Tampilkan postingan dengan label Kurikulum 2013 - Quo Vadis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kurikulum 2013 - Quo Vadis. Tampilkan semua postingan

Kamis, 14 Februari 2013

Quo Vadis Kurikulum 2013?


Quo Vadis Kurikulum 2013?
Rusmin Effendy ;   Tenaga Ahli DPR RI
SUARA KARYA, 13 Februari 2013


Dunia pendidikan nasional kembali digegerkan dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaksanakan Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2013/2014. Bahkan di media sosial seperti Twitter dan Facebook mulai ramai diperdebatkan dan sebagian masyarakat menentang kebijakan tersebut.

Tidak hanya itu. Kalangan lebaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti koalisi pendidikan, praktisi dan terakhir para guru besar se-Indonesia juga menyampaikan aspirasi dengan cara mengirim surat kepada Presiden SBY untuk mempertimbangkan kembali rencana Kemendikbud yang terkesan pemaksaan pelaksanaan kurikulum baru. Argumentasi yang disampaikan karena perubahan Kurikulum 2013 tidak memiliki visi dan latar belakang yang kuat, apalagi kurikulum lama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 belum dievaluasi.

Persoalannya apakah perubahan kurikulum baru ada jaminan kualitas pendidikan di Indonesia semakin membaik, biaya pendidikan semakin murah (gratis), dan setiap warga negara bisa mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Prakteknya, pendidikan di Indonesia tak pernah lepas dari faktor komersialisasi dan menjadi ladang subur koruptor di balik jubah dan toga pendidikan. 

Mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Buktinya, hingga saat ini pemerintah belum mampu memberantas pungutan liar yang ada di sekolah-sekolah, begitu pula kebocoran setiap kali pelaksaan ujian nasional mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMU.

Apalagi saat ini, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR yang membidangi pendidikan masih debatebel dan belum satu suara menyetujui atau tidak perubahan kurikulum 2013. Antara Panja dan pemerintah belum menyepakati poin-poin krusial dari draf kurikulum yang diajukan pemerintah. Yang lebih parah, Kemendikbud sudah mengklaim melakukan uji publik tentang kurikulum baru. Melanggar Konstitusi Sepanjang Indonesia merdeka sejak 1945, dunia pendidikan nasional sudah mengalami sembilan kali pergantian kurikulum. Itu dimulai sejak 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan terakhir 2006. Sayangnya, setiap kali terjadi pergantian kurikulum sama sekali tidak membawa perbaikan yang berarti dalam peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Tidak mengherankan setiap kali terjadi perubahan kurikulum tidak serta merta menjadikan sektor pendidikan mampu berkompetisi secara global, memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pergantian kurikulum justru menciptakan kasta-kasta dalam dunia pendidikan.

Pelaksanaan RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) yang belum lama ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya, semakin memperjelas adanya kasta-kasta dan diskriminasi dalam dunia pendidikan yang bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945. Padahal, sektor pendidikan sesuai amanat UUD 1945 merupakan sektor strategis yang mendapat porsi 20 persen dari anggaran APBN. Yang lebih fantastis dari goncang-gancing kurikulum 2013 justru anggaran yang digunakan sangat besar yang semula hanya sekitar Rp 684,4 miliar, tapi secara mengejutkan membengkak menjadi Rp 1,457 triliun dengan rincian anggaran pencetakan buku sebesar Rp 1,03 triliun dan biaya pelatihan guru sebesar Rp 422 miliar. Kenaikan anggaran kurikulum 2013 tersebut seyogyanya perlu dicermati karena bukan saja berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran, tapi juga merugikan peserta didik jika pemerintah tetap memaksa menerapkan kebijakan tersebut.
Salah satu potensi penyalahgunaan anggaran adalah alokasi proyek buku panduan serta biaya pelatihan guru yang seringkali menggunakan modus mark up anggaran. Pasalnya, ada ruang yang sangat terbuka "permainan anggaran" sekalipun dengan dalih penyediaan paket buku disesuaikan dengan kebijakan baru dan menjadi kewajiban siswa untuk membeli sebagai salah satu sarana peningkatan kualitas pendidikan dan peserta didik di Indonesia.

Pada akhirnya pendidikan yang baik tergantung bagaimana peserta didik mampu mengikuti proses belajar mengajar serta kualitas guru yang memadai.
Persoalannya, banyak sekolah-sekolah negeri masih memiliki guru-guru yang sudah tidak memadai bahkan hanya sekedar kegiatan rutinitas tanpa mampu melakukan kreasi dan memotivasi kreatifitas peserta didik untuk mampu berkompetisi. Dengan demikian dapat dipahami perbaikan mutu pendidikan di Indonesia sangat penting sebagai salah satu sarana pencerdasan anak-anak bangsa, termasuk perbaikan dan kualitas guru. Sebab, yang diperlukan sekarang ini bukanlah perubahan kurikulum, tapi perubahan budaya mengajar dan kualitas para guru.

Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi kepada para guru untuk memotivasi semangat mengajar. Sehingga, motto pahlawan tanpa tanda jasa itu memiliki spirit dan motivasi untuk memberikan keteladanan kepada peserta didik. Bukan hanya sekedar formalitas semata. Mudah-mudahan saja tidak! ●

Sabtu, 02 Februari 2013

Integrative Science Kurikulum 2013


Integrative Science Kurikulum 2013
Vivit Nur Arista Putra ;  Direktur Eksekutif Pusaka Pendidikan UNY
SUARA KARYA, 02 Februari 2013  

Pemerintah untuk kesekian kalinya melakukan perubahan kurikulum. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tuntutan zaman, seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, misi jangka panjangnya adalah menyiapkan generasi emas 2045.
Pada beberapa tahun mendatang, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jika dapat mengelolanya dengan baik tentu jumlah penduduk yang melimpuh akan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya jika buruk pengelolaannya, maka malah akan menjadi beban negara untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya.
Menurut data, kini komposisi penduduk menempatkan usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan lansia. Rinciannya, kelompok usia 0-9 tahun berjumlah 45,93 juta, 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta. Pada 2045, mereka yang berusia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, sedangkan mereka yang berumur 10-19 tahun akan berusia 45-54 tahun.
Untuk memoles sumber daya manusia (SDM) yang melimpah ruah inilah dibutuhkan proses pendidikan yang baik. Inilah salah satu alasan mengapa kurikulum pendidikan nasional kini mengalami perubahan. Organ pendidikan yang menjadi pedoman adalah kurikulum. Sebab, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Sebelum membuat perencanaan kurikulum baru perlu dilakukan evaluasi kurikulum.
Para ahli menjabarkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan diperlukan evaluasi kurikulum. Menurut Oemar Hamalik (2006), evaluasi kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum.
Perspektif lainnya diungkapkan Mohamad Ali (1985), evaluasi kurikulum sebenarnya bukan hanya semata-mata dilakukan terhadap salah satu komponen saja, melainkan terhadap seluruh komponen, baik tujuan, bahan, organisasi, metode, maupun proses evaluasi itu sendiri.
Definisi berikutnya disampaikan Ralph Tyler (2005) bahwa evaluasi kurikulum adalah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Cronbach dan Stufflebeam (2005) menambahkan, evaluasi tidak sekadar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan untuk membuat keputusan, sehingga evaluasi kurikulum adalah mengukur sejauh mana ketercapaian kurikulum yang dibuat dengan data-data yang telah dikumpulkan. Ada beberapa isu krusial pada Kurikulum 2013 yang masih problematik. Salah satunya mengenai integratif science mata pelajaran IPA dan IPS.
Setelah mengkaji identifikasi masalah pada uji publik Kurikulum 2013 dan berdiskusi dengan beberapa tokoh dan pakar pendidikan, penulis mengkritisi dengan beberapa argumentasi untuk masukan.
Pertama, Pemerintah menawarkan 3 alternatif untuk struktur kurikulum SD. Alternatif pertama mata pelajaran IPA dan IPS ditiadakan sebagai disiplin ilmu (bahasa Pak Nuh diintegrasikan).
Sedangkan alternatif kedua dan ketiga masih diadakan. Pusaka Pendidikan bersikap, mata pelajaran IPA dan IPS tetap penting diberikan untuk siswa SD sebagai disiplin ilmu tersendiri bukan diintegrasikan. Kedua varian pengetahuan di atas penting sebagai pijakan bagi siswa untuk mengenal dan mempelajari fenomena alam sekitar dan mempelajari ilmu sosial serta humaniora sebagai bekal untuk mengetahui norma sosial, adat istiadat, dan interaksi sosial.
Secara teoritis anak SD kelas IV-VI sudah dapat menalar kedua mata pelajaran di muka. Menurut Jean Piaget, teori kognitif manusia dibagi menjadi empat: stadium sensori motorik (0-18 atau 24 bulan), stadium pra operasional (18/24 bulan - 7 tahun), stadium operasional konkrit (7-11 tahun), stadium operasional formal (11 tahun ke atas).
Stadium operasional formal berusia 11 tahun atau setara kelas IV-VI. Cara berfikirnya tidak terikat atau terlepas dari tempat dan waktu. Artinya, pada usia ini anak mampu berfikir konsep dan abstrak seperti yang terkandung dalam mapel IPA dan IPS. Jadi secara usia anak, mereka mampu menerima.
Selain itu, jika pemerintah tetap menghapus IPA dan IPS di jenjang SD, secara yuridis melanggar konstitusi Pasal 37 ayat 1 (e) dan (f) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ...(e) ilmu pengetahuan alam dan (f) ilmu pengetahuan sosial." an PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bab III bagian kedua kerangka dasar dan struktur kurikulum pasal 6 ayat 1. Jika Kemendikbud bersikeras untuk menghapus, boleh jadi akan berpotensi digugat melalui judicial review.
Seyogianya mata pelajaran IPA dan IPS untuk jenjang SD-SMP tetap harus dijadikan disiplin ilmu tersendiri bukan tematik, integrative science, dan integrative social studies. Karena, paradigma keilmuannya dan standar kompetensinya berbeda sehingga membutuhkan pendalaman dengan sudut pandang belajar dengan mata pelajaran tersebut bukan mata pelajaran lain. Penggabungan ini berpotensi menggerus standar kompetensi mata pelajaran pasangannya, karena arah pengajarannya tidak fokus.
Di termin lain, disiplin ilmu IPA dan IPS di jenjang SMP dapat dijadikan fondasi untuk mengambil salah satu jurusan di SMA. Meskipun wacananya penjurusan di SMA akan dihapus, tetapi menurut penulis, penjurusan tersebut penting dan harus tetap ada sebagai pijakan keilmuan untuk mengambil konsentransi jurusan ketika di perguruan tinggi.
Bagaimanapun, kepakaran dan spesifikasi keilmuan sangat penting. Karena, ke depan peserta didik dituntut mempunyai kecerdasan sesuai dengan kepakaran, bakat, dan minatnya. ●