. Belajar dari pengalaman Jokowi menolak LCGC, apa yang akan dia lakukan setelah menjadi presiden —andai MK menolak gugatan pasangan Prabowo-Hatta— karena sudah ’’ditolong’’ kebijakan pemerintah sebelumnya yang membatasi kuota BBM bersubsidi? Kebijakan soal BBM memang tidak populer karena dianggap menyusahkan masyarakat yang sudah terlanjur dimanja subsidi. Padahal soal subsidi itu sangat menyusahkan keuangan negara. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi adalah bagian dari upaya menyelamatkan keuangan negara, meskipun masih harus dibuktikan. Belum lagi kerepotan masyarakat. Mana yang lebih repot, BBM bersubsidi dibatasi yang menimbulkan kerepotan untuk mendapatkannya, dibanding menaikkan harganya tapi konsumen mudah mendapatkan. Ditanya soal kebijakan BBM, Jokowi lebih memilih opsi kedua: menaikkan harga tanpa pengecualian. Subsidi yang sangat besar bisa dialihkan untuk kepentingan lebih luas, misal membangun lebih banyak jalan baru, bukan dinikmati segelintir orang kaya yang sudah terlanjur hidup enak disubsidi pemerintah. Pernah didengungkan gerakan bersepeda guna mengurangi konsumsi BBM sekaligus mengurangi polusi udara. Namun gerakan itu belum mendapat sambutan luas karena hampir tidak ada pemimpin memberi contoh. Tak ada salahnya gerakan tersebut kembali dimasyarakatkan, dengan melibatkan presiden baru sebagai teladan. ’’Sego Segawe’’ Di lingkup kecil kota/kabupaten, gerakan ini berhasil dilakukan Pemkot Yogyakarta tahun 2008 melalui gerakan ’’Sego Segawe’’ (sepeda kanggo sekolah, sepeda kanggo nyambut gawe=sepeda untuk sekolah dan sepeda untuk bekerja). Gerakan ini digagas Wali Kota (waktu itu) Herry Zudianto dilanjutkan penggantinya, Haryadi Suyuti. Haryadi membuat jalur khusus sepeda, tempat parkir sepeda di kantor pemerintah dan fasilitas lain yang memudahkan masyarakat bersepeda. Yang tak kalah penting adalah contoh langsung dari pejabat Yogyakarta untuk ikut bersepeda. Selama ini, banyak gerakan yang tidak berjalan efektif karena tak ada contoh konkret dari pemimpin, padahal masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh pemimpin. Gerakan penghematan BBM misalnya, tak pernah berhasil karena tidak ada contoh dari patron. Pejabat mengajak masyarakat hemat BBM tapi mereka ke mana-mana naik mobil mewah yang boros BBM. Andai presiden berkampanye hemat BBM sambil bersepeda ke kantor, tentu diikuti banyak orang, minimal pejabat pemerintah; menteri, gubernur, wali kota/bupati dan jajarannya. Inilah peluang sekaligus harapan bagi presiden mendatang untuk mau jadi pelopor hemat energi melalui bersepeda. Bagi Jokowi, bersepeda bukan hal asing karena kerap dilakukan saat menjabat wali kota Solo. Bahkan saat mendaftar sebagai capres ke KPU, dia ngonthel bersama Jusuf Kalla. Magnetnya masih sangat kuat untuk memengaruhi masyarakat mau mengikuti apa yang dia contohkan menghemat BBM melalui bersepeda. Kebijakan soal BBM, membatasi dan menaikkan harga, adalah beleid yang tak populer. Namun andai disertai gerakan penghematan secara konkret, misalnya bersepeda, masyarakat lebih bisa menerima. Selamat bersepeda, Pak presiden. ●

Thailand Belum Akan Restart Husnun N Djuraid  ;   Jurnalis, Dosen UMM

JAWA POS,  09 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

SAYA bisa membayangkan betapa gembiranya Suthiporn Chirapanda setelah mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand yang melengserkan Yingluck Shinawatra dari kursi perdana menteri. Selama setengah tahun lebih ini Suthiporn bersama ribuan warga Bangkok menggelar demo tanpa henti untuk menuntut Yingluck turun dari jabatan. Ketika orang yang mereka demo berbulan-bulan itu harus turun, tentu mereka sangat senang karena sang ''common enemy'' warga Bangkok sudah tidak lagi menjadi perdana menteri. Saya bertemu dengan Suthiporn pada 2 Februari 2014, saat pemerintah menyelenggarakan pemilu untuk mengatasi krisis pemerintahan di negeri tersebut. Seperti dugaan sebelumnya, pemilu tersebut kembali dimenangkan Yingluck dengan partainya. Itulah sebabnya sebagian besar masyarakat Bangkok memboikot pemilu dan memilih tetap menggelar demo secara maraton di pusat kota. Ketika sebagian besar masyarakat Thailand ke TPS, warga Bangkok justru tetap asyik dengan aktivitas demonya. Hari Ahad itu Suthiporn bersama kelompoknya aktif ikut demo berbaur dengan ribuan pendemo yang lain dengan membawa pamflet bertulisan yang sangar: Stop Thaksin Eating Thailand, Thaksin is Father of Corruption. Meskipun sangat keras, menuntut perdana menteri mundur, demo tersebut berlangsung aman dan sangat bersahabat. Tidak sedikit wisatawan yang memanfaatkan itu sebagai atraksi wisata. Meskipun demo itu berlangsung sangat lama, wisatawan yang datang di Thailand tidak terpengaruh. Apalagi, ada atraksi tambahan serta demo damai dan bersahabat di Bangkok. Selain membawa pamflet yang berisi hujatan kepada Thaksin dan keluarga, kelompok itu membagikan makanan dan minuman kepada pendemo lain yang menutup Racha Damneon Road. Lokasi tersebut tidak jauh dari toko eksklusif Isetan dan Platinum Plaza, mal khusus fashion di Bangkok. Kelompok penentang pemerintah itu menamakan diri kelompok Kaus Kuning, yang menggelar demo di lokasi strategis dengan menutup jalan di pusat bisnis Bangkok. Kelompok tersebut mengusung slogan Shutdown Bangkok, Restart Thailand dengan tujuan melumpuhkan Bangkok, kemudian berlanjut ke seluruh negeri. Setidaknya ada empat lokasi strategis yang dikuasai kelompok Kaus Kuning. Salah satunya, samping Mabongkrong (MBK) Center, mal terbesar di Bangkok. Itu tempat berbelanja yang sangat besar, yang banyak dikunjungi warga Indonesia. Itulah sebabnya banyak yang memelesetkan MBK sebagai Mal Bung Karno. Tidak jauh dari mal itu terdapat Universitas Chulalungkorn, universitas tertua di Thailand. Meskipun para pengunjuk rasa beraksi sepanjang hari dengan menutup jalan, aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Mal tetap ramai pengunjung. Begitu juga halnya dengan Museum Madame yang berada di lantai 6 Siam Discovery, tidak jauh dari MBK Center. Rupanya, masyarakat Bangkok sudah akrab dengan aksi demo sehingga mereka tidak merasa terganggu. Bahkan, mereka merasa terhibur karena di semua lokasi demo terdapat panggung untuk orasi, musik, tari, dan kesenian tradisional. Lokasinya tidak seperti demo di Indonesia, tapi berubah menjadi pasar tiban. Sebab, di dalamnya disediakan berbagai kebutuhan; ada yang jual kaus, makanan, minuman, toilet, dan pos kesehatan. Para relawan membagikan makanan dan minuman secara gratis kepada pengunjung. Di beberapa lokasi ditempatkan ''kotak amal'' untuk menampung donasi dari pengunjung. Setidaknya terkumpul 5 juta baht atau sekitar Rp 190 juta setiap hari, cukup untuk membiayai demo yang melibatkan ribuan orang. Selain uang, masyarakat menyumbangkan makanan untuk para pendemo. Seperti yang dilakukan Suthiporn dan kelompoknya dengan membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat yang melintas. Saya sempat mengobrol dengan dia soal demo yang dia ikut dengan bersemangat. Pembicaraan bertambah akrab karena Suthiporn pernah menjadi konsultan pertanian yang bertugas di Sulawesi Selatan dan Jogjakarta pada era Orde Baru. Meskipun usianya lebih dari 60 tahun, dia masih tetap energik, terutama kalau bicara untuk menggulingkan Yingluck. Rakyat Thailand sudah tidak ingin lagi keluarga Thaksin memimpin negerinya karena sarat dengan penyelewengan dan korupsi. Alasan itu pula yang digunakan Mahkamah Konstitusi Thailand menghentikan Yingluck dari kursi perdana menteri. Dia memecat para pejabat yang dianggap tidak loyal dan menentang kebijakannya, kemudian mengangkat orang dekat perdana menteri. Keputusan itu merupakan kemenangan kelompok Kaus Kuning meskipun melalui cara yang lain. Padahal, kelompok tersebut menuntut adik kandung Thaksin Shinawatra itu turun dari jabatannya dan mereka mengambil alih pemerintahan. Saat ini kelompok Kaus Kuning boleh bergembira karena sudah berhasil menumbangkan musuh mereka. Tetapi, itu bersifat hanya sementara karena masih ada jalan bagi mantan perdana menteri tersebut kembali ke tampuk kekuasaan. Meskipun dilengserkan dari jabatannya, Yingluck tidak gusar karena dia masih menempatkan banyak kolega di pemerintahan. Apalagi, 20 Juli mendatang diadakan pemilu, yang tentu saja akan diikuti Yingluck dan partainya. Berdasar hasil pemilu 2 Februari lalu, Partai Puea Thai pimpinan Yingluck berhasil meraih suara terbanyak meskipun pemilu tersebut dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Kelompok Kaus Kuning boleh merayakan kemenangan (untuk sementara) karena berhasil menurunkan musuh mereka. Tapi, lawan mereka kelompok Kaus Merah, pendukung Yingluck, tidak akan tinggal diam. Krisis politik Thailand, tampaknya, belum bisa selesai dalam waktu dekat. Keinginan kelompok penentang yang melakukan Shutdown Bangkok Restart Thailand masih menemukan banyak hambatan. Yingluck masih terlalu kuat. ●

Tanggap Media di Balik Korupsi Pajak   Husnun N Djuraid  ;   Jurnalis, Dosen UMM

JAWA POS, 25 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

JAJARAN direksi Bank BCA langsung menggelar konferensi pers setelah KPK menetapkan mantan ketua BPK dan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus pajak yang melibatkan bank papan atas tersebut. Meski sangat normatif, setidaknya penjelasan itu bisa menjadi penyeimbang berita sebelumnya karena banyak pihak yang menganggap keterlibatan bank tersebut dalam kasus pajak. Dirut BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan prosedur yang benar dalam urusan pajak tersebut. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengadakan jumpa pers setelah menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus pajak. Ketika media disibukkan oleh ingar-bingar berita pileg, mulai kampanye, coblosan, sampai penghitungan suara, berita tentang aktivitas KPK nyaris tenggelam, tidak ada penangkapan, tidak ada pengungkapan kasus besar. Pengalaman Krismon Sebagai perusahaan publik, BCA tidak boleh diam terhadap kasus-kasus yang berpotensi mengganggu kredibilitas perusahaan tersebut. Kasus pajak yang melibatkan Hadi itu sempat membuat harga saham BCA di lantai bursa mengalami koreksi, meski tidak terlalu besar. Tetapi, sekecil apa pun, gangguan tersebut berpotensi menjadi masalah yang besar dan merugikan. Begitu kasus itu mencuat, sehari setelahnya direksi BCA menggelar jumpa pers, sesuatu yang sangat jarang dilakukan pimpinan perusahaan tersebut. Mereka sangat tanggap terhadap segala kemungkinan yang muncul dari kasus itu. Belajar dari pengalaman sebelumnya saat krisis moneter sekitar 1998, ketika bank tersebut nyaris ambruk kalau tidak diselamatkan pemerintah. Reformasi yang bergulir kala itu, yang disertai krisis ekonomi yang parah, membuat pers sangat bebas. Kehidupan pers mengalami perubahan drastis dari pers yang terkekang menjadi pers yang bebas. Di antara hiruk pikuk kebebasan pers waktu itu, muncul sebuah berita bahwa Bank BCA dimiliki keluarga Cendana -sebutan untuk keluarga mantan Presiden Soeharto. Kala itu segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Cendana bisa memunculkan sentimen masyarakat. Reformasi telah mengubah Soeharto dari pahlawan pembangunan menjadi musuh masyarakat. Harta kekayaan milik keluarga mantan presiden tersebut tidak luput dari penjarahan. Ketika ada bank yang dikaitkan dengan keluarga Cendana, bank tersebut tidak bisa menghindar, masyarakat pun termakan isu. Merasa khawatir, para nasabah bank tersebut beramai-ramai menarik uang, baik secara langsung maupun melalui ATM. Kita bisa menyaksikan waktu itu, antrean nasabah mengular di ATM untuk menarik uang mereka. Isu yang tidak jelas tersebut terus berkembang dan masyarakat semakin tidak terkendali untuk mengambil uangnya. Bank itu terkena rush, penarikan uang besar-besaran. Sehebat apa pun bank, kalau seluruh dana nasabah ditarik, akan ambruk juga. Ironisnya, tidak ada penjelasan dari direksi bank, setidaknya untuk membantah atau memberikan penjelasan, bahwa berita tersebut tidak benar untuk meredam kepanikan masyarakat. Bank itu pun kolaps dan keluarga Sudono Salim sebagai pemilik kehilangan bisnis utamanya. Tragis. Meski suasananya berbeda, kasus penetapan Hari Poernomo sebagai tersangka korupsi pajak berpotensi mengganggu kinerja bank tersebut. Bagi perusahaan go public, masalah kriminal seperti itu sangat rawan. Di sisi lain, KPK punya kewajiban untuk menyampaikan hasil kerjanya kepada masyarakat melalui media. Ekspose KPK harus mendapat liputan yang besar agar masyarakat luas bisa menyaksikan. Meski lembaga itu sangat ketat, KPK lebih mudah memberikan informasi kepada wartawan, apalagi ada juru bicara yang selalu siaga menjawab pertanyaan wartawan. Informasi kepada media pun diatur sedemikian rupa agar menarik. Misalnya, istilah Jumat keramat ketika menahan tersangka korupsi setelah diperiksa pada hari Jumat. Penjelasan pimpinan KPK soal penetapan Hari sebagai tersangka pun tak lepas dari merebut perhatian, meski media sadar bahwa apa pun yang dilakukan KPK memiliki news value. Kebetulan, saat ini media tengah mengalami kejenuhan terhadap berita politik seputar pemilu yang cenderung membosankan. Pemungutan suara sudah berlangsung dengan segala macam kasusnya. Penghitungan cepat sudah menunjukkan siapa pemenang pemilu. Tinggal menunggu pembagian kursi dan rencana koalisi. Pemilihan presiden pun masih lama, meski sudah muncul rencana koalisi dari berbagai partai. Memang ada riak politik di partai seperti pecat-memecat pengurus. Tetapi, itu tetap tidak menarik karena terkesan kuno dan berbau Orde Baru. Dalam kondisi seperti itu, KPK tampil dengan berita yang sangat menarik, kasus korupsi pajak yang dilakukan pejabat tinggi negara yang melibatkan bank besar. Media pun mendapat bahan berita yang lebih seksi karena korupsi -apalagi yang melibatkan pejabat tinggi-selalu menarik minat khalayak. Media dan KPK memiliki hubungan yang unik dan saling membutuhkan dalam prinsip kebenaran, meski tidak bisa dimungkiri keduanya memiliki kelemahan. Masyarakat masih membutuhkan KPK yang didukung media untuk memberantas korupsi di negeri ini. ●

Sedekah Suara untuk Caleg Husnun N Djuraid  ;   Dosen Universitas Muhammadiyah Malang

SUARA MERDEKA,  06 Maret 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                      

"Di antara sekian banyak caleg, yakinilah tak semuanya jelek, masih ada yang layak mendapat sedekah suara" MENJELANG hari pemungutan suara 9 April mendatang, intensitas kampanye para calon anggota legislatif (caleg) makin meningkat. Mereka menempuh berbagai cara untuk lebih mengenalkan diri kepada calon pemilih. Ada yang menggunakan cara baik, tapi tak sedikit yang menggunakan cara tidak benar. Di antaranya, yang paling banyak dilakukan, adalah praktik politik uang (money politics), membagikan-bagikan uang kepada calon pemilih. Biasanya mereka membagikannya pada pagi buta, beberapa jam menjelang pemungutan suara, atau yang populer disebut serangan fajar. Aktivitas serangan fajar sudah menjadi hal biasa, bahkan hampir semua caleg percaya itulah cara yang paling ampuh untuk mendulang suara. Hampir tak ada pemenang pemilu, baik legislatif maupun kepala daerah, yang tidak melakukan serangan fajar. Kebiasaan tersebut kemudian melekat pada sebagian masyarakat, seolah-olah sebagai ketentuan, mereka hanya mau memilih asal mendapatkan uang. Maka slogan wani pira menjadi anutan sebagian masyarakat pada semua tingkatan. Bahkan yang lebih memprihatinkan, calon pemilih menerima semua pemberian uang tersebut tapi tidak mau memilih/mencoblos. Sebagian lagi masyarakat menganut paham ’’ambil uangnya, jangan pilih calonnya’’. Apalagi pemberian uang tersebut tidak mengandung risiko mengingat sistem pemilu yang mensyaratkan bebas dan rahasia. Maka ”pelacuran politik” antara caleg dan calon pemilih tak terhindarkan lagi. Kalau para caleg menempuh cara tidak baik untuk mencapai ambisi sebagai wakil rakyat maka wajar pula andai mereka kemudian menerapkan sistem transaksi untung rugi. Untuk bisa menjadi anggota legislatif, mereka harus mengeluarkan biaya besar. Karena itu, biaya yang telah mereka keluarkan harus ditutup dengan mencari uang sebanyak-banyaknya ketika menjadi wakil rakyat. Apalagi kalau bukan korupsi yang mereka pilih, mengingat peluang untuk korupsi sangat besar. Modus korupsi yang melibatkan anggota DPR/DPRD --berkomplot dengan ekesekutif-- adalah dengan memainkan anggaran. Salah satu peluang melalui APBN atau APBD, keduanya tidak bisa dilaksanakan tanpa pengesahan wakil rakyat. Posisi sentral inilah yang kerap dimanfaatkan sebagian legislator untuk mencari sebesarbesarnya keuntungan. Modus mencari uang melalui APBN dan APBD sudah banyak diungkap dalam persidangan kasus korupsi yang melibatkan wakul rakyat. Sesuatu yang dimulai dengan cara tidak baik, akan membuahkan hasil yang tidak baik. Seolaholah menjadi kelumrahan wakul rakyat mencari sebanyak-banyaknya uang untuk menutupi biaya yang dikeluarkan saat kampanye. Bukan hanya balik modal, tapi harus mendapat keuntungan lebih besar. Maka perilaku korup anggota DPR/DPRD dianggap sebagai hal wajar oleh masyarakat. Tidak Baik Diakui atau tidak, masyarakat pemilih berperan besar menciptakan perilaku tidak baik wakil mereka di legislatif. Pilihan mereka didorong kepentingan sesaat untuk mendapatkan uang beberapa puluh ribu rupiah secara tidak langsung menghasilkan anggota legislatif yang korup. Uang yang diperoleh tak seberapa, tapi berdampak negatif luar biasa, karena korupsi menghalangi bangsa Indonesia menjadi sejahtera. Apakah kondisi seperti itu terus kita dibiarkan, mendapatkan wakil rakyat yang korup dari pemilu ke pemilu? Tentu tidak. Harus ada keberanian menghentikan praktik sogok-menyogok dalam pemberian suara. Kalau masyarakat ingin memperbaiki kinerja wakil mereka di lembaga legislatif, marilah kita coba mengubah motivasi memilih, yaitu bukan karena iming-iming uang melainkan karena berniat baik untuk memilih caleg yang baik pula. Anggaplah pemberian suara itu sebagai ’’sedekah’’ kepada para caleg karena mereka sangat membutuhkan. Namanya sedekah maka harus dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih apa pun, apalagi nilai uang sogok yang mereka berikan kepada calon pemilih tidaklah seberapa. Ketimbang mendapat pemberian kecil tapi berdampak besar dalam kehidupan di dunia dan akhirat, lebih baik kita memberikan suara itu secara cuma-cuma. Banyak caleg berkampanye dengan cara merusak lingkungan, menyuap pemilih. atau cara kotor lainnya. Pilihlah caleg yang benar-benar baik yang layak menerima amanah sedekah suara. Inilah pentingnya pendidikan politik, masyarakat harus tahu siapa saja calon wakil mereka, termasuk rekam jejaknya. Memang belum semua caleg memenuhi kriteria yang baik sebagai wakil rakyat, tapi kalau memilihnya menggunakan cara yang baik akan menghasilkan wakil rakyat yang baik pula. Menjadi golput memang sebuah pilihan, tapi itu tindakan mubazir karena menyia-nyiakan milik berharga yang seharusnya bisa dimanfaatkan orang lain. Di antara sekian banyak caleg, yakinilah tidak semuanya jelek, masih ada yang layak mendapat sedekah suara. Kalau calegnya baik dan para pemilih juga menyedekahkan suaranya dengan cara baik, tentu akan menghasilkan wakil rakyat yang baik dan tidak korup. ●

Pengalaman Jadi Korban Banjir Husnun N Djuraid  ;   Dosen UMM, Pernah menjadi wartawan Jawa Pos di Semarang

JAWA POS,  20 Januari 2014

                                                                                                                       

MASALAH yang paling mendesak dalam penanganan bencana ialah membantu para korban, baik yang masih berada di rumahnya maupun yang sudah pindah ke pengungsian. Korban bencana berada pada posisi yang tidak berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Rumah dan harta benda porak-poranda, tak sedikit yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda yang disapu bencana.  Saya punya pengalaman menjadi korban banjir bandang Semarang pada 1990. Ketika sebagian besar masyarakat lelap dalam tidur di tengah malam, tiba-tiba air bah menerjang masuk rumah. Rumah saya yang berada di kompleks Perumnas Sampangan berbentuk flat berlantai 2 lebar 3 meter itu tidak jauh dari Kaligarang. Sungai tersebut mengalirkan air dari daerah atas seperti Ungaran dan Gunungpati melewati kawasan barat Kota Semarang sebelum bermuara ke laut di dekat Pelabuhan Tanjung Emas. Tengah malam itu kami sekeluarga dikejutkan suara orang yang memberitahukan datangnya banjir. Ternyata benar, saat kami turun, air menerobos rumah dengan derasnya. Tidak butuh waktu lama banjir setinggi dua meter lebih sudah memenuhi lantai bawah rumah dan tinggal beberapa sentimeter sampai ke lantai 2. Banjir bandang itu tidak berlangsung lama, tidak sampai dua jam sehingga para korban tidak sempat menyelamatkan barang-barang penting.  Banjir kilat itu menenggelamkan dan menghancurkan apa saja yang dilewati. Suasana sangat mencekam karena malam itu PLN memutus aliran listrik, dari kejauhan terdengar orang-orang berteriak minta tolong. Kami sekeluarga menunggu dengan cemas di lantai 2 sambil berharap agar air tidak naik ke lantai 2. Setelah air surut, muncul penderitaan baru; sisa lumpur yang sangat tebal menutup lantai rumah dan menempel di dinding.  Penderitaan sesungguhnya dimulai setelah banjir karena tidak bisa berbuat banyak, listrik mati, dan air PDAM pun tidak mengalir sehingga semakin menyulitkan. Dalam kondisi yang sulit itu, pasukan TNI datang mendirikan tenda yang diubah menjadi dapur umum untuk memenuhi konsumsi makan bagi korban banjir. Setiap pagi, siang, dan petang kami harus antre ke dapur umum untuk mendapat ransum.  Dalam kondisi tidak berdaya, para korban sangat membutuhkan bantuan untuk kebutuhan mendasar; makan dan minum. Padahal, dalam bencana, tidak sedikit jatuh korban yang membutuhkan bantuan ekstra untuk perawatan, baik di rumah sakit maupun di lokasi. Karena itu, bantuan kesehatan untuk korban sangat dibutuhkan untuk penyembuhan fisik. Itu belum termasuk kebutuhan penyembuhan psikis yang memerlukan waktu panjang. Kondisi itulah yang saat ini dialami para korban banjir di Jakarta, Manado, dan daerah lain. Yang tinggal di rumah dilanda kecemasan, jangan-jangan ketinggian air meningkat dan semakin menenggelamkan rumah mereka. Korban yang tinggal di pengungsian pun hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Banjir Jakarta tahun ini agak berbeda, bukan soal lokasi genangan yang semakin luas dan waktu banjir yang lebih lama. Tapi, siapa yang salah di balik banjir tersebut. Gubernur DKI Jokowi seolah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab ketika sebagian besar wilayahnya dilanda banjir. Masyarakat menagih janji Jokowi saat berkampanye lalu yang akan membebaskan Jakarta dari banjir. Ternyata membebaskan Jakarta dari banjir tidak semudah yang direncanakan.  Banjir kali ini bertepatan dengan tahun politik menjelang pileg dan pilpres yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu capres potensial. Banyak survei menempatkan Jokowi di posisi tertinggi sebagai capres dengan tingkat keterpilihan tertinggi. Ketika Jakarta direndam banjir, para lawan politik Jokowi memiliki amunisi ampuh untuk menyerang dia.  Ketika masyarakat larut dalam kesedihan akibat bencana, politisi justru memanfaatkan untuk berperang merebut pengaruh. Kalau mereka bertarung merebut pengaruh dengan berlomba memberikan bantuan kepada para korban, itu tindakan mulia karena bisa mengurangi penderitaan korban. Para korban tidak peduli, apakah makanan, pakaian, dan perlengkapan yang mereka terima berasal dari politisi -lengkap dengan logo partai dan gambar caleg-, yang penting kebutuhan mereka terpenuhi.  ●

Kotak Pandora Anas

Kotak Pandora Anas Husnun N Djuraid  ;  Dosen Univer­sitas Muhammadiyah Malang SUARA MERDEKA, 02 November 2013

PERSETERUAN antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan ketua umum partai itu, Anas Urbaningrum, makin meruncing. Pimpinan tertinggi partai itu makin gerah dengan manuver Anas yang dianggap bisa mengganggu kelancaran tugasnya mengembalikan popularitas partai. Di hadapan ribuan kader, SBY mengeluhkan serangan banyak pihak terhadap partai yang dipimpinnya.

Serangan makin gencar justru ketika partai tengah bersiap-siap menghadapi Pemilu 2014. Ironisnya, sebagaimana dikatakan, serangan itu dilancarkan oleh mereka yang sebelumnya bergabung dalam partai tersebut. Tanpa menyebutkan nama, publik tahu siapa yang dimaksud.

Proses pengunduran diri Anas memang dramatis, bahkan kental rekayasa politik. Seperti diungkap Anas, kehadirannya sebagai ketua umum tak dikehendaki oleh sejumlah  elite. Keberhasilan Anas menjadi ketua umum melalui kongres di Bandung dianggap sebagai ’’kecelakaan’’. Pilihan sejumlah elite partai waktu itu lebih condong kepada Andi Alifian Mallarangeng yang dikenal dekat dengan SBY.

Namun berkat kepiawaiannya berpolitik, Anas mampu meyakinkan mayoritas peserta ko­ngres untuk memilihnya. Dalam perja­lan­an­nya, berbagai survei menunjukkan po­pu­laritas partai di bawah kepemimpinannya te­rus menurun. SBY sebagai ketua dewan pem­­bina sangat gusar terhadap kondisi partai yang didirikan, yang dilanda prahara karena ba­nyak kader tersandung kasus korupsi. Dia ke­mudian turun gunung membersihkan partai.

Bahkan SBY meminta semua kader menandatangani pakta integritas, seandainya ditetapkan sebagai tersangka korupsi harus mundur dari partai. Drama itu akhirnya terjadi, tak lama setelah Anas meneken pakta integritas, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus Hambalang.

Anas seperti masuk perangkap, dia tidak berkutik, dan tidak ada pilihan lain kecuali mundur. Secara gentle dia menyampaikan pengunduran dirinya. Setelah mundur, persoalan pada bekas partainya mengecambah karena Anas menganggap itu baru awal dari banyak episode yang tengah disiapkan untuk menyerang balik.

Dia menganalogikan lakon yang dialami sebagai buku, dan yang terjadi saat itu baru lembar pertama dari ratusan atau ribuan lembar yang akan dia buka. Meskipun tak secara terang-terangan, Anas mengatakan akan mengoreksi borok partai. Tapi belum juga membuka semua lembar, ia mendirikan Perkumpulan Pergerakan Indonesia (PPI) bersama sejumlah teman, di antaranya beberapa kader Demokrat. Kehadiran organisasi itu membuat gerah para elite Demokrat, termasuk SBY yang terlihat sensitif, dengan menyebutnya sebagai pihak yang akan menyerang diri dan partainya.

Kotak Pandora

Mengapa SBY dengan ketokohannya dan Demokrat sebagai partai besar, risau terhadap PPI, organisasi ’’kemarin sore’’. Itu organisasi baru, tapi ada banyak mantan pengurus Demokrat, yang tersingkir bersama Anas, atau kerap disebut loyalisnya. Akankah Anas merealisasikan ancaman menyerang balik bekas partainya? Episode inilah yang menarik untuk ditunggu, perseteruan terbuka. Seandainya Anas berani melawan, itu pertanda memiliki amunisi andalan untuk melawan mantan bosnya.

Sejatinya Anas tak hanya akan membuka lembar berikut bukunya, tapi ia juga me­megang kotak pandora yang siap dibuka setiap saat. Dalam mitos Yunani, ketika kotak pandora dibuka, keluarlah bau busuk dan bermacam penyakit. Sebagai pemegang kotak, Anas bisa membuka kapan saja dia mau, sebagai senjata untuk mempertahankan diri sekaligus menyerang balik. Tatkala mendirikan PPI yang pendeklarasiannya ber­barengan dengan konvensi capres Demokrat, Anas membuka sedikit pintu kotak pandora.

Meskipun Anas bersikeras PPI bukan parpol dan bukan tandingan Demokrat, realitasnya para elite partai panas dingin, apalagi dalam ormas itu Anas memboyong koleganya di partai dulu. Tak lama setelah PPI berdiri, beberapa elite yang bergabung bersama Anas, dicopot dari jabatan, termasuk Saan Mustopa dan I Made Pasek Suardika yang dikenal loyalis Anas. Keduanya kehilangan jabatan penting di partai dan Fraksi Demo-krat.

Terasa mengherankan, petinggi Demo­krat bereaksi keras terhadap PPI. Meskipun tidak mengungkapkan secara langsung, kegusaran SBY saat memberikan pembekalan kepada kader di Sentul mengarah ke Anas dan PPI. Sebelum acara itu digelar pun, terjadi ketegangan ketika PPI menggelar diskusi di rumah Anas yang mengundang mantan ketua partai itu, Subur Budi Santoso. Tokoh itu tiba-tiba membatalkan kehadirannya dan panitia mengabarkan pembatalan itu karena dia dipanggil Badan Intelijen Nasional (BIN). Kabar itu menimbulkan kehebohan publik, pencekalan model Orde Baru yang dilakukan aparat intelijen menjadi isu seksi.

Inilah kepandaian Anas dan kelompoknya memainkan isu ribbon yang secara tak langsung menghantam pemerintah. Manuver itu berdampak hebat, sampai SBY menyampaikan keluhan kepada para kader. Bukan hanya mengeluh, ia juga meminta kader melawan serangan tersebut. Kali ini ia tak hanya curhat, tapi bersiap membuat perhitungan. Benarkah Anas akan membuka halaman berikut bukunya, atau membuka lebih lebar lagi tutup kotak pandora? ●

APBD dan Manajemen Sarung

APBD dan Manajemen Sarung Husnun N Djuraid  ;  Jurnalis Malang Post (Jawa Pos Group), Dosen Universitas Muhammadiyah Malang JAWA POS, 25 Oktober 2013

MASYARAKAT kerap bertanya, mengapa proyek pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, saluran air, trotoar, dan sebagainya dilakukan pada musim penghujan. Pembangunan itu sendiri sudah mengganggu aktivitas masyarakat. Apalagi kalau dilakukan pada musim hujan, kondisinya akan semakin mengganggu. Jalan menjadi macet, becek, dan licin, menyebabkan banyak orang celaka. Kenapa proyek tersebut tidak dimulai pada waktu tidak banyak hujan seperti akhir tahun. 

Pertanyaan itulah yang sampai sekarang belum menemukan jawaban yang memuaskan. Berita soal proyek musim hujan yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekaligus mencelakakan sudah sering dimuat media. Tapi, belum banyak media yang memuat, mengapa proyek fasilitas umum itu dilaksanakan pada musim hujan. Bukankah tahun anggaran itu dimulai pada Januari. Kalau harus menunggu pencairan dana dan sebagainya butuh waktu, paling tidak sebulan atau dua bulan berikutnya proyek sudah bisa dimulai. 

Tapi, kondisinya tidak begitu. Banyak proyek yang justru dikerjakan setelah pertengahan tahun. Ada yang beralasan bahwa administrasi proyek yang didanai pemerintah pusat rumit dan butuh waktu lama. Ternyata, bukan hanya proyek pusat, proyek yang didanai APBD pun mengalami hal sama. Masyarakat tidak hanya bertanya kepada pemerintah, tapi juga kepada media, kenapa behind the news proyek musim hujan itu tidak diungkap. 

Sebagai konsumen, masyarakat tentu berhak mendapatkan informasi yang lengkap tentang sebuah kasus. Kalau bicara tentang proyek, tidak bisa dilepaskan dari anggaran. Kalau proyeknya bermasalah, coba dilihat bagaimana anggarannya, tentu bermasalah juga. Seharusnya banyak jurnalis yang tergelitik dengan fakta ini, APBD sudah diputuskan pada Januari, tapi mengapa proyek baru dimulai Agustus. Tapi, itulah faktanya. Banyak jurnalis yang lebih suka berita instan yang tidak harus bersusah payah membuka bukup APBD yang bisa mencapai setengah meter. Karena itulah, asyik juga mengikuti kegiatan lokakarya "membaca cepat APBD" yang digelar Australia-Indonesia Partnership of Decentralisation (AIPD) bekerja sama dengan JPIP untuk Kabupaten Malang sejak Kamis (24/10) hingga hari ini. 

Bila dicermati, semua proyek itu sebenarnya sudah tercantum dalam APBD, mulai jadwal pelaksanaan sampai anggaran yang dibutuhkan. APBD bukan dokumen rahasia yang harus disembunyikan dari publik. 

Terbesar untuk "Amil" 

APBD merupakan acuan untuk membiayai kegiatan pemerintahan di daerah yang semuanya bersumber dari rakyat. Semua komponen pemasukan dalam APBD berasal dari kontribusi rakyat, misalnya retribusi atau pajak yang kini komposisinya lebih dari 70 persen dari anggaran negara. Kalau rakyat sudah memenuhi kewajibannya, tentu hak mereka juga harus dipenuhi melalui belanja atau pengeluaran pemerintah. Semua pengeluaran harus ditujukan untuk kepentingan rakyat agar APBD benar-benar menjadi rahmat. 

APBD diperuntukkan bagi anggaran rutin dan pembangunan dengan komposisi yang tidak seimbang. Hampir semua APBD menempatkan anggaran rutin - salah satunya untuk gaji pegawai - lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Persentasenya bergantung daerah masing-masing. Di Kabupaten Malang, misalnya, 70 persen APBD digunakan untuk kegiatan rutin, sedangkan untuk kepentingan rakyat hanya 30 persen. Pengelolaan APBD itu ibarat orang memakai sarung. Kalau diturunkan, perutnya kelihatan, sebaliknya kalau dinaikkan, kakinya akan kelihatan. 

Kalau anggaran rutin dinaikkan, anggaran pembangunan akan turun, begitu juga sebaliknya. Tapi, kalau melihat asal usul APBD yang berasal dari rakyat, pembagian itu tidak adil. Seharusnya porsi untuk rakyat lebih besar daripada alokasi untuk membayar pegawai. Kenaikan anggaran untuk rakyat harus dilakukan dengan kosekuensi menurunkan anggaran belanja rutin. 

Sebenarnya belanja rutin tidak harus memakan porsi yang sangat besar dari APBD kalau pengelolaannya tidak korup. Misalnya, seorang pegawai selain mendapat gaji tetap plus tunjangan masih mendapat aneka honor untuk pekerjaan yang ditangani. Tentu tidak perlu lagi honor khusus karena mereka sudah mendapat gaji dan tunjangan. 

Kalau pemborosan itu bisa ditekan, manajemen sarung dengan menaikkan anggaran untuk rakyat bisa dilakukan tanpa harus mengurangi hak para pegawai. Rakyat dan pegawai sama-sama sejahtera. Model pengelolaan seperti itu terjadi karena pengelolaan anggaran mengacu pada prosedur. Selain prosedur, ada pertimbangan politik/kebijakan, filosofi, dan moral yang menempati posisi tertinggi. 

Kalau pertimbangan itu dipakai, sungguh tidak bermoral pihak yang memanfaatkan APBD lebih banyak daripada rakyat yang merupakan penyumbang utama. Sebenarnya pengelolaan APBD bisa mencontoh pengelolaan zakat di masjid yang terbuka, setiap Jumat diumumkan baik lisan maupun tertulis sehingga masyarakat bisa mengetahui. Pengelola atau amil zakat mendapatkan bagian 1/8 dari zakat yang diterima, selebihnya digunakan untuk penerima zakat yang berhak. 

Bandingkan dengan APBD, yang menurut istilah Ismail Amir, instruktur dari Fitra, "amilnya" bisa mendapat 70 persen, sedangkan sisanya untuk rakyat. Itu pun yang diterima tidak bulat 30 persen karena masih ada potongan lain. Ayo berubah. ●