Tampilkan postingan dengan label RUU KUHP - Sebuah Renungan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label RUU KUHP - Sebuah Renungan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 Mei 2013

Menunggu KUHP Baru


Menunggu KUHP Baru
Humphrey Djemat ;  Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
SUARA KARYA, 02 Mei 2013


Nasib Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hingga kini belum jelas, setelah hampir 13 tahun terkatung-katung. Konon, ada lembaga penegak hukum yang belum ikhlas jika RUU KUHAP itu diberlakukan. Padahal, KUHAP ini merupakan karya agung anak bangsa Indonesia. Pengganti HIR ciptaan Kolonial Belanda yang sudah berusia 27 tahun ini dinilai berbagai kalangan sudah tidak relevan lagi.

Pasalnya, kini kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi, transportasi dan lainnya sangat pesat. Hal ini tentu saja membawa dampak sosial, ekonomi dan hukum yang besar. Termasuk, juga berpengaruh pada hukum pidana. Satu hal yang tak bisa dihindari adalah globalisasi, termasuk di bidang hukum.

Penyusunan RUU KUHAP tentu tidak bisa dilepaskan dari desakan pengaruh globalisasi tersebut. Apalagi, dengan telah ditandatanganinya beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana. Dalam RUU KUHAP, yang paling kentara adalah penghormatan terhadap hak-hak warga secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan sistem penahanan yang mengadopsi pada Pasal 9 International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam beleid itu ditegaskan bahwa jika seseorang ditangkap, maka dengan segera atau seketika (promptly), jaksa penuntut umum membawa surat perintah penahanan dan penyidik membawa orang yang ditangkap secara fisik (physically) untuk dihadapkan kepada hakim dengan didampingi advokat karena yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan seseorang ditahan adalah hakim.

Hal ini juga seiring dengan makin menggema secara internasional tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Bangsa yang kurang memperhatikan HAM akan menjadi bulan-bulanan kritikan sampai pada ancaman boikot internasional. Dengan landasan itulah, RUU KUHAP sangat terang-benderang dalam rangka penghormatan lebih terhadap HAM.

Menariknya, beberapa negara maju juga menyusun KUHAP baru yang lebih progresif. Misalnya negara Belanda dan Rusia. Bahkan Rusia menekankan, jika ketentuan perjanjian internasional yang Rusia menjadi pihak bertentangan dengan ketentuan KUHAP-nya, maka ketentuan internasional itu yang harus diterapkan. Hal itu tentu bisa menjadi tolok ukur bagi bangsa ini untuk ikut merevisi KUHAP.

Oleh karena itu, sejumlah instansi perlu diingatkan agar tidak terbawa oleh egoisme atau arogansi sektoral dalam menolak RUU KUHAP. Yang harus dikedepankan adalah apa yang terbaik buat nusa dan bangsa. Sebab, landasan filosofis RUU KUHAP adalah Pancasila, yang menjadi sumber segala sumber hukum. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", menunjukkan manusia sebagai ciptaan Tuhan harus hidup bersama untuk rukun dan damai. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", menjadi dasar asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional, bukan kedaerahan. Sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dan sosial menjadi dasar menuju keadilan hukum.

Selama ini proses implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu agaknya menjauh. Kita dapat merasakan kondisi masyarakat sekarang yang menunjukkan hilangnya kepercayaan (loss of faith) terhadap penegakan hukum yang berwibawa. RUU KUHAP yang cukup progresif ini harus didukung dengan sikap optimisme sehingga merupakan jawaban terhadap adanya skeptisme sosial, prasangka sosial dan resistensi terhadap keberhasilan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Salah satu yang diperkenalkan dalam RUU KUHAP ini adalah advesary system, yang disebut sebagai "sistem berimbang". Dengan model ini, berita acara pemeriksaan (BAP), menjadi lebih kecil dalam advesary system ini. Karena sistem ini lebih mengutamakan keterangan di muka sidang pengadilan, di mana jaksa penuntut umum dan penasihat hukum bisa menanyakan langsung kepada saksi-saksi yang dihadirkan. Di saat itu pula bisa dilakukan konfrontasi terhadap keterangan-keterangan saksi yang dibeberkan dalam persidangan. Dengan sistem ini, maka kebenaran materil akan lebih terwujud. Beda dengan sistem yang selama ini berlaku, kebanyakan hakim dan jaksa dipersidangan hanya berpatokan pada BAP yang disusun oleh pihak kepolisian.

Selain itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum juga boleh memanggil saksi yang tak terdapat dalam berkas perkara, terkait dengan pembuktian. Namun, hal itu tetap dibatasi oleh hakim yang mempunyai kewenangan menyetujui permintaan dari masing-masing pihak untuk menambah saksi.
RUU KUHAP juga memperkenalkan sistem penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun, hal ini sebatas pada tindak pidana ringan dan ancaman hukumannya di bawah lima sampai empat tahun. Tapi, tidak berlaku untuk residivis dan tidak dalam penahanan. Sebab, jika sudah ditahan dan tetap dilakukan penyelesaian di luar pengadilan, akan mengurangi nilai penahanan itu sendiri. Penyelesaian di luar pengadilan merupakan suatu upaya agar mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, yang selama ini menjadi momok bagi hakim.

Selain itu, hakim komisaris merupakan "makhluk" baru yang dikenalkan dalam RUU KUHAP. Soal hakim komisaris, sejatinya tak perlu mengangkat hakim baru, cukup mengangkat hakim yang ada di pengadilan negeri. Yang perlu diperhatikan hanyalah pada titik agar memilih hakim yang memiliki profesionalisme tinggi dan bersih, sehingga tidak dapat diintervensi.

Bagi kalangan advokat, tidak ada pilihan lain selain mendukung RUU KUHAP ini. Sudah saatnya advokat bersatu dan berada di garis depan memperjuangkan RUU KUHAP. Jika selama ini advokat menjadi penegak hukum "kelas dua", maka dengan RUU KUHAP perannya lebih dioptimalkan dalam penegakan hukum. Mari kita dukung KUHAP baru menuju Indonesia baru ini. ●

Selasa, 16 April 2013

Renungan untuk RUU KUHP


Renungan untuk RUU KUHP
Romli Atmasasmita  ;   Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) 
KORAN SINDO, 16 April 2013
  

Doktrin hukum pidana mengembangkan tiga golonganhukumpidana. Pertama, hukum pidana umum untuk mengatur dan memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. 

Kedua, hukum pidana administrasi seperti UU Tata Cara Perpajakan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Kehutanan, dan UU Lingkungan Hidup yang semua itu undang-undang yang bersifat regulatif diperkuat sanksi pidana. Ketiga, hukum pidana khusus yaitu mengatur kejahatan-kejahatan selain kejahatan konvensional sehubungan perkembangan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. 

Pembentukan hukum pidana khusus dimungkinkan berdasarkan Pasal 103 KUHP untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Golongan hukum pidana khusus inilah yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan modern (transnasional dan internasional) sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi seperti kejahatan cyber, kejahatan genosida, kejahatan perdagangan narkotika dan psikotropika, kejahatan terorisme, kejahatan di bidang biologi, atau kejahatan pencucian uang. 

Keberadaan hukum pidana khusus bukan hal luar biasa, melainkan merupakan konsekuensi dan dampak negatif dari perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi di mana hukum pidana umum (KUHP) tidak selalu dapat menjangkau bentuk kejahatan baru dalam masyarakat. Tujuan utama penggolongan hukum pidana di atas terutama hukum pidana khusus adalah upaya negara untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang terjadi dalam masyarakat seberapa pun dampak yang ditimbulkan kejahatan tersebut. 

Singkatnya, agar tidak ada satu jenis kejahatan dalam masyarakat yang dapat lolos dari jangkauan ancaman pidana sehingga pelakunya dapat terbebas dari hukuman. Hanya dua karakteristik dalam kejahatan yang memerlukan pengaturan bersifat khusus yaitu dilakukan dengan teknologi yang modern dan menimbulkan dampak luar biasa kepada masyarakat yaitu bersifat sistemik, kerugian yang sangat signifikan dan sulit dipulihkan serta bersifat masif.

Kejahatan seperti ini terdapat pada korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal, dan kejahatan di bidang sumber daya alam termasuk kerusakan lingkungan hidup yang sulit dipulihkan dan memerlukan jangka waktu lama. Perkembangan masyarakat sejak pertengahan abad ke-19 sampai abad ini (abad ke-21) terbukti telah memengaruhi jenis dan kualitas kejahatannya. Bukan hanya sisi kuantitas yang memerlukan sarana hukum yang memadai untuk dapat mengatasi atau paling tidak mencegahnya, tapi juga perlu dibuat solusi agar masyarakat dapat hidup tenang, nyaman, dan damai. 

Tujuan itu tak akan tercapai bila kejahatan-kejahatan dengan dampak luar biasa tersebut hanya diatasi dengan cara-cara biasa (konvensional) seperti ancaman minimum satu hari dan maksimum 20 tahun atau pidana mati atau mengenakan pidana denda minimum Rp100 juta maksimum Rp1 miliar. Sementara tidak ada ancaman pencabutan izin perusahaan baik bersifat sementara atau permanen seperti kejahatan yang dilakukan korporasi. 

Bagaimana mencegah dan memberantas kejahatan transnasional terorganisasi (organized crimes) dengan perangkat hukum pidana yang bersifat lege generali, sedangkan kualitas dan kuantitas ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara sangat signifikan? Sebut saja berkembangnya terorisme, narkotika dan penyalahgunaan psikotropika, pencucian uang dan perdagangan orang, serta perdagangan senjata api ilegal. 

Sudah tentu kebijakan negara dalam pembentukan politik hukum pidana nasional termasuk penempatan lex specialis di dalamnya memerlukan kajian hukum yang cermat, teliti, antisipatif, serta proporsional dengan mengamati perkembangan kejahatan tersebut serta dampaknya di dalam kehidupan bangsa dan negara baik kini maupun pada masa yang akan datang. 

Pembentukan kebijakan politik hukum pidana nasional tersebut bukan monopoli ahli hukum pidana semata, melainkan juga memerlukan pendapat atau pemikiran para ahli lain yang relevan dalam bidang masing-masing seperti ahli ekonomi, ahli lingkungan hidup, atau ahli sumber daya alam. Hal ini diperlukan agar pembentukan politik hukum pidana nasional dalam arti luas merupakan hasil pemikiran dan riset yang komprehensif dan tuntas serta tidak menimbulkan dampak ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi individu, masyarakat dan pemangku kepentingan. 

Pengalaman kita membentuk undang-undang pidana khusus sejak sebelum dan sampai dan selama era reformasi perlu dijadikan guru yang berharga. Dari sana kita bisa mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang dan dampak positif yang diharapkan dari undang-undang pidana khusus yang dibentuk tidak selalu sesuai tujuan awal yang diharapkan. 

Kendati demikian, keadaan tersebut bukan alasan untuk menutup celah hukum pembentukan undang-undang pidana khusus yang sesuai dan relevan bagi kepentingan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari ancaman kejahatan yang bersifat luar biasa. ●