Wasiat Abang Untuk Membela Si Miskin dan Tertindas....

Wasiat Abang Untuk Membela Si Miskin dan Tertindas.... Haryo Damardono  ;  Wartawan Kompas

                                                     KOMPAS, 25 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

"Jagalah LBH/YLBHI. Teruskan pemikiran dan perjuangan bagi si miskin dan tertindas," tulis "Abang" Adnan Buyung Nasution, Minggu, 20 September 2015, ketika terbaring di rumah sakit. Salah satu pesan terakhir Bang Buyung diterima advokat Todung Mulya Lubis, yang nyaris tak kuasa menahan harunya. Meski sakit, Abang tidak henti memikirkan nasib kaum miskin dan tertindas. Beliau meminta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tetap meneruskan perjuangannya. Bulan Agustus 2003, usai diterima menjadi wartawan Kompas, saya dan belasan teman seangkatan ditemui Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama di ruang kerjanya. "Mana yang dari LBH?" itu kata-kata pertama Pak Jakob. Saya mengangkat tangan dengan ragu. "Saya tahu kenapa you masuk Kompas. Tadi malam Bang Buyung telepon saya minta bantuan untuk LBH," ujar Pak Jakob, sambil tertawa lepas. Saya hanya dapat nyengir. Belakangan, saya tahu Abang sekuat tenaga mempertahankan LBH. Demi LBH, Abang tanpa ragu meminta-minta. Tentu, itu bukan untuk LBH apalagi bukan untuk Abang seorang, tetapi demi si miskin dan tertindas. Sejak era PK Ojong, Kompas kerap "menolong" LBH dan YLBHI. Republik ini beruntung memiliki Abang. Lahir di Jakarta, 20 Juli 1934, dengan nama asli Adnan Bahrum Nasution, Abang sempat kuliah satu tahun di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung sebelum kuliah di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyaratan Universitas Indonesia. Dengan bekal ilmunya, Abang dapat saja hidup makmur sebagai advokat. Namun, dia memilih jalan terjal dalam hidupnya. Tanggal 28 Oktober 1970, Bang Buyung menginisiasi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH/YLBHI). Dengan rendah hati, Abang mengatakan, LBH bukan yang pertama untuk menangani kasus probono. Sudah sejak tahun 1950-an, organisasi Tjandra Naya memberi bantuan hukum meski terbatas pada kalangan Tionghoa. Konsep bantuan hukum struktural juga diperkenalkan oleh LBH. Tidak sekadar membela si A, si B, yang miskin harta, tetapi LBH juga membela siapa pun yang ditindas struktur kekuasaan. Dan, hingga detik ini, mungkin jutaan orang terdampak dari pembelaan LBH/YLBHI. Dalam Konferensi World Peace Through Law Centre ke-8 di Manila, tahun 1977, Abang mengatakan, "Si miskin bahkan tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban hukum. Hal ini disebabkan karena sikap mental dan nilai-nilai masyarakat. Feodalisme dan sistem politik yang otoriter begitu kuat berakar sehingga rakyat takut berhubungan dengan hukum atau dengan yang berwenang". "Hal yang perlu dilakukan adalah memperkenalkan bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi hukum. Rakyat juga diberi tahu bahwa bantuan hukum sebagai suatu lembaga hukum itu ada, yang dapat mereka pakai untuk membela dan menuntut hak-haknya," begitu kata Abang. Dipenjara Akibat aktivitasnya di LBH, Bang Buyung pernah dipenjara selama 22 bulan paska Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974. Abang ditahan bersama Hariman Siregar, Fahmi Idris, Rachman Tolleng, dan Syahrir. Sebelumnya, LBH menolak pendirian proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Abang juga pernah dilarang praktik advokat selama satu tahun akibat memotong ucapan hakim dan berkacak pinggang di persidangan pada 6 Januari 1986. Ketika itu, Abang bahkan mengusir petugas keamanan yang mau menertibkan sidang kasus Jenderal HR Dharsono, bekas Pangdam Siliwangi dan Sekjen ASEAN yang dituduh subversif oleh pemerintah Soeharto. Abang pun dibela Tajuk Rencana Kompas, Senin 18 Mei 1987 pada halaman IV. Penggalan tajuk itu berisi, "...untuk pembangunan asas hukum, terutama yang menyangkut demokratisasi, martabat manusia, hak-hak asasi dan kewajibannya, figur vokal, konsisten, dan ikhlas seperti Bang Buyung Nasution kita perlukan". LBH pun dikenal sebagai "lokomotif demokrasi". LBH/ YLBHI tampil sebagai penyeimbang Orde Baru. Kantor LBH/ YLBHI di Jalan Diponegoro 74 adalah kawah candradimuka bagi ratusan aktivis. Apa modal dasar Abang Buyung untuk ngemong LBH/ YLBHI? Menurut praktisi hukum Mas Achmad Santosa, ada tiga kekuatan Bang Buyung. Yakni, penguasaan konsep negara hukum, keterampilan analisis hukum dan beracara, dan empati kuat terhadap kaum lemah dan tertindas. Bang Buyung memang manusia nyaris lengkap. Kemampuan beracaranya jelas ditempa saat menjadi jaksa (1957-1968). Disertasi Abang, "The Aspiration for Constitutional Government: A Sociological Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959" memperlihatkan kepiawaiannya bicara soal pemerintahan dan tata negara. Tidak heran bila Abang pernah menjadi Wakil Ketua KPU (1999-2000). Bahkan sebelumnya, Abang menjadi Wakil Ketua Komisi Sebelas yang menyusun regulasi dan menyeleksi 150 partai hasil euforia politik paska kejatuhan Soeharto. Cinta Abang Cinta Abang terhadap LBH tidak terbantahkan. Kira-kira bulan Maret 2002, saya ingat aktivis LBH/ YLBHI berencana "menolak" kehadiran Abang di Gedung YLBHI akibat keterlibatan Abang dalam Tim Advokasi HAM Perwira TNI. Pembelaan Abang dinilai merusak citra LBH. Rapat digelar semalaman di LBH Jakarta. Seingat saya diantaranya hadir Daniel Panjaitan, Taufik Basari (kini Ketua DPP Hukum Partai Nasdem), dan Asfinawati (aktivis dan ketua Tim Pembela Bambang Widjojanto). Di sektor "belakang" di YLBHI, sejumlah aktivis seperti Munarman dan Patra M Zen juga menggelar rapat. Keesokan paginya, spanduk penolakan Abang sudah disiapkan. Orator bersiap. Apa yang terjadi? Bang Buyung masuk ke ruangan dengan membentangkan tangan, dan berkata dengan lirih, "Apa salah Abang dengan kalian?" Usai Abang bertanya hanya ada keheningan. Hening sama sekali. Orator-orator kelas wahid dari LBH/YLBHI yang terbiasa memimpin pergerakan buruh kehilangan kata-kata. Para pengacara publik yang biasa berbantahan dengan aparat penegak hukum diam seribu bahasa di depan Abang. Lobi LBH Jakarta mendadak terasa dingin. Padahal, gedung tua LBH/YLBHI hanya punya AC "bobrok". Aura Abang terasa begitu besar. Aura terbesar dari seorang individu yang pernah saya rasakan. Di Gedung YLBHI ketika itu berkumpul "para pendekar hukum," tapi Abang seolah seorang "pendekar besar". Asfinawati mengenang peristiwa itu. "Kami kalah aura," katanya. Semua pengacara publik menundukkan kepala. Namun, kecintaan Abang pada LBH/YLBHI yang akhirnya membuat Abang mundur dari pimpinan Tim Advokasi HAM Perwira TNI. Abang mencegah perpecahan LBH. Abang tidak sekadar hadir dengan pemikiran besarnya. Abang juga hadir dengan sentuhan-sentuhan personalnya. Jas pertama Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, juga diberikan Abang saat mengikuti pelatihan NGO (non-government organization) di Tunisia pada tahun 1990. Tanpa jas dari Abang, Teten harus bertahan dari musim dingin dengan hanya memakai satu jaket yang dimilikinya. Awal tahun 2003, saya dan sejumlah asisten pengacara publik bertengkar dengan Direktur LBH Jakarta. Akhirnya, para asisten pengacara publik itu bersikeras berkantor selama satu bulan dalam tenda di halaman LBH. Kerja di tenda sangat panas, namun hati kami lebih panas lagi. Namun suatu siang, Bang Buyung mendatangi kami di tenda itu. Tanpa banyak berkata-kata, sejumlah uang diambil Abang dari dompetnya supaya kami dapat makan siang. Kami terpana, lantas terharu. Kami ingin meneteskan air mata namun malu. Kakak sekaligus Ayah Dalam banyak perselisihan antar aktivis dan kepengurusan di tubuh LBH, Bang Buyung selalu di tengah. Demokratisasi di LBH bukan basa-basi. Perbedaan pendapat tidaklah tabu. Rapat sering diwarnai adu mulut, saling pukul meja hingga saling lempar kursi. Bang Buyung selalu menengahi. Nama Bang Buyung juga jaminan bagi kami dalam mengimbangi aparat penegak keamanan dan penegak hukum di masa silam. Hanya berbekal nama Abang, kami boleh bersidang meski tak mempunyai izin praktik pengacara. Klien LBH ribuan, dan kami tidak selalu cukup sumber daya. Bang Buyung, Abang kami, telah dikebumikan Kamis (24/9) kemarin, di Tanah Kusir, Jakarta. Sebagai penerima penghargaan Bintang Mahaputra, dapat saja Abang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Namun keluarga berkeinginan agar Abang dimakamkan dekat keluarganya. Mungkin lebih baik bagi Abang dimakamkan di Tanah Kusir. Sebagaimana Bung Hatta, yang ingin dikebumikan di tengah-tengah rakyat, mungkin juga Bang Buyung ingin berada dekat rakyat yang dari dulu dibelanya. Selamat jalan Abang, kami akan menjalankan wasiatmu. ●

Kompetisi, Konsolidasi, dan Konflik Haryo Damardono  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  17 Desember 2014

                                                                                                                       

LEBIH dari 70 persen pengurus partai tingkat pusat dan daerah akan diisi kader muda. Demikian janji Ketua Umum Golkar versi Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie ataupun Agung Laksono, Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta. Janji Agung Laksono sedikit lebih jelas dengan menyebutkan, kader muda yang dimaksud adalah berusia di bawah 45 tahun. Sementara itu, Aburizal menyebut beberapa kader Golkar yang berusia sekitar 50 tahun sebagai kader muda. Namun, saat ditanya mengapa masih mau mengabdi di kepengurusan partai walau telah berusia 65 tahun, Agung Laksono tanpa ragu menjawab, ”Senioritas masih sangat diperhatikan di Partai Golkar. Saya juga merasa karier di Golkar belum mencapai puncaknya.” Kondisi ini memunculkan ironi. Di satu sisi ada keinginan meregenerasi pucuk kepemimpinan partai, tetapi di sisi lain juga ada kehendak kuat untuk menggenggam erat kekuasaan. Dalam praktik politik Indonesia, upaya untuk terus menggenggam kekuasaan ini biasa dilakukan demi kepentingan parpol dan kelompoknya. Pada tahun 2002, pengamat politik yang sering mengkritik Pemerintah Orde Baru, Arief Budiman, pernah menyampaikan kekecewaannya dengan mayoritas pimpinan partai yang ternyata bukan orang-orang idealis, bukan orang yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. ”(Tapi) sistem kepartaian merupakan inti dari sistem politik yang demokratis. Memusuhi partai sebagai sistem sama saja dengan menghancurkan demokrasi. Yang harus kita musuhi adalah orang-orang yang sekarang ada di partai,” tulis Arief Budiman, ketika itu. Kekecewaan Arief Budiman terhadap pemimpin parpol ini agaknya tidak terlalu ditanggapi serius oleh sebagian besar parpol dan orang-orang di dalamnya. Mereka yang 12 tahun lalu dikritik Arief Budiman sampai sekarang masih berperan penting di partainya, seperti Akbar Tandjung di Golkar dan Megawati Soekarnoputri di PDI-P. Bahkan, setidaknya hingga 2020, Megawati tetap akan menjadi Ketua Umum PDI-P. Sebab, Megawati menerima usulan pengurus daerah partainya yang disampaikan secara aklamasi di Rapat Kerja Nasional IV PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, September lalu, agar dia kembali memimpin PDI-P. ”Tidak ada lagi pemilihan ketua umum (di kongres), tetapi pengukuhan ketua umum untuk 2015-2020,” kata Megawati saat itu menanggapi usulan para pengurus daerah partainya. Aklamasi Fenomena calon tunggal dan aklamasi dalam pemilihan ketua umum partai tak hanya terjadi di PDI-P. Kongres Luar Biasa III Partai Gerindra, September lalu, secara aklamasi juga menyepakati Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto untuk juga merangkap sebagai ketua umum partai itu. Pada 1 September 2014, Muhaimin Iskandar juga kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam muktamar partai itu di Surabaya. Dalam Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Surabaya pada 16 Oktober 2014, Romahurmuziy juga dipilih secara aklamasi menjadi ketua umum. Muktamar PPP versi Suryadharma Ali pada Jumat, 31 Oktober 2014, juga secara aklamasi menetapkan Djan Faridz menjadi Ketua Umum PPP menggantikan Suryadharma Ali. Aburizal Bakrie juga menjadi Ketua Umum Golkar pertama di era Reformasi yang dipilih secara aklamasi. Salah satu pertimbangan ketua umum dipilih secara aklamasi adalah untuk menghindari partai itu dari perpecahan. Kekhawatiran itu sekilas cukup masuk akal, tetapi juga menunjukkan belum siapnya internal partai menerapkan demokrasi di internal mereka. Adanya kepentingan yang bertemu antara pihak yang dipilih dan memilih juga ikut menjadi sebab utama munculnya fenomena aklamasi dan calon tunggal. Saat pengurus partai di daerah memilih ketua umum secara aklamasi, diharapkan ketua umum itu akan membalasnya dengan menjamin masa depan mereka. Namun, kondisi ini membuat regenerasi partai menjadi lambat atau tak berjalan. Partai cenderung tak dinamis karena diurus orang/kekuatan yang sama dalam waktu lama. Aklamasi juga membuat program atau gagasan besar yang diusung para calon tunggal itu untuk partainya menjadi kurang terlihat. Eksplorasi terhadap ide-ide segar untuk masa depan partai menjadi kurang optimal karena tak ada persaingan yang sehat di dalamnya. Pertimbangan yang disampaikan Megawati saat bersedia tetap memimpin PDI-P adalah karena ingin membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sesaat sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menjanjikan bahwa PKB terus akan menggelorakan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang damai dan ramah. Ketika Romahurmuziy terpilih secara aklamasi, sebagai ketua umum dalam Muktamar PPP di Surabaya, dia mengatakan, program pertamanya adalah mengonsolidasi organisasi dimulai dari tingkat pusat. Kedua, Romahurmuziy akan mengonsolidasi organisasi ke bawah. Dalam rentang waktu 1,5 tahun, dia akan menggelar musyawarah wilayah, cabang, anak cabang, dan ranting sampai tingkat kelurahan. Ketiga, dia akan menarik sebanyak mungkin tokoh yang memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi untuk menjadi ikon baru partai. Sementara itu, Aburizal Bakrie berjanji akan memperjuangkan rekomendasi Munas Golkar Bali, seperti pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Namun, beberapa hari setelah munas ditutup, Aburizal menyatakan mendukung pilkada langsung. Jika ada calon lain yang bersaing untuk posisi ketua umum, mungkin akan didapat program atau janji yang lebih menarik. Apakah memang calon lain itu tak ada? Satu hal yang pasti, upaya terus menggenggam kekuasaan dengan pertimbangan untuk menjaga arah partai sebenarnya juga memperlihatkan ketidakpercayaan terhadap upaya internalisasikan nilai-nilai partai. Akhirnya, memiliki kekuasaan, termasuk di partai politik, memang menjanjikan banyak hal dan kenikmatan. Namun, menikmati kekuasaan itu juga seperti minum air laut. Semakin banyak minum air laut, akan semakin haus. Bahaya akan mengintai jika kita tidak tahu kapan harus berhenti minum air laut.... ●

Megawati : Beri Ruang Pemimpin Muda C Wahyu Haryo & Haryo Damardono  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  07 Januari 2014

                                                                                                                     

Banyak orang menyebut tahun 2014 sebagai tahun politik. Namun, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memandang lebih dari itu. Baginya, tahun ini merupakan tahun penentuan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang kembali pada akar sejarahnya. Bangsa yang mandiri, beradab, dan menjadi pelita bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin (6/1), Megawati menyatakan, persoalan fundamental bangsa Indonesia saat ini adalah kehilangan jejak sejarah. Banyak generasi muda yang tidak memahami sejarah bangsanya dan hal ini sangat mengkhawatirkan. ”Bagaimanapun suatu bangsa akan mengetahui jati dirinya jika mengetahui akar sejarahnya. Tanpa mengenal jejak sejarah bangsa sendiri, kita akan kehilangan arah,” katanya. Megawati menyoroti bagaimana bangsa Indonesia mengalami sebuah euforia reformasi setelah selama 33 tahun Orde Baru mengalami pemerintahan yang represif. Namun, sayangnya, tidak ada arah yang jelas untuk menata perubahan yang menjadi inti reformasi itu. Arus politik yang saat itu menginginkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 seperti tidak terbendung. Bukan hanya sekali amandemen, melainkan hingga empat kali. Megawati justru merasa amandemen sudah kebablasan. ”Saya melihat sekarang justru perjalanan jejak kita menjadi seperti tidak terarah dan terukur,” katanya. Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam amandemen itu, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi. Tidak ada lagi lembaga yang menentukan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Dengan amandemen tersebut, arah bangsa menjadi dibatasi periodisasi presiden dengan visi misinya. Batasannya, maksimal 10 tahun, itu pun jika presiden terpilih dalam dua periode. Ia mengibaratkan pembangunan sebuah jembatan yang membutuhkan kalkulasi panjang. Ketika hadir pemimpin baru dan muncul pemikiran yang berbeda dari pemimpin sebelumnya, yang terjadi adalah dibangun jembatan baru dengan rute lain sehingga tidak jelas kelanjutan dari jembatan yang direncanakan awal. Dalam pandangan Megawati, perubahan dalam reformasi semestinya lebih tertata dengan baik. Pada masanya, Bung Karno membuat konsep Pembangunan Semesta Berencana. Pada era Presiden Soeharto, MPR menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga siapa pun pemimpinnya akan tahu perencanaan ke depan secara jelas. ”Apa pun yang dilakukan pemimpin harus ikut yang diputuskan MPR (dalam GBHN). Itu yang kita hilang,” katanya. Lahirkan pemimpin muda Megawati memang memiliki keresahan akan jejak sejarah yang mungkin hilang. Dengan kondisi bangsa saat ini, Megawati juga memiliki keresahan akan tantangan yang akan dihadapi pemimpin ke depan. Namun, Megawati tidak hanya resah dan berdiam diri. Sebagai tokoh politik yang berpengalaman lebih dari 20 tahun memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati membuktikan diri mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda potensial. Dari tangan dinginnya, lahir pemimpin potensial, seperti Gubernur DKI Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana resepnya dalam menggembleng tokoh-tokoh muda itu? Megawati mengaku tidak mudah ketika pertama kali memimpin partai ”kampung” yang anggotanya kebanyakan dari kalangan bawah. Dengan kesabarannya, ia berjuang mendidik anggotanya dengan menggunakan roh ideologi Pancasila. Roh ideologi Pancasila tersebut terus dibumikan sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa Pancasila dapat memerdekakan dan menyejahterakan bangsa. Ia juga terus memperhatikan rekam jejak kader-kadernya. ”Seorang pemimpin harus mempunyai kesabaran revolusioner. Kesabaran yang bergerak, tidak hanya menunggu. Kami terus melakukan sesuatu, memperbaiki diri,” katanya. Jika saat ini banyak pemimpin muda yang muncul dari hasil kaderisasi yang dilakukannya, Megawati mengaku hanya memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri. ”Saya hanya mendorong. Mereka sendiri yang harus mengolah dirinya agar berhasil. Melihat Risma, Ganjar, Jokowi, dan banyak lagi di kabupaten, saya selalu merasa senang, bangga,” ujarnya. ”Saya hanya memberi jalan, mengajarkan, memberi ruang, tetapi saya katakan, hasilnya ada pada kalian sendiri. Mau jatuh, mau naik, itu semua ada pada kalian. Itu semua yang harus diberikan anak-anak muda kita,” lanjutnya. Menghadapi pemilu kali ini, Megawati berhitung betul tentang bagaimana berkompetisi dan mengajukan calon pemimpin yang diusung partainya. Baginya, kalkulasi tidak hanya melulu bagi kepentingan partai, tetapi lebih untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Meski mendapat hak prerogatif dari Kongres III PDI-P untuk menentukan calon presiden yang diusung partainya, Megawati belum bersedia membuka sosok yang dipilihnya. Bahkan, ia sendiri mengaku belum tahu apa akan maju lagi dalam pemilihan umum presiden kali ini. ”Kita mesti lihat, kita mesti ukur. Saya melihat siap-siapa saja (yang potensial). Saya tidak mau memilih kucing dalam karung,” katanya. Langkah Megawati itu cukup mengejutkan mengingat hasil survei menunjukkan PDI-P  dan Jokowi mampu mengungguli kandidat yang lain. Baginya, survei itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk mencalonkan seseorang. ”Kalau itu dijadikan pegangan, kita akan lupa diri. Jadikan sebagai gambaran saja dan kita (tetap) kerja keras,” katanya. Tentukan sewaktu-waktu Menurut dia, sebagai ketua umum partai yang memiliki hak prerogatif, ia dapat memutuskan calon yang diusung tanpa mekanisme rapat di internal partai. Ia juga berhak memutuskannya kapan pun sesuai dengan kalkulasi politik yang dimilikinya. ”Saya tahu yang dimaksud adalah (apakah) Jokowi? Tunggu dulu. Itu kan kalkulasi saya. Sebagai ketum partai, saya dapat hak prerogatif,” katanya. ”Meskipun Rakernas III menyebutkan penyebutan nama setelah mendapat hasil Pemilu 9 April, saya ketua umum punya hak prerogatif. Artinya, bisa saja sewaktu-waktu. Bisa siapa saja,” lanjutnya. Demokrasi ornamen Di luar persoalan pencalonan sosok yang akan diusung, Megawati justru memberikan perhatian mendalam akan perjalanan demokrasi di Indonesia, yang hadir lewat pemilihan umum. Baginya, pemilu hanya akan menjadi ornamen demokrasi jika yang terjadi berulang seperti pada Pemilu 2004 dan 2009. Menurut Megawati, demokrasi yang hadir dalam instrumen pemilu tidak dapat ditegakkan jika Komisi Pemilihan Umum tidak netral serta teknologi informasi yang digunakan dalam pemilu tidak netral dan bisa dimanipulasi. Kondisi lain yang dikhawatirkannya, jika intelijen negara bermain serta terjadi politik uang. ”PDIP harus berkalkulasi untuk memajukan suatu orang,” katanya. Demi bangsa, Megawati tak ingin terburu dan gegabah.  ●