Belajar dari Widjojo, Arsitek Pemulihan Ekonomi Indonesia

Belajar dari Widjojo,

Arsitek Pemulihan Ekonomi Indonesia

Thee Kian Wie, Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

SUMBER : SINAR HARAPAN, 27 Maret 2012

Menghadapi krisis ekonomi yang gawat dan hiperinflasi yang telah mencapai hampir 600 persen pada akhir 1965 akibat pencetakan uang yang tidak terbatas demi menutup defisit anggaran pemerintah yang menganga, Jenderal Soeharto pada awal 1966 meminta bantuan dari lima guru besar ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Mereka diminta membantunya memulihkan ekonomi Indonesia.

Kepercayaan Soeharto pada kelima ekonom FEUI ini telah muncul sewaktu beliau, bersama-sama dengan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat lainnya, menjelang akhir pemerintahan Presiden Soekarno mendapat serangkaian kuliah tentang dasar-dasar ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lain dari kelimanya dan ahli sosiologi, Selo Soemardjan, di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.

Kepercayaan Soeharto pada kelima ekonom FEUI ini diperkuat sewaktu mereka dan beberapa ahli sosial dan politik, atas undangan Jenderal Suwarto, Komandan Seskoad, memberikan serangkaian kuliah di Seminar Angkatan Darat Kedua pada bulan Agustus 1966, termasuk kuliah dari Prof Widjojo tentang kebijakan ekonomi dan keuangan yang tidak bijaksana.

Di situ dia mengecam kebijakan ekonomi semasa Soekarno yang mengakibatkan hiperinflasi ganas dan sangat menyengsarakan rakyat serta mengakibatkan kemerosotan ekonomi Indonesia.

Tim Teknokrat

Setelah Jenderal Soeharto berkuasa pada Maret 1966, pada September 1966 beliau mengangkat Tim Ahli dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang terdiri atas kelima guru besar ekonomi dari FEUI, yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Tim Ahli Ekonomi tersebut dikoordinasikan oleh Mayor Jenderal Sudjono Humardani, seorang asisten pribadi (aspri) Jenderal Soeharto.

Pengangkatan Tim Ahli Ekonomi ini kemudian dikenal sebagai para teknokrat ekonomi. Sebagai seorang ekonom yang cemerlang dan dengan wibawanya yang tinggi, Profesor Widjojo memang pemimpin yang paling tepat untuk tim teknokrat ekonomi.

Lagi pula, dia sangat dipercayai Soeharto karena tidak mempunyai agenda politik terselubung, artinya tujuan beliau hanya untuk membantu pemerintah memulihkan ekonomi yang terpuruk.

Berkat peran teknokrat ekonomi, khususnya Pofesor Widjojo, Indonesia pada akhir 1960-an mereintegrasikan diri dengan ekonomi dunia.

Meskipun Indonesia sejak zaman kolonial Belanda awal abad ke-19 merupakan ekonomi terbuka, kebijakan ekonomi selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Soekarno bisa dicirikan sebagai “kebijakan yang melepaskan diri dari kaitan dengan ekonomi dunia” (delinking policies).

Akan tetapi, Soeharto sejak awal menyadari bahwa kebijakan ekonomi anti-Barat atau antikapitalis bukan saja merupakan ciri dari tahun-tahun terakhir pemerintahan Soekarno, tetapi juga merupakan masalah pokok mengapa ekonomi Indonesia terpuruk.

Oleh karena itu, sejak awal pemerintahannya, diambil langkah untuk mereintegrasikan ekonomi Indonesia dengan ekonomi dunia. Malahan langkah ini merupakan salah satu landasan pokok dari kebijakan ekonomi selama tiga dasawarsa pemerintahan Soeharto.

Oleh karenanya, sejak awal pemerintahan Soeharto, berbagai rintangan terhadap perdagangan internasional dan investasi asing langsung lambat laun dikurangi, khususnya setelah era boom minyak bumi berakhir pada 1982. Dalam menempuh kebijakan tersebut, pemerintahan Soeharto menghadapi beberapa risiko politik karena nasionalisme ekonomi bangsa Indonesia yang tinggi.

Sebabnya adalah bahwa beberapa unsur pokok dari kebijakan ekonomi yang ditempuh para teknokrat ekonomi, khususnya liberalisasi perdagangan internasional dan investasi asing, ditentang cukup banyak kalangan masyarakat Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin politik dan cendekiawan-cendekiawan. Kecurigaan terhadap sektor swasta, khususnya swasta asing, memang telah timbul sejak zaman kolonial Belanda.

Peran Profesor Widjojo sebagai pemimpin kelima teknokrat ekonomi sangat menentukan selama kurun waktu 1966-1996, sewaktu beliau berperan besar dalam stabilisasi makroekonomi, khususnya dalam menurunkan hiperinflasi, dan rehabilitasi prasarana fisik yang rusak karena kurangnya pemeliharaan. Upaya menanggulangi hiperinflasi sangat berhasil, sehingga laju inflasi berhasil diturunkan dari hampir 600 persen pada 1965 menjadi 9 persen pada 1970.

Kemiskinan Berkurang

Sesudah berakhirnya boom minyak bumi pada 1982, Profesor Widjojo dan para teknokrat ekonomi lainnya juga memegang peran menentukan dalam mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor minyak bumi dan gas alam, dan melalui program deregulasi berhasil mendorong pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia, khususnya ekspor hasil-hasil industri manufaktur.

Dengan dukungan penuh dari Presiden Soeharto, para teknokrat ekonomi di bawah pimpinan Profesor Widjojo, pada akhir 1960-an menyusun rencana multi-tahun yang dibagi dalam tiga tahap, stabilisasi makroekonomi, rehabilitasi prasarana fisik, dan setelah kedua tahap pertama dilalui dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Kebijakan pembangunan ekonomi berhasil dengan baik, karena selama tiga dasawarsa pemerintahan Soeharto, ekonomi Indonesia berhasil bertumbuh dengan rata-rata 7 persen setahun, suatu kinerja yang hingga kini belum dapat dicapai oleh berbagai pemerintah pascareformasi.

Di samping itu, selama tiga dasawarsa ini angka kemiskinan dapat dikurangi dari 40 persen dari penduduk Indonesia pada 1976 menjadi 11 persen pada 1996.

Profesor Widjojo, yang sangat piawai dalam ilmu ekonomi dan ilmu demografi, berhasil meyakinkan Presiden Soeharto tentang pentingnya melaksanakan program keluarga berencana. Berkat program keluarga berencana ini, angka fertilitas di Indonesia menurun dengan pesat.

Dengan dukungan penuh Presiden Soeharto, Widjojo mendorong kenaikan produksi beras yang pesat dan dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga beras. Kedua unsur kebijakan tersebut sangat penting dalam memangkas angka kemiskinan.

Widjojo dan Emil Salim di Bappenas juga sangat berperan dalam menekankan peran sektor pertanian dalam Repelita Pertama, suatu ciri yang pada waktu itu langka di negara-negara berkembang. ●

Mazhab Ekonomi Widjojo Nitisastro

Mazhab Ekonomi Widjojo Nitisastro

Augustinus Simanjuntak, DOSEN PROGRAM MANAJEMEN BISNIS

FE UNIVERSITAS KRISTEN PETRA SURABAYA

SUMBER : JAWA POS, 14 Maret 2012

Salah seorang begawan ekonomi kita yang juga arsitek ekonomi Orde Baru, Widjojo Nitisatro, telah tutup usia (9/3). Guru Besar Fakultas Ekonomi UI itu meninggal pada usia 84 tahun. Banyak pemikiran ekonomi yang dicetuskan jebolan University of California at Berkeley Amerika Serikat (AS) tersebut. Pascapulang dari AS (1961) Widjojo memulai karirnya sebagai pengajar di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) sebelum dipercaya sebagai ketua tim penasehat ekonomi Presiden Soeharto.

Pada 1971-1973, Widjojo pernah menjabat menteri negara perencanaan  pembangunan nasional, dan sejak 1973 sampai 1983 menjabat menteri ekonomi dan industri (ekuin) merangkap ketua Bappenas. Apa buah pemikiran yang penting dari Widjojo?  Yang jelas, pada 1966, Widjojo Nitisastro (waktu itu menjabat dekan FE Ekonomi UI) memelopori tekad untuk melaksanakan UUD 1945, terutama pasal 23 (tertib anggaran), pasal 27 (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), pasal 33 (ekonomi kekeluargaan), dan pasal 34 (hak-hak fakir miskin dan anak-anak terlantar).

Jadi, landasan Ketetapan MPRS No. 23 Tahun 1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaaan Landasan Ekonomi dan Keuangan bisa dikatakan merupakan produk pemikiran Widjojo dan kawan-kawannya di UI.  Misalnya, menurut pasal 4 TAP MPR tersebut, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijakan ekonomi ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu, pasal 5 menyatakan hakikat landasan ideal itu adalah pembinaan sistem ekonomi terpimpin berdasar pancasila yang menjamin demokrasi ekonomi demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang diridai Tuhan.  Karena itu, menurut Widjojo, demokrasi ekonomi memiliki cirri-ciri positif, yaitu : pertama, disusun sebagai usaha pertama atas asas kekeluargaan sehingga tidak mengenal struktur pertentangan kelas.  Kedua, sumber-sumber kekayaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat dan diawasi lembaga perwakilan rakyat pula.

Ketiga, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Keempat, warga negara diberi kebebasan dalam memilih pekerjaan dan diberi hak akan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Kelima, hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, namun tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi sesama manusia.

Keenam, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dpat diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.  Ketujuh, fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.  Selain itu, pemikiran Widjojo dalam TAP MPRS No. 23/1966 menegaskan: dalam demokrasi ekonomi tidak ada tempat bagi cirri-ciri negatif, yaitu : sistem free fight liberalism  yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan yang dalam sejarahnya telah menimbulkan kelemahan struktural dalam posisi Indonesia di ekonomi dunia.

Widjojo juga dengan tegas menolak sistem estatisme. Artinya, negara beserta aparatur ekonomi tidak boleh mendominasi penuh, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sector negara. Dia juga menolak monopoli kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat. SIstem itulah yang disebut system ekonomi jalan tengah (mix economy). Dan, berdasar pasal 33 ayat (1) UUD 1945, ekonomi kita dibangun berdasar asas kekeluargaan atau ekonomi kolektivisme (Bung Hatta, 1946).

Widjojo pun sepakat kita bukan penganut ekonomi individualis ala ekonomi liberal, dan bukan pula ekonomi totaliter ala sosialis. Karena itu, Widjojo mendukung penuh eksistensi ekonomi UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, misalnya, mengatur supaya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Secara a contrario, faktor produksi yang tidak cukup vital bagi publik boleh dikelola swasta dan diserahkan ke mekanisme pasar. 

Sayang, ide Widjojo itu ternyata tidak dijalankan oleh Orde Baru secara murni dan konsekuen.  Kegiatan ekonomi justru banyak yang salah arah dan diwarnai berbagai penyimpangan, terutama korupsi, monopoli, dan konglomerasi. Sejak Orde Baru, Indonesia justru mulai bergantung pada investasi asing dan utang luar negeri. Lihat saja, hingga akhir 1998, utang luar negeri (pemerintah dan swasta) mencapai USD 160 milar atau 60 persen dari produk domestic kita (World Development Report, 2000).   

Puncak kegagalam Orde Baru ialah saat terjadinya krisis moneter 1997 yang memaksa pemerintah menggelontor dana BLBI ratusan triliun rupiah ke bank-bank bermasalah tanpa jaminan pengembalian yang jelas. Bahkan, dana BLBI diduga banyak yang diselewengkan oknum elite politik yang bersekongkol dengan bankir nakal lewat mark up, manipulasi, dan kolusi (Baswir, 2004). Lalu, bagaimana implementasi ide Widjojo di era SBY-Boediono?  ●

   

Selamat Jalan Ekonom Pembangunan

Selamat Jalan Ekonom Pembangunan

Firmanzah, DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA (FEUI)  

SUMBER : SINDO, 15 Maret 2012

Jumat, 9 Maret 2010, merupakan hari berduka bagi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Pada tanggal tersebut,11 tahun yang lalu (9 Maret 2001) FEUI kehilangan begawan ekonomi Prof Soemitro Djojohadikoesomo di usia 84 tahun.

Pada tanggal yang sama FEUI berduka atas berpulangnya salah satu putra terbaik FEUI yaitu Prof Widjojo Nitisastro di usia 85 tahun. Suasana berkabung masih dirasakan tidak hanya di Kampus FEUI,tetapi juga para teman, kerabat, kolega, rekan kerja,dan masyarakat. Prof Widjojo Nitisastro merupakan guru,pembimbing,pemimpin, dan panutan tidak hanya di kalangan ekonom FEUI, tetapi juga bagi sarjana ekonomi dan birokrat di Indonesia. Kekuatan pemikiran, daya analisis, ketelitian, kerendahan hati, kepemimpinan, dan ketenangan dirinya merupakan percikanpercikan sikap sebagai seorang cendekia.

Semasa hidup Prof Widjojo Nitisastro selalu mengajarkan bahwa menjadi seorang intelektual tidak cukup hanya sampai menulis. Dibutuhkan komitmen, keteguhan hati, sikap, integritas, dan keberpihakan untuk selalu mencari solusi atas persoalan ekonomi. Pengalaman in-vivo penulis kepada ekonom pembangunan ini begitu singkat, namun penuh kesan. Rentang zaman dan pengalaman membuat setiap perjumpaan dengan Prof Widjojo Nitisastro selalu penuh dengan kesan mendalam. Tidak hanya beliau sebagai ekonom besar, tetapi terlebih dari itu beliau juga sebagai bapak dan guru bagi FEUI.

Pertemuan Mengesankan

Open House Idul Fitri, 19 September 2009, di kediaman Prof Widjojo Nitisastro merupakan momen yang tidak terlupakan bagi saya. Kala itu, sebagai dekan baru FEUI,saya diundang ke rumah beliau untuk silaturahmi. Perjumpaan dengan ekonom yang sangat berpengaruh secara intelektual dan peletak kebijakan dasar perencanaan pembangunan membuat perasaan bercampur aduk. Di satu sisi harus tetap bersikap layaknya seorang dekan FEUI, tetapi di sisi lain rasa kagum dan hormat yang begitu dalam tidak dapat menutupi rasa gugup berjumpa pertama kali dengan beliau.

Masuk di rumah Prof Widjojo Nitisastro dan disapa langsung oleh beliau yang pada waktu itu duduk di kursi roda memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Sapaan beliau,‘Selamat dating, Pak Dekan…’ meruntuhkan rasa grogi dan gugup yang mendera selama perjalanan menuju rumah beliau.Sosok intelektual dan ekonom dengan kerendahan hati, keramahan, dan kehangatan memberikan kesan kuatnya rasa humanis Prof Widjojo Nitisastro. Pertemuan berikutnya terjadi ketika saya bersama pimpinan Lembaga Demografi (LD-FEUI) berkunjung ke rumah beliau untuk bersilaturahmi. Prof Widjojo Nitisastro merupakan pendiri LDFEUI pada 1964.

Pendirian lembaga ini tidak terlepas dari pemikiran beliau bahwa ekonomi dan demografi tak terpisahkan. Diskusi berlangsung dengan penuh kekeluargaan dan mengejutkan bagi kita adalah daya ingat Prof Widjojo Nitisastro akan peristiwa dan kejadian begitu detil dan tidak terkesan menggurui. Saya teringat pesan Prof Subroto yang menganalogikan Prof Widjojo Nitisastro seperti begawan Abiyasa yang selalu tenang dan tempat mendapatkan nasihat.

Pengaruh Intelektual dan Kelembagaan

Prof Widjojo Nitisastro adalah pendidik yang selalu mendasari analisis berdasar data empiris. Pada 1955 beliau diangkat sebagai direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI yang pada saat itu menggantikan Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo. Pada 1964-1968 beliau menjadi dekan FEUI dan memberikan fondasi kehidupan akademis kampus di tengah ketidakstabilan kondisi politik,ekonomi, dan keamanan nasional.

Ruang kerja intelektual dan kaum cendekia tidak dibatasi pada perpustakaan dan laboratorium.Komitmen Prof Widjojo Nitisastro untuk terlibat aktif membantu pemerintah menunjukkan tugas kaum intelektual dan cendekia tidak pada ruang hampa.Implementasi ilmu untuk membuat kondisi bangsa menjadi lebih baik merupakan panggilan pengabdian intelektual yang dibalut dengan integritas keilmuan. Pengaruh akademik Prof Widjojo Nitisastro yang melihat stabilitas sebagai primecausa bagi pembangunan ekonomi terasa sampai sekarang.

Pada akhir Orde Lama perekonomian Indonesia berhadapan dengan persoalan besar yaitu inflasi dan instabilitas. Dua hal ini menjadi perhatian utama Prof Widjojo Nitisastro untuk merumuskan rencana pembangunan selama beliau menjabat sebagai ketua Bappenas yang dijabat pada 1967–1983. Menjinakkan inflasi dan arah pembangunan jangka panjang berbasis pertanian dan industrialisasi bertahap menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Struktur demografi dan laju pertumbuhan populasi mendapatkan perhatian khusus bagi Prof Widjojo Nitisastro sebab mayoritas persoalan ekonomi merupakan turunan dari hal ini. Pendekatan multidisiplin dan multisektoral untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan ekonomi sangat mewarnai perjalanan sebagai intelektual dan birokrat. Pemikiran Prof Widjojo Nitisastro berada dalam ketegangan menolak ‘free fight liberalism’ dan ‘etatisme’. Perimbangan peran pemerintah dan swasta dalam pembangunan ekonomi merupakan dasar perencanaan pembangunan.

Posisi pandangan yang mengambil jalantengah di antara dua kutub mainstream ideologi dianggap paling sesuai dengan kondisi negara berkembang. Landasan pemikiran Prof Widjojo Nitisastro menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah aktif dan proaktif dalam merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan ekspor, pengendalian jumlah penduduk, inflasi, penciptaan stabilitas, produksi pangan dan pertanian, dan perang melawan korupsi. Tujuan dan arah pembangunan ekonomi nasional adalah mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil.

Semasa hidup Prof Widjojo Nitisastro selalu menunjukkan bahwa ide dan gagasan perlu disertai dengan kerja keras untuk mewujudkannya. Berpikir, menulis, dan memutuskan merupakan lingkaran yang bertaut satu dengan yang lain. Seperti manusia biasa,tiada gading yang tak retak.Pelajaran baik pada masa lalu menjadi sumber penyusunan kebijakan ekonomi Indonesia masa depan. Sementara kekurangan pada masa lalu menjadi pembelajaran bagi generasi sekarang dan akan datang untuk memperbaikinya. Selamat jalan Prof Widjojo Nitisastro.

Terima kasih telah menunjukkan nilai hidup sebagai seorang intelektual yang selalu konsisten. Semangat untuk tidak lelah mengabdi dan mencintai Indonesia akan selalu menginspirasi generasi sekarang dan selanjutnya. Selamat jalan ekonom pembangunan. ●

Widjojo “cum suis”

Widjojo “cum suis”

Nono Anwar Makarim, PENULIS

SUMBER : KOMPAS, 14 Maret 2012

Prestasi tim ekonomi yang dipimpin Widjojo Nitisastro dinilai sebagai salah satu sukses politik dan ekonomi abad ke-20 paling cemerlang.

Dalam 25 tahun mereka menyulap ekonomi Indonesia yang kacau dan terpuruk sejak resesi global 1930-an menjadi perekonomian dengan pertumbuhan yang konsisten tinggi dan penurunan angka kemiskinan terbesar di dunia.

Kata para ahli, Widjojo cum suis (cs) menemukan suatu teknik kebijakan ekonomi yang mereka sebut devaluasi terkompensasi. Akibat kebijakan itu, produksi garmen, tekstil, sepatu, dan perabot rumah tangga melonjak naik dan lapangan kerja tercipta untuk dua juta orang Indonesia.

Yang mengagumkan: dampaknya pada harga-harga tak seberapa, sedangkan pengaruhnya atas harga bahan makanan bahkan lebih kecil lagi. Begitu kata Prof Gustav Papanek, mantan Ketua Harvard Advisory Group di Bappenas.

Pengaruh besar

Program paling populer pemerintah Soeharto adalah program Inpres yang menciptakan kesempatan kerja di sektor ekonomi pedesaan. Uang Inpres langsung mengalir dari pusat ke desa tanpa disunat di setiap anak tangga turun dari menteri ke lurah. Dana utuh sampai di tangan rakyat. Program ini dibenci birokrasi karena tak diberi kesempatan memotong komisi. Saban ada pengurangan anggaran, ada saja pihak yang berupaya menghapusnya dari anggaran.

Pada suatu hari anggaran semacam itu, minus program Inpres, diketahui sedang diselundupkan turun ke percetakan. Dua penasihat ketua Bappenas panik. Hanya seorang Widjojo yang bisa mencegah malapetaka ini menimpa rakyat kecil. Sialnya hari itu Prof Widjojo tak bisa dihubungi.

Jadwal ketua Bappenas penuh dengan pertemuan dengan para duta besar baru. Setiap dubes dapat 45 menit. Dua penasi- hat bersikeras nongkrong di ruang tunggu Widjojo mengadukan nasib malang program Inpres. Akhirnya, menjelang sore mereka berhasil menemui Widjojo. Soal ”penyelundupan” anggaran ke percetakan terselesaikan kurang dari 30 menit dan belasan instruksi per telepon oleh Bapak Ketua Bappenas. Peristiwa ini diceritakan kepada saya secara rinci oleh Prof Papanek. Saya curiga bahwa dialah satu dari dua penasihat yang panik dan nongkrong seharian di ruang tunggu Pak Widjojo.

Peristiwa semacam itu tampaknya sering terjadi. Berikut kejadian serupa yang saya saksikan sendiri. Banyak kegiatan bis- nis asing di Indonesia diberi izin oleh pemerintah dengan syarat menyerahkan sebagian dari produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Jumlah produksi yang wajib disalurkan ke pasar domestik sudah ditetapkan tertulis dalam kontrak. Sisanya bebas diekspor. Pada suatu hari timbul kegaduhan di lokasi produksi suatu perusahaan semacam itu. Bank pemerintah yang ditugasi mengeluarkan izin pengapalan tiba-tiba menerima perintah untuk tak memberi izin. Yang memberi perintah seorang pejabat tinggi yang konon mewakili kepentingan istana.

Perselisihan timbul akibat tuntutan si pejabat agar jumlah produksi kebutuhan dalam negeri ditambah. Rupanya harga produk itu di pasar dunia tiba-tiba melonjak dan pihak tertentu ingin memanfaatkan kesempatan itu mengais keuntungan dengan melanggar ketentuan dalam kontrak. Sekali lagi Widjojo Nitisastro turun tangan. Menteri Keuangan diminta memerintahkan bank pemerintah yang bersangkutan segera mengeluarkan izin pengapalan. Kehebohan mereda dan kegiatan produksi kembali berjalan normal.

Dengan catatan sukses yang cemerlang, serta jasa yang begitu besar, orang bertanya-tanya apa gerangan sebab-musabab para teknokrat tersingkir?

Populisme dan Pribumisme

Ada yang bilang ini semua gara-gara Soeharto berubah selera. Presiden lebih suka dengar cerita Habibie tentang potensi kejayaan bangsa jika kita berani lompat dari tahap ekonomi pertanian yang terbe- lakang ke fase industri besar yang modern. Dibandingkan dengan bayangan hari depan bangsa yang gilang-gemilang seperti itu, cerita Widjojo cs yang penuh dengan larangan ini dan itu terkesan menjemukan. Habibie terkesan membebaskan, Widjojo mengekang. Pandangan ini masuk akal, tetapi terlalu anekdotal dan pribadi-sentris. Saya duga sebab-musabab tersingkirnya teknokrasi berakar jauh lebih dalam dari pertimbangan selera pribadi seorang penguasa.

Suatu gagasan belum tentu sesuai dengan pelaksanaannya, bahkan belum tentu bisa dirumuskan dalam kebijakan pelaksanaan. Populisme amat sulit dikonversi menjadi modul-modul kebijakan ekonomi yang memenuhi tuntutan demagogis. Begawan ilmu ekonomi Keynesian Prof Sumitro Djojohadikusumo, misalnya, meraih arus deras populis dengan upaya mencetak kelas menengah pribumi melalui kebijakan pemberian fasilitas pemerintah. Maka, peran pemerintah harus diperbesar demi tugas merangsang pertumbuhan.

Kubu Widjojo menentang penggelembungan peran pemerintah dalam memberi stimulasi bagi perubahan ekonomi karena ujung-ujungnya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Meski hasil pelaksanaan doktrin Sumitro sangat diragukan, ia populer di mata publik karena menaiki gelombang tinggi populisme. Widjojo, di pihak lain, dikesankan oleh lawan-lawannya terlalu nurut kepada kehendak Barat.

Kebijakan mengistimewakan pengusaha pribumi merupakan lampiran dari populisme. Mata air arus deras di bawah permukaan bumi Indonesia yang menuntut bagi-bagi rezeki ini berasal dari struktur tiga lapis ekonomi kolonial: lapisan atas dikuasai orang Eropa, lapisan tengah kaum pedagang keturunan Tionghoa, dan perekonomian rakyat mendominasi lapisan agraris terbawah. Penderitaan itu harus ditebus dengan fasilitas istimewa.

Harga kebijakan ini sangat mahal; hasilnya sangat minim. Yang tersisa hanya pelecehan oleh publik yang tecermin dalam istilah seperti ”importir aktentas” dan NV Ali-Babah. Kebijakan memberi perlakuan istimewa kepada orang yang dianggap asli Indonesia berlangsung di sepanjang masa pasca-kemerdekaan. Retorika yang mengawal pribumisme biasanya berbau anti-asing dan anti-Tionghoa. Status kepribumian yang dijadikan sumber hak atas perlakuan istimewa mendapat pengakuan dari pihak penguasa karena di situ tercipta kepentingan bersilang.

Pada zaman Orde Baru, bank-bank pemerintah memberi kredit murah atas imbalan yang disebut uang hangus. Jaminan kredit bersifat proforma; kreditnya pun biasanya macet. Tentu ada anekdot sukses, tapi kebanyakan kasus pribumisme seka- dar merupakan kebijakan korup di ujung pemberi dan korup di pihak penerima perlakuan istimewa. Itulah penyebab kedua kubu Widjojo tersingkir. Meski tak berdaya mencegah kenduri bagi-bagi rezeki, orang tahu mereka menentangnya.

Momentum Penggusuran

Populisme sering dicampuradukkan dengan patriotisme. Ada beda fundamental di antara keduanya. Dalam hubungannya dengan negara, patriotisme senantiasa memberi. Populisme hanya meminta. Dan permintaan itu dikabulkan karena populisme merupakan arus bawah kultur politik Indonesia. Karena sifatnya meminta, populisme selalu muncul dalam keadaan Indonesia makmur. Ia muncul ketika kita panen kenaikan harga minyak sampai tiga kali lipat pada 1973 dan sekali lagi pada 1979-1980. Peristiwa Malari merupakan ungkapan keresahan populis.

Sekarang pada masa Indonesia dipuja dunia sebagai contoh stabilitas dan sukses kebijakan ekonomi makro, masa modal asing berebut masuk, kita menyaksikan munculnya kembali populisme dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Investor di bidang pertambangan dipaksa menjual mayoritas sahamnya kepada pihak Indonesia. Pucuk pemimpin perusahaan asing harus dijabat orang Indonesia. Permintaan ini dikabulkan karena menguntungkan, baik pemberinya maupun penerimanya. Indonesia kembali ke tabiat aslinya: tukar-menukar rezeki antara pejabat dan pengusaha sebab ketiga kubu Widjojo tak bisa tidak harus tergeser.

Secara berangsur para pemberi kepada negara dan bangsa beranjak pergi. Kelak yang tertinggal hanya para peminta, suatu prospek yang patut disayangkan. ●