Tampilkan postingan dengan label Tjahjono Widarmanto. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tjahjono Widarmanto. Tampilkan semua postingan

Selasa, 10 November 2015

Bahasa, Kuasa, dan Kekerasan Simbolis

Bahasa, Kuasa, dan Kekerasan Simbolis

Tjahjono Widarmanto  ;  Pemimpin Redaksi Majalah Sastra KALIMAS;
Mahasiswa S-3 Unesa Surabaya
                                                      JAWA POS, 31 Oktober 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

BAHASA dan kekuasaan memiliki relasi dan keterkaitan yang erat serta unik. Melalui bahasalah dominasi kekuasaan dapat dipraktikkan. Perbedaan posisi seorang penutur bahasa dalam sebuah hierarki sosial dapat dilihat melalui penggunaan aksen, intonasi, kalimat, dan kosakata yang digunakan.
Kekuatan dan pengaruh penggunaan bahasa serta kata-kata sangat bergantung pada siapa yang melakukan tindak bahasa tersebut dan bagaimana bahasa itu diucapkan. Otoritas yang mengucapkan bahasa akan memberikan efek yang berbeda kepada penerima.

Sebuah rezim yang otoriter dapat menggunakan bahasa tak sekadar untuk melanggengkan kekuasaannya. Namun, mereka juga bisa menggunakan bahasa untuk memproduksi sistem simbol dalam kaitannya dengan posisi kekuasaannya. Sistem simbol yang diproduksi tersebut berperan sebagai kontrol, penguasaan, bahkan kekerasan yang dilakukan secara samar, halus, dan simbolis.

Produksi sistem simbol untuk mengontrol kekuasaan, melanggengkan kekuasaan, bahkan untuk melakukan kekerasan dapat dilihat sejak zaman lampau. Produksi sistem bahasa secara sistematis sudah dilakukan raja-raja Mataram sejak Panembahan Senapati dan terutama pada zaman Sultan Agung.
Konsolidasi kekuasaan dilakukan melalui penulisan babad dan pelembagaan tingkatan-tingkatan bahasa Jawa yang dikenal sebagai unggah-ungguhing basa. Sistem simbol tersebut dibangun untuk menciptakan jarak sosial yang jelas antara mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai (Moedjanto, 1993).
Sosiolinguistik telah menunjukkan, dalam masyarakat yang menggunakan dua bahasa atau lebih, terdapat dua ragam bahasa. Pertama, ragam tinggi ( high variety), yakni bahasa yang lebih dihargai, terpelajar dan lebih dihormati bahkan oleh mereka yang tidak mengerti ragam ini.

Kedua, ragam rendah ( low variety), yaitu ragam bahasa yang dianggap lebih rendah, kasar dan cenderung tidak diakui. Ragam tinggi dipelajari di bangku-bangku sekolah dan memiliki fungsi resmi di ruang publik, sedangkan ragam rendah umumnya dipelajari dalam keluarga dan digunakan dalam suasana tak resmi di wilayah pribadi.

Karena digunakan dalam wilayah publik yang formal, bahasa ragam tinggi dianggap sebagai prasyarat yang mesti dikuasai siapa pun yang hendak turut serta di dalamnya. Akibatnya, mudah diterka, mereka yang menguasai ragam bahasa tinggi akan lebih mampu mendominasi wilayah publik.

Relasi antara bahasa dan kekuasaan jauh lebih luas ketika kekuasaan tidak hanya dimaknai sebagai kuasa negara atau kekuasaan politik semata. Kekuasaan bisa dimaknai sebagai dominasi.

Dalam keterkaitan antara bahasa dan dominasi inilah, Pierre Bourdieu melihat bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga instrumen tindakan dan kekuasaan.

Relasi bahasa dan kekuasaan sebagai hubungan kekuatan simbolis yang membentuk realitas itulah yang disebut Bourdieu sebagai kuasa simbolis. Bahasa adalah salah satu bentuk simbolis yang khas.

Dominasi simbolis mengandaikan keterlibatan yang didominasi. Bukan hanya karena kepatuhan pasif atau paksaan, bukan pula penerimaan bebas terhadap sebuah nilai.

Ada suatu bentuk persetujuan terhadap sudut pandang kelompok dominan yang ditanamkan secara halus. Situasi seperti itu diistilahkan Bourdieu sebagai doxa. Doxa merupakan sudut pandang penguasa atau yang dominan yang menyatakan diri dan memberlakukan diri sebagai sudut pandang yang universal.
Dominasi simbolis membuka peluang terciptanya kekerasan simbolis. Kekerasan jenis ini didefinisikan Lardellier (Hayatmoko, 2010) sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.
Di dalam kekerasan terdapat unsur dominasi kepada pihak lain dalam berbagai wujud. Bisa verbal, fisik, gambar, atau psikologis. Ungkapan nyata kekerasan bisa berupa manipulasi, fitnah, pemberitaan yang tidak benar, kata-kata yang menyudutkan, penghinaan, atau kata-kata kasar yang merendahkan serta mengancam.

Kekerasan yang paling sulit diatasi adalah kekerasan simbolis yang beroperasi melalui wacana. Disebut simbolis karena dampak yang biasa dilihat dalam kekerasan fisik tidak tampak.

Tidak terdapat luka, tidak ada akibat traumatis, tidak muncul kecemasan, tidak tampak adanya ketakutan, bahkan korban tidak merasa mendapatkan kekerasan dan tidak merasa didominasi. Kekerasan simbolis berjalan karena pengakuan, kesediaan, dan keterlibatan sukarela yang didominasi.

Hanya, prinsip simbolis diketahui dan diterima, baik oleh yang menguasai maupun yang dikuasai. Prinsip simbolis itu berupa bahasa, cara berpikir, cara bertindak, dan cara kerja. Dampak kekerasan simbolis itu halus, berlangsung melalui ketidaktahuan, pengakuan, atau perasaan korbannya.

Bahasa tidak mungkin hadir dengan tiba-tiba tanpa peran faktorfaktor di luar bahasa. Sistem bahasa berjalan sangat erat dengan sistem sosial budaya sehingga bahasa dapat menggambarkan bahkan mengarahkan konstruksi realitas sosial budaya.

Memahami bahasa sebagai alat kepentingan kekuasaan menjadi sebuah penyadaran penting melawan bentuk hegemoni apa pun. Melalui pemahaman dan kesadaran bahwa bahasa bisa berpotensi sebagai alat kekuasaan, bakal muncul sikap kritis bahwa di sekeliling kita masih banyak kekerasan simbolis yang harus dengan sadar dilawan. ●

Rabu, 01 Oktober 2014

Pancasila : Antisipasi Negara Gagal

Pancasila : Antisipasi Negara Gagal

Tjahjono Widarmanto  ;   Esais, Pemerhati Budaya, Guru SMAN 2 Ngawi,
Dosen, dan Mahasiswa S-3 Unesa
JAWAPOS,  01 Oktober 2014

                                                                                                                       


SEORANG pengamat masalah-masalah global dan sosiolog kontemporer Francis Fukuyama menengarai bahwa ancaman terbesar abad ini bagi seluruh bangsa di belahan mana pun adalah ’’negara gagal’’. Negara gagal adalah negara yang menuju kebangkrutan yang menyandang tanda-tanda kemiskinan, pengangguran, konflik antarkelompok, serta merebaknya aksi teror dan ketidaktenteraman.

Melihat perkembangan situasi dan kondisi akhir-akhir ini, potensi Indonesia menjadi ’’negara gagal’’ masih cukup besar. Kehidupan bernegara dan berbangsa kita masih saja diwarnai permasalahan-permasalahan kemiskinan, kenaikan harga bahan bakar minyak, perilaku korupsi dan kekerasan, serta teror dan konflik antargolongan.

Potensi ’’negara gagal’’ ini tentu saja harus dilihat sebagai sebuah realitas yang tidak boleh dinafikan, namun harus dihadapi dengan meletakkannya dengan berbagai alternatif kritis. Sikap kritis menjadi faktor penting agar bisa jernih melihat fakta bahwa telah terjadi berbagai krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti krisis identitas, krisis kepercayaan, krisis hati nurani, krisis politik, dan krisis intelektual. Semua krisis tersebut sebenarnya bermuara pada krisis ideologi.

Selama ini, kita berada dalam sebuah kegamangan dan ketidakyakinan terhadap ideologi. Ideologi menjadi sesuatu yang terpinggirkan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, dengan kembali kepada penghayatan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, kembali menempatkan ideologi Pancasila di atas segala aktivitas kehidupan berbangsa, potensi ’’negara gagal’’ bisa diantisipasi.

Ideologi dimaknai Cornelis Castoriadis (1975) sebagai sebuah imajinasi sosial. Imajinasi merupakan sesuatu yang memberikan kemungkinan-kemungkinan terhadap kehadiran beberapa objek dan image. Pada ranah sosio-historis, ideologi membangun sebuah imajinasi yang memperhitungkan sebuah orientasi (tujuan) institusi sosial, pembentukan motif-motif, pembentukan kebutuhan-kebutuhan, pengadaan simbol-simbol, tradisi, dan mitos. Lebih tajam, Claude Lefort (1978) menegaskan bahwa ideologi harus membuat variasi dan menempatkan makna acuannya pada masa lalu dan masa depan, sains, moral, serta etika dalam sebuah tatanan yang utuh untuk membenarkan upayanya mengunci setiap potensi perpecahan dan menjustifikasi tatanan yang mapan.

Penerimaan ideologi Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara merupakan sejarah yang panjang. Penerimaannya merupakan pergulatan yang dialektis terhadap berbagai pemikiran yang merupakan proses ideologis yang dinamis. Diterimanya ideologi Pancasila, imajinasi mengenai bangunan kenegaraan telah menemukan kristalisasinya. Kelima sila Pancasila merupakan rumusan nilai-nilai sekaligus cita-cita yang hidup dan dicita-citakan masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan rumusan konkret dalam konteks obsesi bersama untuk membentuk sebuah negara kesatuan yang ideal, dipercaya, dan harus selalu diperjuangkan. Pancasila merangkai kondisi sosial historis, kultur, bahkan mitos ke dalam sebuah jembatan yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan. Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa dan negara, melalui sila-silanya, mengarahkan semua elemen masyarakat pada satu gerak.

Sebagai sebuah ideologi, Pancasila harus dibaca dengan dinamika pemikiran yang terus berkembang sehingga bisa menjadikannya sebagai working ideologi yang selalu kaya dengan penafsiran baru sesuai dengan konteks zamannya. Harus diyakini pula, Pancasila sebagai sebuah ideologi kebangsaan memiliki fungsi integratif. Yaitu, menjamin kelangsungan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik.

Namun sayang sekali, sekarang ini Pancasila terkesan ditelantarkan dan disisihkan. Bahkan, muncul berbagai godaan yang meragukannya sebagai sebuah ideologi bangsa dan negara. Upaya perwujudan nilai-nilai Pancasila selama ini masih setengah hati. Wacana tentang Pancasila cenderung melemah, bahkan mulai muncul pemikiran-pemikiran ideologi yang sektarian yang hanya memikirkan kepentingan kelompok dan mayoritas. Bahkan, tidak sedikit orang yang belum menempatkan dirinya untuk tunduk kepada ideologi dan konstitusi. Di sisi lain, tidak ada upaya yang menggairahkan untuk mengartikulasikan Pancasila secara berkesinambungan agar semakin kuat tertanam dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Sudah saatnya kita menata kembali sekaligus mengupayakan terwujudnya nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh. Harus diwujudkan secara konkret pembangunan yang mengacu pada nilai-nilai visioner Pancasila yang pada gilirannya akan mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Dan, itu adalah tugas kita semua! ●

Senin, 11 Agustus 2014

Soekarno sebagai Sebuah Konsep

Soekarno sebagai Sebuah Konsep

Tjahjono Widarmanto  ;   Guru SMAN 2 Ngawi, Sastrawan, Puket I Bidang Akademik STKIP PGRI, Penggiat majalah sastra Kalimas, Mahasiswa Program S-3 Unesa
JAWA POS, 11 Agustus 2014
                                                
                                                                                                                                   

NAMA Soekarno, yang kemudian populer disebut Bung Karno, merupakan nama yang abadi dalam fakta sejarah Indonesia. Tidak bisa dimungkiri, dalam perjalanan sejarah Indonesia, nama Soekarno-lah yang paling sering disebut dan diperbincangkan. Sosok Soekarno memang memiliki pesona yang besar, baik dari sisi individu kepribadian maupun pemikiran-pemikirannya. Hidupnya pun, lazimnya tokoh-tokoh dunia, sering mengundang kontroversi dan polemik, mulai kisah cinta hingga biografi politiknya. Bahkan, di beberapa sisi, masih ada ’’misteri’’ bagi khalayak. Misalnya, akhir hidupnya.

Sayangnya, apresiasi dan pengkhidmatan kita selama ini terhadap sejarah hanya berhenti pada sekadar mitos serta sedikit hafalan tentang riwayat hidup para tokoh sejarah. Kita tidak pernah berusaha memahami, menelisik, atau menganalisis secara kritis pandangan-pandangan serta pemikiran-pemikiran mereka. Demikian juga dalam memandang sosok Soekarno. Kita (lebih-lebih mereka yang seusia dengan penulis yang lahir dalam kurun waktu yang jauh dari era Soekarno) di bangku sekolah (SD hingga SMA) hanya mengenal kecemerlangan beliau dalam perannya sebagai proklamator, pahlawan, sekaligus diktator yang populer. Sementara itu, pemikiran intelektual Soekarno sesungguhnya sehingga dianggap diskursus politik nyaris tidak pernah dikenalkan.

Tulisan pendek ini berusaha memahami kembali wacana intelektual Soekarno sebagai warisan, tidak bermaksud menghidupkan atau mendewakannya. Anggapan mendewakan Soekarno adalah prasangka yang berlebihan. Sebab, sesungguhnya pemikiran intelektual Soekarno telah hidup sebagai sebuah paradigma yang terbuka. Artinya, pemikiran-pemikiran intelektual Soekarno selalu abadi untuk ditelaah dan dikritisi. Dengan kata lain, pemikiran Soekarno sudah menjadi ilmu pengetahuan yang diperdebatkan, dikritisi, dan merangsang tumbuhnya teori baru di bidang politik serta ketatanegaraan.

Banyak pemikiran besar Bung Karno. Namun, menurut hemat penulis, ada empat konsep penting. Yaitu, nasionalisme, kedaulatan, kerakyatan, dan persatuan. Konsep-konsep tersebut sering dituangkan beliau dalam tulisan-tulisan serta pidato-pidatonya sejak prakemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Empat konsep itu pun sering dikemukakan Bung Karno secara utuh berkaitan satu dengan yang lain, bukan bagian demi bagian.

Dalam memandang konsep nasionalisme, Soekarno sangat terpengaruh pemikiran Otto Bauer, penulis kebangsaan Austria abad ke-19 (Dhakidae, 2013). Seperti juga Bauer, Soekarno mensyaratkan secara mutlak nasionalisme dengan keinginan untuk merdeka yang diprinsipkan sebagai jede Nationeine Statt: setiap bangsa satu negara. Pendapat Bauer tentang bangsa dalam bukunya, Die Nationalitatenfrage und die Sozial-democratie (1970), ditafsirkannya sebagai: satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang persatuan karakter dan watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman (Soekarno,1964).

Pemikiran Ernest Renan, mahaguru Sorbonne University, Paris (1823–1892), juga sangat mengilhami pemikiran Soekarno. Mengutip Renan, Soekarno mensyaratkan kehendak bersatu untuk menuju kehidupan berbangsa. Dalam otobiografinya, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 (1964), dikatakan: syarat adanya bangsa adalah kehendak akan bersatu dan mau bersatu. Bangsa adalah satu jiwa, une nation est us ame.Selain itu, satu bangsa adalah satu solidariteit (rasa kesetiakawanan yang besar), une nation est un grand solidarite.

Bagi Soekarno, melihat kondisi Indonesia yang beragam tuntutan setiap bangsa satu negara harus diikuti dengan hasrat dan keinginan untuk kesatuan nasional. Persatuan nasional berarti keharusan untuk menyingkirkan pelbagai perbedaan partikular dan kedaerahan serta membentuk front perjuangan melawan penjajahan (Cindy Adams, 2011). Kegandrungan pada persatuan dan kesatuan itu kelak memengaruhi kegigihan Soekarno yang mengobsesinya untuk mengawinkan gagasan-gagasan besar yang berseliweran di ruang politik kala itu seperti sosialisme, islamisme, demokrasi, dan liberalisme ke dalam sebuah ide baru yang dapat diterima orang.

Soekarno juga menganjurkan nasionalisme yang lebih luas serta egaliter yang keluar dari kepompong etnonasionalisme dan cengkeraman feodalisme (Im Yang Tjoe, 2008). Selain itu, mengkritik pandangan ideologi nasionalisme ’’gurunya’’, Tjokroaminoto, yang dipandangnya sempit karena selalu menggunakan lensa mikroskop Islam (Cindy Adams, 2011). Nasionalisme bagi Soekarno harus diikuti keadilan sosial yang secara lugas dikatakannya: Nasionalisme tanpa keadilan sosial adalah nihilisme.

Soekarno sangat memahami, dalam nasionalisme terdapat kekuatan energi, inspirasi, inovasi, kreativitas, dan vitalitas. Nasionalisme berperan menghimpun semua kekuatan, semua ketetapan hati dan tekad, untuk mengubah keseluruhan hidup berbangsa. Soekarno menolak nasionalisme yang bersifat agresif. Nasionalisme yang dicita-citakannya adalah ’’nasionalisme jang mentjari selamatnja perikemanusiaan’’(Di Bawah Bendera Revolusi hal 174). Nasionalisme itu sejalan dengan cita-cita nasionalisme Mahatma Gandhi, yaitu nasionalisme yang menjunjung tinggi perikemanusiaan.

Kerakyatan merupakan dasar pemikiran sosialisme Soekarno. Sosialisme merupakan salah satu ideologi yang digandrungi Soekarno. Dalam hal sosialisme, Soekarno mempunyai pandangan tersendiri, tidak sekadar copy paste sosialisme sebagaimana yang diteorisasikan konteks pemikiran Barat. Dengan tegas, dia mengatakan, Kuulangi bahwa aku seorang sosialis. Bukan komunis. Aku tidak akan menjadi komunis. Aku tidak akan menjadi seorang simpatisan komunis (Cindy Adams, 2011). Sosialisme Soekarno tidak sejajar dengan komunisme karena dua hal. Pertama, dia percaya pada demokrasi. Kedua, tidak memasukkan konsep materialisme karena Soekarno percaya dan bertakwa kepada Tuhan (Yudi Latif, 2013). Soekarno mengupayakan kontekstualisasi sosialisme ke dalam realitas sosio-historis keindonesiaan.

Kerakyatan sebagai dasar pemikiran sosialisme Soekarno menjadi khas sosialisme Indonesia yang kemudian disebut Soekarno sebagai marhaenisme.Istilah itu bermula dari perjumpaan Soekarno dengan petani miskin yang bernama Marhaen. Dalam berbagai tulisannya, Soekarno mendefinisikan marhaenisme sebagai asas dan perjuangan sosialisme ala Indonesia berdasar prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menghendaki lenyapnya kapitalisme, imperialisme, serta kolonialisme.

Pada 17 Agustus 1964, dalam sebuh pidato yang berjudul Tahun ViVere Pericoloso (Tavip),Soekarno menekankan tiga paradigma besar yang bisa menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar. Tiga paradigma itu disebut Trisakti. Yaitu, tiga daulat: berdaulat dalam politik, berdaulat dan berdikari dalam ekonomi, serta berdaulat dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tiga daulat Trisakti itu merupakan sebuah terobosan konsep untuk menegakkan keadilan sosial demi mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Trisakti itulah yang menjadi inti nation and character building. Trisakti itulah yang seharusnya menjadi tumpuan konsep orientasi kita ke depan yang harus diterjemahkan dalam langkah-langkah yang riil serta strategis.

Sayang sekali, selama ini konsep berdaulat yang digaungkan Soekarno sejak hampir seabad lalu sering hanya menjadi perbincangan sebatas wacana. Istilah berdaulat hanya dipandang sebatas mantra yang diulang-ulang, dianggap suci dan mandek. Berdaulat sebatas wacana, tidak pernah dielaborasi dalam tataran yang lebih praktis. Sebenarnya secara konseptual Ki Hajar Dewantara sudah merespons konsep kedaulatan Soekarno dengan menarasikannya dalam tiga aspek. Bagi Ki Hadjar Dewantara, suatu bangsa dianggap berdaulat bila memiliki tiga aspek. Pertama, independen atau memiliki otoritas sendiri. Itu berarti menolak segala bentuk penjajahan dan interverensi. Kedua, bangsa yang berdaulat menolak pembodohan. Ketiga, bangsa yang berdaulat menolak ketergantungan.

Akhir kata, sekali lagi, tulisan ini tidak hendak mendewakan Soekarno. Hanya merupakan upaya kecil untuk mempelajari, memahami, serta mengkritisi kembali sejarah pemikiran politik dan kebangsaan Indonesia yang telah dipikirkan para pendahulu kita untuk merajut masa depan yang lebih berharkat, bermartabat, berkeadilan, dan berkemakmuran. MERDEKA! ●

Senin, 16 Juni 2014

Dolly, Oh, Dolly

Dolly, Oh, Dolly

Tjahjono Widarmanto  ;   Pimpinan Redaksi Majalah Sastra KALIMAS,
Penyair, Guru & Mahasiswa Doktoral Unesa
JAWA POS,  16 Juni 2014

                                                                                         
                                                      
RABU, 19 Juni mendatang, merupakan lonceng kematian bagi para penghuni lokalisasi Dolly. Pasalnya, pemkot Surabaya sudah menetapkan bahwa di hari itu lokalisasi Dolly harus ditutup total. Keputusan ini tentu saja mengundang pro dan kontra dari berbagai sudut pandangan dan paradigma. Tulisan ini tak hendak menambah jumlah yang pro maupun kontra tersebut. Penulis pun tidak pernah terlibat dalam emosi batin dengan keberadaan Dolly (apalagi sebagai pelanggan dan pengguna jasa di Dolly) sehingga merasa sah-sah saja kalau pemerintah sebagai penjaga moral masyarakat harus menutup sebuah tempat yang dianggap sebagai limbah masyarakat yang bisa mengancam moralitas masyarakat.

Tak bisa dimungkiri bahwa pada kenyataannya, Dolly di Surabaya merupakan sebuah fakta historis, sebuah realita kesejarahan yang tak bisa dilepaskan dari historika Kota Surabaya. Seperti juga sejarah pelacuran di dunia, dunia prostitusi, bisnis nikmat dan berahi di Dolly, memiliki sejarah yang panjang. Konon, para antropolog menggambarkan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan sebuah fakta yang tak dapat dielakkan sejak adanya pembagian peran laki-laki dan perempuan yang muncul pada masyarakat primitif yang berpola patriarki. Pada masyarakat primitif yang memiliki pola patriarki, tugas perempuan hanya diarahkan untuk melayani kebutuhan berahi laki-laki. Kaum feminis melihat bahwa kuatnya sistem patriarki inilah yang memicu fenomena prostitusi. Kaum Marxis menambahkan bahwa perkembangan kapitalisme ikut andil dalam menyuburkan prostitusi (pelacuran). Bahkan, Geertz (dalam Hull:1997) menunjukkan keterkaitan perkembangan ekonomi dan perkembangan prostitusi.

Dolly sudah mengakar seiring dengan perjalanan dan pertumbuhan Kota Surabaya. Sejarah industri prostitusi di Surabaya sudah dimulai saat zaman penjajahan yang pada waktu itu telah menjadikan Surabaya berkembang menjadi kota pelabuhan, pangkalan garnisun, perlintasan kereta, basis industri, pusat perniagaan dan persinggahan yang berdampak pula pada pertumbuhan niaga prostitusi dan aktivitas pelacuran. Adalah Dolly Van Der Mart yang pertama memunculkan bisnis berahi ini. Tante Dolly inilah yang dengan jeli melihat peluang yang cerah pada bisnis esek-esek ini yang pada akhirnya terbukti saat Surabaya menjadi salah satu kota yang memiliki tempat prostitusi terbesar dan terkenal se-Asia Tenggara menandingi Thailand.

Sebagai fakta historis, Dolly mau tidak mau, diakui atau diingkari, ternyata telah menjadi penanda identitas. Sudah menjadi ikonyang menandai identitas Surabaya. Bahkan, ada asumsi bahwa Dolly setara dengan Bali. Bali merujuk identitas Indonesia dan Dolly merujuk identitas Surabaya. Sebagai sebuah ikondari identitas, diam-diam masyarakat Surabaya mengakui keberadaannya, sebagian dengan ’malu-malu’ dan bangga, separo yang lain dengan mencibir. Baik yang ’malu-malu’, bangga, maupun yang sengit mencibir merupakan bentuk pengakuan keberadaan Dolly sebagai bagian dari Surabaya.

Saat menjadi bagian dari fakta historis dari historika panjang Kota Surabaya, Dolly pun menjadi sebuah fakta kultural. Dolly menjadi basis berkembangnya sebuah produk dan perilaku kultural yang berbeda dengan tempat yang lain. Luasnya wilayah prostitusi yang meliputi daerah Dolly, Tambak Sari, Klakah Rejo, Jarak dan Kremil, dengan total 3.500 penjual jasa prostitusi (yang 1.200, hampir separonya, berpusat di Dolly) yang secara otomatis membangun jejaring ekonomi dan sosial memungkinkan Dolly menjadi sebuah (meminjam istilah Pierre Bourdieu, dalam artian luas): habitus yang memiliki produk, kecenderungan, dan perilaku kultural yang liyan dan khas.

Masih ingat di kenangan penulis, saat menjadi mahasiswa di sebuah institut terkenal di Surabaya, saat menjadi salah seorang anggota baru sebuah unit kegiatan teater, senior saya menyuruh untuk melakukan observasi pada sebuah wilayah yang dianggap memiliki kekhasan. Pilihan saya jatuh pada Dolly. Maka, dengan seorang kawan berbekal sebuah motor buntut pinjaman, kami menyusuri gang-gang di sepanjang Dolly. Mata saya jelalatan, namun hati berdegup-degup di antara hasrat, takut, takjub, dan terkesima melihat para perempuan cantik, seksi, bergaya dan berdandan memancing berahi di balik kaca-kaca, persis ikan dalam akuarium dengan lampu 10 watt (untunglah, di masa itu saya masih seorang mahasiswa kere sehingga bisa menepis hasrat yang nyaris meletup-letup).

Ada juga yang turun ke jalan menyapa dengan folk klore berbentuk parikan yang khas; ”Tanjung Perak, Mas, kapale kobong, Mangga pinarak, Mas, kamare taksih kosong”. Ada juga sindiran bagi seorang yang tidak ’belanja’ namun menunggui rekannya ngamar: ”Pitik ditaleni, wong nggithik kok dienteni.” Atau parikan untuk mengundang tamu: ”Alang-alang di pinggir kali, gak bisa goyang uang kembali”. Ada pula yang lebih saru: Endhog gemak warnane cleret-cleret, tak jamin Pean penak molet-molet”. Atau yang lebih terang-terangan saat bertransaksi: ”Terang aja mahal, sandal jepit dirubung angkrang, barang isa njepit mesti regane larang!”

Ketika Dolly menjadi sebuah penanda sebuah identitas, menutupnya bukan persoalan sederhana. Ibaratnya, Dolly adalah sebuah tahi lalat di muka perempuan cantik (Surabaya). Untuk membuangnya diperlukan sikap yang hati-hati dan cara yang benar. Kalau caranya salah, jangan-jangan maunya agar kelihatan kinclong dan putih, malah menjadi belang-belang bopeng di wajah. Menutup Dolly harus melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek psikologi maupun kultural. Harus dicari solusi untuk mengganti jejaring sosial dan ekonomi yang telah telanjur terajut berpuluh tahun. Harus dicari solusi melubernya para penjaja nikmat ke daerah-daerah lain yang berarti tidak terkontrol lagi. Harus dibangun sikap psikologis masyarakat untuk mau menerima para mantan penjaja nikmat. Setidaknya harus ada upaya memutus akar prostitusi, yaitu kemiskinan, mentalitas, ketidakberdayaan perempuan dan kultur patriarki.

Dolly, oh..., Dolly, apa pun nasibmu bulan depan nanti, kau akan abadi dalam perbincangan dan kenangan karena kau pernah menjadi bagian dari kami. Dolly, oh, Dolly. Oh, Dolly.... ●


Senin, 02 Juni 2014

Teks-Teks yang Merindu Pemimpin

Teks-Teks yang Merindu Pemimpin

Tjahjono Widarmanto  ;   Pemimpin Redaksi Majalah Sastra Kalimas,
Penyair, Guru & Mahasiswa Doktoral Unesa
JAWA POS,  02 Juni 2014
                                                
                                                                                         
                                                      
TERSEBUTLAH, seorang yang bernama Kleistenes hendak mengubah sistem pemerintahan Kota Athena. Sebuah majelis pun dibentuk secara terbuka, lahirlah demokratia. Peristiwa ini terjadi pada 508 SM. Semenjak itulah, rakyat, individu-individu dalam masyarakat, dapat terlibat dan ikut bagian dalam memilih pemimpinnya sesuai dengan citranya, bahkan dapat pula menawarkan dirinya untuk dipilih menjadi pemimpin. Sejak saat itulah demokrasi menjadi pintu yang terkuak lebar bagi setiap individu dalam masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Dalam putaran sejarah berikutnya, demokrasi menjadi sebuah harapan untuk menemukan dan menentukan pemimpin. Demokrasi menjadi sebuah pesta, bahkan pasar, untuk menawarkan jago-jago yang diharapkan dapat menjadi pemimpin yang memenuhi harapan yang lebih cemerlang di masa depan. Demokrasi adalah ruang pasar yang menawarkan komoditas ”dagangan pemimpin” yang dilemparkan kepada konsumennya, yaitu masyarakat. Apa boleh buat, yang namanya pasar selalu menyediakan komoditas yang pada ujungnya tidak selalu bisa memuaskan hasrat konsumennya. Demikian juga komoditas pemimpin dalam pasar demokrasi, pada akhirnya belum tentu tuntas memenuhi hasrat masyarakat. Namun, paling tidak demokrasi telah menyediakan ruang untuk memenuhi obsesi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.

Obsesi, harapan, dan citra pemimpin telah menjadi hasrat perenungan sejak berabad-abad lampau ketika manusia berkenalan dengan kekuasaan. Obsesi untuk menjadi dan menentukan pemimpin menjadi obsesi kultural dan obsesi kolektif yang mendorong direnungkannya kriteria-kriteria yang ideal pada sosok pemimpin dan kepemimpinannya.

Teks-teks sastra (bahkan teks yang lain!) selalu hadir dengan penawaran-penawaran pemikiran, itu berarti selalu menawarkan dunia yang ideal. Maka, tak heran kalau teks-teks itu selalu memimpikan citraan yang indah, kondisi sosial yang ideal, dan individu-individu yang ideal. Wolfgang Iser menyebutnya sebagai teks yang mampu menghadirkan yang tidak hadir, mementaskan apa yang tidak terpentaskan, bahkan menghadirkan permasalahan yang tak bisa dituntaskan dalam realitas keseharian.

Obsesi tentang pemimpin dan kepemimpinan pun menjadi inspirasi berbagai teks, terutama teks-teks sastra. Garry Yukl mendefinisikan kepemimpinan sebagai perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok menuju share goal atausatu tujuan, yang hendak dicapai bersama (Hemhill, 1957). Senada dengan pendapat itu, Rauch dan Behling (1984) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi untuk pencapaian tujuan. Kedua pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pemimpin dan cara memimpin (kepemimpinan) merupakan satu kesatuan.

Teks-teks di berbagai belahan dunia dan berbagai zaman telah memimpikan citra pemimpin dan kepemimpinan yang ideal. Teks Ramayana dari India yang dianggap sebagai salah satu teks epos dunia, dalam salah satu episodenya, yaitu Arranya Kanda, yang kemudian disalin dan diadaptasi dalam bahasa Jawa dalam Kakawin Ramayana, memaparkan delapan sifat ideal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Delapan sifat ideal itu disebut sebagai Hasta Brata atau delapan laku pemimpin. Dalam teks India lainnya, yaitu Mahabarata, dalam satu episodenya yaitu Bhisma Parwa, terdapat nasihat Bhisma kepada Yudhistira tentang tugas-tugas seorang pemimpin dan bagaimana seorang pemimpin dalam menjalankan amanat kekuasaannya.

Di Jawa dan Bali banyak teks yang juga merindu pemimpin dan kepemimpinannya. Kakawin Gajah Mada dengan bertumpu pada sosok Gajah Mada, mahapatih Majapahit termasyhur, digambarkan sepuluh ajaran dan sikap pemimpin. Di era kapujanggan, citra dan gagasan pemimpin menjadi tema sentral dalam teks-teks Jawa. Di antaranya Serat Rama (ditulis oleh R.Ng. Jasadipoera), Serat Praniti Praja, Serat Wulangreh (Paku Buwana IV), Serat Wedhatama (Mangku Negara IV), Serat Laksita Raja (Mangkunegara VII), dan sebagainya. Bahkan, sebelumnya, di peradaban Jawa Kuno ditemukan teks Tantri Kamandaka yang sudah menyebutkan citra pemimpin.

Teks Melayu Lama juga menghadirkan citra pemimpin dan gagasan kepemimpinan. Taj us-Salatin (Mahkota Raja-Raja), sebuah mahakarya yang dikarang oleh Bukhari al-Jauhari (1630), merupakan sebuah kitab rujukan dalam memimpin. Dalam teks tersebut diuraikan berbagai sifat pemimpin yang baik, yang sanggup membedakan yang baik dan yang buruk, berilmu, mampu memilih bawahan yang benar, berbudi pekerti baik, berani, tidak berfoya-foya, dan lurus.

Di belahan dunia yang lain, di Eropa, pada 1513 muncullah sebuah teks berjudul II Principe yang ditulis Niccolo Machiavelli. Teks ini menjadi sebuah rujukan yang realistis bagi seorang penguasa dan pemimpin. Teks ini berisikan semacam nasihat bagi seorang pemimpin. Untuk melanggengkankekuasaan, dia harus berani dan tega melibas lawan-lawan politiknya, melipat saingan-saingan politiknya, bahkan harus berani menjadi seorang tiran. Untuk mempertahankan kekuasaannya, seorang pemimpin harus dapat melakukan cara apa pun untuk meraih kekuasaan (the end justify the means). Bagi Machiavelli, seorang pemimpin harus memiliki dua sifat, yaitu sifat manusia dan sifat binatang.

Lalu bagaimanakah impian-impian teks itu dalam dunia nyata?

Demokrasi adalah pasar. Pasar tak selamanya bisa memuaskan berahi para konsumennya. Risiko demokrasi adalah memberikan fatamorgana yang bisa saja berhenti sebatas ilusi. Demokrasi berisiko mengelabui individu-individu masyarakat yang terjebak pada kecanggihan strategi public relation melalui mesin kampanyenya. Jadilah impian-impian itu, obsesi-obsesi tentang pemimpin menjadi impian yang menguap, yang bisa melahirkan kekecewaan belaka.

Kekecewaan-kekecewaan itu sebenarnya juga sudah diisyaratkan dalam teks-teks. Dalam The Leader (Sang.Pemimpin) karya Ionesco digambarkan sebuah masyarakat yang bertahun-tahun mengimpikan dan menantikan pemimpinnya yang konon agung, adil, gagah, dan tampan; ternyata yang muncul adalah sosok pemimpin yang tak berkepala! Lebih sarkasme dari Ionesco, pada 1945 George Orwell melalui novel alegorinya Animal Farms (Negeri Para Binatang) menunjukkan bahwa dalam realitasnya sosok pemimpin yang ternyata jauh dari ideal penuh karut-marut nafsu untuk korup dan menginjak.

Apa pun yang tergambar dalam teks-teks yang berkait dengan obsesi mencari pemimpin, baik yang merindu maupun yang mencaci, mengajarkan kepada kita untuk menyiapkan diri untuk bahagia dan kecewa. Dengan kata lain, melalui teks-teks itu kita diingatkan untuk tidak terlampau tersihir dan larut. Kita diperingatkan untuk tidak terlalu menaruh harapan yang berlebihan kepada sosok dan citra pemimpin yang ditawar-tawarkan, aja nggumunan dan aja kagetan, sehingga jika nanti pemimpin yang muncul tak seideal yang diinginkan, kita tak terkubur dalam frustrasi yang berkepanjangan. ●