Tampilkan postingan dengan label Rusmin Effendy. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Rusmin Effendy. Tampilkan semua postingan

Kamis, 04 Desember 2014

Blitzkrieg ARB Jelang Munas Golkar

                        Blitzkrieg ARB Jelang Munas Golkar

Rusmin Effendy  ;   Wartawan Senior
MEDIA INDONESIA, 29 November 2014

                                                                                                                       


ESKALASI politik menjelang Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar sudah terbelah menjadi dua kubu yang samasama mengklaim akan melaksanakan munas. Para loyalis pendukung Aburizal Bakrie (ARB) memaksakan munas dipercepat pada 30 November, sedangkan kubu Agung Laksono (AL) membentuk Tim Penyelamatan Partai Golkar dan akan menggelar munas awal Januari 2015.

Sebagai partai politik tertua yang baru saja merayakan peringatan tahun emas 50 tahun, baru pertama kali dalam sejarah Golkar mengalami konflik terbuka dalam menghadapi munas. Bila konflik internal itu tidak dikelola secara profesional, bukan mustahil Golkar akan kembali melahirkan partai baru atau minimal terjadi dualisme kepemimpinan yang belakangan menjadi tren perpolitikan nasional seperti yang terjadi di PPP.

Dalam mencermati dinamika dan fenomena politik yang terjadi di Golkar ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, mencari solusi secara cerdas penyatuan kembali dua kubu yang bertikai, khususnya loyalis ARB dan pendukung AL, tentang persepsi penyelenggara munas. Kubu ARB berpegangan pada keputusan Rapimnas VII Golkar di Yogyakarta, sedangkan kubu AL berdasarkan keputusan rapat pleno 25 November yang berakhir dengan insiden di DPP Golkar.

Kedua, skenario percepatan munas yang semula dijadwalkan awal Januari 2015 kemudian dipercepat akhir November bukan saja bentuk inkonsistensi kubu ARB, melainkan juga membawa konsekuensi mengeliminasi para calon ketua umum yang akan bersaing di munas. Itulah yang disebut skenario blitzkrieg yang dilakukan ARB untuk memenangi pertarungan agar terpilih secara aklamasi, termasuk merekayasa dukungan DPD I dan II. Persoalannya, sejauh mana soliditas dukungan DPD I dan II ketika tak ada kandidat lain yang akan mengikuti Munas Bali?

Persoalan tersebut bukan saja krusial, melainkan juga dilema yang kini dihadapi Golkar yang berbeda dengan munas sebelumnya. Sejatinya, sesuai dengan ketentuan AD/ART, pelaksanaan Munas IX Golkar dilaksanakan pada 2015, tidak dipercepat seperti sekarang ini.

Hal itu sejalan dengan desakan munas yang dilakukan Ormas Trikarya (SOKSI, Kosgoro dan MKGR) untuk percepatan munas, tetapi DPP Golkar keukeuh mempertahankan keputusan Munas VIII Golkar di Pekanbaru bahwa munas baru akan dilaksanakan pada 2015, kemudian diperkuat melalui rapat pleno 13 November lalu. Bahkan dalam AD/ART, kepemimpinan ARB selalu mengacu ke konsiderans surat keputusan masa bakti 2009-2015. Termasuk semua penetapan peraturan organisasi, keputusan-keputusan Rapimnas I sampai VII, keputusankeputusan rapat pleno DPP dan peraturan-peraturan lainnya juga selalu mengacu ke konsiderans masa bakti 2009-2015.

Ada apa sebenarnya di balik upaya percepatan munas? Pelaksanaan Rapimnas VII di Yogyakarta sesungguhnya menjadi pintu masuk forum percepatan munas yang disuarakan secara aklamasi para DPD I.Kondisi itulah sebenarnya menimbulkan banyak keanehan dan kejanggalan yang dilakukan DPP Golkar sehingga bermuara melahirkan Tim Penyelamatan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono.

Inkonsistensi

Inkonsistensi yang dilakukan DPP Golkar itu tentu saja menjadi sumber gerakan perlawanan dari kader partai, sekaligus memberikan kesan negatif terhadap pencitraan Golkar sendiri. Apalagi selama kepemimpinan ARB, kekuatan elektoral dan mesin politik Golkar tak mampu bekerja efektif memenangi pemilu legislatif (pileg) dan pilpres. Tiga kali pemilu sejak 2004, Golkar hanya mampu menempatkan dirinya sebagai juara bertahan runner-up, jauh di bawah target 20% suara. Yang lebih memprihatinkan pada saat pilpres lalu, Golkar tak mampu mendapatkan boarding pass mengusung kader sebagai capres/cawapres. Ironis.

Faktor lain yang turut mewarnai kegagalan ARB selama memimpin Golkar ialah lemahnya manajemen kepartaian baik di tingkat pusat sampai ke daerah, misalnya pergantian kepengurusan dan struktur DPP, pemecatan yang terjadi di daerah yang mengalami konflik internal tak mampu diselesaikan secara tuntas, termasuk program konsolidasi partai sampai ke akar rumput. Budaya politik Golkar yang berkembang belum sepenuhnya memberikan ruang perbedaan pendapat. Yang lebih memprihatinkan masih kuatnya faksionalisme yang terjadi di Golkar tidak saja menampilkan proses regenerasi yang selama ini berjalan lamban, tapi juga menimbulkan inefisiensi dan disfungsi partai yang tidak berkembang.

Akumulasi persoalan di internal partai itu yang sempat membuat perlawanan kelompok generasi muda Golkar menuntut perubahan dan mereformasi kepengurusan yang selama ini masih didominasi kalangan tua.Problem regenerasi kepengurusan itu sesungguhnya menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mendobrak kultur politik Golkar di munas mendatang. Hal itu terlihat dengan keberanian kader-kader muda yang ingin berkompetisi dalam pencalonan ketua umum, meski hanya ada empat kandidat yang dianggap mumpuni, yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Airlangga Hartarto.

Namun, dengan melihat kondisi menjelang munas yang dipercepat, rasanya kecil peluang kader-kader muda untuk bersaing, apalagi dengan majunya ARB sebagai ketua umum. Apalagi posisi DPD I secara mayoritas sudah terkooptasi dan mendapat gizi yang sehat kompak mendukung pencalonan kembali ARB.

Perpecahan

Sejatinya, munas kali ini harusnya lebih mengedepankan proses regenerasi yang selama ini berjalan lamban. Diakui atau tidak, regenerasi Golkar masih bersifat feodalistis karena kuatnya budaya patronclient relationship serta dominasi kader-kader tua yang berlindung di balik Golkar, termasuk bagi calon ketua umum yang ingin bertarung harus mendapatkan blessing dari orang-orang yang punya pengaruh (patron) untuk memimpin partai.

Pengalaman yang terjadi di Golkar dalam tiga kali munas bisa dianggap tradisi politik ala Golkar. Karena itu, bukan hal yang mustahil di Munas Golkar nanti ada penggiringan suara memenangkan ARB dengan cara-cara yang tidak sportif dan fair yang akan melahirkan resistensi politik baru.

Dengan demikian, sudah sewajarnya munas nanti mempersiapkan langkah-langkah strategis mewujudkan proses regenerasi partai di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah. Siapa pun yang menjadi ketua umum haruslah figur yang mampu menjadi perekat dari semua faksi yang ada serta figur yang aspiratif, progresif, dan solutif dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan.

Paling tidak, momentum Munas Golkar benar-benar menjadi proses konsolidasi, regenerasi, revitalisasi partai dalam melahirkan kepemimpinan yang bisa diterima semua pihak. Jika tidak, itulah tanda-tanda awal kehancuran Golkar yang belum sepenuhnya mampu mempraktikkan demokrasi secara dewasa. Mudahan-mudahan munas kali ini bukanlah akhir masa keemasan Golkar sebagai partai tertua. ●

Kamis, 14 Februari 2013

Quo Vadis Kurikulum 2013?


Quo Vadis Kurikulum 2013?
Rusmin Effendy ;   Tenaga Ahli DPR RI
SUARA KARYA, 13 Februari 2013


Dunia pendidikan nasional kembali digegerkan dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaksanakan Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2013/2014. Bahkan di media sosial seperti Twitter dan Facebook mulai ramai diperdebatkan dan sebagian masyarakat menentang kebijakan tersebut.

Tidak hanya itu. Kalangan lebaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti koalisi pendidikan, praktisi dan terakhir para guru besar se-Indonesia juga menyampaikan aspirasi dengan cara mengirim surat kepada Presiden SBY untuk mempertimbangkan kembali rencana Kemendikbud yang terkesan pemaksaan pelaksanaan kurikulum baru. Argumentasi yang disampaikan karena perubahan Kurikulum 2013 tidak memiliki visi dan latar belakang yang kuat, apalagi kurikulum lama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 belum dievaluasi.

Persoalannya apakah perubahan kurikulum baru ada jaminan kualitas pendidikan di Indonesia semakin membaik, biaya pendidikan semakin murah (gratis), dan setiap warga negara bisa mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Prakteknya, pendidikan di Indonesia tak pernah lepas dari faktor komersialisasi dan menjadi ladang subur koruptor di balik jubah dan toga pendidikan. 

Mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Buktinya, hingga saat ini pemerintah belum mampu memberantas pungutan liar yang ada di sekolah-sekolah, begitu pula kebocoran setiap kali pelaksaan ujian nasional mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMU.

Apalagi saat ini, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR yang membidangi pendidikan masih debatebel dan belum satu suara menyetujui atau tidak perubahan kurikulum 2013. Antara Panja dan pemerintah belum menyepakati poin-poin krusial dari draf kurikulum yang diajukan pemerintah. Yang lebih parah, Kemendikbud sudah mengklaim melakukan uji publik tentang kurikulum baru. Melanggar Konstitusi Sepanjang Indonesia merdeka sejak 1945, dunia pendidikan nasional sudah mengalami sembilan kali pergantian kurikulum. Itu dimulai sejak 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan terakhir 2006. Sayangnya, setiap kali terjadi pergantian kurikulum sama sekali tidak membawa perbaikan yang berarti dalam peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Tidak mengherankan setiap kali terjadi perubahan kurikulum tidak serta merta menjadikan sektor pendidikan mampu berkompetisi secara global, memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pergantian kurikulum justru menciptakan kasta-kasta dalam dunia pendidikan.

Pelaksanaan RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) yang belum lama ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya, semakin memperjelas adanya kasta-kasta dan diskriminasi dalam dunia pendidikan yang bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945. Padahal, sektor pendidikan sesuai amanat UUD 1945 merupakan sektor strategis yang mendapat porsi 20 persen dari anggaran APBN. Yang lebih fantastis dari goncang-gancing kurikulum 2013 justru anggaran yang digunakan sangat besar yang semula hanya sekitar Rp 684,4 miliar, tapi secara mengejutkan membengkak menjadi Rp 1,457 triliun dengan rincian anggaran pencetakan buku sebesar Rp 1,03 triliun dan biaya pelatihan guru sebesar Rp 422 miliar. Kenaikan anggaran kurikulum 2013 tersebut seyogyanya perlu dicermati karena bukan saja berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran, tapi juga merugikan peserta didik jika pemerintah tetap memaksa menerapkan kebijakan tersebut.
Salah satu potensi penyalahgunaan anggaran adalah alokasi proyek buku panduan serta biaya pelatihan guru yang seringkali menggunakan modus mark up anggaran. Pasalnya, ada ruang yang sangat terbuka "permainan anggaran" sekalipun dengan dalih penyediaan paket buku disesuaikan dengan kebijakan baru dan menjadi kewajiban siswa untuk membeli sebagai salah satu sarana peningkatan kualitas pendidikan dan peserta didik di Indonesia.

Pada akhirnya pendidikan yang baik tergantung bagaimana peserta didik mampu mengikuti proses belajar mengajar serta kualitas guru yang memadai.
Persoalannya, banyak sekolah-sekolah negeri masih memiliki guru-guru yang sudah tidak memadai bahkan hanya sekedar kegiatan rutinitas tanpa mampu melakukan kreasi dan memotivasi kreatifitas peserta didik untuk mampu berkompetisi. Dengan demikian dapat dipahami perbaikan mutu pendidikan di Indonesia sangat penting sebagai salah satu sarana pencerdasan anak-anak bangsa, termasuk perbaikan dan kualitas guru. Sebab, yang diperlukan sekarang ini bukanlah perubahan kurikulum, tapi perubahan budaya mengajar dan kualitas para guru.

Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi kepada para guru untuk memotivasi semangat mengajar. Sehingga, motto pahlawan tanpa tanda jasa itu memiliki spirit dan motivasi untuk memberikan keteladanan kepada peserta didik. Bukan hanya sekedar formalitas semata. Mudah-mudahan saja tidak! ●

Kamis, 07 Juni 2012

Kontroversi Keberadaan Wamen


Kontroversi Keberadaan Wamen
Rusmin Effendy ; Direktur Eksekutif Komisi Kebijakan Publik
SUMBER :  SUARA KARYA, 7 Juni 2012


Putusan uji materi (judicial review) Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima sebagian gugatan tentang jabatan wakil menteri (wamen) yang dianggap kontroversi dan inkonstitusional pantas diapresiasi. Sekalipun putusan MK tersebut menyisakan komplikasi hukum karena subtansi gugatan bukanlah menyangkut posisi wamen sebagaimana diatur dalam UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara, tapi proses dan mekanisme pengangkatannya melalui Keppres yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Mengapa demikian? Keppres pengangkatan wamen yang dilakukan Presiden bukan saja cacat secara yuridis, tapi dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sayangnya, konsekuensi putusan MK terkesan tidak independen dengan cara menganjurkan pemerintah merevisi Keppres tanpa membatalkan 20 jabatan wamen. Apalagi, akibat putusan MK, posisi wamen yang ada saat ini menjadi status quo, tidak serta-merta batal demi hukum. Karena itu, ada beberapa catatan yang patut diantisipasi akibat putusan MK tersebut.

Pertama, karena asas peradilan MK bersifat prospektif dan tidak berlaku surut (retroaktif), maka putusan MK tentang pengangkatan wamen bersifat status quo. Artinya, putusan MK tidak serta merta membatalkan pengangkatan. Seharusnya, putusan MK bersifat mengikat dan 'batal demi hukum' terhadap pengangkatan wamen yang cacat secara yuridis, sehingga tidak ada celah bagi pemerintah merevisi Keppres yang sudah melanggar UUD 1945.

Kedua, terjadi komplikasi hukum kapan berakhirnya jabatan wamen. Kelemahan UU No.39/2008 juga tidak memberikan penjelasan rinci mengenai hal itu, hanya dalam Bab V diatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan; Menteri berhenti dari jabatannya karena; (a) Meninggal dunia atau (b). Berakhir masa jabatan.

Terlepas dari kontroversi tersebut, putusan MK yang menerima gugatan pemohon tentang pengangkatan wamen menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan. Karena, dalam setahun terakhir pemerintahan SBY ibarat seperti 'rezim' yang tidak lagi memiliki kemampuan menghadapi pelbagai persoalan hukum. Bahkan, pemerintah dianggap tidak berdaya dan kehilangan marwah dalam menghadapi beberapa kasus hukum yang dilakukan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendara, terakhir soal Keppres No.48/P/2012 tentang Pengangakatan Gubernur Bengkulu definitif menggantikan Agusrin Najamudin.

Langgar Konstitusi?

Sekalipun UU No.39/ 2008 tentang Kementerian Negara sudah mengatur secara rinci tentang posisi wamen, namun Presiden SBY secara sewenang-menang telah menabrak UU No.39/2008 serta UUD 1945 karena memaksakan diri mengubah Peraturan Presiden No.47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara hingga dua kali, yakni Peraturan Presiden No.76/ 2011 kemudian Peraturan Presiden No.77/2011, sehingga menimbulkan conflict of interest dalam rangka menjustifikasi orang yang tidak memenuhi syarat diangkat sebagai wakil menteri.

Salah satu yang menjadi kontroversial adalah pengangkatan Prof DR Denny Indrayana yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan bukanlah pejabat karier, dan hanya dosen biasa yang kepangkatan akademik golongan IIIB. Selain Denny Indrayana, masih ada beberapa wamen yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan karier maupun struktural (Eselon IA). Apalagi, pengangkatan wamen tidak melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden atas usulan masing-masing instansi terkait.

Kondisi inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan hukum, karena pemerintah seolah-olah 'tuli' untuk mendengarkan aspirasi publik yang menentang terbitnya Keppres yang sengaja direkayasa dalam beberapa hari untuk meloloskan Denny Indrayana. Padahal, publik masih ingat bagaimana dengan kasus Anggito Abimayu yang gagal menjadi Wakil Menteri Keuangan karena belum memenuhi persyaratan, tapi memilih sikap kesatria mundur dari jabatannya. Idealnya, pengangkatan wamen seyogianya menjadi domain kementerian tanpa harus melibatkan presiden.

Karena itu, dapat dipahami pengangkatan wamen sesungguhnya bernuansa politis, apalagi pengangkatannya dilakukan di Istana Negara dengan menggunakan prosedur layaknya pelantikan menteri, bukan prosedur yang berlaku bagi seorang PNS yang menduduki jabatan karier tertentu. Barangkali karut-marut persoalan yang dihadapi memberikan kesan kepada publik betapa bobroknya administrasi dan manajerial pemerintahan, sehingga pemerintah seringkali melanggar aturan dan konstitusi UUD 1945.

Dengan demikian dapatlah dipahami, di tengah keterpurukan praktik hukum yang dilakukan pemerintah membuat rakyat semakin pesimistis terhadap potret tata kelola pemerintahan yang semakin karut-marut. Sejatinya, pemerintah memberikan teladan tentang penegakan dan supremasi hukum, bukan sekedar slogan pencitraan untuk mencari popularitas dan simpati publik. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah asyik dan terlena membungkam lawan-lawan politiknya dengan cara melakukan politisasi hukum.

Mungkinkan bangsa ini masih bisa berharap atau bermimpi menuntut persamaan di depan hukum (equality before of the law)? Paling tidak, kita berharap berharap suatu saat nanti prinsip keadilan harus ditegakkan, sekalipun langit akan runtuh. Wallahu a'lam bish-shawab. ●

Selasa, 07 Februari 2012

Gigantisme Politik Partai Demokrat


Gigantisme Politik Partai Demokrat
Rusmin Effendy, DIREKTUR EKSEKUTIF KOMISI KEBIJAKAN PUBLIK
Sumber : SUARA KARYA, 7 Februari 2012



Perang terbuka antar elite Partai Demokrat (PD) bagaikan sinetron berseri tentang perilaku elite-elite partai yang saling menjatuhkan, tidak piawai dalam menghadapi konflik internal. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi kepartaian di Indonesia memang tak lepas dari friksi internal.

Persoalannya, bagaimana kepiawaian elite partai dalam menghadapi friksi dan konflik agar tidak menjadi komuditas politik. Tapi, apa yang terjadi PD memang berbeda dengan parpol lainnya. Soliditas partai begitu rapuh dan yang ada bagaimana elite partai memanfaatkan peluang konflik untuk saling menjatuhkan dan mengejar kekuasaan.

Secara politis dapat dipahami, kemenangan Anas Urbaningrum (AU) dalam Kongres II lalu telah memunculkan faksi-faksi di internal partai bahkan memunculkan rivalitas politik. Kemenangan AU dalam pertarungan ketua umum, bukan saja mengagumkan banyak orang, tapi juga menjadi beban politik SBY. Artinya, calon yang sudah mendapat restu SBY dengan networking yang super canggih tak mampu melawan keinginan arus bawah yang memunculkan figur muda.

Popularitas AU sebagai tokoh muda yang memiliki political branding menjadi magnit perubahan kepemimpinan di PD. Sayangnya, kekuasaan yang dinikmati tidak bakal bertahan lama karena tersandung pelbagai persoalan. Kini, Partai Demokrat bukan saja menghadapi ujian, tapi juga dilanda gempa politik. Dugaan keterlibatan AU dalam pelbagai kasus menjadi pintu masuk faksi-faksi yang ada untuk mempercepat proses pendongkelan AU dari jabatan ketua umum. Baik yang dilakukan terang-terangan maupun melalui gerakan senyap (silent operation). Tidak mengherankan sebagai the rising stars dua kali pemilu, rumah besar PD juga terdapat banyak opurtunis yang memanfaatkan situasi konflik, bahkan sampai melobbi parpol koalisi untuk mendapatkan dukungan politis.

Yang menarik adalah pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie bahwa bukan dirinya yang meminta AU mundur dari jabatannya sebagai ketua umum, apalagi dirinya bukan pesaing di kongres. Secara implisit, pernyataan Marzuki Alie dalam terminologi politik bisa jadi pembenaran. Ada kegelisihan batin bahwa dirinya tidak mau disebut sebagai tertuduh dalam upaya melengserkan AU. Padahal, publik cukup memahami gaya politik akrobatik yang selalu dimainkan, apalagi sebagai ketua DPR yang seringkali mengundang kontroversi dan terkesan tidak memiliki karakter sebagai politisi.

Gigantisme Politik

Saat ini, para elite PD memang tampak sibuk membangun image partai yang sudah terlanjut terpuruk, bahkan bisa diprediksi PD tidak akan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 2014. Problematik internal yang ada sekarang ini bagaikan benang kusut yang sudah terlembaga, apalagi postur politik elektoralnya mengalami penyakit kronis gigantisme.

Gigantisme sendiri adalah terma biologis yang bermakna problem pertumbuhan yang menimpa seseorang karena bentuk pisik yang besar dan tinggi badan berlangsung diatas batal normal. Jika dikorelasikan dengan term politik, maka kemunculan PD yang menjadi magnit dua kali pemilu bukan karena kepiawaian berpolitik para elite partai, tapi lebih disebabkan personalitas SBY.

Kenyataannya, persepsi awal masyarakat yang keliru sekarang sudah muncul kesadaran baru. Setelah dua kali berkuasa, SBY bukanlah sosok pemimpin yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Elektabilitas SBY terus merosot dan berimbas terhadap PD sendiri.

Keterpurukan popularitas SBY itu juga terlihat dari serangkaian aksi massa atau parlemen jalanan yang kerap kali menuntut mundur. Fakta-fakta kebohongan publik yang dilakukan SBY dan pernah disuarakan pemuka agama akan menjadi daftar dosa pemerintahan SBY yang berimbas terhadap partai. Apalagi dalam menghadapi konflik internal partai, SBY kembali memainkan politik pembiaran dan tidak bereaksi cepat dan mengamputasi permasalahan yang ada.

Karena itu, kondisi PD yang ada sekarang ibarat buah simalakama, pilihan yang sulit dilakukan apalagi untuk mengembalikan citra dan image partai kedepan. Artinya, publik juga menunggu ketegasan sikap SBY untuk berada di barisan terdepan dalam menegakkan supremasi hukum, bukan sekedar retorika. Khususnya untuk menyelesaikan kader-kader partai yang diduga terlibat dalam persoalan hukum, baik di pusat maupun daerah. Apalagi image masyarakat sudah terbentuk kehadiran PD hanya menjadi "bungker" para koruptor.

Karena itu, sebagai ketua dewan pembina, kualitas kepemimpinan (quality of leadership) serta kepiawaian berpolitik SBY sedang diuji apakah mampu menyelesaikan konflik internal partai atau tidak. Ketegasan bersikap ini sedang ditunggu, sehingga tidak dikesankan lagi sebagai sosok pemimpin yang plin-plan dan peragu. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara tuntas, bukan tidak mungkin membuat PD semakin terpuruk dan mengalami kehancuran.

Untuk mengembalikan kredibilitas dan citra partai, tidak ada cara lain kecuali mengamputasi penyakit yang ada di tubuh partai, termasuk membersihkan kader partai yang diduga terlibat dalam persoalan hukum. Idealnya, siapapun yang terlibat harus diproses ke pengadilan demi tegaknya supremasi hukum. Sejatinya, PD harus menjadi parpol yang mampu mempelopori penegakan hukum agar stigma masyarakat terobati bahwa benar PD bukan menjadi rumah perlindungan para koruptor.

Dengan demikian karut marut dan prahara yang dialami PD pada hakekatnya hanyalah riak-riak kecil sekaligus fenomena parpol pemenang pemilu. Hal yang sama juga pernah dialami PDIP saat ephoria demokrasi pada Pemilu 1999. Semua ini menjadi pembelajaran politik yang berharga bagi PD kedepan. Mudah-mudahan saja.  ●

Kamis, 19 Januari 2012

Demokrasi Sandal


Demokrasi Sandal
Rusmin Effendy, TENAGA AHLI DPR RI
Sumber : SUARA KARYA, 19 Januari 2012


Solidaritas masyarakat secara spontanitas mengumpulkan sandal jepit untuk membebaskan AAL (15 tahun), pelajar SMKN 3 Palu yang dituduh mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi dan di vonis lima tahun, telah menjadi peristiwa politik yang maha dahsyat. Betapa tidak, kasus itu mampu menarik perhatian dunia internasional dan mengalahkan kegaduhan serta gonjang-ganjing perpolitikan di awal 2012.

Berbagai situs dan jejaring sosial dunia maya internasional merefleksikan peristiwa itu sebagai revolusi bangsa Indonesia melawan ketidakadilan dalam negara yang mengklaim menganut paham demokrasi. Ternyata, praktik demokrasi di Indonesia masih sebatas "Demokrasi Sandal" belum sepenuhnya mampu melaksanakan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Situs koran tertua di India, The Hindustan Times menulis, Indonesians fight injustice with sandals (rakyat Indonesia berjuang melawan ketidakadilan dengan sandal). Begitu pula dengan The Washington Post, Boston Globe, Hindustan Time, mendeskripsikan praktik diskriminasi dan perlawanan rakyat Indonesia melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Sementara, di dalam negeri muncul pelbagai aksi solidaritas berujung pada mengumpulkan sandal jepit sebagai ekspresi protes terhadap penegak hukum yang tidak manusiawi sekaligus kado tahun baru bagi Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Sama halnya seperti aksi solidaritas koin Prita Mulyasari yang diperlakuan tidak manusia oleh RS Omni Internasional, ataupun koin buat Presiden SBY yang berkeluh kesah selama tujuh tahun tentang gajinya tidak pernah naik.

Terlepas apapun kesalahan AAL yang dinyatakan mencuri sepasang sandal jepit, putusan hakim PN Palu pantas disesalkan. Karena, hakim gagal menemukan hukum (rechts vinding) sekaligus menciptakan hukum (judge made law) dengan menyelami perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim hanya dilihat dari hukum formal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, tanpa mempertimbangkan berbagai aspek dan menggali di balik peristiwa yang terjadi. Padahal, sesuai UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus, sehingga hakim yang menangani perkara haruslah yang memahami psikologi anak-anak.

Dalam kejahatan yang dilakukan anak-anak (juvenile justice system), pemerintah sudah meratifiksi tiga konvensi PBB, yakni Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36/1990 maupun Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Res. PBB No. 39/46 tahun 1984), Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Res. No. 45/113/ 1990), UU No. 39/1999 tentang HAM serta UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990 menyebutkan, Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Disadari atau tidak, sebenarnya ingatan publik terhadap citra dan kewibawaan Polri belum sepenuhnya terhapus dengan rentetan pelbagai peristiwa dan insiden kekerasan seperti penembakan di Papua, Mesuji, Bima dan terakhir penembakan misterius (petrus) di Aceh yang ditengarai dilakukan oleh oknum Polri. Sayangnya, Polri masih saja mempertontonkan kekerasan yang sejatinya memberikan keteladanan, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (public order apparatus) sekaligus melayani dan mengayomi masyarakat (public service officer).

Kondisi seperti ini menimbulkan sikap apatis dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap perilaku dan perangai buruk Polri yang menjadi tumpuan masyarakat, seperti awal kelahirannya yang diadopsi dari nama besar Bhayangkara-pasukan sipil Mahapatih Gajah Mada yang gagah perkasa, heroik membela kebenaran dan keadilan. Ini akhirnya menjadi simbol dan lambang Polri.

Kasus pencurian sandal jepit ini semakin memperkuat asumsi bahwa reformasi Polri melalui Tap MPR No.VI/2000 tentang Pemisahan Polri dari TNI dan Tap MPR No.VII/2000 tentang Peranan Polri dan TNI serta buku biru Reformasi Menuju Polri yang Profesional telah gagal dilaksanakan. Kultur Polri yang berwatak represif, arogan, eksklusif dan merasa paling benar tak mampu berubah untuk melaksanakan norma-norma demokrasi di Polri menjadi equality, fairness, independen dan transparency sebagai pedoman kerja Polri.

Secara filosofis, nilai sebuah keadilan digambarkan melalui patung seorang dewi dalam Mitologi Romawi, dengan timbangan yang menggantung dari tangan kiri, dimana ia mengukur pembelaan dan perlawanan dalam sebuah kasus. Membawa pedang bermata dua yang menyimbolkan kekuatan Pertimbangan dan Keadilan. Mengenakan penutup mata, yang mengindikasikan bahwa keadilan harus diberikan secara objektif tanpa pandang bulu, blind justice & blind equality.

Dalam pratiknya, proses pencarian keadilan oleh masyarakat kecil menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Keadilan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang, sedangkan bagi rakyat kecil keadilan menjadi pisau tajam yang siap membunuh.

Kondisi yang dialami AAL adalah realitas politik dari rakyat kecil pencari keadilan yang head to head berhadapan dengan penegak hukum bermoral rendah, dan tidak memenuhi standar. Sehingga, keadilan menjadi barang mahal bagi para pencari keadilan khususnya rakyat kecil. Sejatinya, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.●