Selasa, 23 Mei 2017

Ahok, Pemilu, dan Kotak Pandora

Ahok, Pemilu, dan Kotak Pandora
Denny Indrayana ;   Guru Besar Hukum Tata Negara UGM; Profesor Tamu di Melbourne Law School dan Faculty of Arts University of Melbourne, Australia
                                                          KOMPAS, 22 Mei 2017




                                                           
Mitologi Yunani bertutur, di hari pernikahan Putri Pandora, Dewa Zeus memberikannya sebuah kotak yang sangat indah. Namun, kotak itu tidak boleh dibuka. Diliputi penasaran yang teramat sangat, Putri Pandora tergoda dan membukanya. Akibatnya, keluarlah segala macam teror dan kejahatan yang menyebar luas dan menjangkiti setiap manusia di dunia. Pandora terkejut dan sangat menyesal. Sambil bergidik takut, ia mengintip ke dalam kotak. Beruntung masih ada satu yang tersisa: harapan.

Relasi antara negara dan Islam adalah kotak pandora yang selalu menghangatkan perjalanan kita dalam ber-Indonesia. Selalu saja ada godaan untuk membukanya. Pada tataran hukum dasar, kotak Pandora mewujud dalam aspirasi mewujudkan negara Islam, yang diturunkan dalam bentuk penerapan syariat Islam, dan disimbolkan dalam Piagam Jakarta, bersama tujuh kata historisnya, ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid dalam tulisannya, ”Tak Usah Membuka Kotak Pandora” (Syariat Islam Yes Syariat Islam No, 2001) mencegah upaya formalisasi Piagam Jakarta menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kala itu, dalam proses perubahan konstitusi pasca reformasi 1998, partai-partai Islam kembali mengupayakan masuknya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam perubahan Pasal 29 UUD 1945.

Berdasarkan penelitian disertasi yang saya lakukan, meskipun empat kali amandemen konstitusi pada 1999-2002 menghasilkan perubahan besar-besaran pada 96 persen bab, 89 persen pasal, dan 85 persen ayat, Bab XI tentang Agama adalah satu-satunya yang tidak mengalami perubahan titik-koma sekalipun. Hal itu menegaskan bahwa hubungan antara Islam dan negara adalah salah satu isu paling sensitif, alias kotak Pandora, dalam kehidupan kita berbangsa dan ber-Indonesia.

Sejarah mencatat, reformasi konstitusi 1999-2002 adalah upaya ketiga untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Dua upaya sebelumnya adalah ketika perumusan UUD kemerdekaan oleh BPUPKI pada tahun 1945 dan dalam sidang-sidang Konstituante 1956-1959. Ketiga upaya itu berujung dengan menghangatnya hubungan antara kelompok pro (Islam) dan kelompok kontra (nasionalis).

Untungnya, pertentangan itu hanya terjadi di ruang debat yang tertutup, diikuti oleh para pemikir negara yang terbatas, sehingga kotak pandora belum sepenuhnya terbuka dan Pancasila terus menjadi kunci sekaligus jalan tengah yang tetap menyatukan kita sebagai Indonesia.

Terbukanya kotak pandora

Namun, saya khawatir saat ini kotak pandora itu telah terbuka lebar. Salah satu godaan terbesarnya adalah perebutan kekuasaan dan kontestasi pemilu yang memainkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bukan hanya ke hadapan pemilih, melainkan ke seluruh insan Indonesia.

Dimulai dengan hangatnya Pemilihan Presiden 2014, yang sempat memunculkan isu Presiden Jokowi sebagai keturunan Tionghoa, kotak pandora makin terbuka lebar dengan Pemilihan Gubernur DKI 2017. Sosok gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan latar belakang agama, etnis, dan gaya bertuturnya yang tanpa diplomasi, menyebabkan kontestasi di Jakarta menjadi pembuka kotak pandora yang menyebarkan kehangatan suhu politik tidak hanya di ibu kota negara, tetapi juga ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan ke ujung dunia, di mana pun rakyat Indonesia berada.

Kali ini kotak pandora dibuka bukan dalam ruang-ruang tertutup Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Konstituante, ataupun MPR yang merumuskan konstitusi bernegara.

Kali ini kotak pandora terbuka lebar di ruang-ruang publik dalam suasana kontestasi pemilihan gubernur. Kebebasan berpendapat pasca reformasi, ditambah dengan kemajuan teknologi dan akses informasi melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan grup Whatsapp), menyebabkan isu SARA menjadi kotak pandora yang terbuka menganga bagi hampir semua insan Indonesia.

Akibatnya, polarisasi di tengah masyarakat makin luas dan sukar dibendung. Tanpa manajemen konflik dan penanganan yang bijak dan hati-hati, isu SARA sebagai kotak pandora ini berpotensi mengancam Indonesia.

Apalagi, kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai suhu hangat 2014, yang memanas di 2017, menjadi semakin mendidih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Pilkada serentak 2018 akan lebih luas, mencakup 171 daerah, termasuk tiga provinsi kunci, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meski tidak ada pribadi seperti Ahok, isu SARA sudah mulai tercium merembet ke kontestasi di setiap daerah, terutama di wilayah dengan komposisi masyarakat seperti Bali, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Solusi hukum tidak cukup

Kontestasi pemilu yang sarat dengan nuansa SARA telah menjelma menjadi pembuka kotak pandora yang sulit untuk ditutup kembali. Tentu bukan berarti “memilih karena preferensi SARA” dilarang. Namun, kampanye SARA yang diskriminatif memang adalah kesalahan bagi kebinekaan Indonesia atau bangsa beragam mana pun di dunia.

Teorinya, kampanye dengan muatan SARA yang destruktif dilarang, bahkan merupakan tindak pidana pemilu. Undang-undang Pilpres, Pileg, ataupun Pilkada telah mengatur larangan dan ancaman pidana bagi setiap pihak yang terlibat pemilu jika memanfaatkan SARA sebagai materi kampanye yang menghina dan mengganggu keindonesiaan. Pendekatan hukum pidana demikian tentu salah satu solusinya. Sebagaimana pula setiap kontestasi pemilu seruncing apa pun harus berakhir di hadapan putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun praktiknya, penegakan hukum pemilu, apalagi terkait tindak pidana, tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Tantangan bukan hanya pada profesionalitas, integritas, dan imparsialitas aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, hakim, dan para penasihat hukum yang terlibat dalam penanganan perkara, tetapi juga seluruh publik yang harus tunduk dan patuh pada hukum sebagai instrumen penyelesai konflik di tengah-tengah masyarakat.

Dalam negara yang demokratis, perbedaan yang berujung konflik sering kali tak terhindarkan dan kata putusnya adalah vonis pengadilan yang harus sama-sama kita hormati. Pertanyaannya adalah apakah proses penegakan hukum kita sudah layak dihormati, merdeka dari intervensi, dan bebas dari korupsi?

Apalagi, jika menyangkut isu SARA, khususnya keberagaman dalam beragama, penegakan hukum yang cenderung represif sering kali tidak mampu menjadi obat penawar luka yang telah berdarah merah. Kasus penodaan agama yang diputuskan pada Ahok adalah contoh nyata bagaimana emosi tiap-tiap pihak sudah telanjur terbelah tajam sehingga tidak mudah menerima putusan pengadilan yang utuh bulat tanpa dissenting opinion sekalipun.

Tidak ada jalan lain, proses penegakan hukum yang represif tetap harus didukung dengan solusi politik akomodatif yang memberikan kesejukan. Kotak Pandora yang sudah telanjur terbuka harus diupayakan ditutup kembali. Sebagaimana para pendiri bangsa ini dengan bijak menemukan jalan tengah Pancasila, Presiden dan seluruh pemimpin negeri, termasuk para tokoh agama dan masyarakat, harus berkumpul kembali, berembuk nasional di ruang terbatas dan mencari solusi bersama yang melengkapi—bukan mengintervensi—proses hukum yang ada.

Harapan masih tersisa di dalam kotak pandora. Mari bersama-sama menjaganya. Agar sebagai Indonesia kita tetap ada, dan bukan tiada.

Bersama dalam Kemajemukan

Bersama dalam Kemajemukan
Julian Aldrin Pasha ;   Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
                                                          KOMPAS, 22 Mei 2017




                                                           
Pesan Presiden Jokowi bahwa ”kalau PKI nongol, gebuk saja” (Kompas, 18 Mei 2017) mendapat perhatian serius. Terminologi gebuk mengingatkan saya pada istilah Presiden Soeharto tahun 1989 dan 1997 dalam konteks menanggapi manuver yang dilakukan para anasir politik di Tanah Air.

Secara linguistik, gebuk berarti hantaman berupa pukulan yang kuat. Dalam politik, interpretasinya luas, dipicu rasa marah untuk menghentikan satu aksi dengan cara memberangus, menumpas, bahkan menghabisi.

Mengapa Presiden mengeluarkan statement tersebut? Dalam konteks apa dan dari mana sumber informasinya? Tentu Presiden memiliki pertimbangan. Instrumen negara menyajikan informasi lebih dari cukup terkait segala hal yang sampai di tingkat Presiden. Namun, di luar domain itu, ada ranah yang seolah milik semua orang, yakni informasi di ruang publik secara daring (online) melalui internet.

Informasi ”overload”

Di era internet yang instant-on, berbagai informasi tersaji mulai dari blog pribadi, kumpulan komunitas, sampai media arus utama (mainstream). Dalam kenyataannya, informasi hadir tidak semata berupa informasi per se. Sangat beragam, bahkan menjadi informasi plus yang sarat kepentingan karena disertai bumbu ”kecap” dan komentar serba-serbi yang justru membuat bias.

Di satu sisi, ini menarik dan mencerminkan dinamika dalam penyajian informasi. Namun, hal ini menyulitkan orang seperti saya saat mencoba mencari informasi yang benar karena telah bercampur bumbu tadi. Informasi via internet menyajikan dua hal; kebenaran (truth) dan/atau kebenaran-plus baca: kebenaran palsu (post-truth). Dua kategori ini mengisi ruang publik melalui media daring.

Futurolog Alfin Toffler dalam buku Future Shock (1970) telah meramalkan bahwa ”the dizzying disorientation brought on by the premature arrival of the future. It may well be the most important disease of tomorrow”. Intinya, akan muncul disorientasi akibat datangnya masa depan yang prematur sebagai jenis penyakit baru.

Dan, Toffler benar, itu terjadi sekarang. Kemajuan sarana informasi yang luar biasa tidak diimbangi dengan pranata sosial dan politik, mengakibatkan ketidakseimbangan baru yang tidak lagi bisa sepenuhnya dikendalikan. Singkatnya, mesin telah menang.

Mencari kebenaran perlu kesabaran. Dan, kebenaran sering kali hadir belakangan. Sejarah membuktikan, astronom Nicolaus Koppernik (1473-1543), penemu teori heliocentric dalam bukunya, De Revolutionibus Orbium Coelestium (Revolusi Pusaran Benda Langit) menyebut Matahari sebagai center dan planet lain mengitari Matahari. Temuan itu tidak serta-merta diterima karena sebelumnya telah terbentuk keyakinan, persepsi, dan opini bahwa Matahari dan bintang mengitari Bumi.

Koppernik justru dituduh melanggar norma dan kepatutan, merusak tatanan bahkan kepercayaan yang ada saat itu bahwa Bumi adalah pusat dan Matahari mengitarinya. Berbagai asumsi sampai postulat dibangun sebagai justifikasi pandangan keliru itu dan dipercaya oleh masyarakat selama belasan abad sampai pada titik ketika ilmu pengetahuan modern muncul sebagai panglima, membuktikan yang sebenarnya.

Pelajaran dari itu, kita tidak bisa menerima sesuatu dianggap benar tanpa verifikasi. Kita berharap ilmu pengetahuan akan hadir menjembatani kesenjangan (gap) antara truth dan post-truth.

Peran negara

Disparitas suku, ras, golongan, dan agama menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Amerika Serikat, di awal kemerdekaan, juga dilanda konflik horizontal berupa perang saudara antara Utara dan Selatan sebelum menjadi demokratis seperti sekarang. Namun, tantangan terhadap demokrasi terus ada.

Demokrasi tidak taken for granted. Presiden pertama kita, Bung Karno, punya pandangan jauh ke depan dengan pemikiran yang sangat demokratis untuk ukuran masyarakat saat itu dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara di tengah diskursus beberapa pilihan sebagai dasar negara.

Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Orde Baru menjamin kemajemukan dengan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Pemerintahan setelahnya, Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpandangan sama, menetapkan standing negara dengan mengambil sikap tegas untuk tidak membiarkan kelompok masyarakat tertentu berupaya mengganti dasar negara dan ideologi Pancasila.

Kita pastinya tidak ingin terjadi kemunduran (set back) ketika Indonesia menjadi demokratis melalui proses reformasi. Di beberapa negara muncul gelombang ketiga (third wave) dari otoriter menjadi demokrasi dan set back, sebagaimana studi Robert R Kaufman dalam Dictators and Democrats: Masses, Elites, and Regime Change (2016). Studi ini menyimpulkan bahwa perubahan model rezim bisa diakibatkan oleh distabilitas politik atau faktor ekonomi.

Peran negara diharapkan dalam menertibkan informasi yang tersaji secara liar (hoax) di internet, khususnya isu yang terkontaminasi akibat sarat kepentingan. Menjadi serius saat isu tertentu bersinggungan dengan dasar negara dan kebinekaan karena dapat membuat luka persaudaraan.

Apabila salah kelola, hampir pasti akan sangat mahal biaya (cost)-nya. Sejarah mencatat, tantangan berupa penolakan terhadap kemajemukan, kebersamaan, dan separatisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah ada sejak kita merdeka. Indonesia—a posteriori, telah teruji karena memiliki sikap toleran yang terpatri dalam pola pikir (mindset) individu sebagai kearifan lokal (local wisdom), bukan akibat indoktrinasi dari rezim tertentu.

Faktanya, Indonesia dibangun atas dasar kemajemukan dalam semangat kebersamaan sebagaimana pandangan para Bapak Pendiri Bangsa (Founding Fathers). Tujuan mengganti dasar negara selain Pancasila harus dicegah, yang kalau meminjam istilah Presiden Jokowi, digebuk.

Pada perspektif ini, mungkin ada kelompok yang tidak bersetuju, tetapi saya percaya bahwa direktif Presiden untuk menggebuk siapa pun yang bertindak inkonstitusional dengan niat mengganti Pancasila sebagai dasar negara pasti mendapat dukungan luas masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu mencermati isu ini secara terukur akan kemungkinan dibajak oleh kepentingan tertentu yang justru bisa mengesankan bahwa pemerintah tak netral, bahkan mendukung kelompok tertentu.

Indonesia bisa

Beberapa waktu lalu, Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia Peter MacArthur bertemu saya dan menceritakan bagaimana dirinya dan Pemerintah Kanada sangat terkesan dengan pidato Presiden Soekarno di depan Majelis Tinggi dan Rendah Kanada pada 5 Juni 1956 yang intinya menyatakan RI dan Kanada, meski dipisahkan oleh Samudra Pasifik, bertetangga dan punya banyak persamaan atau kemiripan (similarity).

Presiden Soekarno menjelaskan motto Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti kita toleran satu sama lain sebagai satu bangsa, tanpa tekanan, paksaan dari negara. Mengapa Indonesia bisa? Dasarnya, le dÉsir d’Être ensemble, ada keinginan untuk bersatu, bukannya saling mencurigai, mendominasi, dan saling mengancam. Itulah inti pidato Presiden Soekarno tentang kebinekaan Indonesia, lebih dari 60 tahun silam.

Saat ini, pemerintah diharapkan terus melanjutkan pendirian dan komitmen pemerintah sebelumnya dengan terus merajut kebinekaan dalam kerangka kebersamaan agar tetap utuhnya NKRI. Untuk itu, diperlukan kemauan politik (political will) dengan pesan atau narasi yang tidak terlalu sulit dimengerti, seperti statement Presiden Jokowi dalam istilah gebuk. Indonesia telah menjadi role model merujuk kebersamaan dalam kemajemukan. Dan, itu harus dipertahankan. We should be proud of Indonesia--I am.

Nasionalisme Kebangsaan

Nasionalisme Kebangsaan
Yonky Karman ;   Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta
                                                          KOMPAS, 22 Mei 2017




                                                           
Nasionalisme yang bersemi pada 1908 jadi tonggak kesadaran baru perlunya Indonesia bangkit menjadi bangsa bermartabat. Rasa kebangsaan itu mencapai puncak dengan maklumat ”kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”.

Selama beberapa puluh tahun, elemen-elemen kepemudaan, kesukuan, keagamaan, ideologi, dan profesi terlibat aktif dalam pembentukan identitas kebangsaan. Politik pecah belah penjajah tidak dapat membendung hasrat bersatu putra-putri Indonesia.

Setelah seabad Kebangkitan Nasional, nasionalisme Indonesia masih ambigu. Apabila di luar negeri, kita memperkenalkan diri, ”Saya orang Indonesia.” Menambah identitas primordial kesukuan atau keagamaan tidak diharapkan, juga tidak relevan. Di luar negeri, kita hanya menonjolkan identitas keindonesiaan. Namun, di dalam negeri, kita mudah menonjolkan identitas unsur-unsur keindonesiaan dan membangun sentimen primordial.

Atas nama demokrasi, kesadaran beragama diungkapkan secara berlebihan sehingga merusak kesatuan bangsa. Nasionalisme yang kompatibel dengan negara-bangsa adalah rajutan anak bangsa dari unsur komunitas agama, ilmuwan, pekerja seni, musisi, pelukis, usahawan, kaum profesional dari semua orang Indonesia.

Nasionalisme Pancasila

Meski sebagian besar orang Indonesia beragama, kebangsaan tidak identik nasionalisme religius. Atribut religius membuat nasionalisme didefinisikan sepihak oleh yang beragama, oleh yang beragama mayoritas di suatu wilayah, yang beraliran agama arus utama, yang mengklaim diri lebih religius karena status dan pendidikan.

Hubungan negara dan agama sudah selesai pada tataran konstitusional, tetapi lain dinamikanya pada tataran praktis. Para pendiri republik menghindar dari pilihan negara sekuler atau negara agama, dengan negara Pancasila. Itu bukan kemenangan politik sekuler. Kebanyakan mereka yang tidak setuju dengan ide negara agama tidak sekuler atau anti-agama, melainkan nasionalis-religius.

Masalah yang lalu muncul: seperti apa wujud negara Pancasila dalam praktik? Indonesia dalam praktik pasti tidak pernah sebagai implementasi sempurna Pancasila dalam keseluruhan ataupun tiap silanya. Pancasila adalah norma-norma ideal. Dalam istilah Bung Karno, Pancasila adalah leidstar (bintang pimpinan) yang dinamis, menggerakkan rakyat untuk berjuang, menuntun bangsa saat bergerak, memusatkan energi bangsa mewujudkan tujuan berbangsa.

Apabila nasionalisme Pancasila jadi panduan hidup bernegara dan berbangsa, niscaya itu menjadi magnet bagi partisipasi seluruh warga untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa. Baik untuk kelompok belum tentu baik untuk bangsa, tetapi baik untuk bangsa pasti baik bagi kelompok. Praktik kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya merupakan mosaik implementasi Pancasila sebagai kesatuan yang berkembang dari waktu ke waktu.

Skor indeks persepsi korupsi Indonesia (2016) adalah 37 (0 sangat korup, 100 sangat bersih), peringkat ke-90 (dari 176 negara). Namun, skor China yang komunis adalah 40, peringkat ke-79. Tentu bukan agama yang jadi salah satu penyebab korupsi. Itu bukan hanya dua dunia berbeda, prinsip-prinsip juga berbeda. Tentu ada yang kurang ketika kesadaran beragama menguat berbanding terbalik dengan kesadaran memusuhi korupsi.

Indonesia dengan Pancasilanya adalah laboratorium unik hubungan negara dan agama. Dunia sudah lama mengakui hal itu dan kini semakin menarik perhatian.

Sekolah negeri di Barat hanya mengajarkan agama sebagai pengetahuan, tetapi sekolah negeri di Indonesia memfasilitasi pengajaran untuk lebih dari satu agama. Kecurigaan berlebihan terhadap agama sebagai penghalang sains atau demokrasi tak terbukti di Indonesia. Radikalisme dan ekstremisme berkembang bukan dari faktor tunggal agama, melainkan faktor-faktor kompleks.

Wajah kultural agama

Berbeda dari cara beragama orang Barat yang rasional, agama bagi kebanyakan orang Indonesia lebih bersifat kultural dan menjadi bagian dari identitas diri. Apabila teologi bersifat reflektif-rasional, agama lebih bersifat afektif. Berbagai agama di Indonesia melebur dengan kultur setempat, tampil beda dari agama di tempat asalnya.

Pentingnya agama sebagai bagian dari jati diri bangsa tak perlu dinafikan, terlebih di era globalisasi. Negara-negara maju di Barat menyadari globalisasi kapital dan perdagangan yang kini menyengsarakan warga sendiri. Karena itu, gerakan populisme di Barat menguat. Namun, ancaman globalisasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang adalah hilangnya jati diri bangsa. Kita tidak seperti Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok yang jadi modern dengan tetap memberikan ruang hidup bagi akar-akar tradisional. Bahkan, kultur itu melintas batas-batas negara.

Kebudayaan kita begitu beraneka ragam dan sporadis. Minim perhatian pemerintah untuk melestarikannya. Setiap budaya daerah dengan kekuatan kecil tak berdaya menghadapi gempuran masif globalisasi melalui kemajuan teknologi informasi. Satu- satunya kekuatan kultural yang tak mudah dilibas zaman adalah agama. Di situ kedudukan strategis agama Islam di Indonesia.

Islam bukan hanya agama yang dipeluk mayoritas orang Indonesia, melainkan bersama agama-agama lain membentuk jati diri bangsa. Islam Indonesia dengan wajah kulturalnya jadi benteng terakhir jati diri bangsa. Bangsa Indonesia, tak hanya yang Muslim, berkepentingan memelihara wajah kultural Islam di tengah kekosongan strategi kebudayaan Indonesia. Ketika globalisasi membuat orang tunggang-langgang mencari tambatan kultural, di Indonesia agama menjadi tambatan kultural.

Namun, wajah kultural agama dirusak oleh politisasi agama. Politik kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara. Politisi tidak segan-segan menjadikan agama sebagai komoditas politik, tak peduli apakah dengan begitu rusak pula marwah agama atau umat terbelah. Rumah ibadah menjadi tempat berkampanye kehadiran negara untuk mengoreksi atau memelihara marwah agama.

Politisi menarik agama ke panggung politik praktis yang dikuasai para pemburu kekuasaan. Mereka berlindung di balik marwah agama untuk menutupi inkompetensi dan tata kelola yang buruk. Dengan politik yang melibatkan agama, masuk pula agamawan ke dalam barisan politik dan memasukkan agama ke dalam kancah politik. Menjadi janggal ketika agama memicu kegaduhan dan konflik sosial.

Untuk menyelamatkan marwah agama dan menjaga kesatuan bangsa, negara tidak bisa berdiam diri membiarkan agama jadi obyek politisasi. Rumah ibadah dan dunia maya adalah ruang publik. Di situ negara harus hadir secara terukur untuk menjamin tidak adanya ujaran provokatif. Berulang-ulang dusta tanpa koreksi akan membuat ada orang yang percaya itulah kebenaran.

Tidak cukup jadi pengurus negara (negarawan). Tata kelola negara yang baik juga harus memproduksi politisi yang memegang teguh prinsip luhur politik dan agama, serta mewakafkan hidupnya untuk kesejahteraan rakyat. Tak banyak politisi seperti Bung Hatta, yang konsisten: nasionalisme kebangsaan mendarah daging dalam tutur dan lakunya.

Memaknai Peringkat Layak Investasi

Memaknai Peringkat Layak Investasi
Enny Sri Hartati ;   Direktur Institute for Development of Economics and Finance
                                                          KOMPAS, 22 Mei 2017




                                                           
Pada 19 Mei 2017, Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia dari BB+ menjadi BBB- atau menjadi layak investasi. Ini berarti bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara yang layak untuk investasi. S&P melihat bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia mengalami perbaikan, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor perdagangan internasional.

Dari sisi fiskal, S&P menilai Indonesia mampu mengurangi risiko. Pemerintah dianggap berhasil mengendalikan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Indonesia juga dinilai bisa mengurangi risiko peningkatan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto. Ke depan juga diproyeksikan terjadi perbaikan penerimaan negara sebagai dampak kebijakan pengampunan pajak dan pengelolaan pengeluaran yang terkendali.

S&P juga mengapresiasi kinerja moneter. Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai bank sentral yang memegang peran kunci dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. BI berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan sehingga terhindar dari gejolak. Perekonomian Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali dan diikuti oleh nilai tukar rupiah yang stabil.

Selain dari fiskal dan moneter, S&P juga memasukkan variabel membaiknya kinerja sisi eksternal. Selama Januari-April 2017, kinerja neraca perdagangan surplus dengan pertumbuhan ekspor yang positif. Total ekspor mencapai 48,5 miliar dollar AS, naik 10,31 persen selama setahun dengan ekspor migas naik 18,26 persen dan ekspor nonmigas naik 9,16 persen. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, total ekspor hanya 45 miliar dollar AS atau turun 12,65 persen selama setahun. Sebagai dampak turunnya harga minyak dunia, ekspor migas turun 39,19 persen. Akibat penurunan harga komoditas, ekspor nonmigas turun 9,32 persen. Surplus selama 2016 lebih disebabkan oleh penurunan impor yang sangat tajam karena pertumbuhan ekspor sebenarnya masih negatif.

Status layak investasi pada level BBB- terakhir kali diberikan S&P pada 10 Oktober 1997. Indonesia membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk kembali mendapatkan status layak investasi dari S&P. Tak heran, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melejit mencapai rekor tertinggi 146,4 poin menjadi 5.791,9 atau naik 2,6 persen pada Jumat lalu. Nilai tukar rupiah menguat dari Rp 13.405 per dollar AS menjadi Rp 13.320 per dollar AS.

Tak dimungkiri, para pelaku pasar keuangan memang terlihat nyata. Namun, ke depan, yang lebih penting adalah bagaimana membuktikan bahwa Indonesia memang negara yang sangat layak sebagai tujuan investasi. Tidak hanya investasi di sektor keuangan (portofolio), tetapi juga investasi langsung di sektor riil (FDI), terutama masuknya investasi ke industri manufaktur, industri hulu-hilir, dan industri padat karya.

Transformasi struktural

Dengan demikian, sekalipun neraca perdagangan telah surplus, Indonesia tetap harus berhati-hati dan tetap fokus pada kebijakan transformasi struktural. Belum lagi jika melihat kecenderungan penetrasi impor konsumsi yang semakin melonjak. Selama 2016, impor konsumsi tumbuh 13,54 persen selama setahun, sementara impor bahan baku dan modal masing-masing minus 5,37 dan minus 9,64 persen. Sekalipun selama Januari-April, penetrasi impor barang konsumsi relatif sudah menurun, 7,78 persen dan impor bahan baku dan modal sudah kembali meningkat masing-masing 15,85 persen dan 6,29 persen. Sayangnya, pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal bukan untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur, tetapi lebih untuk pemenuhan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur. Alhasil industri pengolahan pada triwulan I-2017 hanya mampu tumbuh 4,2 persen.

Di samping itu, sekalipun mengalami kenaikan prestasi, sebenarnya ekspor Indonesia juga belum kembali pulih seperti Januari-April 2015 yang mencapai 52,1 miliar dollar AS dan belum stabil. Jika dibandingkan dengan Maret 2017, kinerja ekspor April mengalami penurunan minus 10,3 persen. Kinerja ekspor rentan karena masih didominasi oleh komoditas, seperti kelapa sawit, mineral dan bahan tambang, serta karet.

Membaiknya transaksi perdagangan memang meningkatkan cadangan devisa. Dengan demikian, nilai tukar rupiah akan cenderung stabil. Apalagi, jika aliran modal masuk semakin deras setelah pengumuman S&P. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan, indikator itu saja belum cukup. Tantangan terbesar bagaimana investasi yang masuk dapat menciptakan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja.

Selama era pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Indonesia juga pernah menikmati derasnya aliran modal yang masuk. Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi juga tinggi, nilai tukar stabil, dan terjadi surplus neraca perdagangan yang cukup besar. Yang perlu diingat, deindustrialisasi justru terjadi dan sampai hari ini Indonesia gagal melakukan transformasi struktural. Akibatnya, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi masih saja tetap tinggi.

Untuk itu, peringkat layak investasi ini tidak boleh hanya dimaknai sebagai status belaka. Ini harus mampu menggerakkan investasi yang produktif. Tentu, tidak cukup hanya mengelola risiko fiskal dan terwujudnya stabilitas saja. Kuncinya adalah efektivitas stimulus fiskal dalam menggerakkan dunia usaha. Juga tidak hanya sekadar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan infrastruktur yang bisa menurunkan ekonomi biaya tinggi.

Signifikansi Hubungan Indonesia-Swedia

Signifikansi Hubungan Indonesia-Swedia
Bagas Hapsoro  ;   Duta Besar RI di Swedia, merangkap Latvia
                                                          KOMPAS, 22 Mei 2017



                                                           
Dimensi hubungan Indonesia-Swedia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sangat berbeda hubungan ini dengan periode dua dasawarsa sebelumnya ketika hubungan kedua negara didominasi isu-isu politik, seperti demokrasi dan hak asasi manusia.

Kondisi sekarang telah berubah. Indonesia telah menyelesaikan kasus Aceh dengan penandatanganan Piagam Helsinki tahun 2005. Indonesia juga mengalami perubahan di ranah demokrasi: dari sebuah negara yang dikungkung krisis multidimensi menjadi stabil, demokratis, dan maju secara ekonomi. Pemerintah Swedia kini melihat Indonesia menjadi tempat berusaha, pasar besar, dan ladang untuk berinvestasi.

Sejak tahun lalu sejumlah perjanjian telah ditandatangani, utamanya mengenai riset, teknologi, pertahanan, dan transportasi. Februari lalu, persetujuan kedua negara di bidang energi baru dan terbarukan.

Bagi Indonesia, Swedia kini sudah semakin dikenal. Selama beberapa dekade, Swedia telah menjadi pusat inovasi bagi teknologi-teknologi mutakhir. Swedia merupakan negara penemu Bluetooth, packaging Tetra Pak, Skype, dan Sportify. Semua prestasi ini membuat Swedia menjadi destinasi kuliah yang menarik bagi wirausaha dan inovator dunia di masa depan.

Peluang dan tantangan

Penguatan kerja sama Swedia- Indonesia kiranya merupakan peluang yang sangat baik. Sebab, dengan menduduki posisi ke-2 dalam Indeks Inovasi Global tahun 2016, Swedia adalah negara kaya inovasi yang telah menghasilkan penemuan-penemuan seperti cardiac pacemaker, GPS, dan sabuk pengaman tiga titik. Dalam beberapa bulan belakangan, saling tukar kunjungan periset dari universitas dari Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berlangsung sangat pesat. Utamanya dengan Universitas Lund, Stockholm University,University of Gothenburg,danUppsala University. Universitas- universitas itu menawarkan berbagai program kuliah, termasuk master dan doktor.

Hasil Indeks Inovasi Global, yang telah menempatkan Swedia berada di jajaran elite dunia dengan menduduki urutan kedua, dinilai berdasarkan sumber daya manusia dan indeks penelitian, infrastruktur, kemajuan bisnis dan pasar dagang, pengetahuan dan produksi teknologi dari sejumlah negara. Tujuannya adalah menemukan masyarakat-masyarakat yang paling maju dalam hal teknologi. Pendeknya, Swedia telah hadir di benak masyarakat Indonesia yang kini makin dekat dengan globalisasi.

Pemerintahan Swedia menyadari kalau moto triple helix (kerja sama antara pemerintah, industri, dan pendidikan) telah menjadikan negara itu maju di antara negara Skandinavia lainnya. Apalagi ditopang strategi ilmu pengetahuan dan teknologi, kini telah menjadi faktor penting yang mengangkat negara mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan hanya dari 100 tahun yang lalu, dan hingga kini terus mendedikasikan sumber daya mereka ke dalam bidang ini.

Sejak berpuluh tahun yang lalu, Swediajuga memiliki standar yang tinggi dalam pendidikan dan penelitian. Hal ini terbukti dengan penghargaan Nobel yang berasal dari Swedia. Pada 1901, penghargaan Nobeltelah memberikan berbagai anugerah dalam bidang fisika, kimia, medis, sastra, dan kemajuan dalam mempromosikan perdamaian dunia. Yayasan Nobel pertama kali didirikan tahun 1895 saat Alfred Nobel menuliskan warisan terakhirnya yang digunakan untuk penghargaan Nobel.

Swedia tak hanya terkenal dalam teknologi, tetapi juga dalam fashion, perabotan, dan musik. IKEA, pemimpin dalam perabotan dan perlengkapan rumah, didirikan olehIngvar Kamprad, seorang pengusaha asal Swedia yang memulai kariernya dengan menjual pemantik api di desa, sampai akhirnya ia menjadi pendiri perusahaan furnitur terlaris di dunia.

Hennes dan Mauritz, penemu merek pakaian H&M, juga merupakan retailer Swedia yang memulai karier mereka sebagai retailer pakaian wanita ”Hennes” pada 1947. Hanya dalam beberapa tahun kemudian mereka menjadi retailer fashion yang trendi, modis, dan terkenal di kalangan anak muda.

Perusahaan-perusahaan multinasional Ericsson, Volvo, Electrolux, Sandvik, dan lainnya juga telah mengalihkan operasi mereka ke Swedia mengingat perkembangan ekonomi Swedia dan kualitas sumber daya manusia di sana. Swedia dipercaya memiliki potensi yang kuat dalam inovasi, yang menjadikannya destinasi populer bagi pengusaha dan mahasiswa.

Kunjungan Raja Gustav

Tulisan ini dibuat dalam rangka menyongsong kedatangan Raja Carl XVI Gustaf ke Indonesia pada 22-24 Mei 2017. Ini merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama kalinya dilakukan anggota Kerajaan Swedia sejak Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Swedia tahun 1952 atau 65 tahun lalu.

Kunjungan ini merupakan bukti meningkatnya ketertarikan masyarakat Swedia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Diharapkan selama di Indonesia, Raja Swedia dan Presiden RI dapat menandatangani kesepakatan dalam kerja sama transportasi, riset, dan kebudayaan.

Nilai perdagangan Indonesia dan Swedia pada 2016 tercatat bahwa Indonesia melakukan ekspor ke Swedia senilai 145 juta dollar AS, sedangkan nilai impor Indonesia dari Swedia mencapai 526 juta dollar AS. Patut dicatat, barang yang diimpor Indonesia rata-rata adalah high end. Di lain pihak, kebanyakan ekspor komoditas Indonesia adalah produk primer, seperti makanan, minuman, serta tekstil dan pakaian jadi.

Dengan digencarkannya ”10 tujuan wisata di luar Bali”, kita berharap wisatawan Swedia yang rata-rata berjumlah 35.000 orang dapat meningkat lagi pada tahun- tahun ke depan. Momentum sudah ada, tinggal pelaksanaannya lebih digiatkan dengan partisipasi semua pelaku, yakni pemerintah, pengusaha, dan akademisi.

Trump dan Visi Arab Saudi 2030

Trump dan Visi Arab Saudi 2030
Musthafa Abd Rahman  ;   Wartawan KOMPAS di Mesir Kairo
                                                          KOMPAS, 22 Mei 2017




                                                           
Hanya kalimat fantastis dan historis yang pantas dialamatkan atas nilai transaksi yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud, Sabtu (20/5), di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Luar biasa, nilai transaksi tersebut mencapai 280 miliar dollar AS atau-jika dirupiahkan-sekitar Rp 3.733 triliun!

Harian Asharq al-Awsat yang terbit di Jeddah dan London menyebut, transaksi fantastis itu merupakan Visi Kemitraan Strategis Masa Depan AS-Arab Saudi. Transaksi fantastis itu disebut mencakup kesepakatan alih teknologi canggih, terutama di bidang teknologi informasi dan militer, pembangunan infrastruktur, energi, dan jasa keuangan.

Stasiun televisi Al Jazeera juga menyebut, AS-Arab Saudi menandatangani transaksi kerja sama militer senilai 460 miliar dollar AS. Dari transaksi itu, 110 miliar dollar AS merupakan transaksi yang sudah berjalan, sedangkan nilai 350 miliar dollar AS lainnya merupakan transaksi kerja sama untuk masa 10 tahun mendatang.

Nilai historis transaksi yang ditandatangani Trump-Raja Salman itu bisa disebut setara dengan kesepakatan historis yang dicapai dalam pertemuan antara pendiri negara Arab Saudi, Raja Abdulaziz al-Saud, dan Presiden AS Franklin D Roosevelt di atas kapal perang AS USS Quincy di Laut Tengah tahun 1945.

Kesepakatan Abdulaziz dan D Roosevelt saat itu berupa transaksi minyak dengan imbalan keamanan (Oil for Security Formula). Dalam kesepakatan itu, AS menjamin keamanan Arab Saudi dengan imbalan Arab Saudi harus menjamin aliran minyak murah ke jaringan industri di AS.

Kesepakatan Abdulaziz dan D Roosevelt tersebut merupakan titik balik sejarah negara Arab Saudi, karena tidak hanya berandil besar melanggengkan negara yang didirikan tahun 1932 itu, tetapi juga mengantarkan negara Arab Saudi meraih kejayaan, seperti yang dicapai saat ini.

Transaksi Trump-Raja Salman tersebut bisa merupakan titik balik sejarah negara Arab Saudi yang kedua setelah transaksi Abdulaziz dan D Roosevelt. Sebab, transaksi Trump-Raja Salman itu bisa menjadi amunisi terbesar dalam mewujudkan Visi Arab Saudi 2030 yang berpijak pada konsep ekonomi nonmigas.

Faktor ekonomi

Jika melihat nilai transaksi fantastis Trump-Salman itu, menjadi wajar, bahkan suatu keniscayaan, bahwa Arab Saudi merupakan negara pertama yang dikunjungi Trump dalam lawatan pertama ke luar negeri sejak dilantik sebagai presiden AS pada akhir Januari lalu.

Dengan kata lain, latar belakang yang mendorong Trump memilih Arab Saudi sebagai negara pertama yang dikunjungi bukan semata isu terorisme, melainkan faktor yang lebih besar, justru mungkin isu ekonomi.

Bisa jadi sudah tercipta kesepahaman tak tertulis Trump-Raja Salman, berupa jaminan AS atas keamanan Arab Saudi dari ancaman teroris dan ekspansi Iran, dengan imbalan AS mendapat kue terbesar dari Visi Arab Saudi 2030.

Visi Arab Saudi 2030 memang merupakan magnet luar biasa bagi negara-negara berkekuatan ekonomi raksasa, sekelas AS, China, Inggris, Jerman, dan Jepang.

Negara-negara tersebut akhir-akhir ini terlibat pertarungan sengit untuk memperebutkan kue Visi Arab Saudi 2030, terutama porsi saham 5 persen Saudi Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia, yang 5 persen sahamnya akan dilepas melalui penjualan saham perdana (IPO) tahun depan.

China telah berhasil meraih transaksi raksasa di berbagai sektor dengan Arab Saudi senilai 65 miliar dollar AS ketika Raja Salman berkunjung ke Beijing pada Maret lalu. Jika melihat nilai transaksi fantastis Trump-Raja Salman saat ini, bisa dipastikan AS telah mendapat kue terbesar dalam proyek ambisius Arab Saudi, yaitu Visi Arab Saudi 2030.

Palsu

Palsu
Samuel Mulia  ;   Penulis Kolom PARODI Kompas Minggu
                                                          KOMPAS, 21 Mei 2017



                                                           
Kalau hari ini saya mengajukan sebuah pertanyaan, apakah menurut Anda, Anda adalah orang yang bisa dipercaya? Bahwa apa yang Anda keluarkan dari mulut, baik itu sebuah janji maupun nasihat, tak akan berakhir sebagai bualan semata?

Diperdaya

Saya teringat dengan janji ayah kepada kakak perempuan saya. Ayah menjanjikan menyekolahkannya ke Inggris. Dengan semangat gadis remaja, ia mengumpulkan semua data dan keperluan pembiayaan selama mengenyam pendidikan di negeri orang itu. Singkat cerita, semua usahanya itu dibatalkan ayah secara sepihak, dan ayah menyarankan ia melanjutkan ke "Negeri Paman Sam".

Apa yang ada di benak Anda kalau mendengar cerita di atas? Apakah ayah saya menepati janjinya? Apakah omongannya dapat dipercaya? Mungkin ia menepati janjinya untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri, tetapi ia juga melanggar janjinya sendiri karena sejak awal "Negeri Paman Sam" tak pernah disuarakan oleh mulutnya.

Peristiwa itu hanya peristiwa ringan. Namun, sebagai anak, saya belajar sesuatu. Sering kali saya cepat sekali mengumbar janji. Akan ada banyak alasannya mengapa umbaran manis itu dilakukan. Dari yang sekadar mau cepatnya tanpa berpikir panjang, seperti ayah saya, ada yang beralasan untuk pencitraan, seperti ayah saya juga.

Itu mengapa saat ia meninggal, orang mengatakan ayah saya orang baik. Karena saya tahu siapa ayah saya sesungguhnya, saya berpikir pasti salah satu citra baiknya itu gara-gara janji manisnya yang belum tentu dilakukan. Selain itu, orang mengumbar janji untuk mencapai sebuah tujuan.

Kalau melihat cerita seperti di atas, ketika janji itu tak bisa ditepati, acapkali saya pindah ke persoalan lain yang sama sekali tidak ada hubungannya, tetapi terasa seperti ada kaitannya. Kalau mengambil contoh cerita di atas jadi begini. Saya tidak jadi sekolah ke Inggris, tetapi saya tetap disekolahkan ke luar negeri.

Pernyataan itu terasa ada janji yang tak ditepati, yang tumpang tindih dengan janji yang ditepati. Dari situlah lahir kekecewaan bagi mereka yang dijanjikan, dan dari tempat yang samalah predikat bahwa seseorang itu tak bisa dipercaya, diberikan.

Janji dan bukti

Kekecewaan bukan terjadi karena memindahkan lokasi dari Inggris ke Amerika. Karena itu bukti bahwa ayah saya tetap menyekolahkannya ke luar negeri. Namun, kekecewaan itu terjadi karena janji yang cepat diumbar tanpa berpikir panjang. Sebuah janji palsu yang terlihat tidak palsu. Kekecewaan yang lahir karena sebuah janji yang manipulatif.

Ketika saya menjalani sebuah cerita asmara beberapa tahun lalu. Saya dijanjikan dengan berjuta cerita, saya terpesona dengan caranya memberi perhatian meski kadang bisa bikin sakit kepala. Namun, dua tahun berjalan tanpa menghasilkan janji yang manis, dan hanya berbuah kekecewaan yang besar. Janji sehidup-semati itu hanya bualan. Karena pada kenyataannya, yang satu hidup dan yang satu mati.

Mengapa kecewa? Karena perjalanan asmara itu tak seperti ungkapan memberi bukti bukan janji. Namun, sebaliknya, hanya memberi janji tanpa bukti. Dalam perjalanan hidup yang setengah abad lebih ini, sudah banyak yang saya alami soal janji surga yang tak bisa ditepati di dunia ini.
Harus saya akui, menjadi manusia yang tak bisa dipercaya itu bukan sekadar saya melihat kepada orang lain, melainkan acapkali saya juga menjadi manusia yang tak bisa dipercayai diri sendiri.

Acap kali orang lain terkecoh melihat saya. Wajah dan penampilan bisa begitu santun dan tidak bersalah, ternyata di dalamnya dipenuhi dengan kebencian. Pakaian saya begitu terlihat bersusila, tetapi siapa yang tahu kalau dengan pakaian bersusila itu, saya malah berbuat asusila.

Sejujurnya yang terkecoh bukan orang lain, melainkan saya. Perilaku di atas itu, contoh nyata bahwa saya sendiri saja tak bisa dipercayai diri saya sendiri. Itu mengapa saya sampai pernah berpikir untuk tidak memercayai siapa pun, terutama diri sendiri.

Melalui peristiwa semacam itulah saya jadi tahu, kalau yang tak bisa dipercaya itu acapkali hadir dengan penampilan seperti malaikat. Mulut manis yang berbisa itu adalah salah satu bukti bahwa seseorang itu tak bisa dipercaya.

Pertanyaannya kemudian, mengapa saya dapat menjadi manusia yang tak bisa dipercaya? Bahkan, lebih dari itu, mengapa saya yang tidak bisa dipercaya dapat tetap hidup tenang? Mungkin, alasan utamanya hanya sederhana. Mungkin.

Kalau saya ini saja tidak bisa dipercayai oleh diri saya sendiri, yaaa... mana mungkin saya membangun sebuah sosok yang bisa dipercaya. Bukankah apa yang telihat dari luar, semuanya berasal dari dalam?
Bukankah katanya, buah itu tak jauh jatuhnya dari pohonnya. Jadi, kalau buahnya terlihat tak bisa dipercaya, ya. mungkin bisa dilihat saja pohonnya seperti apa.