Tampilkan postingan dengan label Sari Wahyuni. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sari Wahyuni. Tampilkan semua postingan

Rabu, 16 Januari 2013

Di Balik Musibah Dahlan Iskan


Di Balik Musibah Dahlan Iskan
Sari Wahyuni ;  Dosen Strategi FE UI, Editor in Chief
pada the South East Asean Journal of Management 
SINDO, 16 Januari 2013



Sabtu (5/1) sore itu saya dikagetkan oleh SMS seorang teman yang memberitakan bahwa Pak Dahlan Iskan mengalami kecelakaan dengan mobil listriknya. Saya pun terhenyak. ”Semoga beliau tidak apa-apa,” saya membatin. 
Ini satu-satunya pikiran yang terlintas di benak saya. Dengan ”semangat 45”saya pun segera berselancar di dunia maya, cari berita terbaru tentang Pak Dahlan. Benar-benar menakjubkan, mobilnya ringsek, tapi penumpangnya tidak apa-apa. Kronologi dan lokasi kecelakaan pun cukup mengerikan. Siapa yang tidak tahu curamnya tebing di daerah Sawangan?? 

Kemungkinan yang lebih mengerikan jelas lebih banyak, tapi syukur alhamdulillah beliau tidak apa-apa. Sampai anak saya bertanya, lho bisa ya mobilnya seperti itu tapi orang di dalamnya tidak apa-apa? Ini mukjizat atau memang beliau ini nyawa saringan? Yang jelas ini sangat melegakan, dan duaduanya mungkin benar. 

Tidak disangka musibah ini bergulir menjadi bola panas di media massa. Hal ini yang membuat saya lebih kaget dan sekaligus sedih, kok bisa-bisanya orang justru menghujat, menyalahkan, dan berburuk sangka pada seseorang yang mengalami musibah. Apa jadinya kalau Pak Dahlan tidak selamat? Alih-alih bersyukur bahwa menteri yang fenomenal ini bisa selamat, tapi justru tudingan supernegatif yang banyak diarahkan ke beliau. 

Memang rasanya bukan Dahlan Iskan kalau tidak menuai kontroversi. Sejak akan menjadi direktur utama PLN, beliau banyak menuai kritik bahkan cibiran. Ketika PLN berhasil melakukan reformasi, orang pun terperangah. Apalagi ketika seorang Dahlan Iskan turun di jalan tol, naik ojek, kereta api, hingga menginap di rumah penduduk pedesaan, kita ditunjukkan pada suatu role modelpemimpin yang benar-benar down to earth. 

Tapi semua hal baik yang dilakukannya seolah terhapus begitu saja.Akibat musibah itu banyak orang meminta beliau mundur sebagai menteri. Bahkan pencipta Tucuxi pun ikut menuding sang menteri akan mengambil alih hak ciptanya. Akankah seorang menteri bertindak culas seperti itu? Saya masih ingat sekali betapa beliau membanggakan Danet Suryatama yang dari Yogyakarta ini sebagai pencipta mobil listriknya. Kalau memang berniat mengambil hak cipta, kenapa Pak Dahlan mesti menyebut penciptanya dari Yogyakarta? Mengapa tidak diakuinya sendiri saja? Bahkan mobil hijau listrik kecil yang selama ini dikendarainya pun selalu dibangga-banggakan buatan orang Depok. 

Bisakah bangsa ini berpikir lebih objektif dan positif? Tidak ada satu pun orang yang ingin mendapatkan musibah. Dahlan pun dengan terangterangan mengakui bahwa dia bersalah langsung uji tes di medan yang cukup berat. Keberanian seorang public figure untuk mengaku salah saja sudah menunjukkan kebesaran hati. Aceng, yang jelas-jelas salah ataupun berperilaku tidak lumrah, saja tidak mau mengaku salah.

Demikian juga beberapa politisi di tanah air kita. Sikap yang terbuka dan jujur ini perlu diapresiasi. Demikian juga keputusannya ketika menabrakkan mobil ke tebing agar tidak terjadi korban lain, sungguh sangat luar biasa. Boleh dikatakan ini keputusan untuk bunuh diri,karena taruhannya benar-benar nyawa pengemudi. Bahkan fakta bahwa seorang menteri menyetir sendiri untuk uji tes mobil, rasanya baru pertama kali ini ada. 

Kalau dipikir-pikir, dengan mudahnya beliau bisa meminta seseorang untuk melakukannya, sehingga risikonya pun tidak perlu ditanggung sendiri. Sebaliknya, beliau harus bisa meyakinkan diri sebelum bisa meyakinkan orang lain.Mungkin pemikiran inilah yang juga melandasi kenapa Dahlan sering melakukan inspeksi mendadak. Dia tidak mau menelan bulat-bulat laporan anak buahnya sebelum melihat sendiri fakta di lapangan. Terbukti, pengalamannya di medan Sawangan yang berliku, curam, dan menanjak ini tidak akan pernah sama dengan uji tes di sirkuit mana pun. 

Harus diakui Dahlan adalah seorang visionary leader. Citacitanya untuk membuktikan bahwa mobil listrik adalah mobil masa depan inilah yang membuatnya begitu bersemangat. Lucunya, orang yang barusan menabrak biasanya dia akan trauma,bahkan beberapa teman saya sudah tidak mau menyetir lagi. Tapi kali ini boro-boro trauma, Dahlan justru tetap bersemangat mengembangkan mobil ramah lingkungan di negara kita. 

Itu pun orang berburuk sangka, bukankah ini di luar kapasitasnya sebagai Menteri BUMN? Apakah inisiatif seseorang perlu dibatasi hanya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya?? Pemikiran seperti inilah yang akan mengerdilkan kita. Kalaupun Beliau dipersalahkan untuk perizinan uji tes, pelat nomor “aspal” dan sebagainya, Dahlan pun sudah mengakui bersalah. Lagipula, apakah seorang menteri akan mengecek sendiri pelat nomor, izin,dan sebagainya? 

Tentu saja sudah ada tim yang mempersiapkan hal tersebut, dalam arti tim inilah yang alpa memeriksa semua peraturan. Untuk kesalahan anak buahnya pun Dahlan Iskan siap pasang badan. Jangan lupa, peraturan di tanah air kita ini banyak tidak jelasnya. Bahkan pencipta sepeda listrik di Indonesia saja sudah tiga tahun mengurus izin yang tak kunjung selesai. Bayangkan saja, kalau kita akan membuat mobil listrik, akan butuh waktu berapa lama hanya untuk izinnya, belum lagi R&D-nya? 

Jadi, daripada kita menghujat, berburuk sangka, dan mencaci maki orang, apakah tidak lebih baik kita gunakan energi kita untuk membuat Indonesia yang lebih baik? Akankah kita hanya menjadi penonton dan pasar empuk negara-negara tetangga? Seorang Dahlan Iskan saja tidak akan pernah bisa mengubah Indonesia, dibutuhkan tekad, dukungan dan strategic initative bukan hanya dari pemerintah, tapi juga rakyat secara keseluruhan. ●

Selasa, 08 Januari 2013

Kawasan Berikat, Mau Dibawa ke Mana?


Kawasan Berikat, Mau Dibawa ke Mana?
Sari Wahyuni ;  Dosen Strategi FE UI,
Editor in Chief the South East ASEAN Journal of Management
SINDO,  08 Januari 2013



Seiring dengan menjamurnya kawasan berikat di mana-mana, pemerintah pun mulai kesulitan untuk mengawasinya. Banyaknya penyimpangan yang terjadi di kawasan tersebut, seperti kebocoran barang ekspor ke pasar dalam negeri dan smuggling, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 147/04 Tahun 2011 jo PMK 255/04 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat, yang ternyata sangat dilematis dan menuai banyak kritik. Betapa tidak gara-gara PMK itu, sejumlah pabrik akan terkena imbasnya. 

Minimal ada dua hal yang menohok dari PMK 147. Pertama, peraturan ini mengharuskan perusahaan yang luasnya di bawah satu hektare pindah tempat ke kawasan industri. Jika tidak dipindah ke kawasan industri, status kawasan berikat akan dihapus. Fasilitas pembebasan pajak pun hilang. Peraturan ini amat sangat dilematis. Bagaimana kalau sudah tidak ada lagi lahan yang bisa dibeli? Atau bahkan tidak ada yang mau menjual karena sudah diperuntukkan untuk hal lainnya. 

Kedua jalan buntu tersebut adalah kemungkinan besar yang terjadi saat ini. Karena crowded-nya kawasan berikat, kalaupun ada lahan kosong, harganya biasanya sudah berlipat-lipat. Nah, kalau perusahaanperusahaan tersebut harus direlokasi, siapa yang menanggung biayanya? Memindahkan industri tidak semudah memindahkan gerobak. Investasi industri berupa tanah dan bangunan tidak wajar untuk dipindah, apalagi merelokasi tenaga kerja, jelas tidak semudah membalikkan tangan. 

Bayangkan kalau ada 500 karyawan yang telah membeli rumah 1–3 km dari tempat kerja, tahu-tahu pabriknya harus pindah 50–100 km dari lokasi semula. Jelas peraturaan menteri ini bisa menimbulkan kerawanan sosial yang superrumit. Kedua, kalau sebelumnya produk di kawasan berikat ada aturan 50% produk dijual di dalam dan 50% produk luar negeri, PMK yang terbaru mengharuskan 75% ekspor dan 25% untuk pasar lokal. 

Peraturan ini tentunya dibuat dengan maksud yang baik, yaitu meningkatkan ekspor dan daya saing perusahaan di Indonesia bisa. Namun sayangnya, di tengah krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa serta beberapa bagian di dunia, peraturan baru ini dapat memberatkan dunia usaha. Kalau permintaan internasional saja menurun, bukankah peraturan ini seperti menggali lubang kubur kita sendiri? 

Kenapa peraturan ini tidak dilakukan secara bertahap sambil mempersiapkan kemampuan industrial kita serta serta memberi kesempatan mencari tujuan ekspor baru? Kenapa justru pasar Indonesia yang cukup besar tidak diperhitungkan? Ketika di awal special economuic zone (SEZ) diberlakukan di China pada 1985, perusahaan di Shenzen memproduksi 30% untuk pasar internasional dan baru pada 1998 mereka mampu menjual 40% produknya untuk pasar internasional.

Pertanyaannya, apakah peraturan menteri ini relevan dikeluarkan saat ini? Bagaimana negara-negara tetangga kita memperkuat SEZ mereka? Jangan-jangan peraturan ini akan menyebabkan perusahaan relokasi ke negara tetangga, dan kemudian mengekspor lagi ke Indonesia tanpa bea masuk? Salah satu buku saya mengenai kawasan ekonomi khusus (KEK) di empat negara Asia menunjukkan bahwa konsep bounded zone sebenarnya sudah out of date. 

Untuk memperoleh insentif, perusahaan tidak perlu berlokasi dalam satu kawasan ekonomi khusus. Yang penting adalah perusahaan harus mendapatkan izin khusus untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor demi kelanggengan usahanya, seperti halnya yang telah diimplementasikan oleh Malaysia, China, Thailand, dan Singapura. 

Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan ekonomi khusus pun dapat memperoleh fasilitas dan insentif sama dengan perusahaan yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus, asalkan mereka dapat memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dengan bidang usaha “high technology” dan merupakan “strategic project”, serta perusahaan itu mampu mengekspor komoditinya minimal 80% tetapi tidak berlokasi di kawasan ekonomi khusus, maka perusahaan tersebut berhak memperoleh fasilitas dan insentif yang sama dengan perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus. 

Hal ini menandakan bahwa lokasi perusahaan, apakah terletak di kawasan ekonomi khusus ataupun tidak, bukanlah sesuatu yang penting. Bayangkan saja kalau semua lahan KEK sudah penuh, apakah investasi tidak boleh masuk lagi? Saya dengar peraturan ini ditangguhkan, tapi sampai kini tidak jelas peraturan apa yang menggantikannya. 

Bagaimana konsekuensinya dan lain-lain? Memang negara ini penuh dengan area abu-abu, tapi kalau jalan di tempat seperti ini terus, kapan majunya?
●