Selasa, 24 Mei 2016

Mengerek (Turun) Inflasi Ramadan

Mengerek (Turun) Inflasi Ramadan

Dedi Purwana ES ;    Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
                                               MEDIA INDONESIA, 24 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

PERHELATAN ritual tahunan masyarakat muslim sesaat lagi digelar. Ritual tersebut berupa Ramadan, mudik, dan Lebaran. Kehebohan konsumen mulai terasa entah di pasar tradisional maupun pasar modern. Seolah tradisi rutin, konsumen dan produsen memanfaatkan periode ini untuk saling mengejar motif. Konsumen tentu memiliki motif pemenuhan kebutuhan meski kadang tidak rasional. Saat yang sama, produsen pun berlomba mengeruk profit semaksimal mungkin.

Momentum tahunan seperti ini mendorong meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Pangan dan sandang menjadi komoditas terpopuler pada saat Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Inflasi terdongkrak akibat konsumsi kebutuhan pokok meningkat tajam. Kesederhanaan sebagai hikmah Ramadan tidak berbanding lurus dengan perilaku belanja, khususnya di masyarakat perkotaan. Di sinilah hukum ekonomi berlaku. Manakala permintaan pangan tinggi, tentu harga akan terkerek naik, bahkan cenderung tak terkendali.

Semestinya, Ramadan ialah bulan pengendalian diri, termasuk pengendalian konsumsi. Namun, fakta membuktikan sebaliknya. Pertemuan momentum religi dengan tradisi budaya menjadikan Ramadan hajatan nasional. Gairah 'perayaan' menumbuhkan potensi pasar. Permintaan barang dan jasa meningkat pesat. Uang beredar lebih banyak dan cepat. Imbasnya, nilai riil uang merosot. Harga mayoritas barang dan jasa melonjak. Inflasi tak terhindari.

Tak mengherankan bila Presiden Jokowi bertekad menjungkirbalikkan harga pangan serendah mungkin Lebaran tahun ini. Orang nomor satu di Indonesia ini, misalnya menginginkan harga daging sapi di bawah Rp80 ribu rupiah per kilogram. Tentu ini pekerjaan rumah sulit bagi kementerian terkait. Menurunkan harga pangan pada saat Lebaran bukanlah persoalan mudah. Dalam catatan statistik lima tahun terakhir (2011-2015), inflasi musiman tersebut menunjukkan kecenderungan tidak pernah turun. Jika dirata-ratakan mendekati 1,28%. Pertanyaannya, apakah mungkin harga pangan Lebaran tahun ini turun?

Pemicu harga naik

Dalam kamus ilmu ekonomi, inflasi musiman seperti Ramadan dan Lebaran disebut demand pull inflation, yaitu jenis inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan dalam waktu tertentu tanpa disertai peningkatan penawaran yang memadai. Ini dimaklumi karena permintaan barang dan jasa meningkat sejak menjelang Ramadan hingga Lebaran. Peningkatan permintaan didorong oleh kecenderungan budaya konsumtif sesaat sebagai bagian dari semangat perayaan.

Ritual mudik tahunan begitu gegap gempita melebihkan perayaan 17 Agustus. Barangkali hanya di Indonesia hari raya Idul Fitri dimaknai dengan tradisi budaya ini. Mudik pun tidak lepas dari peningkatan pengeluaran. Belanja pakaian, makanan, kendaraan, bahkan alat komunikasi merupakan komponen biaya mudik. Mudik dimaknai sebagai gaya hidup. Bagi perantau, inilah kesempatan membuktikan kesuksesan finansial kepada keluarga dan kerabat di kampung halaman meski kadang untuk alasan ini, orang rela terjebak jeratan utang.

Di luar itu, inflasi Ramadan disebabkan peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat. Peraturan perundangan yang mewajibkan perusahaan memberikan THR dan aliran uang masuk dari tenaga kerja di luar negeri menyebabkan jumlah uang yang beredar meningkat. Belum lagi ditambah rencana pemerintah untuk membayarkan gaji ke-13 dan ke-14 bagi PNS bersamaan menjelang Lebaran. Banyaknya uang beredar mengakibatkan nilai riil uang menjadi turun.

Kendalikan inflasi

Inflasi musiman sepanjang Ramadan disusul Lebaran hampir tak mungkin dihindari. Fakta ini membuat sulit untuk mematok harga pangan turun sesuai keinginan Presiden Jokowi. Kendati tidak mudah, beberapa solusi berikut kiranya patut menjadi perhatian.

Pertama, benahi jalur transportasi logistik. Saat musim mudik tiba, transportasi logistik antardaerah pasti terganggu. Antrean panjang truk pengangkut logistik di pelabuhan ialah bukti bahwa persoalan ini tidak pernah terselesaikan. Pasokan pangan ke daerah menjadi terhambat. Akibatnya harga pangan meningkat. Untuk itu, pemerintah harus segera memperbaiki manajemen transportasi darat, udara, dan laut.

Kedua, pengamanan persediaan pangan dan BBM. Bulog seyogianya aktif mengamankan persediaan pangan jauh sebelum puasa Ramadan. Operasi pasar semestinya diintensifkan selama masa Ramadan. Operasi pasar diharapkan mampu menekan volatilitas harga pangan. Bila pasokan pangan berlimpah tentu harga akan terkerek turun. Harga pangan tentu dipengaruhi biaya transportasi. Pengendalian persediaan BBM selama Ramadan hingga Lebaran harus dipastikan aman. Kebutuhan minyak hitam meningkat drastis pada musim ini. Kelangkaan BBM tentu akan mendongkrak harga.

Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi. Konsumsi berlebih bukanlah perilaku bijak. Masyarakat harus disadarkan tentang pola hidup hemat. Euforia merayakan Lebaran tidak harus dibarengi dengan pola konsumtif. Bukankah setelah masa ritual ini masyarakat harus tetap menjaga keseimbangan finansial mereka? Jangan sampai mampu belanja berlebih saat Ramadan, tetapi menghadapi persoalan finansial setelahnya. Belanjalah sesuai kebutuhan bukan atas dasar keinginan atau gengsi.

Keempat, membenahi manajemen arus mudik. Kemacetan yang melelahkan kala mudik membuat boros bahan bakar. Waktu, tenaga, dan pikiran terkuras habis pada kondisi tersebut. Taruhannya ialah kecelakaan dalam perjalanan. Pemerintah tentu tidak bisa melarang warganya mudik. Ini tradisi tahunan. Yang bisa dilakukan ialah membenahi pengelolaan jalur mudik. Pemerintah berkewajiban menghadirkan rasa aman, nyaman, sekaligus murah saat arus mudik dan arus balik berlangsung. Tentu dengan tidak mengabaikan kelancaran arus transportasi logistik.

Kelima, sinergitas pengampu kepentingan. Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pemerintah daerah harus bersinergi agar inflasi musiman terkendali dengan baik. Sinkronisasi program antarinstansi menjadi kunci. Ego sektoral harus dipangkas. Puasa khusyuk, mudik lancar dengan harga terjangkau, tentu harapan masyarakat.

Pada akhirnya, instruksi menurunkan harga pangan saat ritual tahunan ini dapat dilaksanakan dengan baik manakala seluruh komponen bangsa terlibat. Saatnya membuktikan apakah inflasi saat Ramadan dan hari kemenangan dapat dikerek turun sesuai keinginan Presiden Jokowi dan masyarakat. Ini merupakan pecut bagi para menteri terkait agar terus bekerja merealisasikannya. Semoga saja mereka mampu membuktikannya.