Politik Bermuka Dua

Politik Bermuka Dua Asep Sahid Gatara  ;  Dosen Ilmu Politik UIN Bandung; Kandidat Doktor Budaya Politik dan Media UGM; Pengurus Harian ICMI Jawa Barat

REPUBLIKA, 06 Maret 2013

Kurang lebih setahun menjelang Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden, negeri ini terus saja dikotori oleh berbagai noda dan borok politik. Di antara noda dan borok politik yang belakangan paling menohok adalah prahara berbagai partai politik. Kurang lebih satu bulan terakhir ini, misalnya, kita disuguhi oleh berbagai prahara moral dan hukum yang melibatkan partai politik pendukung pemerintah sekaligus partai politik peserta Pemilu 2014. Di sini, partai politik yang sejatinya menjadi moda harapan penyangga bagi proses konsolidasi demokrasi Indonesia, malah banyak tergelincir pada kubangan prahara. Padahal, pada dirinya telah melekat benteng-benteng sekaligus fungsi-fungsi politik adiluhung, seperti pendidikan politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik. Mirisnya, prahara partai politik itu banyak dipicu oleh ragam skandal hukum dan moralitas. Dan lebih mirisnya lagi, skandal-skandal tersebut justru dilakukan oleh partai-partai yang jelas-jelas berjargonkan moral dan penegakan hukum, seperti antikorupsi. Kita masih ingat, misalnya, Partai Demokrat dalam merebut dan memenangkan suara rakyat pada Pemilu 2009, dengan jargon politik "Katakan tidak pada Korupsi", atau PKS, yang berhasil masuk the big four pemenang Pemilu 2009, berjualan jargon "Bersih dan Peduli". Begitu juga partai politik lainnya. Kenyataannya, melalui beberapa oknum elitenya, parpol-parpol tersebut tersandung kasus korupsi, seperti proyek Hambalang, wisma atlet, impor sapi, dan korupsi Alquran. Panggung Citra Prahara-prahara partai politik yang berdimensi kasus-kasus moral dan hukum di atas tentu merupakan bagian saja dari fenomena puncak gunung es. Artinya, kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari persoalan yang berhasil dibongkar. Di belakang itu, masih banyak tumpukan beragam kasus. Untuk membongkarnya, cepat atau lambat, mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Realitas buruk yang senantiasa mengiringi perwajahan politik itu, bila menggunakan pandangan David Runciman, dalam bukunya Political Hypoccrisy: The Mask of Power, from Hobbes to Orwell and Beyond (2010), merupakan bagian dari fenomena politik muka dua. Artinya, dunia politik yang penuh dengan wajah kemunafikan dan sikap standar ganda. Di sini partai politik dan para aktor yang ada di dalamnya, berdiri di balik jargon-jargon adiluhung. Padahal, itu semua adalah penuh dengan kepalsuan dan menipu, hingga pada gilirannya hanya dijadikan topeng kekuasaan. Politik muka dua ini tumbuh dan beroperasi bersamaan dengan pergeseran panggung politik menjadi panggung drama. Di mana, politik sudah disulap sedemikian rupa menjadi arena perang citra, yang sangat jauh dari makna dan realita yang sebenarnya.  Memang, bila ditelusuri lebih jauh lagi, akar dari gagasan dan praktik kemunafikan adalah peran citra dan bidang teater. Orang-orang munafik aslinya adalah para aktor panggung klasik. Dan dalam bahasa Yunani, istilah hypokrisis ini memiliki arti memainkan suatu bagian. Jadi, dalam bentuknya yang asli, istilah ini hanya sekadar deskripsi fungsi teatrikal dari sikap berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dengan itu, dalam panggung politik, kemunafikan itu tentunya tidak dapat lepas dari unsur-unsur kemunafikan di panggung teater, terutama perbuatan kepura-puraan dan kebohongan. Bila pada panggung teater kemunafikan merupakan tuntutan dari pembagian peran, dengan semata untuk menghibur penonton, maka pada panggung politik, kemunafikan menjadi topeng untuk menutupi kebopengan citra kekuasaan sekaligus syahwat kekayaan.  Pemilu 2014 ke depan kiranya dapat dijadikan momentum berharga bagi kita semua dalam upaya pembersihan noda dan borok politik. Terutama noda dan borok politik yang diakibatkan oleh praktik-praktik politik muka dua. Kuncinya kini mutlak berada di tangan rakyat pemilih. Tentunya dengan syarat mereka tidak mudah `masuk angin' oleh embusan janji-janji elite politik yang dijajakannya melalui pencitraan. Dalam rangka menghindari lahirnya pemimpin-pemimpin nasional yang menampilkan politik muka dua, perlu kiranya diperhatikan kembali hadis Nabi Muhammad SAW tentang tiga tanda-tanda orang munafik. Yaitu, "apabila ia berkata, ia berbohong; apabila ia berjanji, ia ingkari; dan apabila ia diamanati, ia khianati". Dalam konteks Pemilu 2014, berkata bohong, mengingkari janji, dan mengkhianati, dapat dievaluasi dengan memperhatikan kembali perilaku dan sikap politik semua elite politik, baik di legislatif maupun eksekutif, yang pada pemilu sebelumnya terpilih. Sudahkah mereka berkata jujur, menepati janji, dan tidak mengkhianati sumpah jabatannya? Lepas dari jawabannya seperti apa, perlu diingat bahwa jika "syirik" di kategorikan sebagai dosa terbesar, maka "nipaq" adalah dosa yang paling berbahaya. Terutama berbahaya bagi dirinya sekaligus lingkungan di luar dirinya. Oleh sebab itu, dalam dunia politik, bila yang terpilih adalah terus-menerus pemimpin muka dua, maka tinggal menunggu datangnya `kiamat politik'. ●

Cendekiawan si Ranah Politik

Cendekiawan si Ranah Politik Asep Sahid Gatara ;  Dosen Ilmu Politik UIN Bandung, Kandidat Doktor Budaya Politik dan Media UGM

REPUBLIKA, 20 Desember 2012

Pada 18-20 Desember 2012, seluruh cendekiawan Tanah Air yang berhimpun dalam Ikatan Cendekiawan Mus lim se-Indonesia (ICMI) menggelar Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas). Meskipun sudah menjadi agen da rutin tahunan, tetap saja ada yang me narik untuk dikupas lebih lanjut, yaitu kali ini agendanya bersentuhan dengan lintasan kegaduhan politik nasional. Hal demikian tecermin dari tema yang diangkatnya, "Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban Bangsa". Latar ini telah membawa kelompok cendekiawan di Tanah Air meski bukan hal baru pada pusaran persoalan aktual, yaitu nuansa kontestasi politik.  Sudah terang benderang bahwa setiap pembicaraan mengenai hubungan cendekiawan dan politik, terutama aspek kekuasaan, senantiasa mengandung persoalan dalam bentuk kontroversi. Hal itu terutama dipicu oleh fenomena berbondong-bondongnya cendekiawan tampil di panggung politik. Sebut saja seperti mereka menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, tim konsultan politik calon presiden, dan sebagainya. Pandangan Terbelah Umumnya, masyarakat menyikapi fenomena tersebut pesimistis, optimistis, dan eklektik. Kaum pesimistis sangat antipati atau setidak-tidaknya berhati-hati dalam menyikapi keterlibatan cendekiawan di panggung politik. Mereka melihat cendekiawan yang berpolitik praktis adalah mereka yang terkuasai oleh syahwat kekuasaan.  Padahal, cendekiawan sejatinya hanya memiliki syahwat pengembangan ilmu pengetahuan dan syahwat itu disalurkan juga di bidang ilmu pengetahuan semata. Karena itu, cendekiawan seperti ini dipandang oleh kaum pesimistis sebagai pengkhianat terhadap ilmu pengetahuan.  Kaum optimistis melihat keterlibatan cendekiawan dalam politik adalah lumrah, bahkan niscaya karena politik ada- lah panggung publik. Artinya, setiap kelompok masyarakat memiliki hak untuk tampil di panggung tersebut. Menurut pandangan kaum ini, ketika cendekiawan terlibat dalam panggung politik, mereka cenderung berkemampuan mewarnai hiruk pikuk politik dengan karakter kecendekiawanan. Sedangkan, kaum eklektik lebih melihat dari sisi moderat yang memilih mendamaikan atau mengompromikan dua pandangan yang terbelah. Menurut kaum ini, cendekiawan seharusnya tidak ujug-ujug atau semena-mena memasuki medan politik praktis yang bukan panggung aslinya, tanpa terlebih dahulu memiliki modal politik yang memadai.  Modal politik yang memadai itu sejatinya digali dari dunia kecendekiawanan itu sendiri, seperti akar gagasan, moral, dan idealisme. Modal-modal ini menjadi pilihan ramuan sebagai benteng pertahanan di satu sisi dan di sisi lain sebagai piranti penjinak derasnya sapuan arus politik. Untuk menghindari sikap yang berlebihan terhadap fenomena keterlibatan cendekiawan di panggung politik, se- benarnya kita dapat memulai dengan memahami makna cendekiawan itu sendiri.  Secara leksikal, cendekiawan berasal dari akar kata "cendekia", yang berarti melek  atau cepat memahami situasi dan cerdas mencari jalan keluar. Adapun pengertian cendekiawan adalah selalu memiliki sikap dan perilaku hidup yang terus-menerus meningkatkan ke mam puan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu (KBBI: 2011). Dalam pengertian lain, cendekiawan itu tidak selalu identik dengan orang bergelar akademis yang berderet, namun paling utama, identik dengan orang yang memiliki sikap yang terus-menerus berpikir, peduli, selalu menggali, serta menawarkan solusi. Karena itu, cendekiawan bukan sekadar pengakuan dan julukan, melainkan sebuah kepedulian sekaligus komitmen pada gerakan solusi. Terdapat beberapa tolok ukur kecendekiawanan yang tidak boleh tidak harus melekat pada orang atau kelompok orang yang mengaku cendekiawan, di antaranya, pertama, bersikap kritis dan jujur. Kritis artinya selalu melakukan pembacaan yang disertai kemelekan atau kesadaran terhadap pengaruh yang potensial ada dalam setiap bangunan ilmu pengetahuan dan problematika yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, jujur artinya ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan.  Dengan bersikap kritis dan ju jur, cendekiawan akan menjadi orang mandiri dan merdeka yang tidak mudah tergopoh-gopoh oleh godaan gemerlap apa pun.  Kedua, bersinergi dan berkontribusi. Di sini, cendekiawan dapat bekerja sama dengan pihak mana pun dalam kerangka membumikan ilmu pengetahuan yang ditekuninya. Cendekiawan politik, misalnya, dapat berkontribusi dengan membumikan nilai-nilai politik yang adiluhung dalam kehidupan politik sehari-hari. Di titik inilah harus dipahami bahwa ujung dari cendekiawan yang kritis, jujur, bersinergi, dan berkontribusi adalah emansipatoris, yaitu mereka tidak berhenti di kontemplasi dan refleksi, tetapi peduli.  Di kehidupan politik, misalnya, kelompok cendekiawan dapat menyiapkan warga pemilih yang terdidik dan teberdayakan secara politik. Di samping itu, mereka juga dapat `mendakwahkan' sekaligus `menguswatunhasanahkan' nilai-nilai moral dan idealisme bagi para politikus di kursi kekuasaan. ●