Tampilkan postingan dengan label Taufik Lamade. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Taufik Lamade. Tampilkan semua postingan

Selasa, 14 Oktober 2014

Jokowi tanpa Remote Control

                                   Jokowi tanpa Remote Control

Taufik Lamade  ;   Wartawan Jawa Pos, Direktur Jawa Pos Radar Bromo
JAWA POS,  13 Oktober 2014

                                                                                                                       


SEJATINYA Jokowi tidak mempunyai modal amat besar untuk menjalankan roda pemerintahan. Seharusnya kekuasaan presiden begitu besar karena kita menganut sistem presidensial. Dalam menentukan menteri, misalnya, semuanya adalah hak mutlak presiden. Tapi, apakah Jokowi yang terpilih secara langsung itu mampu menjalankan ide-ide orisinalnya.

Untuk mengukur ruang gerak atau menakar modal politik Jokowi, paling tidak kita melihat tiga simpul politik penting. Pertama, kekuatan parpol yang mendukung. Kedua, peta politik di parlemen.Ketiga, dukungan rakyat.

Pertama, soal dukungan parpol pendukung, posisi Jokowi tidak terlalu kuat. Dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Jokowi bukan yang terbesar. Masih ada orang kuat di belakang layar, yakni Megawati sebagai ketua umum PDIP, partai utama atau tulang punggung KIH. Tingginya posisi Mega dapat terbaca ketika Mega akan bertemu dengan SBY, mengutus Jokowi sebagai pendahulu. Pertemuan gagal karena SBY ingin bertemu ”queen”.

Jokowi bukan ketua umum atau penguasa parpol saat berkuasa nanti. Beda dengan Presiden Soekarno yang mengendalikan PNI; Soeharto yang menjadi ketua Dewan Pembina Golkar, yang kekuasaannya unlimited; Presiden Habibie juga ketua harian Dewan Pembina Golkar. Lantas, Presiden Gus Dur merangkap ketua Dewan Syura PKB. Mega saat menjadi presiden juga menjabat Ketum PDIP. SBY saat berkuasa juga ”pemilik” Demokrat.

Semua presiden sebelumnya cukup memegang remote control untuk menggerakkan elemen parpol yang dipimpinnya. Baik untuk menggerakkan massa pendukung atau perpanjangan tangannya di parlemen. Sehingga para presiden pendahulu itu mempunyai kekuatan untuk melakukan mobilisasi dan mengimbangi manuver lawan politik. Jokowi? Untuk menggerakkan elemen parpol,dia harus menghadap ke meja ketua umum parpol pendukungnya.

Beratnya langkah Jokowi menghadapi parpol pendukung sudah terlihat saat gagalnya rencana mewujudkan semangat membentuk kabinet tanpa pengaruh parpol. Realitasnya, Jokowi harus memberi kavling kabinet kepada seluruh partai pendukung, berbeda jauh dengan keinginan orisinal mantan walikota Solo itu yang menyebut tanpa deal dengan parpol pendukung.

Kedua, soal peta politik parlemen. Sebenarnya itu tak perlu diulas panjang lebar. Sebab, kenyataannya, untuk sementara kubu Jokowi-JK babak belur di parlemen. Tiga kali voting, yakni UU Pilkada, pemilihan paket pimpinan DPR, dan pemilihan paket pimpinan MPR, kubu KIH menderita kekalahan. Artinya, Jokowi dan JK akan menghadapi tantangan besar bila tak mampu merombak peta politik parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Prabowo Subianto.

Padahal, seperti kita ketahui, secara konstitusi pemerintah harus mendapat persetujuan parlemen. Baik dalam menentukan anggaran maupun dalam persetujuan UU (legislasi). Parlemen juga mempunyai hak konstitusi yang melekat dalam pengawasan, misalnya hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Ketiga, soal kekuatan rakyat. Jokowi dan gerbongnya mungkin merasa bahwa benteng penting mereka adalah rakyat. Wajar karena pasangan Jokowi-JK terpilih lewat pilkada langsung. Tapi, bila dibandingkan dengan perolehan SBY dalam dua pilpres langsung sebelumnya, yang diperoleh Jokowi-JK masih kalah.

Dalam Pilpres 2004, SBY yang saat itu berpasangan dengan JK meraih 60,62 persen suara. Sementara dalam Pilpres 2009, raihan suara SBY yang berpasangan dengan Boediono lebih besar lagi, yakni 60,8 persen. Hebatnya lagi,Pilpres 2009 diikuti tiga pasangan dan SBY-Boediono menyelesaikan dengan satu putaran. Bandingkan dengan perolehan suara Jokowi-JK yang sebesar 53,15 persen.

Artinya, kalau kita membaca raihan suara itu, kemenangan Jokowi tidak besar amat (selisih tidak besar). Kalau kubu Jokowi mengandalkan pengelolaan suara rakyat sebagai ”benteng” politik, berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal. Tanda itu sudah terbaca saat demo menjelang sidang MK atau perang polemik di media sosial. Intinya, dukungan publik untuk kursi presiden Jokowi tak setenang saat dia menjabat walikota Solo, yang mampu meraih suara 90,09 persen dalam pilwali.

Selain tiga elemen penting itu (dukungan partai pendukung, peta parlemen, dan dukungan rakyat), sebenarnya ada dua lagi elemen yang perlu dicermati dalam melihat posisi politik Jokowi di kursi presiden. Yakni, posisi militer dan ”manuver”Wapres.      

Mengapa mencermati militer? Bukankah TNI sudah profesional dan tak berpolitik lagi? Bukankah presiden merangkap panglima tertinggi TNI? Iya, memang benar, secara institusi loyalitas TNI sudah tak bisa diragukan. Tapi, bagaimanapun, militer tetap elemen penting yang sangat menentukan. Kalau tidak bisa mengelola dengan baik, Jokowi akan menemui kesulitan. SBY sukses, buktinya mendapat kado istimewa pada HUT TNI yang dirayakan 7 Oktober lalu. Di akhir jabatan SBY, TNI mengadakan perayaan yang sangat meriah di Surabaya, perayaan terbesar sepanjang sejarah.

Bagaimana faktor Wapres? Bukankah Wapres juga subordinasi presiden? Semua kekuasaan dan otoritas ada di tangan presiden. Wapres hanya bekerja berdasar perintah presiden. Iya memang. Tapi, JK yang menjadi pendamping Jokowi adalah tipikal tokoh yang bisa berlari kencang. Bukan tipikal Wapres ban serep. Itu sudah terbukti di era SBY-JK yang memunculkan pamor antara presiden dan Wapres seimbang. Apakah nanti juga memunculkan matahari kembar?

Semua berpulang kepada Jokowi sendiri. Bergantung seberapa jauh dia mengelola simpul-simpul politik itu. Kalau mampu mengelola dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tentu dia akan menjadi presiden hebat yang disanjung publik. Bila tidak, mungkin hanya akan menjadi petugas partai. ●

Kamis, 04 September 2014

Roh Reformasi di Kabinet Jokowi

Roh Reformasi di Kabinet Jokowi

Taufik Lamade  ;   Wartawan Senior Jawa Pos
JAWA POS, 04 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

JOKO Widodo (Jokowi) merupakan presiden kelima pasca reformasi. Ini adalah tahun ke-16 setelah tumbangnya rezim Orde Baru (Orba) yang sangat bernuansa militer. Apakah semangat-semangat reformasi tetap akan diwarisi kabinet Jokowi?

Gerakan reformasi 1998 sejatinya antitesis rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Rakyat ingin keluar dari pemerintahan sentralistis, monopoli ekonomi, dan kuatnya peran militer dalam kehidupan sipil. Tiga isu itulah yang kemudian menjadi tuntutan utama gerakan perubahan yang membawa tumbal gugurnya sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia di Jakarta. Semangat reformasi ingin menumbangkan tiga isu besar.

Kekuasaan sentralistis yang dibangun rezim Soeharto telah membuat pemerintah pusat begitu kuat. Jakarta menjadi segala-galanya. Daerah tak bisa berbuat apa-apa karena semuanya dikomando dari pusat. Istana menjadi sakral dan menakutkan. Semua kekuatan politik alternatif dilemahkan.

Sistem ekonomi monopoli juga hanya menguntungkan segelintir orang yang berada di sekitar Soeharto. Inilah yang membuat sistem kita menjadi sangat korup dan ketidakadilan akses ekonomi terjadi.

Soeharto juga merangkul militer. ABRI (kini TNI) menjadi tulang punggung utama Soeharto. Hampir tidak ada ranah sipil yang tak disentuh militer. Bahkan, parlemen yang seharusnya menjadi representasi rakyat atau masyarakat sipil juga dimasuki Fraksi ABRI. Bahkan, banyak pula BUMN yang dimasuki para pensiunan jenderal.

Soeharto juga menerjemahkan hegemoni kekuasaannya itu dalam kabinet. Sejumlah pos-pos strategis diserahkan kepada para jenderal. Pos menteri dalam negeri (Mendagri), misalnya, selalu dipegang para jenderal senior. Mulai Amir Mahmud, Soepardjo Rustam, Rudini, hingga Yogie S. Memet. Di kabinet terakhir Soeharto, Mendagri dipegang Jenderal R Hartono. Gaya Depdagri (kini Kemendagri) saat Orba sangat sentralistis.

Begitu juga menteri pertahanan (Menhan) yang sering dirangkap dengan jabatan panglima ABRI. Seperti Jenderal Yusuf, Maraden Panggabean, Try Sutrisno, L.B. Moerdani, hingga di era Wiranto. Soeharto tak mau memilih Menhan dari sipil seperti di sejumlah negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat.

Bukan hanya di dua pos polkam itu, Soeharto juga menempatkan sejumlah jenderal di pos strategis lain, termasuk cukup lama menjadikan Alamsyah Ratu Perwiranegara, seorang militer, di posisi menteri agama. Atau Laksamana Sudomo, yang terkenal saat menjadi Pangkopkamtib (panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) dalam mengendalikan demonstran, diangkat sebagai Menaker untuk mengendalikan para buruh. Masih banyak lagi jenderal yang bertebaran di berbagi pos kabinet.

Hegemoni militer yang menjadi ciri khas Orba menjadi tuntutan para reformis untuk dihapus. Semangat reformasi menuntut pemerintah yang demokratis dan kuatnya peran sipil.

Kabinet pasca-Soeharto mengakomodasi semangat dan tuntutan reformasi. Habibie mulai mengakomodasi peran-peran politik seperti mulai memasukkan menteri dari unsur PDI dan PPP. Pintu demokrasi pun mulai dibuka, seperti penghapusan pemberedelan media massa.

Di era Gus Dur, kabinet mengakomodasi semangat reformasi dengan lebih luas lagi. Salah satunya ialah mengangkat orang sipil sebagai Menhan. Gus Dur menunjuk Prof Mahfud M.D., ahli hukum tata negara, sebagai Menhan. Menghapus tradisi Orba yang selalu menempatkan jenderal aktif sebagai Menhan.

Bukan hanya itu, Gus Dur juga merotasi panglima TNI dari tiga angkatan. Bila di era Soeharto TNI-AD sangat mendominasi pucuk militer, sejak era Gus Dur panglima TNI dijabat secara bergantian oleh TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU. Gus Dur mengangkat Laksamana Widodo A.S. sebagai panglima TNI.

Sejak itu Menhan selalu dijabat sipil. Megawati yang menggantikan Gus Dur mengangkat politikus PKB Matori Abdul Djalil sebagai Menhan. Sementara di era pemerintahan SBY-JK atau SBY jilid I, pos Menhan ditempati Prof Juwono Sudarsono. Serta di kabinet SBY II, Menhan dijabat Purnomo Yusgiantoro, yang sebelumnya menteri ESDM.

Untuk pos Mendagri, sejak era SBY jilid II dominasi jenderal terputus. Gamawan Fauzi menjadi orang sipil pertama sejak Orba yang menjabat pos penting itu. Saat menunjuk Mendagri dari sipil, SBY mendapat apresiasi besar. Ini seiring dengan semangat otonomi daerah yang juga salah satu roh reformasi itu sendiri. Ini seiring dengan era demokrasi pemilihan langsung. Lain halnya dengan era Soeharto, yang mana sejumlah jabatan gubernur dan bupati sudah dikavling untuk militer.

Semangat pos Menhan dan Mendagri ditempati sipil bukan hanya persoalan siapa yang pantas menjabat. Tidak berarti mantan jenderal tak bisa menempati dua pos strategis itu. Sebab, banyak jenderal yang juga tak kalah hebat. Namun, arti penting Menhan dari sipil, misalnya, secara psikologis menunjukkan bahwa dalam tataran kebijakan politis militer tetap menjadi bagian masyarakat sipil. Warisan Menhan sipil itu alangkah baiknya menjadi tradisi.

Begitu juga halnya untuk pos Mendagri. Di era otonomi daerah dan pemilihan langsung, sangat pas bila pos tersebut dipegang sipil. Pengalaman masa lalu yang sangat sentralistis sudah tak cocok dengan otonomi daerah. Rasanya, sosok gubernur yang sukses sangat layak untuk menempati pos ini. Seperti halnya Gamawan Fauzi.

Apakah Jokowi yang kini dikelilingi sejumlah jenderal sarat pengalaman seperti Wiranto, Hendropriyono, Luhut Panjaitan, Ryamizard Ryacudu, Tb. Hasanuddin, dan Sutiyoso akan tetap mempertahankan tradisi ”menteri sipil” yang mulai muncul di era reformasi itu? Apakah Menhan nanti tetap berasal dari kalangan sipil? Apakah Mendagri juga dari sipil? Apakah Jokowi siap menggilir jabatan panglima TNI dari TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU? Kita tunggu saja. ●

Selasa, 18 Juni 2013

Cuci Piring BBM ala SBY

Cuci Piring BBM ala SBY
Taufik Lamade ;   Wartawan Jawa Pos
JAWA POS, 18 Juni 2013


TAK ada kenaikan BBM yang tidak ditandai oleh gejolak. Demonstrasi penolakan muncul di mana-mana. Tak jarang, demo berakhir dengan kekerasan fisik. Biaya sosial yang harus kita bayar sangat mahal. 

Biaya ekonomi yang ditanggung rakyat pun tak kalah mencekik. Baru isu atau sekadar wacana adanya kenaikan BBM subsidi (atau rencana penghematan subsidi BBM), langsung membuat harga di pasar bergolak. Itulah sebabnya, bila pemerintah maju mundur dalam mengambil kebijakan menaikkan BBM, yang tercekik adalah ibu rumah tangga yang saban hari ke pasar. Mereka bisa tersiksa karena selalu menemukan harga baru. 

Di sisi lain, istana berteriak dengan jumlah subsidi BBM yang semakin membengkak. Tahun ini nilainya mencapai Rp 193 triliun (APBN 2013). Subsidi itu bakal terus membengkak karena semakin besarnya tingkat konsumsi. Adapun total subsidi energi (termasuk untuk listrik) mencapai Rp 309,9 triliun. Ini jelas sangat mengganggu postur APBN yang senilai Rp 1.500 triliun. 

Nilai subsidi BBM sangat besar. Jembatan Selat Sunda yang panjangnya sekitar 29 kilometer bila dibangun bakal menghabiskan sekitar Rp 100 triliun. Padahal, jembatan itu sangat penting umtuk menggenjot keseimbangan ekonomi Jawa dan Sumatera. Tol trans Jawa yang sudah terbengkalai bertahun-tahun itu saja, totalnya juga sekitar Rp 100 triliun. Jembatan Suramadu hanya menghabiskan sekitar Rp 6 triliun, bahkan jembatan tol di atas laut di Bali nilainya hanya Rp 2,4 triliun. Semua proyek serupa itu diharapkan berjalan lancar bila BBM tak disubsidi. 

Besarnya subsidi BBM disebabkan secara keekonomian harga BBM premium yang kita beli sehari-hari sekitar Rp 9.500-10.000 per liter (bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia). Sementara harga yang kita bayar Rp 4.500. Ini berarti pemerintah paling tidak menyubsidi Rp 5.000 per liter setiap para pemilik mobil membeli premium. Memang aneh, mereka yang kuat membeli mobil malah diberi minum BBM subsidi oleh negara. 

Secara alur ekonomi, subsidi harus dipangkas. Itu benar dan tak terbantahkan. Subsidi yang sangat besar itu seharusnya bisa menjadi belanja modal pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan kesehatan atau pendidikan. Cuma yang harus kita cermati, kebijakan kenaikan BBM sering diwarnai aroma politik. Pilpres atau pileg sering menjadi palang rintang dalam kebijakan itu. 

Pemerintah SBY-Boediono saat ini mengaku sangat berat menanggung subsidi yang semakin liar dan tak terkendali. Seharusnya tak perlu pusing bila tidak melakukan politik tarik ulur. Pada tahun terakhir periode pertama pemerintahannya SBY sempat menerapkan policy yang membingungkan. Pada 24 Mei 2008, BBM (bensin premium) yang saat itu berharga Rp 4.500 dinaikkan menjadi Rp 6.000. Lantas 1 Desember 2008 harganya diturunkan menjadi Rp 5.500, dan dua pekan kemudian, 15 Desember 2008, diturunkan menjadi Rp 5.000. Lantas 15 Januari 2009, tepatnya tiga bulan menjelang pemilihan umum dan lima bulan menjelang pemilihan presiden 2009, SBY mengembalikan harga BBM ke angka Rp 4.500. 

Sulit dikatakan bahwa kebijakan ini tak ada hubungannya dengan momentum pileg dan pilpres. Sebab, langkah SBY itu telah membuatnya meraih keuntungan politik yang sangat signifikan untuk mengantarkannya kembali menang. 

Di sisi lain, harga BBM Rp 6.000 yang dianulir itu telah dibayar dengan biaya sosial yang tinggi. Artinya, saat harga BBM naik, demo dan protes muncul di mana-mana. Polisi sudah bekerja keras meredamnya. Tapi, harga yang sudah melewati "ujian sosial" itu malah ditarik kembali oleh SBY. 

Kini, politik BBM menjelang Pemilu 2009 itu membuat kita tersiksa secara ekonomi. Coba, seandainya harga Rp 6.000 itu tetap dipertahankan hingga sekarang, subsidi yang dikeluarkan tidak sebesar ini. Dengan demikian, kita bisa membangun infrastruktur besar. Coba kita asumsikan selisih harga Rp 1.500 dikalikan dengan kuota BBM subsidi mencapai 45 juta kiloliter selama 2013. Berapa triliun yang seharusnya bisa dihemat. Apalagi, itu sejak awal 2009 (kebijakan BBM kembali diturunkan menjadi Rp 4.500). 

SBY sendiri juga pernah "cuci piring" rezim sebelumnya akibat harga BBM terlalu rendah dibanding harga pasar. Pada awal pemerintahan SBY-JK, saat bulan madu di istana, mereka justru menaikkan harga BBM secara ekstrem. Pada tahun pertamanya itu, 2005, mereka menaikkan harga BBM dua kali. Pertama, harga BBM peninggalan Mega Rp 1.810 dinaikkan menjadi Rp 2.400. Lantas masih pada tahun itu yang sama harganya naik menjadi Rp 4.500. 

Kenaikan di awal era SBY yang lebih 100 persen (akumulatif dua kenaikan) itu adalah yang terbesar selama ini. SBY-JK terpaksa kerja keras mencuci piring karena sejak 2003 pemerintah Mega berusaha tidak menaikkan harga BBM. Tentu pemerintahan Mega memilih memberikan subsidi daripada harus membayar biaya politik besar menghadapi Pemilu 2004. Toh, Mega ternyata tetap kalah di pilpres. SBY yang menjadi pemegang tongkat estafet menangung risiko yang terpaksa mencuci piring besar-besaran itu. 

Kini SBY sangat getol ingin menaikkan harga BBM. Bagi SBY yang sudah tak maju lagi, lapang saja membuat kebijakan tidak populis, untuk menaikkan harga BBM. Tentu, sudah tak ada lagi kebijakan menurunkan BBM seperti menjelang Pilpres 2009. Tapi, kebijakan ini akan membuat penggantinya tak perlu segera "cuci piring" di awal masa jabatan meski harga BBM belum menjumpai titik keekonomian. Itu kalau SBY tidak menurunkan lagi harga BBM menjelang pileg dan Pilpres 2014, demi Demokrat. ●