Why stabilizing Poso matters to national security

Why stabilizing Poso matters to national security Noor Huda Ismail ;   Executive Director of The Institute for International Peace Building and CEO at Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication

JAKARTA POST, 29 Desember 2012

Whoever is behind the recent brutal killing of four police officers in Poso, Central Sulawesi and the planting of a bomb at a police post in the area, they have an acute hatred of the police as their institutional enemy. The use of violence by these people means that they are undermining the state’s very sovereignty and denying the fundamental principal of democratic societies.  The quickest response to such incidents by the state usually involves the use of maximum force by deploying the police and often the military to clean up the mess. But is this hard approach alone enough? The answer to the above question is of course a big “No”. There must be a combination of hard and soft approaches for several reasons. First, thousands of residents of Poso are now struggling to deal with the real threat coming from the violent groups and the security mobilization by the state that makes their city seem like a war zone.  This increases the intensity of trauma, especially with the rampant dissemination of unverified SMS text messages provoking terror. Once a tranquil city with white sandy beaches and mountainous areas, Poso became a security concern after communal conflict between Christians and Muslims broke out in the late 1990s.  This protracted conflict attracted not only local fighters but also international ones, including a number of al-Qaeda operatives. Videos of their training became their propaganda tool to get fresh recruits and more financial and logistical support. To outsiders, they are terrorists but for locals, they are heroes who protected them during their time of need.  They also provided them with handy skills for defending themselves from the “enemy”, such as martial arts, map reading, weapons training and creating improvised explosive devices.  As part of their strategy, these trainers married locals and established their own shielded community. Such tactical moves have created a new dimension to the conflict, with radicals making Poso their secure base or “qoidah aminah” until this day. Second, despite massive security operations by the police in 2007 that resulted in the arrests of hundreds of individuals who were linked to terrorism, Poso remains the place where these groups find sanctuary.  Here, through constant communication with group members in prison, they reinforce one another’s values through regular small religious gatherings, production of books, VCDs and also incendiary websites containing a clear message: The struggle must be continued because they are still oppressed by authorities. Indeed, the state has tried very hard to reach out to some of these former fighters, through massive economic assistance as a way to de-radicalize them.  For some this has worked well but others have been reradicalized by this program, as can be seen by the discovery of terror threats coming from former militants against government officials who are responsible for such public works projects as building roads, schools and markets. These unreformed “formers” allegedly use terror threats such as bombs to win these contracts. At the same time, the program has also failed to reach out to individuals who are directly linked to current terrorist activities but who operate below the security radar. They are faceless in a small community like Poso, where everybody knows everybody else.  These devious individuals patiently wait for the right moment to attack the authorities and then quickly return to their community to hide and live a normal life.  In this case, three things are taking place at the same time in Poso: the existence of deprived individuals; supporting groups such as Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Islamiyah (JI) and Kompak networks; and justified ideology such as glorifying the killing of police officers as part of jihad. Portraying the conflict as a purely religious conflict is to take matters out of context. No doubt, militant groups have been hijacking religion as their tool to get more support, but in general, people don’t listen to them anymore. They understand that there is no conflict between them and the government. It is an imaginary conflict that was created and narrated so well by a radical fringe which has tentacles beyond Poso such as in Solo, Medan, Bima and Semarang, who are now still regrouping and working diligently on possible terror attacks. Therefore, the maxim that “the community can defeat terrorism” must be further developed and quickly implemented by the Indonesian government and beyond. Explaining that ignorance about each others’ communities can easily grow into fear, especially when this is exploited by extremist groups determined to undermine community harmony and foster divisions, is very important. The physical segregation of housing estates and inner cities comes as no surprise, it is a manifestation of the fact that “separate educational arrangements, community and employment, places of worship, language, social and cultural networks means that many communities operate on the basis of a series of parallel lives”. Thus, it is also crucial to engage with local actors to counter the narrative that terrorist strategists have created. At the same time, there needs to be a greater collective and individual effort on the part of all sections of the community to improve their knowledge and understanding of each other. ●

Poso dan Poso Lagi

Poso dan Poso Lagi Hamid Awaludin ;  Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

KOMPAS, 30 Oktober 2012

Poso kembali menyedot perhatian kita hari-hari ini lantaran kekerasan yang terus terjadi beruntun. Poso seolah menjadi palagan dan simbol kekerasan di negeri kita. Kekerasan seakan menemukan lahan persemaian abadi di Poso kendati perdamaian atas konflik horizontal telah dirajut persis sepuluh tahun silam. Tanggal 23 Oktober 2012, saya bersama Jusuf Kalla tiba di Poso pada pagi hari. Sejam sebelumnya, bom tanpa korban, masih meledak, seolah mengirim pesan bahwa para pelaku kekerasan masih berseliweran dan tiap saat bisa beraksi. Kami tak peduli dengan itu. Banyak rentetan kekerasan dengan menggunakan bom yang terjadi belakangan ini di Poso diarahkan kepada simbol-simbol negara: pos jaga polisi dan aparat keamanan. Bahwa ada rakyat sipil yang kena, tampaknya itu hanya dampak. Dengan potret ini, jelaslah bahwa motif kekerasan tersebut adalah anti terhadap negara. Motif bisa jadi muncul lantaran negara berhasil menyapu, menangkap, dan menindak para pelaku kekerasan yang biasa dilabel sebagai teroris di berbagai tempat. Kesuksesan negara mengatasi tindak kekerasan ini membuat mereka meradang dan ingin membalas kepada negara. Pertanyaannya kemudian, mengapa tindakan balas dendam itu dilakukan di Poso? Masih Ada Sekam Tidak pelik menjawabnya: Poso adalah kawasan dengan sisa puing konflik horizontal yang terjadi lebih dari sepuluh tahun lalu. Sekam kekerasan masih ada dan setiap saat bisa menyala lagi. Poso adalah kumpulan ilalang kering yang masih begitu mudah terbakar. Konflik horizontal, di mana pun, selalu membutuhkan rentang waktu yang begitu panjang untuk memulihkannya. Konflik horizontal tidak hanya meninggalkan kerugian material dan luka badan, tetapi juga luka rasa dan hati. Para teroris memahami betul psikologi ini. Karena itu, mereka menjadikan Poso sebagai tempat membalas dendam, dengan harapan sekam sisa-sisa konflik masa lalu itu bisa dengan enteng dinyalakan lagi. Untunglah, hingga kini, kedua komunitas yang pernah bersilangan jalan dan saling menafikan itu tidak terprovokasi. Mereka sudah hidup berdampingan dan merasakan nikmatnya keteduhan dan kedamaian, yang bebas dari ingar-bingar peperangan. Oleh karena itu, konflik vertikal—negara menghadapi kelompok pro-kekerasan—harus segera diselesaikan agar tidak merambat ke konflik horizontal—komunitas yang satu melawan komunitas lainnya—yang menguras air mata rakyat. Bukan Konflik Komunal Tesis inilah yang jelas menggugurkan anggapan bahwa kekerasan demi kekerasan di Poso yang terjadi belakangan ini bukanlah refleksi dari konflik komunal, seperti yang terjadi sepuluh tahun silam. Tidak ada dua kelompok yang saling mengapak dan membunuh di sana sekarang. Yang terjadi adalah serangan sepihak dari sejumlah orang yang mengklaim dan memutlakkan kebenaran subyektif, kepada negara. Lepas dari itu semua, secara geografis Poso adalah wilayah dengan hutan lebat yang amat strategis untuk menyembunyikan diri dan identitas. Gunung, bukit, danau, juga sungai serta laut amat membantu para teroris berlalu lalang kapan saja untuk melakukan aksi mereka. Mereka menjadi susah terlacak, pelik terdeteksi. Kondisi alam tersebut amat pas untuk kegiatan gerilya teroris dengan pola hit and run. Itu pula sebabnya mengapa Poso kerap ditengarai sebagai tempat pelatihan militer bagi para teroris. Faktanya, memang, Poso sekarang menjadi tempat berkumpul para pelaku kekerasan dari sejumlah daerah yang melarikan diri dari kejaran aparat negara. Maka, Poso pun dipersepsikan dan dijadikan sebagai pondok reuni yang nyaman bagi sesama pelaku kekerasan lain. Dengan kondisi alam seperti ini, negara harus melengkapi aparat kepolisian dan TNI dengan peralatan yang memadai. Dukungan logistik juga harus berlipat ganda. Medan dengan hutan yang lebat mutlak memerlukan kehadiran perangkat helikopter yang siap beroperasi 24 jam. Ingat, kelengahan aparat adalah derita rakyat. Ajaran Ekstrem Menurut pengakuan sejumlah orang yang kami temui di Poso, belakangan ini ajaran ekstrem kian merebak. Malah ada yang menyaksikan bahwa tempat seseorang yang telah menunaikan shalat di masjid langsung dibersihkan oleh seseorang. Orang yang membersihkan itu ternyata adalah anggota komunitas eksklusif, yang menafikan kebenaran orang lain selain dirinya dan anggota kelompoknya. Orang atau kelompok lain dianggap tidak memiliki kebenaran dan oleh karena itu semua dianggap sebagai Toghut: iblis atau musuh besar. Inilah yang terjadi, dan inilah perang yang sesungguhnya sedang terjadi di Poso sekarang. Ini yang lebih penting. Bukan yang lain-lain. Maka, penyelesaian kekerasan di Poso kali ini haruslah dengan ikhtiar serius untuk membendung ajaran sesat tersebut. Virus paradigma yang nyasar itu tidak boleh menular ke masyarakat. Para juru dakwah harus segera dimobilisasi dan diberi jaminan keamanan untuk menyampaikan dakwah yang lebih menghargai perdamaian dan perbedaan ke masyarakat, sekaligus mengingatkan bahwa ajaran yang disebarkan dan dipaksakan kelompok tertentu itu adalah ajaran sesat. Biar masyarakat dengan mudah memahami bahwa para pelaku kekerasan itu justru salah. Ajaran agama yang menyesatkan harus dilawan dengan ajaran agama yang benar. Pemahaman dan praktik agama yang keliru harus dihadapi dengan pemahaman agama yang benar. Dogma mereka harus dihentikan agar tidak pelan- pelan menyusup ke dalam pikiran orang banyak. Setelah itu, rakyat di Poso dan sekitarnya harus diberi keberanian moril untuk secara bersama memperlakukan kelompok yang memaksakan kehendak dengan kekerasan itu sebagai musuh bersama. Negara harus melindungi dan menguatkan rakyat untuk berani berteriak bila mereka melihat sosok asing di lingkungannya. Negara harus menyiapkan mekanisme agar teriakan rakyat itu tidak justru menjadi bala buat rakyat sendiri. Jangan sampai Poso berkubang dalam kekerasan lagi. Jangan sampai kita ”digiring” untuk prihatin dan berseru: ”Poso, dan Poso lagi”. Saya khawatir, jika Poso dibiarkan berlarut dengan kekerasan, ucapan seorang raja 2.500 tahun silam akan menemukan kebenarannya. Sang raja berucap: ”Dalam damai, anak-anak menggendong dan menguburkan ayah mereka. Dalam perang, ayah menggendong dan menguburkan anak-anaknya.” ●